Kamis, 31 Januari 2019

Tahun 2019 Dana Desa Diarahkan Untuk Program Pemberdayaan

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP2AMD) Kota Ambon, Rulien Purmiasa menyatakan, dana desa diarahkan untuk pemanfaatan program pemberdayaan desa. "Dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2019 harus diarahkan untuk program pemberdayaan, jadi bukan lagi untuk pembangunan fisik," katanya di Ambon, Kamis (31/1).
Ambon, Malukupost.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP2AMD) Kota Ambon, Rulien Purmiasa menyatakan, dana desa diarahkan untuk pemanfaatan program pemberdayaan desa.

"Dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2019 harus diarahkan untuk program pemberdayaan, jadi bukan lagi untuk pembangunan fisik," katanya di Ambon, Kamis (31/1).

Ia mengatakan, pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan tingkat perkembangan setiap desa dan negeri seperti desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada 2019 pemanfaatan dana desa harus diarahkan untuk pemberdayaan, sedangkan program fisik disesuaikan dengan setiap desa.

"Evaluasi pemanfaatan dana desa kota Ambon pada 2018, porsi fisik masih lebih besar dibandingkan pemberdayaan, karena itu kita berupaya agar 2019 ada pemanfaatan lebih bervariasi," ujarnya.

Menurut Rulien, kota Ambon pada 2019 menerima dana desa sebesar Rp37,4 miliar atau mengalami peningkatan dibandingkan 2018 yang sebesar Rp30,7 miliar.

Sedangkan, ADD pada 2019 sebesar Rp71,4 miliar juga mengalami peningkatan dibandingkan 2018 yang Rp70,69 miliar.

"Anggaran ini diberikan kepada desa dan negeri sesuai dengan kriteria yang meliputi jumlah penduduk sebesar 35 persen, jumlah penduduk miskin 25 persen, bobot luas wilayah 10 persen dan indeks kesulitan," katanya.

Diakuinya, ketentuan dari kementerian mengatur secara rinci tentang prioritas dana desa pada 2019 yakni penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kewenangan, pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa.

Selain itu, menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Program prioritas tersebut terbagi menjadi empat, yakni untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian, membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, embung, serta sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.

"Kita berupaya agar semua program proposional, sehingga setiap desa dan negeri di Ambon tidak terpaku hanya untuk pembangunan infrastruktur," tandas Rulien. (MP-2)

Lalui Banyak Hambatan dari Indonesia, West Papua Berhasil Mengajukan Petisi Referendum Kemerdekaan Kepada PBB

Buletinnusa
Lalui Banyak Hambatan dari Indonesia, West Papua Berhasil Mengajukan Petisi Referendum Kemerdekaan Kepada PBB
Foto dirilis Rabu, 30 Januari 2019, oleh pemimpin United Liberation Movement untuk West Papua (ULMWP), Benny Wenda. Benny Wenda, kedua dari sebelah kiri, mengajukan petisi kepada ketua Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet, pada hari Jumat, 25 Januari 2019, di Jenewa, Swiss. (https://abcnews.go.com)
INTERNASIONAL -- Para aktivis di wilayah pegunungan Papua Indonesia berisiko dipenjara untuk ketika mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan untuk sebuah petisi yang menyerukan penentuan nasib sendiri (Referendum) tetapi memiliki dilema akhir: Mereka dihalangi untuk menyerahkannya kepada penerima yang dituju, PBB.

Upaya untuk mempresentasikan petisi pada 2017 kepada komite PBB yang bertanggung jawab untuk memantau kemajuan wilayah terjajah menuju kemerdekaan ditolak. Ketua komite dekolonisasi mengatakan tidak dapat diterima karena Papua bukan bagian dari mandatnya.

Menyoroti risiko upaya ini, seorang aktivis yang mempromosikan petisi ditangkap oleh otoritas Indonesia pada tahun 2017 dan pada tahun berikutnya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dia ditangkap lagi bulan ini bersama dengan beberapa orang lain yang menghadapi tuduhan pengkhianatan.

Pekan lalu mereka berhasil, dibantu oleh kedipan diplomatik yang setara dan anggukan dari negara Vanuatu, yang telah memperjuangkan perjuangan Papua.

(Lihat Ini: ULMWP Menyerahkan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Pejabat Vanuatu mengadakan pertemuan yang dijadwalkan Jumat lalu di Jenewa dengan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet. Di antara mereka, ada seorang pemimpin Papua yang diasingkan, Benny Wenda, mengajukan petisi yang banyak itu kepada Bachelet (ketua Dewan HAM PBB).

"Selama pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Mr Benny Wenda, mengajukan petisi kepada komisaris tinggi. Ini sebenarnya bukan pertemuan yang diatur dengan Wenda untuk tujuan itu," kata Ravina Shamdasani, wakil juru bicara PBB, Kantor Hak Asasi Manusia.

Bachelet "tidak sadar" sebelumnya, katanya.

United Liberation Movement for West Papua mengirim The Associated Press foto Wenda yang menyampaikan petisi kepada Bachelet yang tersenyum.

(Lihat Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)

Indonesia bereaksi keras dengan kemarahan, menuduh Vanuatu "mengambil langkah manipulatif melalui infiltrasi Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu."

Pemberontakan telah membara di Papua sejak awal 1960-an ketika Indonesia mencaplok wilayah tersebut, yang tetap berada di bawah kendali Belanda setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dari Belanda. Bulan lalu, pemberontak menewaskan 19 orang yang bekerja di lokasi konstruksi untuk jalan raya trans-Papua dalam serangan paling mematikan selama bertahun-tahun. Pemerintah Indonesia menyangkal 20 orang Papua terbunuh dalam operasi keamanan pembalasan.

Pemerintah mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah haknya di bawah hukum internasional karena merupakan bagian dari kekaisaran Hindia Belanda yang merupakan dasar bagi perbatasan modern Indonesia.

Tetapi orang Papua, yang secara budaya dan etnis berbeda dari daerah lain di Indonesia, mengatakan bahwa mereka tidak diberi hak untuk memutuskan masa depan mereka sendiri. Kontrol Indonesia diresmikan pada tahun 1969 dengan referendum (Pepera 1969) yang diawasi oleh PBB, namun dimana saat itu sedikit lebih dari 1.000 orang Papua saja yang diizinkan untuk memilih Indonesia dalam suasana intimidasi berat.

Saat ini wilayah itu secara administratif dibagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, tetapi para pendukung kemerdekaan menyebut seluruh wilayah itu, yang merupakan bagian barat dari Papua, West Papua.

Baca berikut ini:
  1. Indonesia Kaget Ketika Ketua ULMWP Hadir dalam Pembahasan UPR Tahunan di PBB
  2. Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam
Petisi membuat beberapa tuntutan PBB, termasuk meminta PBB untuk meninjau kembali keterlibatannya dalam "aneksasi yang melanggar hukum" di Papua, untuk menunjuk seorang wakil khusus untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia, untuk mengembalikan Papua ke dalam agenda komite dekolonisasi dan untuk melakukan suatu referendum yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri.

"Referendum palsu Indonesia termasuk kurang dari 0,2 persen dari total populasi pada tahun 1969. Petisi Rakyat West Papua tahun 2017 memiliki 70 persen dari total populasi," kata Wenda, yang adalah ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua, dalam sebuah pernyataan.

"Seluruh klaim Indonesia atas West Papua bertumpu pada apa yang terjadi pada tahun 1969. Klaim itu dihancurkan sekarang," katanya.

Dia mengatakan, mereka "bekerja siang dan malam" untuk membawa petisi ke Majelis Umum PBB.

Kedutaan Indonesia di PBB mengatakan Vanuatu telah "dengan sengaja menipu" Bachelet. Dikatakan Indonesia "tidak akan pernah mundur untuk membela dan melindungi" kedaulatan wilayahnya.

PBB mengulangi pernyataan sebelumnya tentang Papua. Indonesia pada bulan Februari tahun lalu sepakat bahwa delegasi hak asasi manusia dapat mengunjungi Papua, yang Jakarta dengan ketat mengontrol akses, tetapi tidak ada kunjungan yang dilakukan.

Shamdasani mengatakan Bachelet memberi tahu delegasi Vanuatu bahwa Kantor HAM PBB" telah terlibat dengan pihak berwenang Indonesia dalam masalah Papua, termasuk situasi hak asasi manusia yang berlaku, dan telah meminta akses ke Papua."

Simak berikut ini: 
  1. Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
  2. Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka "telah Jelas", Kecuali Indonesia

Posted by: Admin
Copyright ©Abcnews.go.com/International "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Selama 2018 Dinas PMPTSP Malra Terbitkan 777 Perizinan

Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) selama tahun 2018 telah menerbitkan 777 izin untuk usaha-usaha masyarakat. Kepala Dinas PMPTSP Malra, Muhamad Tukloy mengatakan, di tahun 2018 didalam mengelola perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2018, pihaknya didelegasikan sebanyak 81 perizinan dan non perizinan. “Akan tetapi dilihat dari semua izin-izin yang ada di Malra itu baru dikelola sebanyak 16 perizinan, terdiri dari perizinan sebanyak 12 dan non perizinan sebanyak 4,” ujarnya di Langgur, Kamis (31/1).
Langgur, Malukupost.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) selama tahun 2018 telah menerbitkan 777 izin untuk usaha-usaha masyarakat.

Kepala Dinas PMPTSP Malra, Muhamad Tukloy mengatakan, di tahun 2018 didalam mengelola perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2018, pihaknya didelegasikan sebanyak 81 perizinan dan non perizinan.

“Akan tetapi dilihat dari semua izin-izin yang ada di Malra itu baru dikelola sebanyak 16 perizinan, terdiri dari perizinan sebanyak 12 dan non perizinan sebanyak 4,” ujarnya di Langgur, Kamis (31/1).

Dijelaskan Tukloy, kalau 12 perizinan itu adalah izin tentang minuman keras (miras), surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin perikanan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha jasa konstruksi (IUJK), izin trayek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), izin kesehatan, izin lingkungan, izin pendidikan, izin lokasi, izin prinsip penanaman modal.

“Sedangkan non perizinan itu ada 4 yakni tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar gudang (TDG), jadi seluruhnya ada 16 perizinan,” ungkapnya.

Menurut Tukloy, khusus untuk izin perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sudah ditarik ke provinsi, sehingga pihaknya hanya mengeluarkan rekomendasi izin membawa hasil perikanan.

“Kalau perizinan yang dikelola disini untuk meningkatkan PAD (dikenakan retribusi) itu ada 4 perizinan yakni izin Miras (minuman yang mengandung alkohol), IMB, izin Trayek dan IMTA, ini masuk dalam kategori izin tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sedangkan perizinan yang lainnya tidak dikenakan biaya (gratis),” tukasnya.

Tukloy menambahkan, sejak tahun 2015 hingga 2017, biasanya izin yang dikeluarkan mencapai 1700-1800 karena masih mengeluarkan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordinary), karena pada periode tersebut setiap izin usaha harus ada HO.

“Nantinya setelah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 500 Tahun  2017 dan SE Gubernur Maluku Nomor 188.32-61 Tahun 2017 tentang Pencabutan HO, sehingga jumlah perizinan berkurang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, total perizinan yang diterbitkan Dinas PMPTSP Malra selama tahun 2018 sebanyak 777 izin yang terdiri dari izin Miras 31, SIUP 384, izin Perikanan 34, IMB 29, IUJK 19, izin Trayek 43, IMTA 2, izin Kesehatan 22, izin Lingkungan 6, izin Pendidikan 6, izin Lokasi 19, izin Prinsip 0, TDP 151, TDUP 17, TDI 15 dan TDG 0. (MP-15)

Rabu, 30 Januari 2019

Anggota Parlemen Inggris Menyambut Baik Penyerahan Petisi Referendum Kepada Kepala HAM PBB

Buletinnusa
Anggota Parlemen Inggris Menyambut Baik Penyerahan Petisi Referendum Kepada Kepala HAM PBB
Foto: Petisi Manual Rakyat West Papua saat dipresentasikan oleh Pemimpin Kemerdekaan West Papua, yang juga Juru Bicara Persatuan Gereakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP) Benny Wenda Kepada Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP) di London, Inggris.
London, INGGRIS -- Anggota parlemen Inggris menyambut baik penyerahan Petisi Rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.

Dalam sebuah pernyataan, Grup Parlemen Semua partai yang berpihak untuk West Papua, yang mewakili anggota parlemen dari semua partai politik di Inggris, mengatakan:
Semua Kelompok Parlemen Pihak untuk West Papua sangat gembira mendengar bahwa Petisi Rakyat West Papua telah secara resmi diserahkan kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa dengan dukungan dari pemerintah Vanuatu. Petisi, yang ditandatangani oleh 70% dari total populasi orang asli Papua yang menyerukan penentuan nasib sendiri untuk wilayah ini, adalah prestasi yang sulit dan heroik dari orang Papua. Kami berharap PBB sekarang akan menanggapi dengan memenuhi tugas-tugas bersejarahnya untuk meluruskan Pepera 1969 dan memungkinkan orang Papua bebas menentukan masa depan mereka sendiri.
(Silahkan simak juga: VIDEO dan TRANSKRIP: Perdebatan Petisi Bangsa Papua Dalam Sidang Parlemen Inggris 2017)

Penyerahan Petisi itu datang pada saat keprihatinan besar di West Papua, dengan senjata kimia dilaporkan dikerahkan oleh militer Indonesia dan krisis kemanusiaan di Nduga. Ribuan orang Papua telah mengungsi secara internal, dan beberapa telah meninggal. Kami menyerukan agar pasukan keamanan Indonesia segera dipindahkan dari Kabupaten Nguda dan agar Indonesia mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan dan pemantauan masuk ke wilayah tersebut.

(Lihat Ini: ULMWP Menyerahkan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Diorganisir oleh pemerintah Vanuatu, petisi itu secara resmi disampaikan oleh Benny Wenda, Ketua ULMWP, dengan dukungan tingkat negara bagian dari pemerintah Vanuatu. Petisi ini ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua pada tahun 2017, dan menyerukan agar PBB menjunjung tinggi hak dasar masyarakat adat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Berikutnya, United Liberation Movement for West Papua juga telah berjanji untuk membawa petisi itu ke Majelis Umum PBB.

(Baca Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)


Posted by: Admin
Copyright ©The IPWP Official "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Rencana Undang Tim Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua 2019, RI Sedang Koordinasikan Jadwal

Buletinnusa
Rencana Undang Tim PBB ke Papua 2019, RI Sedang Koordinasikan Jadwal
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB. (Foto: Kemenlu RI).
Jakarta -- Pemerintah Indonesia berencana mewujudkan janjinya mengundang tim Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua pada paruh pertama 2019. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan pihaknya saat ini terus mengkoordinasikan jadwal kunjungan.

"Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan pada paruh pertama 2019. Pada Oktober lalu, ketika saya melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Tinggi HAM PBB yang baru, Michelle Bachelet, dibahas juga rencana dan jadwal kunjungan tersebut," ucap Hasan melalui pesan instan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/1).

Baca juga berikut ini:

  1. Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam
  2. ULMWP Menyerahan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Kendati begitu, sejak saat itu pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Kantor Zeid sempat mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah RI memberikan akses masuk ke Papua.

Menanggapi hal itu, Hasan membantah pemerintah batal mengundang tim KT HAM PBB ke Papua. Dia beralasan jadwal kunjungan menjadi salah satu alasan undangan tersebut sampai saat ini belum juga terealisasikan.

Dia bahkan menganggap kantor KT HAM PBB di Bangkok, Thailand, sebagai perwakilan untuk kawasan Asia Pasifik, kurang berkoordinasi dengan markas pusat di Jenewa.

"Tahun lalu, saya pernah mengeluarkan pernyataan di sidang Dewan HAM PBB ketika Zeid menyebut Indonesia belum berikan akses (ke Papua). Yang terjadi adalah bahwa kantor KTHAM di Bangkok kurang koordinasi dan beberapa kali fait accompli jadwal kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu koordinasi dengan kita," kata Hasan.

"Jadi, undangan sudah disampaikan dan tidak bisa dikatakan KTHAM masih menunggu undangan pemerintah."

Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi pernyataan penerus Zeid, Bachelet, yang mengatakan masih menunggu pemerintah Indonesia untuk memberikan akses ke Papua. Bachelet menyatakan bertemu pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, pada Jumat (25/1) pekan lalu.

Benny berhasil bertemu Bachelet lantaran berada dalam rombongan Vanuatu, yang tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) negara pulau di Pasifik tersebut.

(Lihat Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata Hasan.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Indonesia Kaget Ketika Ketua ULMWP Hadir dalam Pembahasan UPR Tahunan di PBB

Buletinnusa
Indonesia Kaget Ketika Ketua ULMWP Hadir dalam Pembahasan UPR Tahunan di PBB
Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib menyatakan kecewa terhadap Komisi Tinggi HAM karena menerima pemimpin ULMWP, Benny Wenda.
Jakarta -- Pemerintah Indonesia menyatakan kecewa terhadap Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap lalai, lantaran menerima pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda. Benny disebut menyusup dalam delegasi Vanuatu kemudian menyerahkan petisi referendum, yang diklaim diteken 1,8 juta penduduk Papua Barat, dalam sebuah pertemuan di Jenewa pada pekan lalu.

"Kami sudah langsung menyampaikan deeply regrets kepada KT HAM yang lalai dalam menerima delegasi Vanuatu," ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, kepada CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Rabu (30/1).

(Baca Ini: Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam)

Hasan menyatakan KT HAM PBB juga 'terkejut' saat mengetahui Benny hadir bersama delegasi Vanuatu dalam pertemuan yang seharusnya membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) negara itu di Dewan HAM PBB.

"Karena memang selama ini lazimnya kantor KT HAM PBB tidak memeriksa (screening) setiap delegasi negara anggota yang akan courtesy call ke KT HAM. PBB," paparnya.

Hasan mengatakan dia juga berencana menemui Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, siang hari ini waktu Jenewa untuk meminta penjelasan KT HAM PBB terkait keberadaan Benny dalam delegasi resmi Vanuatu.

Hasan meminta KT HAM lebih teliti lagi dalam menerima delegasi asing ke kantornya tersebut, terutama delegasi Vanuatu.

"Kami hanya ingin mendengar langsung penjelasan KT HAM terkait adanya penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi resmi Vanuatu, sekalian meminta kehati-hatian dalam komunikasi KT HAM dengan Vanuatu di masa yang akan datang," ujar Hasan.


Pernyataan itu diutarakan Hasan menanggapi Vanuatu yang kedapatan 'menyelundupkan' Benny untuk bertemu Bachelet saat melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM pada Jumat (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Simak berikut ini: 
  1. Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
  2. Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka "telah Jelas", Kecuali Indonesia
Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Menurut Hasan, tindakan Vanuatu yang membawa Benny Wenda yang dianggap sebagai kelompok separatis sangat tidak terpuji. Dia menganggap hal itu sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB.

"Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," ujar Hasan.


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Ketua ULMWP Bersama Vanuatu Masuk ke PBB, Indonesia Kecam

Buletinnusa
Dubes RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib (paling kanan), mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin ULMWP, Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa pekan lalu.
Jakarta --  Indonesia mengecam Vanuatu yang diam-diam memasukkan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dalam delegasinya saat bertemu Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi kantornya, pada Selasa (29/1).

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaim sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

(Lihat Ini: PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua)

Hasan membeberkan bahwa penyerahan petisi itu terjadi ketika delegasi Vanuatu tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB di Jenewa pada Jumat (25/1).

Kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Hasan mengatakan Vanuatu memasukkan Beny ke dalam delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB. Menurutnya, nama Benny Wenda "tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR."

Kantor KTHAM PBB, kata Hasan, bahkan sangat terkejut atas kehadiran Benny saat itu, mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB. Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI," tutur Hasan.

Kepada wartawan di Jenewa pekan lalu, Benny mengklaim telah menyerahkan petisi yang sudah ditandatangani 1,8 juta orang tersebut kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

(Lihat Ini: PBB Sudah Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)

Dia juga menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisinya tersebut, yang diklaim ditandatangani oleh hampir tiga perempat orang dari total 2,5 juta rakyat Papua.

Dalam pertemuan itu, Benny juga meminta Bachelet mengirim tim pencari fakta ke Papua untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di wilayah Indonesia paling timur itu.


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua

Buletinnusa
PBB Masih Tunggu Indonesia Beri Akses ke Papua
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia. (AFP PHOTO/POOL/Fabrice COFFRINI).
Jakarta -- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, masih menunggu pemberian akses ke Papua dari pemerintah Indonesia.

"Indonesia sepakat memberikan kantor kami akses ke Papua dan kami masih menunggu konfirmasi," ujar Wakil Juru Bicara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, tapi belum ada tanggapan.

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

(Baca Ini: PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua)

Namun, sejak saat itu, pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung.

Shamdasani melontarkan pernyataan ini saat mengonfirmasi kabar penyerahan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Shamdasani mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Dalam pertemuan itu, Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

(Baca Juga: ULMWP Menyerahan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Dia menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan masih menunggu akses ke Papua.


Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua

Buletinnusa
PBB Mengkonfirmasi Telah Menerima Petisi Referendum West Papua
Kemarin (29/1) Komisioner HAM PBB sudah mengkonfirmasi bahwa, mereka telah menerima petisi rakyat West Papua, meskipun Indonesia mengatakannya "hoax".
Jenewa -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap momen ketika pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi soal referendum kemerdekaan West Papua kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Wakil juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss (25/1).

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Saat bertemu Bachelet, Benny mengatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Dia juga menganggap satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan itu adalah melalui petisinya tersebut.

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke Papua.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani.

CNNIndonesia.com sudah meminta penjelasan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk mengetahui perkembangan proses pemberian akses PBB ke Papua, tapi belum mendapatkan respons.

Hingga berita ini dibuat, CNN juga masih menunggu konfirmasi mengenai langkah PBB selanjutnya menanggapi petisi ini.

(Lihat Ini: ULMWP Menyerahan Petisi West Papua Kepada Komisaris Tinggi PBB)

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, meyakini PBB tidak akan menggubris petisi yang diklaim sudah ditandatangani 1,8 juta orang itu karena menganggap badan internasional tersebut menghormati kedaulatan Indonesia.

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1) kemarin.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, juga mengatakan penyerahan petisi sama sekali bukan masalah bagi Indonesia. Dia menekankan jika ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia maka harus berhadapan dengannya.

"Begini ya, apa pun ngomong segala macem, enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucapnya.

Ryamizard pun mengaku tak khawatir dengan klaim Benny soal ada 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Tidak masalah. Kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, meragukan jumlah orang yang diklaim meneken petisi tersebut.

"Jumlah itu sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta. Di Nduga saja 70 persen di antaranya masih hidup seperti di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?" katanya kepada CNNIndonesia.com.

Simak berikut ini: 
  1. Penjelasan Bazoka Logo tentang Petisi Rakyat West Papua
  2. Bazoka Logo: Saat ini Perjuangan Papua Merdeka "telah Jelas", Kecuali Indonesia
Muhammad menyebut "prasejarah" karena saat ini masih banyak masyarakat di Papua, khususnya di daerah pedalaman, belum mengenal baca tulis. Data kependudukan juga belum jelas, layaknya zaman prasejarah.

"Masyarakat hidup terpencar dan terisolasi tanpa sarana transportasi sehingga sulit dilaksanakan sensus penduduk. Bagaimana mungkin masih ada masyarakat yang buta huruf (Pra Sejarah) bisa tanda tangan?" kata Muhammad melalui pesan singkat.

(Baca Ini: ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua)


Posted by: Admin
Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Selasa, 29 Januari 2019

Kapiten Tionghoa Njio Tjoen Ean, Perintis Sastra Dari Ambon

Buletinnusa
Njio Tjoen Ean  (foto geni.com)

Da da da, dewi dewi, disko cha cha, bermain sepakbola, kapiten Cina oe oe! Diberi nama saudara-saudari, ing dada ing..dada ing...dada ing ing ing..

Ambon, Malukupost.com - Lirik dalam dolanan anak-anak di atas, terasa jenaka.  Anak-anak Maluku gemar melagukannya saat bermain. Sekilas hanya bagai lirik penuntun gerak tangan.

Meskipun cuma dolanan, selipan frasa ``Kapiten Cina oe oe``, tidak muncul begitu saja.  Gubernur VOC Jan Pieterszoon Coen adalah pendiri lembaga Kapiten Cina di Batavia tahun 1619.  Lembaga ini menyebar di berbagai kota, termasuk Ambon.

Kapiten Cina kedengaran seperti militer, namun sesungguhnya hanyalah institusi sipil yang didirikan untuk merangkul etnis Tionghoa.  Jadi, tidak sama dengan tentara VOC atau KNIL.  Walau sipil, mereka juga memiliki sistem kepangkatan layaknya militer.   

Dari sekian banyak kapiten Tionghoa, salah satu nama yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah Indonesia adalah Njio Tjoen Ean dari Ambon.

JALAN NJIO TJOEN EAN

Sejak awal Kota Ambon dibangun,  sudah ada Chinese Wijk alias Pecinaan yang bertahan sampai sekarang. Kini di sana ada satu lorong terkenal yakni Lorong Arab. Banyak orang Ambon keturunan Arab bermukim di lorong ini.

Orang Ambon keturunan Tionghoa dan keturunan Arab hidup berdampingan secara damai di Chinese Wijk.  Mereka menempuh hari-hari sejarah zaman Portugis, Belanda, Jepang, sampai Indonesia merdeka.  Mereka saling mendukung dalam bisnis, sewa-menyewa tanah, gedung, dan hubungan sosial.  Tidak sedikit warga Tionghoa juga menjadi pemeluk Islam, sampai sekarang, dan semua baik-baik saja.

Sebelum bernama Lorong Arab, pada masa lalu,  Lorong Arab bernama Jalan Njio Tjoen Ean.  Orang Belanda maupun orang Ambon sangat menghormati sosok dari trah Njio yang lumayan banyak di Ambon.

Pendeta Bambang Jonan (foto crts  Elwan di Matteo)
ANAK KAPITEN

Nah, siapa sesungguhnya Njio Tjoen Ean sampai diabadikan sebagai nama jalan? Ia memang dikenang dalam sejarah di Nusantara, tetapi asing di tanah kelahirannya sendiri Ambon Manise.

Sejumlah literatur Belanda maupun Indonesia menyebutkan Tjoen Ean sebagai sosok penting dalam pertumbuhan agama Confuchu di Indonesia.  Selain itu, dia diketegorikan sebagai sosok perintis dalam perkembangan sastra dan Bahasa Melayu.

Tjoen Ean lahir di Ambon, 15 Juli 1860 dan wafat 15 Agustus 1925, dalam usia 65 tahun. Ia dimakamkan di Pekuburan Tionghoa, Benteng Atas, Ambon.

Ayahnya Njio Tjang Tjoan, seorang kapiten Tionghoa yang diperkirakan lahir tahun 1795 dan meninggal dunia 1855.    Tidak ada keterangan mengenai ibunya.

Tjoen Ean menikah dengan Lie Tjong Nio, dan mempunyai anak semata wayang William Thomas Herbert Tjien Hie Njio.  Sang istri Tjong Nio lahir 1 Juni 1860 dan meninggal dunia  9 Desember 1920 di Ambon, dalam usia 60 tahun.

William lahir di Ambon 4 Mei 1898, dan meninggal 18 September 1971 di Jakarta dalam usia 73 tahun. William  menikah dengan Tjoeng Siang Nio, dan mempunyai anak-anak  bernama Lena Iskandar; Elly (Njio) Jonan; Jack E. Jonan (Njio Tiang Kie); Bob Jonan; Rudi Jonan; dan Teddy Jonan.

Tjoeng Siang Nio lahir di Muntok, Bangka, 8 Februari 1903.  Semua anaknya juga lahir di sana, kecuali Teddy Jonan yang lahir di Jakarta tahun 1944 dan meninggal di Salatiga tahun 2011.

Teddy Jonan dan saudara-saudaranya sudah meninggal, namun keturunan mereka saat ini tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti di Jakarta, Bali, Medan, dan sebagainya. 

Media Online Maluku Post mengontak keturunan Njio Tjoen Ean yakni Spencer Jonan di Bali dan Cindy Devina di Jakarta.  Melalui mereka, beberapa informasi mengenai sosok Tjoen Ean bisa didapat.

``Saya belum pernah ke Ambon, tetapi kakak saya Pendeta Bambang Jonan pernah ke Ambon,`` kata Spencer Jonan yang bermukim di Bali, saat dihubungi Selasa (29/1) malam.

Pendeta Bambang Jonan boleh dibilang pendeta senior yang populer.  Khotbah°khotbahnya banyak disiarkan di Youtube. Ia menjadi Pendeta GBI di Medan.

Menurut Spencer, kakaknya itu pernah ke Ambon dan sempat berziarah ke makam leluhur Tjoen Ean di TPU Benteng Atas.  Pendeta Bambang juga pernah berkhotbah di Gereja Rock OSM Ambon.

Dalam Buku Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia. 
PERINTIS SASTRA DAN BAHASA

Dalam genealogi keluarga Njio Tjoen Ean,  dapat dibaca sekilas kisah yang dikutip dari  buku Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia.  Buku tersebut ditulis oleh Lay Dju Chung (Sam Setyautama), diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan Chen Xingchu Foundation, cetakan 2008.

Tjoen Ean mengikuti jejak ayahnya Njio Tjang Tjoan sebagai Kapiten Tionghoa (1856-1891). Saat itu, marga Njio banyak menjadi kapiten.  Tidak heran,  Tjoen Ean kemudian menjadi letnan (1891), kapiten (1907), lantas mayor (1918).

Meskipun berpendidikan Belanda, Tjoen Ean sangat berminat terhadap kebudayaan dan filsafat Tionghoa.  Dari sini, dia mulai menerjemahkan buku-buku Tionghoa ke Bahasa Melayu.

Buku-buku klasik Tionghoa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dilakukan hampir bersamaan waktu dengan kegiatan serupa di Batavia oleh Lie Kim Hok.  Apa yang dilakukan di Ambon, ternyata tiga tahun lebih dulu ketimbang Tan Ging Tiong dan Joe Tjai Siang di Jawa.  Atas dasar itulah,  Ia disebut sebagai penerjemah pertama karya-karya klasik Khonghucu ke dalam Bahasa Melayu.

Sejumlah buku yang diterbitkannya antara lain Taij Hak (Ambon, 1897),  Siang Loen (Hak Djie) Bahagean jang Pertama dari Kitab-kitab Soetji, Tiong Iong ataoe Kitab jang Kadoewah deripada Kitab-kitab Soetji,  Loen Gie ataoe Kitab jang Katiga deripada Kitab-kitab Soetji, Ampat Kitab-kitab deripada Ilmoe Hikmad jang Sanoenoh (Ambon, 1898),  Soe Sie Pek Boen ataoe Ampat Kitab-kitab dari anak-anak moerid Soe Sie Pek Boen (Ambon, 1899).

Bagaimana bisa Tjoen Ean bisa menerbitkan buku-bukunya dari Ambon?  Hal ini tidak lepas dari peran L.H.M. Thorig, seorang pengusaha keturunan Belanda-Jerman, pemilik percetakan dan penerbit bernama Ambonsche Drukkerij.

Thorig rupanya berpindah tempat tinggal dari Ambon ke Malaysia.  Sebab itu, dia menjual mesin cetak kepada pengusaha keturunan Tionghoa bernama Ong Kie Hong.

Ong Kie Hong adalah konglomerat yang punya minat pada dunia penerbitan surat kabar dan buku.  Kie Hong beristri perempuan dari marga Njio, yakni Njio Kiok Nio.  Sebab itu, Tjoen Ean dan Kie Hong saling mendukung dalam penerbitan buku. 

Sekolah Tionghoa Pak Tik Hak Tong di Ambon (mhm)
SEKOLAH TIONGHOA

Selain pada bidang sastra, bahasa, agama, dan kebudayaan,  Tjoen Ean juga dicatat sebagai  salah satu pendiri Sekolah Tionghoa Pai Tek Hak Tong di Ambon tahun 1903. 

Sekolah Pai Tek Hak Tong bertahan cukup lama, sejak berdiri sampai tahun 1965. Gedung dan lahan belas sekolah tersebut di Jalan AY Patty kini sudah digunakan sebagai Gedung Perpustakaan Wilayah Provinsi Maluku.

Njio Tjoen Ean adalah sebuah sejarah.  Ia lahir, wafat, dan tidur di Tanah Ambon.  Jejak yang dia tinggalkan bisa saja terhapus dari memori, andai tidak ada upaya sadar untuk mengenangnya secara abadi.

Beristirahatlah dalam damai di badan Gunung Nona, Opa Tjoen Ean.  Dikau telah menjadi Tanah Ambon. (Rudi Fofid/dari berbagai sumber/foto geni.com & museum sejarah maluku MHM).

Ternyata Maluku Masih Termasuk Lima Besar Tingkat Kerawanan Pemilu

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Maluku masih masuk kategori lima besar, meski sudah turun dari urutan dua menjadi urutan empat secara nasional. "Kita berharap pilgub berlangsung aman dan tadinya angka kerawanan masuk urutan kedua sekarang turun ke angka empat, meski pun masih tergolong dalam lima besar di Indonesia," kata Ketua KPU Maluku, Samsul Rivan Kubangun di Ambon, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Maluku masih masuk kategori lima besar, meski sudah turun dari urutan dua menjadi urutan empat secara nasional.

"Kita berharap pilgub berlangsung aman dan tadinya angka kerawanan masuk urutan kedua sekarang turun ke angka empat, meski pun masih tergolong dalam lima besar di Indonesia," kata Ketua KPU Maluku, Samsul Rivan Kubangun di Ambon, Selasa (29/1).

Penjelasan Samsul disampaikan dalam rapat kerja Komisi A DPRD Maluku dipimpin Wakil Ketua Komisi, Darul Kutni Tehupaly.

Menurut dia, KPU sudah menetapkan data pemilih sesuai rekomendasi Bawaslu RI sejak 4 Desember 2018 dimana pemilih Maluku berjumlah 1.266.034 orang.

Jumlah ini terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 622.403 orang dan perempuan 643.631 yang tersebar pada 118 kecamatan, 1.321 desa dan 5.154 tempat pemungutan suara.

"Saat ini kami juga telah menyusun daftar pemilih tambahan per Desember 2018 di 11 kabupaten dan kota sebanyak 86 orang, daftar pemilih khusus 541 orang," ujar Samsul.

Daftar pemilih tambahan ini adalah orang yang memang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada saat hari pemungutan suara sudah pindah domisili.

Kemudian daftar pemilih khusus adalah orang yang sama sekali tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan tetapi dia memiliki identitas kependudukan, yakni KTP elektronik sebanyak 541 orang di 11 kabupaten dan kota.

"Saat ini kami sedang rapat koordinasi berkaitan dengan pengusulan DPK dan DPB. Kami mengundang seluruh KPU dari kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Disdukcapil, Bawaslu, Kemenkum HAM berkaitan dengan rutan dan Lapas," katanya.

Nantinya proses ini terus berlangsung sampai 17 Februari 2019 dilakukan penetapan gelombang pertama daftar pemilih tambahan.

Kerja Bawaslu adalah melakukan sosialisasi di KPU kabupaten/kota dengan merekrut relawan demokrasi per Januari 2019 sudah dibentuk.

Para relawan itu betugas menjadi agen-agen demokrasi untuk melakukan sosialisasi kepada basis-basis pemilih baik pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih keagamaan, disabilitas, pemilih dari warga net.

"Tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilu secara nasional 77,50 persen dan kalau kita melihat pileg 2014 kita berada di angka tersebut," tandasnya.

Saat ini proses desain percetakan produksi surat suara sudah dilaksanakan menggunakan sistem katalog dan dilakukan oleh KPU RI, kemudian untuk Maluku proses cetaknya di Makassar, Sulsel.

"Kita sudah mengecek dan prosesnya selama enam hari sehingga komisi bersama kami bisa melakukan pengawasan terhadap pencetakan surat suara baik DPRD RI, DPRD provinsi tujuh dapil dan DPRD kabupaten/kota dan Maluku masih antri," jelas Samsul.

Perlengkapan lainnya, bilik dan kota suara sudah berada di masing-masing kabupaten serta kota di Maluku, kecuali Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak menyewa gudang untuk menampung peralatan tersebut tetapi disimpan di kantor KPU setempat.

Saat ini beberapa kabupaten juga telah melakukan proses perakitan kotak suara seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Maluku Tengah.

Terkait dengan calon anggota legislatif di DPRD provinsi, terdapat empat orang yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia.

"Dan ini juga sesuai hasil keputusan Bawaslu," kata Samsul.

Caleg yang sudah masuk DCT kemudian meninggal dunia diantaranya dari Partai Amanat Nasional dan Partai Berkarya. (MP-5)

Seleksi P3K Di Ambon Tunggu Kebijakan Pempus

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat (Pempus) terkait pembiayaan. "Sesuai rencana akhir Januari 2019, kita akan melakukan rekrutmen, tetapi keputusan rapat antara seluruh kepala daerah dengan Menpan RB di Batam bahwa pembiayaan P3K dibebankan ke APBD bukan APBN," katanya di Ambon, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat (Pempus) terkait pembiayaan.

"Sesuai rencana akhir Januari 2019, kita akan melakukan rekrutmen, tetapi keputusan rapat antara seluruh kepala daerah dengan Menpan RB di Batam bahwa pembiayaan P3K dibebankan ke APBD bukan APBN," katanya di Ambon, Selasa (29/1).

Menurut Richard, Pempus prinsipnya menyetujui seleksi P3K di setiap kabupaten/ kota pada 2019, tetapi terkendala perbedaan pendapat terkait pembiayaan.

Pempus telah menyampaikan pembiyaaan P3K dibebankan ke APBD, tetapi seluruh kepala daerah menolak dan minta didanai APBN.

"P3K sama dengan ASN, yang berbeda adalah mereka tidak terima pensiun. Kita berharap kedepan ada kebijakan dari Pempus terkait pembiayaan, tidak melalui APBD tetapi APBN," ujarnya. Dijelaskannya, sesuai tahapan rekrutmen P3K kota Ambon akan dibuka secara bertahap. Tahap pertama diperuntukkan untuk Tenaga Honorer K2 (THK2).

Seleksi P3K sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Aturan seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status P3K terjawab sudah, kita tinggal menunggu petunjuk teknis saja," katanya.

Syarat batas usia minimal peserta P3K adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.

Sementara pengadaan P3K untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama maupun madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan pengadaan P3K untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. (MP-3)

Gubernur Maluku Tegaskan PETI Gunung Botak Tetap Tutup

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff menegaskan lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru tetap ditutup sejak Oktober 2018. "Siapa bilang Peti Gunung Botak telah diizinkan untuk kembali dibuka. Jangan berdasarkan informasi atau katanya-katanya," ucap Gubernur Assagaff saat dikonfirmasi, Senin (28/1).
Ambon, Malukupost.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff menegaskan lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru tetap ditutup sejak Oktober 2018.

"Siapa bilang Peti Gunung Botak telah diizinkan untuk kembali dibuka. Jangan berdasarkan informasi atau katanya-katanya," ucap Gubernur Assagaff saat dikonfirmasi, Senin (28/1).

Dia memastikan penutupan Peti Gunung Botak itu melibatkan Kementerian teknis, Mabes Polri maupun TNI sehingga jangan menyampaikan berita bohong atau hoaks.

Ada Tim Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah terbentuk sejak 2016 dan dikoordinir Menko Polhukam, Wiranto, sehingga langkah penutupan Peti itu tidak main- main, ujarnya.

Gubernur menyatakan, penutupan Peti Gunung Botak yang ditandatanganinya hingga saat ini belum ada perubahan.

"Sehingga kalau ada informasi Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy ke Jakarta untuk mengusulkan pengoperasian kembali penambangan emas di Gunung Botak itu hoaks," tandasnya.

Dia mengakui, Presiden Jokowi diminta menuntaskan Peti di kawasan Gunung Botak, yang memanfaatkan sianida maupun merkuri ternyata telah melampaui ambang batas toleransi terdampak lingkungan.

Bahkan, Gubernur telah menyurati Presiden sejak dua pekan lalu dengan nomor 540/2356/14/8-2018.

"Kepala Negara dimintakan perhatian ekstranya karena penanganan Peti kawasan Gunung Botak, baik terkait dengan pemanfaatan sianida maupun merkuri serta penertiban ribuan penambang ," ujarnya.

Berulang kali dilakukan penyisiran hingga pengosongan Gunung Botak dari penambang ilegal oleh aparat keamanan sampai pada awal September 2018, ternyata para penambang ilegal tetap masih beroperasi di sana.

Masalah di Gunung Botak kompleks karena lingkungan telah tercemar sianida dan merkuri, penambang memanfaatkan alat berat serta aktivitas ekonomi lainnya di sana.

Dia merujuk, pada 2010-2015 dilakukan penyisiran dan pengosongan Gunung Botak sebanyak 24 kali, tetapi tidak berhasil. Pada 2015 berhasil menurunkan semua berkat kerjasama dengan aparat, ternyata Desember 2016 penambang datang lagi.

Penertiban dipimpin Gubernur dengan melibatkan staf Kementerian ESDM maupun Menko Polhukam dan sebagainya pada Maret 2017, hasilnya sama saja.

Namun, setelah penertiban secara terpadu pada Oktober 2018 hingga saat ini tidak ada lagi aktivitas penambangan di Gunung Botak, menyusul Peti sejak 2011.

"Bahkan, empat perusahaan yang beroperasi Gunung Botak yakni PT Buana Pratama Sejahtera (BPS), PT Sinergi Sahabat Setia (PT SSS), PT Citra Cipta Prima (CCP), dan PT Prima Indonesia Persada (PIP), saat ini diperiksa Bareskrim terkait perizinan maupun penggunaan merkuri dan sianisa," kata Gubernur. (MP-2)

BKPSDM Ambon Serahkan Berkas CPNS Ke BKN

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyerahkan berkas administrasi 161 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus seleksi ke Badan Kepegawaian Regional IV di Makassar. "Awal Februari kita akan serahkan berkas administrasi 161 CPNS kota Ambon ke BKN di Makassar, selanjutnya mereka menunggu waktu untuk penempatan tugas," kata Kepala BKPSDM Ambon, Benny Selanno, Senin (28/1).
Ambon, Malukupost.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyerahkan berkas administrasi 161 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus seleksi ke Badan Kepegawaian Regional IV di Makassar.

"Awal Februari kita akan serahkan berkas administrasi 161 CPNS kota Ambon ke BKN di Makassar, selanjutnya mereka menunggu waktu untuk penempatan tugas," kata Kepala BKPSDM Ambon, Benny Selanno, Senin (28/1).

Menurut dia, setelah dinyatakan lulus seleksi 161 CPNS telah melaporkan diri dan membawa berkas administrasi, dan melakukan pembinaan setelah pemberkasannya selesai.

"Setelah dilakukan pembinaan kepegawaian maka mereka akan ditempatkan sesuai formasi," katanya.

Benny menjelaskan, hasil akhir yang ditetapkan Panselnas yakni perhitungan 60 persen hasil SKB dan 40 persen SKD. "Tidak ada tahapan lanjutan karena setelah hasil seleksi keluar dengan penentuan rangking sesuai nilai peserta, maka selanjutnya peserta hanya melakukan pemberkasan sesuai petunjuk BKN," katanya.

161 CPNS yang dinyatakan lulus seleksi terbagi menjadi formasi khusus tenaga honorer kategori dua (K2) serta formasi umum dengan perincian formasi khusus tenaga honorer K2 dengan tenaga guru empat orang.

Formasi khusus Cumlaude berjumlah tiga orang diantaranya analisis perencanaan,mediator hubungan industerial ahli pertama dan, auditor ahli pertama.

Formasi umum tenaga guru berjumlah 53 orang dengan rincian masing-masing guru kelas ahli pertama 19 orang, guru agama Islam ahli pertama delapan orang, guru agama Katolik ahli pertama enam orang, guru penjasorkes ahli pertama 12 orang, guru bahasa Inggris ahli pertama dua orang, guru seni budaya ahli pertama dua orang, dan guru bimbingan konseling ahli pertama empat orang.

Sedangkan formasi tenaga kesehatan berjumlah 43 orang dengan rincian, apoteker ahli pertama sembilan orang, dokter gigi ahli pertama tiga orang, dokter ahli pertama tujuh orang, penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama 17 orang, perawat gigi terampil satu orang, pranata laboratorium ahli pertama enam orang.

Untuk formasi umum tenaga teknis berjumlah 56 dengan rincian, analis hukum tiga orang, analis jabatan dua orang, analis jalan jembatan satu orang, analis kerjasama dan permodalan dua orang, analis keuangan, analis infrastruktur, analis mutu produk, analis pembangunan, analis penelitian dan pengembangan masing-masing satu orang.

Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan, analisis permasalahan hukum, analis tata ruang masing-masing dua orang, auditor ahli pertama empat orang, mediator hubungan industerial ahli pertama dua orang, penata laporan keuangan satu orang, penera ahli pertama dua orang, penelaah mutu konstruksi dua orang, pengawas bangunan dan gedung satu orang, serta pemeriksa jalan dan jembatan satu orang.

Pengantar kerja ahli pertama dua orang, pengawas fisik pemukiman satu orang, pengawas lingkungan hidup ahli pertama dua orang, pengelola layanan pengadaan secara elektronik dua orang, pengelola pendaftaran dan pendapatan pajak atau retribusi satu orang.

Selain itu, pengelola sistem dan jaringan dua orang, pengelola sistem informasi administrasi kependudukan tiga orang, pengendalian dampak lingkungan ahli pertama dua orang, penyuluh sosial ahli petama dua orang, analisa penyakit menular satu orang, analis kesehatan empat orang, analis pengamanan lingkungan satu orang dan pustakawan ahli pertama satu orang. (MP-6)

Polres Ambon Gagalkan Pengiriman Miras Ke Sorong

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggagalkan pengiriman 700 liter minuman keras jenis sopi yang akan dikirim menggunakan kapal Pelni tujuan Sorong, Papua Barat. Ratusan liter miras jenis sopi yang merupakan minuman keras dari pohon lontar, diamankan aparat kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di pelabuhan Yos Sudarso dari kapal pelni KM Sirimau, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggagalkan pengiriman 700 liter minuman keras jenis sopi yang akan dikirim menggunakan kapal Pelni tujuan Sorong, Papua Barat.

Ratusan liter miras jenis sopi yang merupakan minuman keras dari pohon lontar, diamankan aparat kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di pelabuhan Yos Sudarso dari kapal pelni KM Sirimau, Selasa (29/1).

Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease AKBP Sutrisno Hady Santoso mengatakan, kegiatan razia barang bawaan penumpang ditemukan miras jenis sopi sebanyak 700 liter, dengan modus terbaru yakni, miras dimasukkan di dalam karung dan dimasukkan ke dalam peti kayu, kemudian ditutupi dengan buah tomat, untuk mengelabui aparat Kepolisian saat melakukan razia.

"Razia ini merupakan modus baru yang baru dijumpai. Ini adalah modus yang pertama yang ditutup dengan tomat," katanya.

Dikatakannya, sebanyak 500 liter sopi dikemas dalam peti yang di campur dengan buah tomat, yang akan dikirim menggunakan Kapal Pelni KM Dobonsolo dengan inisial MF tujuan Pelabuhan Sorong.

Sedangkan 200 liter sopi dikemas di dalam kardus air mineral tanpa pemilik yang akan dikirim menggunakan Kapal Pelni KM Sirimau dengan tujuan yang sama Pelabuhan Sorong.

Kapolres menjelaskan, sebagian barang temuan hasil sitaan berupa miras jenis sopi, dimusnahkan di dermaga pelabuhan Yos Sudarso dengan ditumpahkan ke laut.

Sebagian sopi hasil temuan dari dua kapal Pelni itu langsung dimusnahkan, tetapi sebagian dibawa ke Mapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso.

Ia menambahkan, Pihaknya telah mengetahui pemilik miras jenis sopi karena kerap melakukan aktivitas di Pelabuhan Ambon.

"Kita akan segera melakukan pemanggilan terhadap pemilik miras tersebut yang berinisial MF," katanya. (MP-3)

Regu Penyelamat Cari Nelayan Hilang Di Saumlaki

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Regu penyelamat dari Pos SAR Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibantu keluarga korban bersama masyarakat sedang berupaya mencari seorang nelayan yang dilaporkan hilang sejak dua hari lalu. "Korban dilaporkan sampai saat ini belum kembali ke rumah setelah pergi memancing ikan sendirian dengan menggunakan sebuah sampan sejak 27 Januari sekitar pukul 13.00 WIT," kata Kepala Kantor Basarnas Ambon, Muslimin di Ambon, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Regu penyelamat dari Pos SAR Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibantu keluarga korban bersama masyarakat sedang berupaya mencari seorang nelayan yang dilaporkan hilang sejak dua hari lalu.

"Korban dilaporkan sampai saat ini belum kembali ke rumah setelah pergi memancing ikan sendirian dengan menggunakan sebuah sampan sejak 27 Januari sekitar pukul 13.00 WIT," kata Kepala Kantor Basarnas Ambon, Muslimin di Ambon, Selasa (29/1).

Saat itu korban yang diketahui bernama Alakam Fase (37) menggunakan sampannya menuju perairan Pulau Nuskese untuk mencari ikan, namun sampai sekarang belum kembali ke rumah.

Akibatnya isteri korban bernama Ny. Ifon Fase melaporkan kejadian ini ke Pos SAR Saumlaki pada Selasa, (29/1) sekitar pukul 11.35 WIT.

Selanjutnya regu penyelamat dikerahkan dengan menggunakan Rescue Truk ke Desa Alilit (Kabupaten MTB) dan dilanjutkan menggunakan Rubber Boat dengan Jarak kurang lebih 0,90 NM menuju lokasi kejadian perkara pada pukul 11.50 WIT.

Menurut Muslimin, lokasi pencarian dipusatkan pada koordinat 08 0'15.28"S - 131 19'38.83" E.

Kondisi cuaca saat dilakukan pencarian terjadi hujan sedang, angin Barat - Barat Laut berkecepatan 2 - 25 knots dan ketinggian gelombang antara 0.1 3 meter.

Tiga hari sebelumnya tim SAR setempat juga melakukan pencarian terhadap La Sofyan alias Ongen, seorang nelayan yang terjatuh di laut saat memancing ikan di perairan Pulau Dua, Desa Lorulung Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan akhirnya ditemukan selamat meski pun kondisinya sangat lemas.

Korban sudah ditemukan dalam keadaan selamat oleh seorang warga Alusi Kelan, Kecamatan Kormomolin sekitar pukul 10.30 WIT. (MP-2)

Harga Kebutuhan Pokok Di Ambon Turun

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku mencatat harga beberapa kebutuhan pokok termasuk bawang dan cabai di Ambon bergerak turun. "Harga bawang merah dan cabai sudah mulai turun, kata petugas pengawasan dan pemantauan harga di pasar tradisional Kota Ambon Dede Banjar, di Ambon, Senin (28/1).
Ambon, Malukupost.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku mencatat harga beberapa kebutuhan pokok termasuk bawang dan cabai di Ambon bergerak turun.

"Harga bawang merah dan cabai sudah mulai turun, kata petugas pengawasan dan pemantauan harga di pasar tradisional Kota Ambon Dede Banjar, di Ambon, Senin (28/1).

Ia mengatakan hasil pengawasan di pasar Mardika, Batu merah dan pasar Gotong Royong hari ini menunjukkan harga bawang merah turun dari Rp40.000 menjadi Rp38.000/Kg, begitu juga bawang putih turun dari Rp25.000 menjadi Rp24.000/Kg.

Sedangkan untuk harga cabai rawit turun dari Rp45.000 menjadi Rp35.000/Kg, dan cabai keriting turun dari Rp35.000 menjadi Rp32.000/Kg, sedangkan eceran masih tetap Rp5.000/tumpuk kecil.

Dede mengatakan, cukup lumayan harga dari dua komoditi ini, sebab selama ini selalu saja terjadi flutuasi harga.

"Mudah-mudahan masih terus bertahan sebab stok di pasar sekarang ini juga cukup banyak, arus pasok dari sentra produksi juga lancar baik dari petani lokal maupun dari Pulau Seram dan Pulau Buru," ujarnya.

Sedangkan kebutuhan lain yakni telur ayam ras turun dari Rp1.88 menjadi Rp1.600/butir, kalau dibeli dengan perhitungan kiloan maka dipatok harga Rp27.000/Kg (16 butir), telur ayam kampung masih terus bertahan yakni Rp3.000/butir.

Untuk daging ayam beku yang selama ini dipasok dari Surabaya guna mengisi permintaan di pasar Ambon harganya masih tetap bertahan yakni Rp35.000/Kg, daging sapi segar Rp100.000/Kg, daging ayam kampung juga turun dari Rp75.000 hingga Rp80.000/Kg turun menjadi Rp72.000/Kg.

"Kalau harga minyak goreng kemasan masih terus bertahan sampai sekarang, seperti minyak goreng Bimoli Rp16.000/liter, minyak goreng produksi lokal Rp12.000/liter," ujarnya.

Sedangkan untuk gula pasir juga masih terus bertahan Rp12.000/Kg. (MP-5)

Polda Maluku Ringkus Dua Honorer BUMN Pemilik Narkoba

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Petugas dari Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Daerah Maluku meringkus dua oknum pegawai honorer pada salah satu kantor BUMN, karena menyimpan atau memiliki narkotika golongan satu bukan tanaman. "Oknum pegawai honorer ini masing-masing berinisial AWT alias Wili (28) dan rekannya AL alias Fandi (33)," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Petugas dari Direktorat Reserse dan Narkoba Kepolisian Daerah Maluku meringkus dua oknum pegawai honorer pada salah satu kantor BUMN, karena menyimpan atau memiliki narkotika golongan satu bukan tanaman.

"Oknum pegawai honorer ini masing-masing berinisial AWT alias Wili (28) dan rekannya AL alias Fandi (33)," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (29/1).

Pelaku bernama Wili selama ini berdomisili di Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, sedangkan Fandi bertempat tinggal di kawasan Jalan Sultan Hasanudin, Kecamatan Pandan Kasturi-Tantui, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon).

Keduanya ditangkap polisi sejak Senin (28/1) sekitar pukul 16.30 WIT ketika sedang berada di depan pusat perbelanjaan Plaza Ambon, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon).

"Saat ditangkap, keduanya memiliki atau menguasai satu sachet sabu-sabu ukuran kecil dan langsung digiring ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna menjalani proses pemeriksaan," ujar Kabid Humas.

Pekan lalu Ditresnarkoba Polda Maluku juga berhasil meringkus sembilan pelaku pemilik dan pengguna narkoba lainnya pada beberapa tempat di Kota Ambon, dan salah satunya adalah caleg asal Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Thein Tabero mengatakan, salah satu dari sembilan tersangka kasus narkoba yang ditangkap sejak akhir pekan lalu merupakan caleg DPRD Kabupaten MTB berinisial WYA.

WYA itu ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Maluku di Lorong Maranatha pada hari Minggu (20/01) lalu akibat mengkonsumsi narkoba.

Selain WYA, polisi juga meringkus seorang wanita berinisial ACL (32) yang berstatus sebagai ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan ACL ditangkap bersamaan dengan kekasihnya ZF (32).

Ditresnarkoba Polda Maluku juga meringkus seorang mahasiswi yang kuliah pada salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Ambon berinisial CLS bersama lima tersangka lainnya.

Para tersangka yang sementara menjalani proses pemeriksaan ini dijerat melanggar pasal 112, 114 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

"Caleg DPRD MTB dari Dapil tiga, satu ASN di lingkup Pemprov Maluku yang ditangkap bersama pacarnya, ZF (32) disangkakan dengan pasal 112 dan 114 serta pasal 127 UU narkotika," ujarnya. (MP-4)

Ternyata Cuaca Maluku Dipengaruhi Tekanan Rendah Di Utara Australia

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon menyatakan kondisi cuaca Maluku dipengaruhi adanya tekanan rendah di Utara Australia (91002 hPa dan 1003 hPa) yang menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin dan daerah pumpunan angin di wilayah setempat. Kepala Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Ot Oral Sem Wilar, dikonfirmasi, Selasa (29/1) mengatakan, kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan (Cumulonimbus) cukup aktif sehingga cenderung berpotensi terjadi angin kencang sesaat yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut.
Ambon, Malukupost.com - Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon menyatakan kondisi cuaca Maluku dipengaruhi adanya tekanan rendah di Utara Australia (91002 hPa dan 1003 hPa) yang menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin dan daerah pumpunan angin di wilayah setempat.

Kepala Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon, Ot Oral Sem Wilar, dikonfirmasi, Selasa (29/1) mengatakan, kondisi ini dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan (Cumulonimbus) cukup aktif sehingga cenderung berpotensi terjadi angin kencang sesaat yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di wilayah tersebut.

Kondisi sinoptik tercatat angin umumnya bertiup dari arah Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan terbesar 25 knots (46 KM/jam).

Ot mengemukakan, gelombang mencapai 4 meter berpeluang terjadi di Laut Maluku, Perairan Sermata hingga Tanimbar, Perairan Kepulauan Kai hingga Aru dan Laut Arafuru.

Sedangkan, gelombang mencapai 2,5 meter berpeluang terjadi Perairan Selatan pulau Buru - Seram, Laut Seram dan Laut Banda, Suhu di Maluku berkisar 20 - 31 derajat Celsius dan kelembaban 70-100 persen.

Disinggung potensi hujan, dia menjelaskan, intensitas lebat disertai petir berpeluang terjadi di laut Arafuru.

Adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang Ot mengatakan, para nelayan telah diimbau mewaspadai gelombang tinggi tersebut dan hendaknya jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.

Armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut dengan sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga mempengaruhi tinggi gelombang.

Dia mengemukakan, imbauan kondisi cuaca juga disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para Bupati maupun Wali Kota.

Bila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

"Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," tandas Ot. (MP-4)

Pejabat Pemkot Ambon Komitmen "Seng Mau Rokok"

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penandatanganan komitmen kerja untuk "Seng mau rokok" atau tidak merokok di lingkungan kerja. Penandatanganan komitmen kerja "Seng mau rokok" dilakukan seluruh pejabat eselon II dan III, yang dimulai dari Wali Kota Ambon, Wakil Wali kota, Sekretaris Kota, para asisten, staf ahli serta seluruh kepala dinas di Ambon, Selasa (29/1).
Ambon, Malukupost.com - Pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan penandatanganan komitmen kerja untuk "Seng mau rokok" atau tidak merokok di lingkungan kerja.

Penandatanganan komitmen kerja "Seng mau rokok" dilakukan seluruh pejabat eselon II dan III, yang dimulai dari Wali Kota Ambon, Wakil Wali kota, Sekretaris Kota, para asisten, staf ahli serta seluruh kepala dinas di Ambon, Selasa (29/1).

Penandatanganan komitmen merupakan tindaklanjut gerakan masyarakat hidup sehat "Seng merokok" yang dilakukan sabtu (26/1), kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Ia mengatakan, rokok memang belum dilarang dalam Undang-Undang sehingga komitmen yang dilakukan ini merupakan gerakan moral dalam upaya hidup sehat.

"Karena ini sifatnya masih ajakan berarti belum ada sanksi tegas hanya berupa sanksi moral berupa teguran atau peringatan, tetapi jika sudah dilarang Undang-Undang maka kita akan tindaklanjuti dengan sanksi sesuai aturan," katanya.

Menurut Richard, penandatanganan komitmen yang dilakukan terkait integritas yakni jika pemimpin setuju akan gerakan ini, tetapi jika kedapatan lalai maka kredibilitas akan teruji dihadapan anak buah.

"Hal ini sama dengan kita mengatakan kerja jujur tetapi kenyataan yang terjadi korupsi maka disini kredibilitas kita diuji. Kita berupaya komitmen dengan apa yang sudah dilakukan karena ini adalah gerakan hidup sehat," ujarnya.

Ke depan upaya ini juga akan dilakukan di sekolah, yakni penandatanganan komitmen para guru dan kepala sekolah sehingga siswa juga akan mencontohi apa yang dilakukan para guru untuk tidak merokok.

"Setelah lingkungan kantor dan sekolah, kita juga akan dorong di fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, restoran atau cafe, paling tidak ada larangan untuk tidak merokok dengan menyediakan ruangan khusus merokok," kata Richard.

Ia menambahkan, langkah yang ditempuh Pemkot pasti akan mendapat tantangan dan reaksi di masyarakat, tetapi jika tidak dimulai maka akan berdampak bagi generasi masa depan bangsa ini.

"Saya tau ini berat karena para kepala dinas yang biasa merokok di ruangan kerja pasti akan terkendala, dan ini juga akan ada tantangan reaksi dari masyarakat. Tetapi kita harus berani memulai, kalau kita ingin generasi bangsa yang baik," tandasnya. (MP-2)

Harga Ikan Cakalang Segar Di Ambon Melonjak

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Masyarakat Kota Ambon mulai mengeluh akibat ikan cakalang segar mulai menghilang di pasar, sehingga mengakibatkan lonjakan harga ikan. Hasil pantauan di lokasi Pasar Ikan Arumbay, kawasan Pasar Mardika, Ambon, Maluku, Selasa (29/1), terlihat banyak ibu-ibu yang berbelanja ikan segar mulai mengeluh akibat stok ikan cakalang segar semakin menipis yang mengakibatkan harga terus melambung tinggi.
Ambon, Malukupost.com - Masyarakat Kota Ambon mulai mengeluh akibat ikan cakalang segar mulai menghilang di pasar, sehingga mengakibatkan lonjakan harga ikan.

Hasil pantauan di lokasi Pasar Ikan Arumbay, kawasan Pasar Mardika, Ambon, Maluku, Selasa (29/1), terlihat banyak ibu-ibu yang berbelanja ikan segar mulai mengeluh akibat stok ikan cakalang segar semakin menipis yang mengakibatkan harga terus melambung tinggi.

"Waduh, ikan cakalang sudah paling mahal, terpaksa saya membeli sebagian saja yang harganya Rp25.000/sasele, sebab kalau mau beli satu ekor harus mengeluarkan uang paling tidak sebesar Rp80.000 hingga Rp100.000," ujarnya Luciana warga Kelurahan Batugantung yang ditemui seusai membeli ikan cakalang.

Harga ikan cakalang naik luar biasa. Ukuran kecil seperti ini biasanya dijual Rp50.000/empat hingga lima ekor, sekarang dipatok Rp25.000/ekor, sedangkan yang ukuran besar naik dari Rp45.000 menjadi Rp70.000, dan dari Rp75.000 naik menjadi Rp110.000/ekor sesuai ukuran.

Rustam pedagang ikan yang mengatakan, sudah dua hari belakangan ini arus pasok ikan cakalang dari desa-desa nelayan sangat kurang sekali sehingga mempengaruhi harga di pasar.

"Kalaupun ada itu dijual oleh istri-istri nelayan yang datang ke pasar langsung untuk menjual hasil tangkapan suami-suami mereka," katanya.

Mereka ini, lanjutnya, memanfaatkan kesempatan harga ikan yang lagi mahal dengan mencari sedikit keuntungan.

Rustam mengatakan informasi yang diterima dari istri-istri nelayan, sekarang ini terjadi musim ombak besar mengakibatkan para nelayan enggan melaut.

"Faktor seperti ini turut mempengaruhi stok ikan cakalang segar di pasar," ujarnya.

Sedangkan ikan momar maupun ikan kawalinya juga melonjak. Ia mengatakan harga ikan momar yang biasanya Rp20.000/tujuh hingga delapan ekor, sekarang lima ekor dipatok Rp20.000, ikan puri Rp10.000/tumpuk kecil, udang Rp50.000/tumpuk (15 ekor).

Kendati demikian kenaikan harga ikan tidak mempengaruhi harga daging ayam beku yang selama ini dipatok Rp35.000/kg, daging ayam broiler segar Rp55.000 hingga Rp65.000/ekor tergantung ukuran, daging sapi segar Rp100.000/kg.

Sedangkan untuk telur ayam ras masih tetap bertahan dan bervariasi Rp1.600 hingga Rp1.800/butir, telur ayam kampung Rp3.000/butir. (MP-6)