1 Juli 2019, ULMWP Resmi Umumkan Militer

Buletinnusa

Deklarasi Persatuan Komando militer West Papua (The West Papua Army) pada tanggal 01 Mei 2019. (Foto. rnz.co.nz)

PORT NUMBAY, – Tanggal 1 Juli merupakan hari bersejarah bagi rakyat Papua, dimana terjadinya proklamasi OPM pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Tanah Waris, West Papua, yang dipimpin Brigjen Zeth. J. Rumkorem dan Jacob Pray beserta seluruh jajarannya dan para pendukung kemerdekaan.

Dalam siaran pers yang diterima tabloid-wani.com melalui surat elektronitnya (30/1), juru bicara ULMWP mengajak kepada semua komponen bangsa Papua untuk dapat meluangkan waktu sejenak 10 menit dapat mengheningkan cipta, mengenang detik-detik bergemahnya proklamasi OPM 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Tanah Waris, West Papua.

Bertepatan pada momen ini, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) secara resmi mengumumkan militer West Papua, Senin (1/7/2019). Berikut ini adalah siaran pers-nya:

Siaran Pers (Press Release)

Jacob Rumbiak | Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

WEST PAPUA ARMY DIBAWAH SATU KOMANDO

I. Latar Belakan Upayah Rekonsiliasi dan Konsolidasi Sayap Militer West Papua

Konflik dan Perpecahan Internal di antara Pejuang Gerilya maupun Pemimpin Komando Militer Papua Barat terjadi sejak lama, sehingga hal ini menjadi persoalan utama yang merupakan sala satu hambatan dalam proses perjuangan untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Papua Barat.

Konflik internal Komando Militer Papua Barat berlangsung selama 58 tahun (1961 – 2019), sehingga telah meluas kepada kalangan organisasi perjuangan sipil maupun diplomasi politik dan juga berdampak kepada segenap rakyat Papua Barat.

Selama 58 tahun setiap komando militer maupun faksi sipil membentuk kelompok-kelompok sendiri berdasarkan pemahaman serta hubungan emosional kehidupan sosial, dan kemudian melakukan perjuangan secara sporadis sesuai perkembangan social-politik yang ada diwilayah masing-masing.

Situasi dan Kondisi Konflik ini merupakan potensi sangat menguntungkan bagi pihak-pihak lawan atau telah dimanfaatkan oleh Kolonial Indonesia serta Sekutunya dalam melancarkan niat jahat dan strategi provokatif secara sistematis dan masif yaitu seperti ;

Politik adu domba, perpecahan atau perang sipil antar suku-suku setempat, menghancurkan sistem dan nilai-nilai adat,,, pembunuhan karakter pemimpin anak-anak adat, diskriminasi hukum dan politik, perlakukan daerah papua sebagai Zona Perang/Daerah Operasi Milite (DOM), Teror, Intimidasi, pemerkosaan, perampokan harta benda, penculikan dan pembunuhan kilat, exploitasi/perdagangan illegal yang mengakibatkan Kerusakan Hutan, Laut, Sungai, Ilegal Tambang, Pencemaran lingkungan dan Udara, serta juga pelanggaran hak-hak dasar masyarakat pribumi, serta menggunakan peraturan atau undang-undang kolonial untuk melegalkan atau menjustifikasi kejahatan dan segala macam operasi inteligen Negara kolonial Indonesia dan sekutunya di wilayah Papua Barat.

Akibat Konflik atau perpecahan yang panjang dan memprihatinkan tersebut diatas, telah menelang pengorbanan harta benda, waktu, energy dan jiwa ragah yang sangat besar, namun sebaliknya juga dapat memberikan hikmat dan kesadaran positif kepada para pemimpin komando militer maupun sipil agar mulai mengambil inisiatif serta tindakan konkrit dengan melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi diantara setiap faksi diseluruh tanah air, walaupun dalam proses rekonsiliasi dan konsolidasi yang dimaksud tidak berjalan efektif dan maksimal karena selalu mengalami tantangan dan hambatan dari berbagai pihak secara internal maupun eksternal (Kolonial Indonesia, dan Sekutunya).

Beberapa Proses Rekonsiliasi dan Konsolidasi Komando Militer Papua Barat Selama 58 Tahun Yang Dimaksud Seperti ;

1. Pembentukan Pasukan Sukarelawan Papua (PVK), tahun 1961-1963, di Holandia, West Papua, sebagai Embrio Organisasi Sayap Militer West Papua.
2. Deklarasi Batalion Kasuari, tanggal 19 April 1964, di Manokwari, Pegunungan Arfak. West Papua.
3. Deklarasi TPN-OPM. Tanggal 01 Juli 1971, di Tanah Waris, West Papua.
4. Pertemuan Para Pemimpin Faksi PMK dan Marvik antara Tuan Jacob Pray dan Tuan Zet Rumkorem yang difasilitasi oleh Pemerintah Republik Vanuatu, pada tahun 1985, di Port Fila.
5. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 1998, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
6. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2004, Markas Besar, Merauke, West Papua.
7. Kongres Tingkat Tinggi TPN. PB, 2005, di Ilaga West Papua.
8. Deklarasi Dewan Militer TPN.PB, 2005, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
9. Kongres Nasional TPN.PB, 2006, di Markas Border, PNG.
10. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2006, di Markas Tingginamburt, Puncak Jaya, WP.
11. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2007, di Markas Bring, Grimim Nawa, WP.
12. Persatuan Sayab Militer West Papua, TRWP, 2012, di Markas Border, PNG.
13. Kongres Tingkat Tinggi, TNPB, 2016, di Serui, West Papua.
14. Dan ada beberapa Kongres Militer Papua Barat yang telah dilakukan namun tidak di muat dalam tulisan ini/dll.

Beberapa momentum rekonsiliasi dan konsolidasi internal komando militer tersebut diatas adalah sebua dinamika adanya perbedaan pandangan atau pendapat tentang struktur kepemimpinan nasional dan strategi operasional komando militer secara umum, namun demikian juga merupakan suatu proses sejarah perjuangan komponen bangsa yang memberi pelajaran penting dan kesadaran kepada setiap pemimpin militer untuk mendorong upayah persatuan dan kesatuan yang lebih besar secara nasional.

II. Proses Menuju Persatuan Nasional

Keluarga Besar Bangsa Melanesia dan Negara Kepulauan Pasifik melalui Pemerintah Negara Republik Vanuatu telah mengambil tanggungjawab penting dalam sejarah mendukung perjuangan kemerdekaan saudaranya rakyat Papua Barat yang saat ini masih berada dibawah Penjajahan

Indonesia dan sekutunya. Pada tanggal 4 - 6 desember 2014, Pemerintah Vanuatu mengambil sikap konkrit untuk memediasi serta menfasilitasi pertemuan para pemimpin komponen perjuangan sipil, diplomasi politik dan komando militer Papua Barat, di Gedung Nakamal, Saralana, Vanuatu.

Pada pertemuan tersebut diatas, semua pemimpin komponen perjuangan bangsa Papua Barat telah menyatakan ber-SATU dalam SATU BODI NASIONAL yaitu United Liberation Movement for West Papua, atau disingkat ULMWP, yang di kenal dengan DEKLARASI SARANA, 06 Desember 2014.

Tiga tahun setelah Deklarasi Saralana yaitu tepat pada tanggal 27 November – 03 Desember 2017,, sesuai dengan Konstitusi ULMWP, melakukan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) Pertama, yang dihadiri oleh Para Pemimpin dari semua Komponen Perjuangan Sipil, Diplomasi Politikn dan Militer Papua Barat untuk membahas dan memutuskan agenda kerja dan struktur kepemimpinan ULMWP, periode 2018 – 2020.

Dalam Forum KTT, Pertama ULMWP tersebut para pemimpin dari Komponen Militer Papua Barat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN. PB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), mendapat kesempatan waktu untuk menyampaikan beberapa Pandangan Umum tentang Perkembangan Perjuangan didalam negeri yaitu sala satu menyangkut perpecahan internal Komando Militer yang sedang terjadi di Tanah Air, maka segera dibutuhkan upayah persatuan kembali secara nasional.

Sesuai dengan pandangan politik dari militer tersebut maka, Forum KTT Pertama ULMWP, telah memutuskan untuk mengeluarkan Rekomendasi Tentang Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Komando Militer Papua Barat, dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Eksekutif ULMWP, yang saat itu baru terpilih (Tuan Beny Wenda), agar segera melakukan Rapat Kerja (RAKER) Eksekutif ULMWP, ke-I, tanggal 29 Januari – 06 Februari 2018, di Port Vila, Vanuatu, untuk membentuk struktur kerja eksekutif, dalam rangka merealisasi Rekomendasi Penyatuan Militer dan juga Garis Garis Besar Program Kerja yang telah diputuskan dalam KTT Pertama ULMWP, perode 2018 – 2020.

Sesuai dengan keputusan KTT Pertama ULMWP, tahun 2017, kemudian RAKER Eksekutif ULMWP Ke-I tentang struktur kerja eksekutif dan pelimpahan kewenangan kerja Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, dan juga ber-Dasarkan Surat Keputusan Ketua Eksekutif ULMWP, No.003 / SK / KE-ULMWP / II / 2018, tentang Pengangkatan Kepala Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, maka selama satu tahun (01 Juli 2018 – 01 Juli 2019) yaitu batas waktu sejak mulai kerja (pembentukan panitia KLB ke-I. WPA), sampai dengan Pengumuman Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB), ke-I West Papua Army (WPA), secara Internasional. Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, telah menyelesaikan program kerja prioritas yaitu Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Militer Papua Barat secara Nasional (Sorong – Merauke).

III. Proses Menuju Deklarasi 01 Mei 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP. No. 001/ SK / KBPK-ULMWP / VII / 018, tentang Pembentukan Panitia Kongres Luar Biasa (KLB), ke-I. West Papua Army (WPA), maka secara resmi terbentuklah Panitia KLB WPA, ke-I, pada tanggal 01 Juli 2018, bertempat di Markas Besar TPN.PB yang komponennya terdiri atas dua anggota sebagai perwakilan resmi dari setiap Panglima Komando Militer Papua Barat ( TPN. PB, TRWP, TNPB) diseluruh Markas Komando Daerah Pertahanan (KODAP), maupun Markas Komando Daerah Militer (KODAM), yang ada di Tanah Air Papua Barat, yaitu sebagai berikut; …… terlampir …. (dapat dilihat dalam Surat Lembaran Legitimasi Tanda Tangan Berita Acara Pleno I. II. III, dan juga Nota Kesepahaman/MoU, serta Isi Surat Deklarasi 01 Mei 2019).

Sejak Panitia KLB WPA Ke-I, dibentuk dan mulai bekerja sesuai tahapan program kerja rekonsiliasi dan konsolidasi internal militer yaitu;

• Sosialisasi Keputusan Hasil KTT. Ke-I. ULMWP, kepada setiap markas komando.
• Mendengarkan respon atau tanggapan langsung dari setiap Panglima Komando Militer tentang rencana Agenda Persatuan/ KLB. WPA, ke-I.
• Melakukan koordinasi secara intensif menyangkut materi dan format persatuan yang akan dibahas dalam KLB.WPA. ke-I. - Penggalangan dana dari setiap Panglima Komando maupun sukarela dari donator sipil yang sifatnya tidak mengikat.
• Melakukan Pra-KLB.WPA, ke-I, tanggal 06 – 09 Desember 2018, untuk membahas dan merancang Format Struktur Persatuan, Nama Komando Nasional, Peraturan Teknis Kerja Koordinasi Komando, Nota Kesepahaman/MoU, dan Format Deklarasi, serta penetapan waktu dan tempat pelaksanaan leaders summit/KLB. WPA, ke-I.

IV. Keputusan Tertinggi Kongres Luar Biasa Ke-I. West Papua Army, (KLB.WPA)

1. Para Panglima Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. (TPN.PB), Tentara Revolusi West Papua, (TRWP), dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), telah Menyepakati, Memutuskan dan Menyatakan ber-SATU dalam AGENDA KERJA PERJUANGAN BANGSA WEST PAPUA.
2. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, telah Menyepakati, Memutuskan dan Menyatakan ber-SATU dalam SATU NAMA WEST PAPUA ARMY.
3. Para Panlima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, telah Menyepakati, Memutuskan dan Menyatakan ber-SATU dalam SATU GARIS KOORDINASI KOMANDO WEST PAPUA ARMY, dibawa ULMWP.
4. Struktur Koordinasi Kerja Komando West Papua Army berbentuk Semi Negara, telah dilampirkan untuk diketahui oleh seluruh Komponen Perjuangan Rakyat West Papua, dan Masyarakat Internasional, bahwa Sayap Militer West Papua secara Resmi dan Sah telah Menyatakan Dukungan Penuh kepada ULMWP selaku Sayap Politik Diplomasi, hal itu terbukti dalam Legitimasi Tanda Tangan dari setiap Panglima Pemegang Komando Militer dari Sorong sampai Merauke.

V. Pernyataan Sikap

Berdasarkan Keputusan Tertinggi Kongres Luar Biasa (KLB) ke-I, West Papua Army, dan juga dalam melaksanakan program kerja-kerja perjuangan kedepan. Maka kami pemegang Komando, West Papua Army menyatakan sikap bahwa:

1. WPA siap membela dan melindungi wilayah beserta masyarakat Sipil West Papua dari kejahatan Negara kolonial Indonesia dan sekutunya.
2. Menolak dialog antara jakarta dan West Papua dan mendukung proses perjuangan diplomasi yang di dorong oleh ULMWP.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Manusiaan dan ke-Tuhanan yang Maha Kuasa.
4. Ikut menjaga perdamaian dunia dari ancaman teroris, perdagangan narkotika dan segala jenis perdagangan illegal.
5. WPA siap melaksanakan Konvensi Den Haag, Kovensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional serta hukum internasional lainya yang berlaku di masa perang dan keadaan damai.

VI. Stuktur Komando dan Koordinasi Kerja West Papua Army

Penjelasan:

Format/Bagan Strukktur diatas adalah garis koordinasi kerja Komando West Papua Army yang berbentuk Semi Negara sehingga perlu diperkenalkan dan diketahui oleh seluruh komponen perjuangan bangsa West Papua, maupun kepada masyarakat internasional untuk kepentingan Lobby Diplomasi dan Kerja Sama antar Negara dikawasan Regional Melanesia, Benua Pasifik, Kariribian, Afrika, Eropa, Asia, Timur Tengah dan Amerika.

Dengan demikian, Legitimasi Komando Militer West Papua terhadap Bodi Nasional ULMWP telah menjadi kuat dan sah, dan kemudian ketua ULMWP secara Stuktural menjadi pemegang Komando Tertinggi baik Sipil maupun Militer, sebagaimana biasanya Kepala Negara dalam sebuah Sistem Presidencil adalah Pemegang Komando Tertinggi Negara Merdeka.

“ Salam Pembebasan Nasional West Papua“

Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Press Release ULMWP HUT OPM 1 Juli 1971 - 2019

Buletinnusa

ULMWP Media Release

Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka yang ke-48 tahun (1971 - 2019)

Saudara sebangsa dan se-Tanah Air West Papua, Pimpinan ULMWP serta seluruh stafnya bersama Tentara West Papua mengajak seluruh rakyat West Papua di dalam dan luar negeri kita bersama-sama mengucapkan Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka/OPM yang ke 48 tahun.

Marilah seluruh rakyat Papua dimana saja kita berada, ULMWP mengajak semuanya kita meluangkan waktu sejenak 10 menit mengheningkan cipta mengenang detik-detik bergemahnya proklamasi OPM 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Tanah Waris, West Papua. Pimpinan Tuan Brigjen Zeth. J. Rumkorem dan Tuan Jacob Pray beserta seluruh jajarannya dan para pendukungnya, mereka yang telah tiada maupun yang masih ada bersama-sama kita berjuang hari ini.

Pada momen penting bersejarah 1 Juli 2019 ini pula, ULMWP mengumumkan secara terbuka kepada semua pihak (lokal, regional dan internasional) untuk mengetahui dengan pasti bahwa terhitung 01 Mei 2019 bertempat di Yako, Vanimo Papua New Guinea, ke tiga sayap militer gerilya dari tiga faksi organisasi perjuangan Papua merdeka (TPN-PB, TRWP DAN TNPB) lewat Keputusan Tertinggi Kongres Luar Biasa (KLB), mereka telah resmi mendeklarikan penyatuannya sebagai Tentara Papua atau West Papua Army (WPA). 

Mengingat hal tersebut adalah syarat kunci, untuk itu kepada semua pihak dimohon dukung keputusan deklarasi tersebut. 

Kemerdekaan dapat diraih secepat mungkin bila seluruh rakyat Papua berada nyata dalam SATU KALIMAT KUNCI, yakni Bersatu Rakyatnya, Bersatu Pemimpinnya dan Bersatu Agenda-nya, artinya RAKYAT-PEMIMPIN dan AGENDA HANYA ADA DALAM SATU KOMANDO SAJA DAN NYATA maka kemerdekaan West Papua pun pasti hadir nyata.

Teriring salam dan doa selalu.

1 Juli 2019

Jacob Rumbiak

Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)


Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Polisi Antisipasi Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua

Buletinnusa

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto. (Foto: Sevianto/SP)

Timika, -- Kepolisian Resor Mimika, Papua mengantisipasi kegiatan 1 Juli yang kerap diisi agenda bermuatan makar bagi sebagian masyarakat untuk memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Papua.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menegaskan, pihaknya tentu saja akan membubarkan paksa kegiatan tersebut apabila digelar di wilayah hukum Polres Mimika.

"Tentu intelijen sudah mengendus kalau kegiatan itu ada, sebelum terjadi pasti kita akan berupaya untuk gagalkan," kata Marlianto di Timika, Sabtu (29/6).

Simak: (Ramses Ohee Sebut 1 Juli Bukan Hari Lahir Kelompok Separatis)

Meski agenda 1 Juli itu masuk dalam kalender kamtibmas Polda Papua, kata Marlianto, sejauh ini belum ada instruksi siaga satu mengingat ancaman secara terbuka belum ditemukan.

"Mungkin karena pengalaman kemarin yang sudah kita lakukan upaya represif (terhadap KNPB) sehingga mereka tidak melakukan kegiatan di Timika sementara ini. Tapi tetap kita antisipasi," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan semacam ini biasanya diseruhkan melalui selebaran, media sosial, hingga kegiatan seremonial melalui upacara maupun rapat di kantor KNPB, organisasi politik pro Papua Merdeka.

"Ada beberapa titik yang kita antisipasi, seperti misalnya kantor KNPB namun saat ini sudah kita kuasai khusus di Timika," kata Marlianto.

Kepolisian, katanya, dapat berkonsentrasi mengantisipasi segala bentuk gangguan kabtibmas 1 Juli menyusul kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengundur upacara HUT Bhayangkara pada hari yang sama ke 10 Juli pekan depan.

"Kita sangat bersyukur karena adanya kebijakan dari bapak Kapolri terkait perkembangan situasi pasca pemilu," ujarnya.

Baca ini: (Sejarah OPM - Organisasi Papua Merdeka)

Marlianto mengajak masyarakat Papua dan kelompok-kelompok yang berseberangan paham ideologi, agar sebaiknya tidak perlu melakukan kegiatan semacam ini yang merongrong kedaulatan NKRI.

"Mari saudara-saudaraku kembali kepada bingkai NKRI, sama-sama kita membangun Papua ini. NKRI itu sudah final, tidak bisa lagi ditawar atau dengan upaya memisahkan diri dari NKRI," katanya.

Adapun tanggal 1 Juli 1971 diperingati sebagaian orang Papua sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua, sesuai deklarasi tokoh OPM Nicolaas Jouwe, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai.

Baca sejarah berikut ini:

1. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Revolusi West Papua
2. Sejarah Perjuangan Papua Merdeka
3. Kepalsuan Sejarah Papua dalam NKRI

Copyright ©Seputar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Ramses Ohee Sebut 1 Juli Bukan Hari Lahir Kelompok Separatis

Buletinnusa

Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee, saat memberikan keterangan pers, Jumat (28/6/2019.

Jayapura – Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee menyebutkan 1 Juli bukanlah hari lahir kelompok Separatis atau kelompok yang menginginkan Papua Merdeka.

“Saya tegaskan bahwa tanggal 1 Juli itu bukan hari lahir kelompok-kelompok yang menginginkan Papua merdeka, itu hanya jari biasa,” tegasnya kepada awak media di para-para adatnya di Waena, Jum’at (28/6/2019) pagi.

Dikatakan, batas wilayah Indonesia ini adalah dari Sabang-Merauke jadi Papua adalah bagian dari NKRI maka tidak boleh ada pihak-pihak yang berusaha melepaskan Papua dari NKRI.

“Negara ini sudah dijajah beberapa abad oleh penjajah dan bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, itu harus dipahami dengan baik oleh seluruh anak bangsa. Terlebih lagi apa yang dibicarakan oleh pihak-pihak pada 1 Juli adalah hari lahir kelompok Separatis, itu omong kosong dari anak yang lahir kemarin, bukan kami orang-orang tua,” lanjutnya.

Baca ini: (Pangdam: Hanya Pendekatan Persuasif untuk Menarik Goliat Tabuni Kembali ke NKRI)

Untuk itu, Ramses meminta agar masyarakan di Papua tetap mengingat perjuangan para orang tua yang telah mempertahankan Indonesia dan hasil Pepera pada 1969 silam yakni tentang batas wilayah NKRI. “Batas wilayah tidak boleh dirubah, itu perjuangan kami pada saat Pepera,” katanya.

Maka itu, ia menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi dengan keadaan. “Tetap tenang, jangan terprovokasi. NKRI sudah diberkati Tuhan, NKRI harga mati. Maka, siapa saja yang coba melepas Papua dari NKRI, lebih baik mundur,” tukasnya. [ayu]

Baca juga:

1. Ramses Ohee: Soeharto Yang Mempertahankan Keutuhan NKRI
2. Pemkab Jayawijaya Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila di Situs Sejarah Pepera

Copyright ©Papua Satu "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pencarian Helikopter TNI yang Hilang di Papua Dihentikan Akibat Cuaca Buruk

Buletinnusa

Wakapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi (Antara News Papua/Musa Abubar)

Jayapura, - TNI Angkatan Darat terpaksa menghentikan sementara pencarian terhadap helikopter MI-17 dengan nomor registrasi HA-5138 akibat cuaca buruk, Sabtu (29/6).

Wakapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi di Jayapura, mengatakan dua unit Helly Bell milik TNI AD yang dikerahkan melakukan pencarian lewat udara telah dihentikan untuk sementara.

"Hari ini pencarian melalui udara untuk sementara dihentikan karena pertimbangan cuaca," kata Sianturi.

Baca ini: (Helikopter TNI Hilang Kontak di Papua)

Selain itu, pesawat CN235 yang menuju Oksibil membawa persediaan avtur yang diperlukan tim pencari, terpaksa kembali karena cuaca yang tidak memungkinkan.

"Dilaporkan bahwa jarak pandang sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk pesawat mendarat di Oksibil dan harus kembali ke Jayapura," katanya.

Demikian juga, kata Sianturi, helikopter MD-500 milik sipil yang berangkat dari Wamena untuk ikut melakukan pencarian juga telah kembali ke base camp.


Termasuk pesawat berbadan kecil jenis Caravan dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, yang juga ikut membantu mencari MI-17 yang hilang juga sudah kembali ke base camp.

"Hari ini pencarian melalui udara untuk sementara dihentikan karena faktor cuaca," katanya lagi.

Pada Jumat (28/6) pada pukul 11.49 WIT, Helikopter MI 17 dengan nomor registrasi HA-5138 itu membawa 12 penumpang beserta crew yang sebelumnya terbang ke Okbibab untuk melakukan pengiriman logistik kepada prajurit yang bertugas di wilayah tersebut.

Pesawat tersebut diawaki 12 orang penumpang terdiri dari tuju orang crew pesawat antara lain:

1. Kpt cpn aris (Pilot)
2. Ltt cpn Ahwar (copilot)
3. Kpt cpn bambang/ flt eng
4. Srk suriatna/t/i
5. Prt asharul/mecanik
6. Prk dwi pur/mecanik
7. Srd dita ilham/avionic

Serta lima orang anggota Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Yonif 725/WRG antara lain:

1. Srd Ikrar Setya Nainggolan
2. Pratu Yanuarius Loe
3. Pratu Risno
4. Prada Sujono Kaimuddin
5. Prada Tegar Hadi Sentana

MI-17 kemudian dinyatakan hilang kontak saat dalam penerbangan dari Bandara Oksibil - Pegunungan Bintang menuju Bandara Sentani - Jayapura.

Baca ini: (Dandrem: Dalam Waktu Dekat Kodim Yahukimo Diresmikan)

Adapun nama-nama awak helikopter tersebut yaitu Kapten CPN Aris (pilot), Lettu CPN Bambang (pilot), Lettu CPN Ahwar (co pilot), Serka Suriyatna, Serda Dita, Praka Dwi Purnomo dan Pratu Aharul.

Sedangkan penumpang yang merupakan anggota Yonif 725/WRG yaitu Serda Ikrar Setya Nainggolan, Pratu Yanuarius Loe, Pratu Risno, Prada Sujono Kaimuddin dan Prada Tegar Hadi Sentana.


Copyright ©Seputar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Mata Najwa - Manusia-Manusia Kuat: Perempuan Penjaga Hutan Tambrauw

Buletinnusa

Tambrauw, - Kisah pemuda pemudi yang sukses mengelola daerah tidak hanya ditunjukkan dengan mengembangkannya. Di ujung timur Indonesia, seorang perempuan justru berhasil menangkal rusak dan punahnya kekayaan flora fauna nusantara dengan menjaga keasrian hutan konservasi setempat.

Bagi Atafia Momo, menjaga hutan konservasi di Tambrauw, Papua Barat bukan semata-mata kepentingan adat, tapi juga untuk anak cucu di masa yang akan datang.

“Saya sudah menjaga hutan dari dulu … mama jaga hutan, nenek jaga hutan. Jadi turun temurun. Saya tahu semua jenis burung dan bisa bedakan bunyi-bunyinya,” kata Atafia.

Pengetahuan mendalam Atafia tentang hutan Tambrauw seluas 1,1 juta hektar itu membawa berkah bagi para peneliti keanekaragaman hayati. Mirza Dikari, peneliti katak dan reptil dari IPB pernah ditemani oleh Atafia menjelajah hutan Tambrauw.

“Penelitian saya malam hari, tapi Atafia hafal dan tahu di mana katak dan reptil yang saya cari,” katanya.

Ia berharap Atafia bersama warga Ayapokiar akan terus menjaga kelestarian hutan Tambrauw dari tangan-tangan para perusak. (Narasi)

Simak videonya berikut ini:

Copyright ©YouTube (Najwa Shihab) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Selama di Jepang, Presiden Joko Widodo Mengikuti KTT G20

Buletinnusa

Presiden Joko Widodo setelah tiba di Osaka untuk KTT G20 langsung mengikuti sejumlah agenda. Misalnya seperti official welcome dan juga family photo yang diadakan di INTEX Osaka. (Foto Biro Pers Setpres)

OSAKA, Jepang - Presiden Joko Widodo setelah tiba di Osaka untuk KTT G20 langsung mengikuti sejumlah agenda. Misalnya seperti official welcome dan juga family photo yang diadakan di INTEX Osaka.

Setibanya di INTEX Osaka Presiden Jokowi menunggu di ruang Leaders’ Area. Di sana Presiden Jokowi menantikan sesi official welcome dan family photo.

Saat menunggu itu, Presiden Jokowi sempat berbincang bersama kepala negara, kepala pemerintahan negara G20, dan juga pimpinan lembaga internasional dalam suasana yang akrab.

Baca juga, ini: (Jokowi akan Hadiri KTT APEC di PNG)

Seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, PM Australia Scott Morrison, PM Belanda Mark Rutte, dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Bahkan Presiden Trump sempat memberikan permen kepada Presiden Jokowi. (Osaka, 28 Juni 2019, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin)

Baca ini: (Bukti Joko Widodo adalah Soeharto untuk OAP Hari ini)


Copyright ©Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Laurensuz Kadepa Terus Dapat Dukungan Pimpin DPR Papua

Buletinnusa

Rabu, (26/6/2019), sekolompok orang yang tergabung dalam orgainsasi Solidaritas mahasiswa peduli pimpinan yang merakyat datang langsung ke kantor DPW Nasdem Papua di Waena guna memberikan dukungan kepada Laurenz Kadepa. (ISTIMEWA)

Jayapura – Mendapat dukungan dari masyarakat dan juga organisasi memang sangat luar biasa. Apalagi dukungan yang diberikan tanpa ada paksaan maupun mengahrapkan imbalan apapun.

Mungkin hal ini yang dirasakan Laurenz Kadepa. Ia telah berulang kali mendapat pujian, bukan saja dari keluarga, kerabat tetapi juga dari masyarakat Papua serta organisasi mahasiswa.

Dan hari ini Rabu, (26/6/2019), sekolompok orang yang tergabung dalam orgainsasi Solidaritas mahasiswa peduli pimpinan yang merakyat datang langsung ke kantor DPW Nasdem Papua di Waena guna memberikan dukungan kepada Laurenz Kadepa.

Baca juga: (Laurenzus Kadepa Digadang-Gadang Pimpin DPR Papua)

Dalam surat edaran yang tersebar menuliskan Save Laurenz Kadepa For Leader of Papua Parlemen. Mereka juga membuat petisi yang ditantatangni sebagai bentuk dukungannya terhadap Laurenz Kadepa yang juga anggota Komisi I DPR Papua.

Terkait dengan hal ini, Laurenz merasa kaget atas dukungan kepada masyarakat Papua kepada dirinya, “Saya kaget dengan dukungan mahasiswa dan rakyat Papua baik pribadi dan kelompok/organisasi yang saat ini terus mengalir, baik melalui media masa, online, FB, bahkan melalui penyampaian aspirasi langsung ke Partai,” katanya.

“Ini dukungan moral tanpa dipaksakan, aksi kepedulian mereka para mahasiswa dan organisasi rakyat akar rumput di Papua untuk saya. Tanpa saya bicara satu katapun dukungan terus mengalir ke saya. Itu kebanggaan tersendiri,” lanjut kata Laurenz.

Lihat ini: (Kinerja Terbukti, BEM USTJ Dukung Laurenzus Kadepa Jadi Ketua DPR Papua)

Untuk itu dirinya meminta agar kita semua untuk menunggu hasil putusan MK. “Saya minta mahasiswa dan rakyat Papua mari kita sama-sama menunggu apa putusan MK soal pileg dan bisa saja peta politik berubah,” tandasnya.


Copyright ©Lintas Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Ganti Nama Stadion Papua Bangkit Menjadi Stadion Lukas Enembe: DPR Papua Akui Sebagai Penghormatan

Buletinnusa

Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. (GM)

Jayapura -- Dalam pertemuan Komisi I DPR Papua dengan Staf khusus presiden Lenis Kogoya, beberapa waktu lalu guna membahas tenaga honorer namun selain itu ada beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Dari penjelasan Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusy mengatakan, salah satu yang disampikan pihaknya kepada staf khusus Presiden, Lenis Kogoya adalah perubahan nama Stadion Papa Bangkit menjadi stadion Lukas Enembe.

“Kami sampaikan kepada staf khusus Presiden agar menyampaikan kepada presiden bahwa aspirasi rakyat Papua dan telah dibacakan dalam sidang paripurna DPRP bahwa stadion Papua Bangkit itu dinamakan stadion Lukas Enembe,” kata Nusy, Kamis (27/6/2019).

Menurut Nusy, hal ini merupakan aspirasi rakyat Papua yang mesti disampaikan kepada presiden. Ini juga bagian dari penghormatan kepada Lukas Enembe.

“Lukas Enembe telah membangun gedung negara, dan berani mengambil event besar di Papua yakni PON dengan membangun stadion Papua Bangkit (PB). Ada beberapa catatan penting lainnya. Ini hal besar dalam sejarah orang Papua,” ucapnya.

Pihaknya sambung Nusy, bukan karena ada sesuatu akan tetapi ini sebuah kenyataan ril. Dari gubernur ke gubernur, hanya Lukas Enembe yang berani merenovasi gedung negara dan ini menjadi kebanggaan kita.

“Kalau honainya sudah bagus, kita mulai tata pemerintahan kita. PON ini bukan masalah juaranya tapi mampu melaksanakan event nasional dimana dibangun stadion yang kapasitasnya sama dengan GBK,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk meyakinkan pemerintah pusat bukan hal tidak gampang. Dibutuhkan keberanian seorang pemimpin.

“Kami menghormati keberanian pak gubernur dan menghilangkan stigma ketertinggalan orang Papua dengan event nasional di Papua,”tandasnya. (Gracio/lintaspapua.com)


Copyright ©Lintas Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Helikopter TNI Hilang Kontak di Papua

Buletinnusa

Ilustrasi/ Helikopter Bell 412 milik TNI AD/Foto: Dokumentasi Dispen AD

Jayapura - Helikopter milik TNI AD hilang kontak di Papua. Helikopter terbang dari Bandara Oksibil menuju Sentani, Jayapura.

"Pesawat MI-17 dengan nomor registrasi HA-1538 lost contact saat melaksanakan misi penerbangan," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi saat dimintai konfirmasi, Jumat (28/6/2019).

Helikopter yang hilang kontak mengangkut 12 orang, terdiri dari 7 orang kru dan 5 personel Satgas Yonif 725/Woroagi. Helikopter ini digunakan dalam misi pengiriman logistik ke pos udara pengamanan perbatasan (Pamtas) di Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Helikopter tersebut bertolak pada pukul 11.44 WIT. Seharusnya, helikopter mendarat di Sentani pukul 13.11 WIT.

"Namun sampai dengan saat ini belum ada komunikasi ataupun berita tentang keberadaan helikopter tersebut," kata Aidi.


Copyright ©Detik "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pengungsi Nduga, Pemerintah Kemana?

Buletinnusa

Bencana di daerah lain pemerintah dan rakyat Papua getol menggalang dana lalu menyumbang, ribuan pengungsi Nduga saat ini terancam kelaparan di Wamena, kita diam saja. Pemerintah bukannya peduli dengan pengungsi, malah sibuk dengan penambahan pasukan untuk mengamankan kelanjutan proyek infrastruktur di Nduga.

Pengungsi Nduga, Pemerintah kemana ?, foto karikatur ilustrasi anak korban konflik Foto : ist

Sejak awal Januari 2019, rombongan demi rombongan pengungsi mengalir keluar dari Kabupaten Nduga, ada yang terpaksa berjalan kaki, ada yang menggunakan speedboat menuju ke Asmat, ada juga yang masih bisa naik pesawat Hercules maupun komersil.

Mereka terpencar – pencar, ada yang tiba di Wamena, Mimika, Asmat, Lanny Jaya bahkan mungkin juga ada yang mengungsi ke Kabupaten Puncak, dan tidak menutup kemungkinan ke Kota Jayapura dan sekitarnya.

Baca ini: (ULMWP: Lainnya Pembantaian Membayangi Ketika Militer Indonesia Memilih Warga Desa Sebagai Target Utama Operasi Hukumannya di wilayah Nduga, West Papua)

Bagi beberapa warga masyarakat yang memiliki keluarga sebagai pejabat, dipastikan mereka tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hidup, tapi bagi warga masyarakat yang tidak mampu dan menumpang pula di kerabatnya yang kondisinya tidak jauh beda, maka dipastikan akan menimbulkan masalah baru, apalagi bila sampai berbulan – bulan.

Dan hal tersebut bisa kita saksikan terhadap para pengungsi Nduga yang ada di Kota Wamena saat ini, sesuai laporan Yayasan Teratai Hati Papua yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nduga dan telah membuka ‘sekolah darurat” di halaman Gereja Weneroma, Kampung Sapalek Ilema, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Papua, di pinggiran Kota Wamena, jumlah anak – anak pengungsi terus bertambah setiap hari.

Dimana saat ini sudah tercatat 627 anak dengan usia sekolah SD, SMP, dan SMA, mereka tidak mungkin datang sendiri ke Kota Wamena, bila seorang anak memiliki keluarga lengkap Ayah, Ibu dan plus 1 sodara lagi, maka kurang lebih jumlah pengungsi Nduga di Kota Wamena saat ini kurang lebih 2.508 jiwa, bahkan bisa jadi lebih.

Dan saat ini, kondisi anak – anak tersebut banyak yang jatuh pingsan saat mengikuti proses belajar – mengajar di ‘sekolah darurat” dimaksud, penyebabnya mereka dari rumah tidak makan, satu – satunya tempat makan yang mereka harapkan adalah di “sekolah darurat” yang menyediakan makan siang gratis bagi anak – anak sekolah tersebut, pulang sekolah mereka mengaku tidak makan lagi hingga keesokan harinya kembali makan siang gratis di “sekolah darurat”.

Dari banyak laporan juga di sebutkan, para pengungsi Nduga saat ini terpencar – pencar di sekitar 23 titik, mereka bukan tinggal di sebuah tempat penampungan yang di sediakan oleh pemerintah, tetapi mereka menumpang di rumah kerabat dan saudara yang masih memiliki hati, sehingga dalam satu rumah bisa menampung hingga 20 orang.

Baca ini: (Benny Wenda: Presiden Jokowi Segera Tarik Militer Indonesia dari Papua)

Satu dua hari mungkin mereka masih bisa bertahan, demikian juga kerabat yang di tumpangi, tetapi sampai hari ini sudah memasuki 2 bulan lebih, dan bila tidak segera ada campur tangan pemerintah segera, dengan makin tidak jelasnya kondisi keamanan di Kabupaten Nduga, masih bisakah para pengungsi ini bertahan menumpang di rumah kerabatnya lebih dari 3 bulan ???

Mungkin karena saat ini tahun politik, sehingga semua energy dan perhatian pemerintah dan masyarakat tersedot ke urusan politik, alih – alih pemerintah peduli dengan bencana kemanusiaan saat ini, pemerintah malah mendorong penambahan pasukan untuk mengamankan kelanjutan proyek infrastruktur di Nduga.

Pemerintah tidak bisa tinggal diam, harus ada upaya – upaya strategis dan segera untuk memberikan penguatan dan penanganan yang lebih layak bagi para pengungsi Nduga di Kota Wamena dan sekitarnya.

Yang harus segera di lakukan adalah melakukan pendataan dan menyediakan posko – posko pengungsian yang layak lengkap dengan dapur umum, pos kesehatan, dan sejumlah layanan lainnya, termasuk layanan trauma healing bagi anak – anak dan perempuan pasca konflik.

Karena hingga kini belum ada satupun upaya – upaya kongkrit baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Nduga sendiri untuk melihat membludaknya arus pengungsian Nduga ini sebagai isu bersama.

Meski sudah ada beberapa kali kunjungan “tim – tim kecil” dari pemerintah, namun semua masih bersifat ceremonial belaka, bahkan kepada para pengungsi Nduga yang sedang berada di Wamena, sama sekali belum ada sentuhan kemanusiaan yang dilakukan, kecuali apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nduga dan bantuan ala kadarnya dari Dinas Sosial Kabupaten Nduga yang di rasa jauh dari kata cukup.

Baca juga: (Legislatif ULMWP: TPNPB dan TNI Jangan Melukai Rakyat)

Bencana di daerah lain di luar Papua pemerintah dan rakyat Papua rajin dan getol menyumbang dan menggalang dana lalu mengirimkan ke luar Papua, ribuan pengungsi Nduga saat ini terancam kelaparan di Wamena, kenapa kita hanya diam saja ???

Apakah pemerintah masih menunggu ada korban jiwa yang berjatuhan dulu, baru tersadar dan menganggap ada musibah kemanusiaan di Nduga ??? (Redaksi)


Copyright ©Tifa online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Dandrem: Dalam Waktu Dekat Kodim Yahukimo Diresmikan

Buletinnusa

Dandrem 172 PWY Usai Kegiatan Komunikasi Sosial Dengan Aparat Pemerintah Korem 172 PWY

Wamena – Komandan Korem (Dandrem) 172 Praja Wira Yakti (PWY), Kolonel Infanteri J. Binsar Parluhutan mengungkapkan, peresmian Kodim Yahukimo akan dilakukan dalam waktu satu atau dua bulan kedepan.

Hal itu diungkapkan Danrem 172 PWY usai pelaksanaan kegiatan Komunikasi Sosial Dengan Aparat Pemerintah Korem 172 PWY, Kamis (27/6/2019) yang dilaksankan di Hotel Grand Sartika Wamena.

“Bulan depanatau dua bulan lagi, karena kami merampungkan lingkungan dan perumahannya, tapi dalam waktu dekat kami resmikan,” ungkap Dandrem 172 PWY.

Jelas Dandrem, untuk wilayah kerja Kodim Yahukimo diantaranya Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang yang semuanya akan masuk dalam wilayah kerja Kodim Yahukimo.

Untuk keamanan di Kabupaten Nduga, Dandrem memastikan semua bejalan lancar dari Mbua sampai kearah Paro dan juga dari keneyam sampai batas batu.

Dijelaskan, yang bekerja dilapangan ialah pasukan dari Sipur ditambah pasukan pengamanan yang menjaga proses pekerjaan proyek jalan itu.

“Soal diatas tidak ada kontraktor sipil yang mau kerja, jadi yang kerja Zipur, sedangkan kontraktor hanya menjadi tenaga ahlinya saja, tetapi tenaga yang kerja dilapangan itu dari Zipur,” kata Dandrem.

Terkait terindikasinya aparat TNI-AD terhadap Radikalisme, Dandrem memastikan, untuk seluruh wilayah kerja yang ditanganinya, tidak ada prajurit TNI-AD yang terpapar Radikalisme.

“Kalau wilayah saya tidak ada, itukan secara keseluruhan dan untuk hal ini menjadi atensi kita,” ungkap Dandrem 172 PWY.(NP)


Copyright ©Kawattimur "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Stadion Papua Bangkit Akan Diajukan untuk Kualifikasi Piala Dunia

Buletinnusa

Menpora Imam Nahrawi sedang menguji coba rumput Stadion Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua (21/06/2019) (KOMPAS.com/Dhias Suwandi)

Jakarta, -- PSSI berencana mengajukan beberapa stadion untuk jadi venue kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023.

Salah satu stadion tersebut adalah Stadion Papua Bangkit, Papua.

Papua Bangkit adalah stadion baru di Jayapura, Papua, yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.

Sampai sejauh ini, baru enam stadion di Indonesia yang terdaftar di AFC Competition dan FIFA Competition.

Keenamnya adalah Gelora Bung Karno, Jakarta; Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor; Patriot Chandrabhaga, Bekasi; Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi; Gelora Bandung Lautan Api, Bandung; dan Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 dijadwalkan dimulai September 2019.

"Kami akan daftarkan semua, salah satunya Papua Bangkit juga akan kami daftarkan," kata Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Stadion Papua Bangkit tercatat mampu menampung sekitar 40.000 penonton. Semua tempat duduk penonton sudah menggunakan single seat.

Walau demikian, FIFA tak hanya akan menilai dari aspek teknis area stadion, tetapi juga aksesnya.

Salah satunya lokasi bandara internasional pada radius 150 kilometer dan waktu perjalanan tidak lebih dari dua jam.

Karena itu, proses penilaian kelayakan diperkirakan memakan waktu relatif lama, bahkan setelah babak kualifikasi dimulai. Baca juga: Indonesia-Australia Dinilai Ideal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 dijadwalkan dimulai pada September 2019 dan berakhir pada Juni 2020.

"Apabila sudah siap, kami belum tahu apakah di bulan Oktober atau November," ujar Tisha.

Berdasarkan pengumuman resmi dari AFC, tim nasional Indonesia ditempatkan di pot 5 Kualifikasi Piala Dunia 2022 sekaligus Kualifikasi Piala Asia 2023.

Kepastian pot 5 yang didapatkan timnas Indonesia didasari dari peringkat terakhir FIFA per Juni 2019, di mana skuad Garuda turun ke urutan ke-160.

Dengan demikian, timnas Indonesia dipastikan akan berjumpa lawan-lawan yang lebih berat dari pot yang lebih tinggi.

Siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia pada ronde kedua kualifikasi akan didapatkan pada drawing 17 Juli 2019. Selain timnas Indonesia, di pot 5 juga diisi oleh Singapura, Nepal, Kamboja, Banglades, Mongolia, Guam, dan Makau/Sri Lanka.


Copyright ©Kompas "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Anggota Komisi 1 DPRP Pertanyakan Jumlah Kelulusan OAP

Buletinnusa

Anggota Komisi 1 DPRP, Laurenzus Kadepa. (Foto Liza)

Kota Jayapura – Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa pertanyakan jumlah kelulusan orang asli Papua (OAP) pada penerimaan Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) 2019 yang hanya berjumlah 42 persen.

“Ini merupakan bagian dari janji yang diingkari, pernyataan itu harusnya dipertanggungjawabkan yang mengatakan memprioritaskan OAP 70 persen sebab sudah disampaikan ke publik,” kata Laurenzus, Rabu, 26 Juni 2019.

Laurenzus mengatakan, dirinya cukup kecewa dengan hal itu sebab dari tahun ketahun hasil yang diumumkan tak seperti apa yang menjadi komitmen awal. “Saya pikir segera cari jalan dengan pertimbangan affirmative action yang merupakan bagian dari penjabaran otonomi khusus,” ujarnya.

Menurutnya, jika keputusan itu merupakan hasil akhir, maka ia berharap kedepannya harus ada komitmen agar dapat memenuhi 70 persen. “Pemerintah daerah harus dukung dan bantu agar putra-putri OAP bisa bergabung jadi abdi negara seperti TNI dan Polri. Sebab itu sangat penting,” jelasnya,” paparnya.

Saat para mahasiswa berunjuk rasa damai di depan Kantor NasDem di Waena, Kota Jayapura. (Foto Istimewa)

Unjuk Rasa Dukung Laurenzus Jadi Ketua DPRP

Sementara, sejumlah mahasiswa yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Peduli Pemimpin yang Merakyat, berunjuk rasa damai mendukung agar Laurenzus mejadi Kertua DPRP. Unjuk rasa ini berlangsung di depan Kantor Sekretariat DPW Partai NasDem di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Rabu, 26 Juni 2019.

Simak juga: (Laurenzus Kadepa Digadang-Gadang Pimpin DPR Papua)

Dalam aksi ini, terlihat puluhan mahasiswa itu berorasi yang intinya mendukung agar Laurenzus yang kini hanya Anggota Komisi 1 DPRP untuk menjadi Ketua DPRP dalam periode berikutnya.

Menurut Laurenzus, dirinya tak mengetahui unjuk rasa itu, tapi aksi itu dilakukan para mahasiswa secara spontan.“Saya tidak tahu ada aksi itu, tapi saya minta masyarakat maupun mahasiswa menunggu putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Baca juga: (Kinerja Terbukti, BEM USTJ Dukung Laurenzus Kadepa Jadi Ketua DPR Papua)


Copyright ©kabarpapua.co "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Papua Merdeka Kandas di “Ego” Pribadi dan Ego Kelompok!

Buletinnusa Perjuangan Papua Merdeka yang telah dimulai sejak tahun 1963 di Kepala Burung terus mengalami perkembangan, entah langkah maju maupun langkah mundur. Kita harus akui bahwa kemajuan perjuangan kemerdekaan West Papua telah terjadi dengan sangat berarti. Tanpa kemajuan tidak mungkin saat ini kita masih berbicara tentang Papua Merdeka.

Terlepas dari kemajuan-kemajuan itu, masih saja ada satu hal yang menjadi penghambat besar dan penghambat utama perjuangan Papua Merdeka. Penghambat itu bukan NKRI, bukan orang barat, bukan ideologi, bukan juga hal-hal teknis, strategi dan pendekatan perjuangan. Penghambat itu namanya “EGO”, atau dalam bahasa sederhana disebut “ke-aku-an”. Yaitu Ego pribadi lepas pribadi individu pejuang dan aktivis dan tokoh Papua Merdeka dan Ego dari kelompok-kelompok yang berjuang untuk Papua Merdeka, entah itu kelompok sipil maupun kelompok militer, entah kelompok sosial maupun kelompok politik.

Ego-lah penyebab utama perpecahan pertama yang terjadi antara Jacob Hendrik Pray dan Seth Jafeth Roemkorem. Ego-lah yang menyebabkan perpecahan dan pembunuhan Obeth (Bill) Tabuni. Ego-lah yang membuat perpecahan di Jayapura, antara E. Bemey, J. Nyaro, P. Yarisetow, L. Dloga, O. Ondawame, dan sampai saat ini tertinggal Gen. TRWP Mathias Wenda seorang diri. | Baca: Sejarah OPM - Organisasi Papua Merdeka

Bacalah semua perpecahan, semua rintangan perjuangan yang pernah terjadi. Di situ dapat dengan mudah kita temukan bahwa penghambat terbesar sebenarnya BUKAN NKRI hebat berdiplomasi dan mengoperasikan agen rahasianya. Bukan juga merupakah kegagalan taktik dan pendekatan perjuangan Papua Merdeka. Tetapi titik lemah terletak pada “Mental”, paradigma berpikir, dan cara melihat perjuangan Papua Merdeka dikaitkan dengan “pribadi” dan “kelompok” yang terlibat dalam Papua Merdeka.

Baca ini: (“Ego” Masih Menjadi Alasan Utama Perpecahan Organisasi Kemerdekaan West Papua)

Saat ini kita kandas di penyatuan organ politik Papua Merdeka ke dalam satu organisasi bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan sekarang ini sedang diusahakan penyatuan organ militer. Akan tetapi penyatuan organi politik masih belum juga tuntas. Apalagi penyatuan organ sayap militer kelihatannya tidak akan menemui jalan mulus.

Alasan pokok bukan karena perbedaan paham atau ideologi Papua Merdeka. Jelas semua mau Papua Merdeka. Dan jelas semua mau merdeka “SECEPATNYA”. Akan tetapi penghambat utama yang nampak saat ini ialah “Ego” dari pribadi, dan “Ego” dari kelompok yang berjuang di dalam pekerjaan Papua Merdeka.

Ada banyak pertanyaan “ego”, yang diajukan oleh “Ego” kepada para pejuang/ tokoh Papua Merdeka secara pribadi dan organisasi mereka:

1. Apa yang “Saya” dapatkan dalam bentuk uang, dalam bentuk posisi, dan dalam bentuk nama baik dari kegiatan ini?
2. Apa yang “Kami” dapatkan dari peleburan organisasi, penyatuan komando, kongres luarbiasa, dan sebagainya?
3. Apa yang “Saya” dan “Kami” dapat dari proses penyatuan ini?
4. Apakah nama “Saya” hilang dari garis komando? atau garis organisasi?
5. Apakah nama “kami” atau kelompok kami hilang dalam proses ini?

dan seterusnya!

Jadi.. pertanyan-nya bukanlah lagi pada “Apakah langkah ini menghambat atau memeprcepat Papua Merdeka?” Hal itu sama sekali tidak dipikirkan! -- Yang menjadi pertanyaan justru kepentingan pribadi dan kelompok ("Saya" dan "Kami") itu...

Baca ini: (Setelah Ego-isme Pribadi, Penyakit Terbesar Kedua ialah “Curiga-Mencurigai” antara Sesama Pejuang)

Secara kasar, para pejuang Papua Merdeka sebenarnya “CARI MAKAN” dengan isu ini. Para pejuang dan tokoh Papua Merdeka CARI MAKAN, CARI NAMA, CARI MUKA, tidak mau menyerah kepada kepentingan Papua Merdeka tetapi masih mau bertahan kepada kepentingan pribadi dan kelompok, sesuai perintah “EGO”.

Kapan Papua Merdeka-nya?, Sementara diri sendiri saja belum merdeka dari “Ego”


Posted by: Admin
Copyright ©Papua Post "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Oposisi Mempertanyakan Hubungan Fiji dengan Indonesia

Buletinnusa

Anggota Oposisi Parlemen Fiji, Anare Jale.

Hubungan diplomatik Fiji dengan Indonesia berada di bawah pengawasan ketat di Parlemen Fiji dalam minggu kemarin atas keterkaitanya dengan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua

SUVA, FIJI -- Anggota parlemen oposisi, Anare Jale menuduh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fiji, Frank Bainimarama memalingkan muka terhadap orang Papua yang tidak bersalah.

Dia mengatakan kepada Parlemen Jakarta telah diberitahukan untuk perlakuan terhadap orang Papua oleh polisi Indonesia dan militer.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah terjadi di West Papua dan kami telah memilih untuk melihat ke arah lain. Berapa lama Fiji dapat menutup telinganya untuk teriakan kebebasan dari sesama Melanesia kami? Jelas sekali bahwa Fiji telah menyerah pada pemeriksaan Indonesia. diplomasi - buku - sayang sekali. "

Anare Jale mengatakan pihaknya di Fiji akan terus menekan kedua pemerintah untuk "menegakkan dan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip HAM internasional".

Simak ini: (Menlu Vanuatu Ingin, Dukungan Pasifik untuk West Papua Harus Lebih Kuat)

Menteri luar negeri bayangan mengatakan, pemerintah telah bertentangan dengan komitmennya baru-baru ini kepada PBB tentang memperjuangkan hak asasi manusia.

Jale mengatakan, itu juga memalukan bahwa PM Frank Bainimarama adalah wakil ketua dewan hak asasi manusia PBB namun "tidak dapat menghentikan pelanggaran Indonesia terhadap saudara dan saudari Melanesia kami di West Papua".

"Pemerintah Indonesia, dengan kedok kedaulatan, telah menggunakan kekuatan militernya untuk memperbudak dan membantai orang Papua yang tidak bersalah di tanah dan negara mereka sendiri karena berdiri dan menuntut hak untuk didengar, dan untuk memerintah diri mereka sendiri tanpa penindasan dari Indonesia . "

Jale mempertanyakan hubungan pemerintah dengan Jakarta yang "catatan hak asasi manusia adalah salah satu yang terburuk di dunia."

Pada bulan September tahun lalu, oposisi mendesak Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan audit di Fiji dengan mempertimbangkan tawaran Bainimarama untuk mendapatkan kursi di dewan.

Baca ini: (Pemimpin Oposisi Menyerukan Kepada Fiji untuk Mengakhiri "Pengkhianatan" terhadap West Papua)

Kemudian pemimpin oposisi Ro Teimumu Kepa mengatakan bahwa sejak membatalkan konstitusi pada 2009, pemerintah Fiji telah "menetapkan aturan melalui dekrit kejam yang mengendalikan hidup rakyat, membuat ejekan hak asasi manusia di sana".

Juga, pada bulan September 2018, Noah Kouback dari Misi Permanen Vanuatu mengatakan kepada PBB tentang kekhawatiran pemerintahnya tentang penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang Papua, khususnya mereka yang berbicara tentang penentuan nasib sendiri.

"Vanuatu mengutuk praktik berkelanjutan Indonesia atas penangkapan sewenang-wenang dan penahanan orang asli Papua yang menggunakan hak-hak mereka yang dilindungi secara internasional untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul," kata Kouback kepada dewan PBB.

"Catatan Vanuatu dengan prihatin mengangkat kelompok kerja tentang kegagalan populasi penduduk asli untuk menanggapi permintaan kunjungannya, jadi kami menyerukan kepada Indonesia untuk mengizinkan mekanisme khusus PBB untuk ... dan melaporkan masalah sistemik yang sedang berlangsung."

Indonesia selalu menyangkal bahwa polisi secara rutin menyalahgunakan hak asasi manusia dan baru-baru ini mengundang kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengirim tim untuk mengunjungi wilayah Papua.

Baca ini: (Pendaftaran ULMWP di MSG Mengikuti Kriteria dan Prosedur Keanggotaan)



Copyright ©Radio New Zealand (RNZ) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Bupati Kepulauan Tanimbar Berlakukan Moratorium HPH Yamdena

Buletinnusa

Saumlaki, Malukupost.com - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon kembali mengeluarkan surat tentang penghentian sementara atau moratorium kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada Direktur Utama PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) melalui surat nomor 552/785/2019 tanggal 26 Juni 2019.

"Langkah moratorium ini sebagai tindaklanjut dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama komponen masyarakat di tahun 2017 lalu," ujarnya di Saumlaki, Rabu (26/6).

Dijelaskan Fatlolon, dalam surat tersebut intinya meminta PT. Karya Jaya Berdikari untuk melakukan penghentian sementara seluruh aktifitas/kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sambil menunggu hasil evaluasi lebih lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan.

“Langkah moratorium ini sekaligus menindaklanjuti surat pemberitahuan moratorium yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail berdasarkan surat Gubernur Maluku nomor 552/1850 tanggal 10 Juni 2019 perihal Pemberhentian Sementara (moratorium) Kegiatan Operasional IUPHHK-HA/HT yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku,” ungkapnya.

Menurut Fatlolon, langkah tersebut bukan baru saja dilakukan pasca ada upaya sejumlah elemen masyarakat Tanimbar beberapa hari kemarin, namun hal itu merupakan tindaklanjut dari perjuangan Pemerintah Daerah bersama komponen masyarakat di tahun 2017 untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak pengelolaan hutan dengan menghentikan sementara beroperasinya HPH di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar).

"Selanjutnya akan ada tim yang bakal bekerja memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tim ini terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab Kabupaten Kepulauan Tanimbar," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai langkah hingga mengeluarkan surat pencabutan rekomendasi yang semula dikeluarkan pada 2007.

Bupati Petrus saat itu mengakui bahwa meskipun bukan kewenangannya dalam memoratorium HPH diwilayahnya itu namun dia optimis akan berhasil karena pencabutan rekomendasi itu diawali dari Bupati sebagaimana diatur dalam Inpres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan pohon.

Disaat itu Pemkab KKT telah mengantongi sejumlah bukti kuat adanya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kekeringan air bersih di desa Arma dan desa-desa lain di kecamatan Nirunmas.

Selain itu, sejumlah satwa yang nyaris punah akibat sudah tidak punya tempat berlindung, dan penebangan pohon torem yang merupakan pohon endemik karena hanya tumbuh di Yamdena dan Brasil. (MP-14)

Tim 502 Kembali Perjuangkan Provinsi Papua Tengah

Buletinnusa

Papan nama Kantor Gubernur Papua Tengah yang dipasang di depan Kantor Diklat Kabupaten Biak Numfor di Jalan Adibai, Jumat (21/6) kemarin. (Fiktor/Cepos)

Biak, -- Lama tak terdengar, usulan pembentukan Provinsi Papua kembali didengungkan Tim 502. Bahkan, Tim 502 langsung memasang papan nama Kantor Gubernur Provinsi Papua di depan Diklat Kabupaten Biak Numfor, tepatnya Jalan Adibai, Jumat (21/6) kemarin.

Pemasangan papan nama itu sebagai bentuk keseriusan Tim 502 dalam memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Tim 502 adalah salah satu tim yang terus berjuang untuk pembentukan Provinsi Papua. Mereka juga berjuang supaya ibu kota Provinsi Papua Tengah ditempatkan di Biak setelah disetujui.

“Pemasangan papan nama Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal terbentuknya DOB, tentunya tidak terlepas dari dukungan serius dari berbagai komponen masyarakat. Dan saya kira di Biak sangat tepat sebagai ibu kota provinsi karena berbagai infrastruktur pendukung sudah siap,” kata Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Biak – Supiori Mayor PKRI Yacob Rumpaidus yang hadir langsung menyaksikan pemasangan papan nama kantor gubernur tersebut.

Didampingi Ketua Tim 502 Wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Luter Rumpaidus, Yacob Rumpaidus mengatakan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah adalah suatu keharusan dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Baca juga: (Pemberdayaan Ekonomi OAP Jadi Bahasan Penting Musrenbang Otsus 2019)

Hal yang hampir sama dikatakan Daud Kbarek, SE selaku Penasehat Pusat Tim 502, bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah merupakan aspirasi dan kerinduan masyarakat yang kurang lebih 15 tahun telah berjuang ke Jakarta.

“Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah sudah kami lakukan kurang lebih 15 tahun, sudah kami bawa ke DPR RI, ke sejumlah kementerian dan instansi terkait di Jakarta. Harapan bersama, bahwa berbagai dokumen pendukung yang sudah dibawa ke Jakarta selama ini terus dikawal dan harapan bersama Papua Tengah segera terbentuk. Karenanya mari kita bersatu dan mendukung perjuangan ini,” paparnya.

“Harapan bersama Provinsi Papua Tengah segera terbentuk jadi DOB. Ini penting dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah Papua Tengah. Masyarakat sangat mendukung ini,” kata Onny Rumbekwan, mantan Kapolres Supiori, yang datang langsung menyaksikan pemasangan papan nama Kantor Gubernur Papua Tengah itu. (itb/tri)

Simak ini: (Rencana Pembentukan DOB Tabi Bukan Sebatas Wacana)


Copyright ©Cepos "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pangdam: Hanya Pendekatan Persuasif untuk Menarik Goliat Tabuni Kembali ke NKRI

Buletinnusa

Caption : Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda bersama Pangdam XVII/Cenderawasih, saat memberikan keterangan pers di Aula Koridor Makodam XVII/Cenderawasih, Jum’at (21/6/2019).

Puncak Jaya – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menegaskan, kembalinya masyarakat yang berbeda ideology ke NKRI tidak terlepas dari pendekatan persuasive dengan mengedepankan kemanusiaan.

Meski Kodam XVII/Cenderawasih berhasil membujuk kelompok KSSB ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun Goliat Tabuni yang merupakan pimpinan KKSB di wilayah kabupaten Puncak Jaya kini menjadi tugas berat dari Kodam XVII/Cenderawasih.

Kepada wartawan, Pangdam menegaskan, mengembalikan Goliat Tabuni seperti masyarakat lainnya di Indonesia hanya dengan cara pendekatan Persuasif, pendekatan kemanusiaan dan doa.

Pangdam merasa yakin apabila pendekatan terus dilakukan maka Goliat Tabuni akan sadar. “Ingat bahwa dia (Goliat) adalah saudara kita. Mungkin sekarang kita belum sepaham, saya yakin cepat atau lambat dia akan sadar. Dia (Goliat) kan semakin lama semakin tua, kalau bicara semakin tua, maka fisik, nyalinya semua akan berkurang. Juga kita doakan supaya dia kembali ke NKRI. Namanya saja sambil kita usaha kita doakan,” katanya usai menerima penyerahan satu pucuk senjata api milik KSSB yang diserahkan langsung oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda di Aula Koridor Makodam XVII/Cenderawasih, Jum’at (21/06/2019).

Bahkan jenderal Bintang Dua ini mengaku telah mengirim orang-orang untuk ketemy Goliat Tabunni. “Saya sudah mengirim orang-orang yang ketemu dengan dia (Goliat Tabuni), Tetapi ingat kita ini manusia, kalau manusia itu tidak betul-betul menusuk ke hati dan perasaannya maka berat. Ini kan masalah Ideologi, kuncinya kita bersabar, melakukan pendekatan persuasive dengan mengedepan kemanusiaan,” kata Pangdam.

Pangdam pun menyampaikan terimakasih atas kerjasama Pemerintah dan TNI/Polri sehingga banyak yang kembali bergabung di masyarakat. “Banyaklah yang sudah kembali, saya tidak bisa sampaikan disini.

“Kita akan terus melakukan pendekatan kemanusiaan, komunikasi, mengutus orang-orang kepada dia untuk mengetahui apa yang dia Inginkan. Ini kan tidak gampang. Tentu dia rasa curiga sangat tinggi, dia pengen aman dan lain sebagainya,” papar Pangdam.

Namun lanjut Pangdam, semuanya tidak luput dari keterlibatan Bupati Puncak Jaya, Dandim dan Kapolres. “Mereka ini bersinergi. Sekarang Bapak Ibu Wartawan lihat Bupati, Dandim dan Kapolres, jauh-jauh datang kemari. Ini menunjukkan tidak hanya bisa Kodim melaksanakannya, mereka bersinergi dan saling bahu membahu. Tujuannya supaya tidak ada gangguan keamanan,” katanya.

Meski demikian, Pangdam menegaskan, bahwa mereka-mereka yang sudah kembali dan bergabung seperi masyarakat lainnya tidak akan di sakiti lagi. “Bupati sudah memperhatikan mereka, sudah diberikan pekerjaan. Namun mereka perlu adaptasi,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, S.Sos. S.IP. MM menyatakan, upaya menarik Goliat Tabi ke NKRI seperti masyarakat lainnya. Selaku pemda tugas yang dilakukan tetap mengacu pada UU terhadpa penyelanggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan Pembinaan kepada masyarkaat, pembinaa pendekatan tanpa harus dilakukan secara emosional, apalagi melakukan penyerangan, tapi melakukan pendekatan hubungan kekeluargaan.

“Itu strategi ke depan yang akan kami lakukan. Kita lihat kebutuhan rill, dengan demikian visi misi ada lima strategi, pembangunan perecanaan, pertama, Puncak Jaya Terang, dengan demikian lampu sudah menyala. Artinya menggunakan solar cell,” katanya.

Kemudian, lanjut Bupati Yuni, di tingkat distrik pemerintah memberikan dukungan agar Pos Ramil ditingkatkan menjadi Korami. Begitupula Pos Pol ditingkatkan menjadi Polsek, seperti rencana yang dilakukan di Distrik Tinggi Nambut.

Terlepas dari itu, mantan-mantan KKSB telah dipekerjakan menjadi Satpol PP. “Ada 200 orang yang sudah menjadi anggota Saptol PP, kita tidak melihat mereka memenuhi Dokumen atau tidak tapi kami lebih menjaga kemanusiaan, supaya mereka tidak memikirkan hal-hal negative. Kalai kita melihat Negara Kesatuan ini maka kita melihat masyarakat secara keutuhan,” ucapnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah, tegas Bupati Yuni, Pemda memberdayakan mereka di bidang-bidang usaha. “Kepemimpinan kami sudah membuka sekali untuk seluruh program yang ada. Paket besar maupun paket kecil,” ucap dia.

Apalagi, tambah Bupati Yuni, bahwa sekarang UU telah menjamin 1 Milyar ke bawah diberikan kepada orang daerah dengan hanya surat persetujuan. “Tapi sekarnag kebijakan Presiden RI naik menjadi 2 Milyar. Saya berdayakan mereka untuk mereka menjadi pengusaha, ikut kontraktor disana. Inilah pendekatan yang kita bangun,” jelasnya.

Masalah pendidikan, Bupati Yuni kembali menegaskan bahwa pihak memberikan jaminan di bidang pendidikan. “Kalau mereka tidak memiliki ijazah kita ikutkan mereka paket A,B, dan C. Supaya dia layak. Ini kebijakan yang kita lakukan atas arahan dan pembinaan yang dilakukan. Kalau sudah kita lakukan semuanya maka masyarkaat akan semakin percaya bahwa kami lyakkan mereka sheingga dimata orang lain itu sama,” pungkasnya. [ayu/loy]


Copyright ©Papua Satu "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com