Kamis, 30 April 2020

57 Tahun Aneksasi Papua, 1 Mei ULMWP Himbau Aksi Serentak

Buletinnusa
57 Tahun Aneksasi Papua, 1 Mei ULMWP Serukan Aksi Serentak
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Port Numbay, -- Peringati 57 tahun eneksasi (menurut Indonesia integrasi Papua), Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1 Mei 1963 oleh UNTEA, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengeluarkan himbauan aksi serentak.

Hal tersebut diketahui melalui sebuah postingan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo melalui akun halaman resminya @BAZOKA LOGO pada Kamis, (30/04/2020) sekitar pukul, 20.44. Berikut himbauannya :

๐—›๐—œ๐— ๐—•๐—”๐—จ๐—”๐—ก ๐—จ๐— ๐—จ๐—  ๐—จ๐—Ÿ๐— ๐—ช๐—ฃ

๐Ÿ“๐Ÿ• ๐“๐š๐ก๐ฎ๐ง ๐€๐ง๐ž๐ค๐ฌ๐š๐ฌ๐ข ๐–๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š
(๐Ÿ ๐Œ๐ž๐ข ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ‘ – ๐Ÿ ๐Œ๐ž๐ข ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ)

Kebenaran sejarah West Papua telah mencatat bahwa, pada 1 Mei 1963 United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) secara ilegal menyerahkan administrasi West Papua kepada pemerintah Indonesia (NKRI). Mulai saat itu, pendudukan Indonesia secara Ilegal dimulai di West Papua hingga saat ini tahun 2020.

Hal ini terjadi tidak terlepas dari konspirasi ekonomi politik antara UNTEA (PBB), Amerika, Belanda dan Indonesia demi mengamankan kepentingan ekonominya di West Papua.

Aneksasi West Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1963 (57 tahun lalu) ini merupakan kejahatan yang sangat tidak menusia atas Hak Politik dan Hak Hidup bangsa Papua. UNTEA sebagai badan pemerintahan sementara PBB untuk West Papua saat itu, harus bertanggung atas Penentuan Nasib West Papua yang sekarang ini kian memburuk di tangan kolonial (penjajah) Indonesia.

New York Agreement 15 Agustus 1962 Pasal XVIII ayat (d) diatur tentang penentuan nasib sendiri West Papua, yang bunyinya “๐‘‡โ„Ž๐‘’ ๐‘’๐‘™๐‘–๐‘”๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ก๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“ ๐‘Ž๐‘™๐‘™ ๐‘Ž๐‘‘๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘ , ๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘“๐‘’๐‘š๐‘Ž๐‘™๐‘’, ๐‘›๐‘œ๐‘ก ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’๐‘–๐‘”๐‘› ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘  ๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘ก ๐‘œ๐‘“ ๐‘ ๐‘’๐‘™๐‘“-๐‘‘๐‘’๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘‘ ๐‘œ๐‘ข๐‘ก ๐‘–๐‘› ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘‘๐‘Ž๐‘›๐‘๐‘’ ๐‘คโ„Ž๐‘–๐‘ก ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’” – yang artinya setiap orang dewasa, pria maupun wanita, yang bukan warga negara asing [pribumi Papua] berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional”.

Pada pasal-pasal perjanjian New York 1962 berbunyi sangat jelas, terutama tentang penentuan nasib sendiri West Papua, namun kenyataannya, Indonesia telah melanggar semua ketentuan-ketentuan internasional sebagaimana yang dimaksud, terutama pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang harusnya terjadi 1 orang 1 suara (๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘š๐‘Ž๐‘› - ๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘ก๐‘’), namun itu tidak terjadi.

Sebelum pelaksanaan Pepera 1969, atas legalitas UNTEA 1963 empat tahun kemudian tahun 1967 Indonesia sudah melakukan kontrak karya dengan perusahaan tambang milik Amerika, Freeport-McMoRan. Kontrak ini dilakukan dua tahun sebelumnya pelaksaan penentuan opakah orang Papua mau bergabung dengan Indonesia atau tidak. Untuk mengamankan kepentingan ini, terpaksa dua tahun menjelang pelaksanaan PEPERA 1969, Indonesia telah memobilisasi militernya dalam jumlah besar ke Papua dengan ambisi memenangkan PEPERA. Indonesia kemudian memilih hanya 1.025 orang Papua mewakili 800.000 orang Papua saat itu dan dipaksa menyatakan diri bergabung dengan Indonesia dalam posisi todongan moncong senjata (penuh teror dan intimidasi).

Pasca aneksasi West Papua ke dalam Indonesia tahun 1963, berbagai peristiwa kejahatan kemanusiaan oleh Indonesia telah terjadi antara lain Operasi Wisnumurti I dan II pada Mei 1963 - April 1964, Operasi Tangkas dan Operasi Sadar pada 1964 - 1966, Operasi Baratayudha pada Maret 1966, Operasi Sadar pada Juni 1968, Operasi Wibawa pada 25 Juni 1968, Operasi Pamungkas antara 1970 – 1974, Operasi Kikis pada 1977 hingga 1978, Operasi Sapu Bersih 1978 – 1982, Operasi Sate tahun 1984, Operasi Galak I 1985-1986, Operasi Galak II 1986 – 1987, Operasi Kasuaru I dan II pada tahun 1987-1989 Operasi Rajawali I dan II tahun 1989-1991, Operasi pengamnan daerah rawan, dilakukan pada 1998 – 1999, Operasi Pengendalian pengibaran tahun 1999-2002, Operasi Penyisiran di Wamena tahun 2002 – 2004, Paniai Berdara 2014, Operasi militer di Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Pegunungan Bintang serta sejumlah kejahatan kemanusiaan lainnya yang belum kami sebutkan (…..).

Semua peristiwa ini telah terjadi akibat dari kelalaian penyerahan administrasi UNTEA selaku eksekutif sementara West Papua kepada Indonesia, 1 Mei 1963.

Mengingat peristiwa 57 tahun lalu ini maka himbau kepada seluruh rakyat West Papua dari Sorong – Merauke untuk:
  • Pada Hari/Tgl : Jumat, 1 Mei 2020
  • Waktu : Pkl 9.00 - Pkl 15.00
  • Bentuk Aski : Pernyataan Sikap
  • Tempat : Masing-masing (7 wilayah Papua)
Aksi serentak dilakukan dari Sorong sampai Merauke dengan tema “๐Ÿ ๐Œ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ‘ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ˆ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ฅ ๐Ž๐œ๐œ๐ฎ๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง”. Dalam aksi ini kami rakyat West Papua menyatakan :
  1. ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š ๐ฌ๐ž๐ ๐ž๐ซ๐š๐ก ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐ง๐๐š๐ค ๐ฅ๐š๐ง๐ฃ๐ฎ๐ญ๐ข ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฎ๐š๐ง ๐Ÿ•๐Ÿ— ๐ง๐ž๐ ๐š๐ซ๐š, ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฎ๐ค ๐ฆ๐ž๐ง๐ ๐ข๐ณ๐ข๐ง๐ค๐š๐ง ๐Š๐จ๐ฆ๐ข๐ฌ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐“๐ข๐ง๐ ๐ ๐ข ๐‡๐€๐Œ ๐๐๐ ๐ค๐ž ๐–๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š.
  2. ๐Œ๐ž๐ง๐๐ฎ๐ค๐ฎ๐ง๐  ๐ค๐ž๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ญ๐š๐š๐ง ๐ฉ๐ž๐ง๐ฎ๐ก ๐–๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š (๐”๐‹๐Œ๐–๐) ๐๐ข ๐Œ๐ž๐ฅ๐š๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š ๐’๐ฉ๐ž๐š๐ซ๐ก๐ž๐š๐ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ (๐Œ๐’๐†)
Demikian himbauan ini kami keluarkan untuk ditindaklanjuti, atas perhatianya dan kerjasamanya, kami sampaikan banyak terima kasih, damai Tuhan beserta kita [๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š ๐Œ๐ž๐ซ๐๐ž๐ค๐š!]

O n e P e o p l e - O n e S o u l

BAZOKA LOGO
Kepala Biro Politik ULMWP

Posted by: Admin
Copyright ©Bazoka Logo (fb) "sumber" 
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Selasa, 28 April 2020

Kenali Tanda Hendak Bersalin - Jangan Panik Dan Ketahui Waktu Yang Sesuai Untuk SEGERA Ke Hospital

Buletinnusa Video Kedua Kak Engku Dah Siap

Meh La Tonton Ye.

Kenali Tanda Tanda Hendak Bersalin - Jangan Panik !! JOM Ketahui Waktu Yang Sesuai Untuk SEGERA Ke Hospital

Tolong SHARE Juga Kat Kekawan Yang Tengah Peknen Ye. Mungkin Info Nie Boleh Membantu Mereka. InShaAllah.

https://youtu.be/ntqM0g4l4kY



ULMWP Sampaikan Terima Kasih Kepada Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai

Buletinnusa
ULMWP Sampaikan Terima Kasih Kepada Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai
FOTO: Ketua ULMWP, Mr. Benny Wenda (kedua dari kiri) dan Ralph Regenvanu (tengah) bersama pemimpin negara-negara anggota ACP dalam KTT di Nairobi, Desember 2019 dimana dalam pertemuan ini seluruh negara anggota 79 negara telah menyatakan dukungan untuk West Papua dan keluarkan melalui resolusi resmi yang diadopsi lansgung dari keputusan 18 negara Pasifik.
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

“Ini adalah teks dari surat yang dikirim oleh Ketua ULMWP, Benny Wenda, kepada para pemimpin baru oposisi resmi Vanuatu, Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai, pada 27 April 2020”

Ralph dan Charlot yang terhormat,

Atas nama Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua [ULMWP] dan rakyat West Papua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda [tuan] berdua atas kepemimpinan baru Anda dalam parlemen di posisi Anda sebagai pemimpin oposisi resmi Vanuatu. Kami berharap pemerintah baru dapat melanjutkan pekerjaan luar biasa yang telah Anda dan pemerintahan Anda lakukan untuk perjuangan rakyat West Papua, dan kami berharap Anda dan pemerintah baru dapat bekerja dalam satu suara untuk terus mendukung kami.

Baca juga:
  1. Bob Loughman Terpilih Sebagai Perdana Menteri Vanuatu
  2. Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai Pimpin Oposisi Vanuatu
Kami tahu kedalaman kepemimpinan dan keberanian Anda, baik internasional maupun domestik. Kepemimpinan dan suara Anda sangat penting bagi negara Anda, dan bagi rakyat West Papua. Kami tidak dapat cukup berterima kasih atas semua yang Anda dan pemerintah Anda lakukan untuk kami selama lima tahun terakhir. Dengan bimbingan dan bantuan Anda yang tak ternilai, kami telah membawa masalah West Papua ke tingkat internasional tertinggi yang pernah ada.

Pada bulan Agustus 2019, setelah hampir dua dekade mengetuk pintu, Anda membantu melewati komunike para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik [PIF] dukungan terkuat yang pernah ada di West Papua. Pada bulan Desember 2019, setelah pertempuran diplomatik yang panjang, Vanuatu memimpin para menteri luar negeri ACP dan kepala negara untuk memberikan mosi dukungan pada West Papua, pertama kali dalam sejarah [perjuangan Papua Merdeka] 79 negara telah mendukung kami. Setelah beberapa dekade diabaikan, orang-orang saya di kampung halaman sekarang berbaris dengan percaya diri dan bermartabat, setelah mengetahui bahwa dukungan meningkat dari orang-orang, pemerintah, gereja, dan pemimpin tradisional Vanuatu di setiap kesempatan.

Baca juga: ULMWP: Selamat Perdana Menteri Baru Vanuatu, Bob Loughman

Kami tahu ini adalah momen yang sangat kritis untuk Vanuatu dengan Cyclone Harold dan ancaman Covid-19. Kami mengirimkan simpati dan solidaritas kami, dan kami tahu bahwa Republik Vanuatu yang hebat akan kembali lebih kuat dan lebih berprinsip daripada sebelumnya. Saya berharap untuk terus bekerja dengan Anda berdua segera. 

Salam hangat,

Benny Wenda
Ketua
ULMWP


Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

ULMWP: Selamat Perdana Menteri Baru Vanuatu, Bob Loughman

Buletinnusa
ULMWP: Selamat Perdana Menteri Baru Vanuatu, Bob Loughman
Bob Loughman, Perdana Menteri terpilih Vanuatu
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

PORT VILA | United Liberation Movement for West Papua telah memberi selamat kepada Bob Loughman, PM baru Vanuatu dari Vanua’aku Pati (Partai Vanua’aku Pati) yang dipilih parlemen Vanuatu beberapa hari lalu.

Bob mengalahkan Ralph Regenvanu, pemenang mayoritas suara parlemen dari partai Graon mo Jastis Pati.

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP memberi selamat kepada Loughman, sambil memberikan penghormatan kepada dukungan kuat Vanuatu secara historis bagi tujuan Papua Barat dalam forum internasional.

Baca juga: ULMWP: Media Hati-Hati Mengklaim Penembakan Freeport di Pemberitaan

ULPWP berharap untuk terus bekerjasama dengan pemerintah baru Vanuatu untuk memajukan kampanye kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Benny Wenda, Ketua ULMWP mencatat peran Vanua’aku Pati dalam mendukung de-kolonisasi di Wilayah Pasifik, dan khususnya Melanesia sejak Vanuatu memperoleh kemerdekaan pada 1980.

“Vanua’aku Pati telah menjadi juara bagi rakyat saya dan perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri dan kemandirian sejak awal,” kata Wenda dalam sebuah pernyataan.

“Dari kemerdekaan Vanuatu pada 1980 hingga hari ini, Anda (Vanuatu) dan partai Anda telah berdiri dalam solidaritas dengan kami (West Papua), bergandengan tangan dengan orang-orang, gereja, dan pemimpin tradisional Vanuatu.

Saya dan Eksekutif ULMWP berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan pemerintah Anda dalam perjuangan anti-kolonial yang bersejarah,” kata Wenda kepada Loughman.

Baca juga: Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai Pimpin Oposisi Vanuatu

Sementara itu, gerakan itu juga mengakui pekerjaan kepemimpinan pemerintah Vanuatu sebelumnya, di bawah mantan perdana menteri Charlot Salwai dan Ralph Regenvanu yang adalah menteri luar negeri.

“Merupakan hak istimewa untuk bekerja dengan Pemerintah sebelumnya dan kami mengakui dedikasi dan layanan bertahun-tahun dengan standar yang sangat tinggi,” kata Paula Makabori, anggota eksekutif Gerakan, dan Direktur Institut Advokasi Papua dan Hak Asasi Manusia.

“Komitmen besar Vanuatu untuk meningkatkan dan mengadvokasi situasi hak asasi manusia untuk Papua Barat sangat mengagumi dan berharap bagi rakyat saya untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka menuju Kemerdekaan.

“Komitmen Vanuatu untuk membuat negara-negara Melanesia bebas dari penjajahan seperti yang dinyatakan oleh mendiang Pastor Walter Lini masih selaras dengan rakyat saya dan telah menjadi harapan semua rakyat Melanesia.”


Posted by: Admin
Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai Pimpin Oposisi Vanuatu

Buletinnusa
Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai Pimpin Oposisi Vanuatu
FOTO: Pemimpin Oposisi Vanuatu, Ralph Regenvanu mantan Menteri Luar Negeri Vanuatu (kiri) dan wakilnya Charlot Salwai mantan Perdana Menteri Vanuatu sebelumnya (kanan).
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
PORT VILA | "....Ralph Regenvanu telah secara resmi dipilih untuk menjadi Pemimpin Oposisi di Vanuatu..."
Menurut informasi dari Vanuatu, Mr. Regenvanu dicalonkan dalam pertemuan pada hari Rabu oleh 22 anggota parlemen di blok oposisi, Kemudian Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai telah dipilih sebagai wakilnya.

Sebelumnya, Mr. Salwai mencalonkan Regenvanu sebagai kandidat oposisi untuk perdana menteri di parlemen pada hari Senin.

Ia kalah dari perdana menteri dan presiden Partai Vanua’aku yang baru terpilih, Bob Loughman dengan 31 suara.

Dalam pemilihan anggota parlemen pada bulan lalu, partai Graon mo Jastis Pati yang dipimpin Regenvanu meraup suara mayoritas.
Ralph Regenvanu dan Charlot Salwai Pimpin Oposisi Vanuatu
Foto: Pemimpin Vanuatu, yakni Perdana Menteri Charlot Salwai (kanan depan) dan Menteri Luar Negeri, Kerjasama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Ralph Regenvanu (kiri belakang) dalam ruangan salah satu Hotel di Port Moresby, mengikuti KTT MSG di Papua Nuguni (10-15 Februari 2018).
Sayangnya, dalam pemilihan Perdana Menteri di parliament house pada Senin lalu, banyak anggota parlemen memilih Bob yang diusung partai Vanua’aku, partainya Pastor Walter Hayde Lini, pendiri partai dan bapak bangsa Vanuatu.

Ralph Regenvanu menyatakan sekarang dirinya kembali menjadi anggota parlemen dari sisi oposisi.

“Terima kasih selalu kepada Tuhan yang selalu menyediakan tempat buat saya,” tukas Ralph, yang dalam masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan sebelumnya banyak bersuara bagi perjuangan bangsa West Papua.


Posted by: Admin
Copyright ©Radio Nz "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Hospital Bag - Bawa Yqng Perlu Sahaja

Buletinnusa PERSIAPAN KE HOSPITAL
(Hospital Bag - Bawa Yang Perlu Sahaja)

Barang-barang keperluan yang perlu dibawa ke hospital sebaik-baiknya sudah tersedia 2 minggu sebelum tarikh dijangka bersalin.

Seelok-eloknya asingkan barang keperluan ibu dengan barang keperluan bayi di dalam 2 beg yang berbeza. Sediakan juga senarai semak bagi memastikan tidak ada barang yang tertinggal.

Untuk Senarai Hospital Bag, Jom Tonton Video Kak Engku.

Psstttt: Tolong SHARE Juga Pada Kawan Kawan Yang Sedang Peknen Ye.

https://youtu.be/sHZg4NHURNE


Jumat, 24 April 2020

Jual Tanah untuk Bagun Kodim di Lanny Jaya, Ini Surat Terbuka Kepada Wemban Kogoya

Buletinnusa No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Surat Terbuka:

Kepada Yang Terkasih:
(Sobat Wemban Kogoya)

Di Tempat

Salam pertemanan dari kami.

Kami sangat terkejut dan heran. Karena Anda mengaku dan pemilik TANAH di Pumbanak, Lanny Jaya. Waktu kami bermain-main sebagai anak-anak yang lahir dan besar di tempat ini, kami tidak pernah bermain-main bersama Anda.

Kami telah bertumbuh, menjadi besar dan kuat dari hasil TANAH yang Anda mau serahkan kepada orang asing yang kami belum pernah tahu dan kenal sebelumnya.
Jual Tanah untuk Bagun Kodim di Lanny Jaya, Ini Surat Terbuka Kepada Wemban Kogoya
FOTO: Wemban Kogoya (doc. pribadi)
Sobat, Anda tidak memanggil kami dan meminta pendapat kepada kami untuk kita sama-sama pertimbangkan nasib MAMA yang memelihara, membersarkan dan memberikan keberlangsungan hidup kami, TANAH di Pumbanak, Lanny Jaya.

Kami anak-anak yang lahir dan besar di atas TANAH ini, mau bertanya kepada Anda. Waktu kecil Anda ada dimana? Karena belum pernah dan tidak pernah berjalan bersama, bermain bersama, cari kayu bakar bersama dan makan bersama dan tidur bersama di TANAH ini.

Anda sudah menginjak-injak martabat TANAH Pumbanak sebagai MAMA kami yang di atasnya kami pernah ada dan hidup.

Dan juga, Anda sudah menginjak martabat dan kepala kami yang nama-nama di bawah ini.
  1. Socratez S.Yoman
  2. Piter Kogoya
  3. Yunny Kogoya
  4. Enos Kogoya (alm.)
  5. Nikawe/Nikel Yigibalom
  6. Manuer Bolak Kogoya
  7. Abe Yigibalom
  8. Paruk Kogoya
  9. Musa Kogoya
  10. Minggen Kogo
  11. Kostan Kogoya
  12. Moor Kogoya (alm.)
  13. Petrus Kogoya (alm.)
  14. Kililik Murip (adik)
  15. Yuriame Kogoya (adik)
  16. Awuluk Kogoya (adik)
  17. Imanuel Kogoya (adik)
  18. Abelom Oktovianus Kogoya (alm.) kakak yang selalu pimpin kami.
  19. Maaf teman-teman lain yang tidak sebut nama dalam daftar ini.
Saudara Wemban Kogoya, kami sebagai teman-teman satu usia dan satu angkatan tidak menyangkal, bahwa Anda keluarga dan teman kami. Tetapi, waktu kami bermain bersama dan berjalan bersama dari nama-nama yang tertulis TIdAK PERNAH BERSAMA Anda.

Kami tidak memusuhi dan menyangkal Anda sebagai teman kami, tetapi dalam hal menjual MAMA kami, yaitu TANAH kami di Pumbanak, kami berdiri bersama dan MELAWAN dan MENOLAK dan TIDAK SETUJU dengan Wemban Kogoya untuk menjual MAMA kami atau TANAH kami Pumbanak.

Saudara Wemban Kogoya, Anda membuat masalah besar dan musibah besar dengan kami. Karena dengan berani, ringan hati, ringan pikiran, ringan mulut dan ringan tangan menjual MAMA kami. Anda telah membunuh MAMA kami. Anda sudah menghilangkan sumber hidup kami.

Saudara Wemban Kogoya, Anda sudah berusaha menghilangkan bekas-bekas kaki kecil kami yang pernah kami ukirkan di Pumbanak. Anda berusaha hilangkan keringat kami di Pumbanak waktu kami bermain bersama dalam usia anak-anak.

Anda mau mencabut dan menghilangkan akar hidup kami. Anda berusaha membuat kami tidak punya TANAH. Anda menciptakan kemiskinan permanen dalam hidup dan masa depan kami.

Baca juga:
  1. Sejarah Penguasaan Tanah Orang Asli Papua
  2. Orang Asli Papua: Hargai Tanah Sebagai “Mama”
Saudara Wemban Kogoya, Anda jangan menghilangkan roh dan bayangan kami yang kami abadikan di Pumbanak yang selalu jaga MAMA kami sampai saat ini. Roh dan bayangan kami selalu ada di Pumbanak.

Lalu, kami bertanya kepada saudara Wemban Kogoya, dimana bekas kaki kecil Anda, roh dan bayangan sejak kecil? Karena kami belum pernah bersama dengan Anda di atas TANAH kami.

Kami TIDAK rela dan sangat tidak senang MAMA/TANAH kami Pumbanak dijual ke tangan orang asing. Kalau Anda tidak mau jaga MAMA, silahkan Anda pergi. Kami siap jaga MAMA/TANAH kami Pumbanak. Karena, MAMA/TANAH Pumbanak tahu bahwa kamilah yang LAYAK atas TANAH itu. Karena ada bekas kaki, roh dan bayangan kami.

Kesimpulan:

SAUDARA WEMBAN KOGOYA, KAMI BERDIRI BERSAMA DAN MELAWAN ANDA KARENA ANDA TELAH MENGHINA, MENGKHIANATI DAN MENJUAL MAMA/TANAH KAMI PUMBANAK.

Doa dan harapan kami, surat ini berguna bagi pak Wenda Kogoya.

Ita Wakhu Purom, Sabtu, 25 April 2020

An nama teman-temanku,

Dr. Socratez S.Yoman
Kontak: 08124888448


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Sabtu, 18 April 2020

Diketahui Dorong Proyek LIPI-JDP, Oknum-Oknum Ini Dipecat dari ULMWP

Buletinnusa
Diketahui Dorong Proyek LIPI-JDP, Oknum-Oknum Ini Dipecat dari ULMWP
FOTO: Pejabat Eksekutif dan Legislatif United Liberation Movement for West Papua berpose bersama dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas), awal 2018 lalu, Port Vila, Vanuatu.
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

JAYAPURA | Ketua II Legislatif ULMWP, Mr. Buchtar Tabuni menegaskan kepada seluruh rakyat West Papua secara individu, kelompok maupun semua organisasi baik yang berafiliasi dalam United Liberation Movement for West Papua maupun non-afiliasi agar tidak terpengaruh dengan keinginan OPM/TPN versi Jeffrey Pagawak /alias Jeffrey Bomanak dkk-nya di Jaringan Damai Papua (JDP).

Hal ini ditegaskan Buchtar pada Selasa, (14/04/2020) sekitar pukul 10.58 waktu Papua.

Menurut Buchtar, kelompok tersebut sebelumnya dibawa kepemimpinan ULMWP era Octovianus Mote, mereka membawa agenda JDP, namun agenda tersebut dilihat melenceng dari visi dan misi perjuangan West Papua, akhirnya Dewan Komite gelar sidang luar biasa memangkas mereka.

“Kelompok ini (Jefri Pagawak dkk) ULMWP sebelumnya dalam kepemimpinan Octavianus Mote pernah membawa/ menjalankan agenda JDP, namun dalam sidang luar biasa Dewan Komite yang sekarang di sebut Komite Legislatif ULMWP sebagai [selaku] pemegang hak Veto di ULMWP telah membatalkan semua agenda JDP di ULMWP dan memecat [oknum- oknum] yang menjadikan ULMWP sebagai sarana untuk mempermudah menjalankan program JDP di dalam wadah ULMWP,” ujar Buchtar Tabuni melalui akun sosial medianya, (14/04).

Lanjut Buchtar, “Individu yang saya maksud adalah Leonie Tanggahma dkk dari WPNCL, Octovianus Mote dkk dari NFRPB, Victor Yeimo dari PNWP.” tegas disebutkan Buchtar dalam pesannya.

Ketika pemecatan terhadap oknum-oknum tersebut dilakukan dari ULMWP “kelompok ini sekarang berlindung di bawa payung TPNB OPM dan [yang] di-klaim [Jeffrey Pagawak, dkk] mereka yang berjuang lalu menentang dan menolak semua program ULMWP selama ini,”

“Ternyata kepentingan mereka tidak lain yang adalah hanya mau berdialong dengan Jakarta makanya mereka ini selalu menentang seluruh program ULMWP” ujarnya.

Buchtar Tabuni yang juga adalah pendiri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ketua Parlemen Nasional West Papua selaku Deklarator ULMWP berpesan kepada semua organ afiliasi untuk tetap fokus pada agenda West Papua yang sudah sedang berjalan.

“Saya , Buchtar Tabuni sebagai Deklarator ULMWP, berharap kepada semua organisasi yang berafiliasi dalam ULMWP, agar tetap fokus pada agenda ULMWP yaitu lobi untuk ULMWP full membership di MSG dan lobi ULMWP untuk intervensi internasional berdasarkan keputusan negara-negara anggota Afrika, Caribbean dan Pasifik Island Forum, atas kejahatan militer kolonial Indonesia terhadap warga sipil Orang asli Papua sejak West Papua di integrasikan ke dalam NKRI pada 1963 sampai saat ini.” tegasnya dalam rilis tersebut.

Sementara itu, pernyataan serupa juga dirilis Presiden Gereja Baptis Papua (PGGP), Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman  (14/04). Yoman menegaskan, semua lapisan waspada terhadap jaringan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia.

Menurut Pdt. Yoman, jaringan yang dimaksudkan terindikasi kuat adalah Jaringan Damai Papua dan TPN-OPM yang dibina oleh BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang asli Papua.

“Hati-hati dan waspada terhadap JDP [Jaringan Damai Papua],” ujar Pdt. Socratez, (14/04).

Socratez mengatakan, salah satu tujuan utama kerjasama JDP, Badan Intelijen Negara dan TPN-OPM binaan Indonesia tersebut adalah untuk menghancurkan ULMWP, sehingga Ia meminta agar rakyat tetap waspada, supaya tidak terjebak.

“Kecuriaan saya, Jaringan Damai Papua (JDP) bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TPN-OPM binaan BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang Asli Papua, terutama mau hancurkan ULMWP. Rakyat harus hati-hati dan waspada dengan Program JDP.” tegas Gembala yang vokal tentang nasib bangsa Papua tersebut.

JDP dan Kerjanya

Sebelumnya, dilansir korandaerah.com (13/04), Deputy Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy angkat bicara soal ajakan Jeffrey Pagawak yang menyerukan gencatan senjata terkait wabah Covid-19.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela HAM, seruan dan pernyataan TPN OPM untuk dilakukannya jedah kemanusiaan ini sungguh terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia,” kata Yan kepada media ini, Minggu (12/4/2020).

Menurut Yan, dengan adanya jedah kemanusiaan tersebut, maka para pihak yang tengah terlibat kontak senjata yaitu Polri dan TNI serta TPN OPM semestinya saling menahan diri dan mengutamakan pemberian layanan kesehatan maksimal bagi warga dan rakyat di kawasan Tembagapura dan sekitarnya hingga wilayah pegunungan tengah demi kemanusiaan. Empat alasan tawaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) meliputi :

“Alasan pertama, bahwa TPN OPM tidak akan menyerang fasilitas-fasilitas kesehatan. Kedua, Bomanak Jeffrey [Jefry Pagawak] dan kelompoknya ingin memberi garansi (jaminan) bahwa mereka ingin agar mobilisasi peralatan kesehatan dan tenaga media dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 tidak terganggu karena adanya kontak senjata diantara TPN OPM dengan Polri dan TNI,” katanya.

Mantan Koordinator Jaringan Damai Papua, Alm. Pater DR. Neles Tebay juga perna menyatakan hal yang sama. Di Pasific Pos (08/10), Alm. Neles Tebay mengatakan, menyadari akan berbagai aksi kekerasan beserta dampak-dampak buruk yang tak henti-hentinya terjadi selama 55 tahun integrasi Papua dalam NKRI, maka sangat diperlukan suatu gencatan senjata antara Pemerintah yang diwakili oleh TNI-POLRI dan (TPN PB).

“Gencatan senjata ini, menurut saya, sangat diperlukan pada saat ini untuk menghentikan rantai kekerasan yang sudah dan sedang berlangsung sejak tahun 1963 hingga kini dan menciptakan perdamaian di seluruh tanah Papua,” ujar Alm. Tebay.

Koordinator JDP Alm. Pater DR. Neles Tebay telah meninggal dunia setelah menderita sakit kangker tulang, dan saat ini Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) digantikan oleh Dr. Adriana Elisabeth dan Pastor John Bunay Pr.

Adriana Elisabeth diangkat menjadi Koordinator JDP untuk Jakarta-Papua yang juga selaku Ketua Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Kemudian Pastor John Bunay Pr diangkat menjadi Koordinator JDP di Papua.

Artikel JDP-ULMWP dan Tanggapan Deklarator ULMWP

Tertanggal 18 April 2020, sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Socratez Yoman berjudul “Persamaan dan Perbedaan antara JDP dan ULMWP” telah beredar luas di media. Dalam artikel tersebut termuat tentang perbedaan dan kesamaan antara keduanya.

Artikel tersebut langsung ditanggapi oleh Ketua II Legislatif ULMWP, Buchtar Tabuni melalui akun media sosial resminya, @Buchtar Tabuni, Sabtu (18/04) pukul 17.25.

Berikut isi tanggapanya:

Setelah saya pelajari Tulisan Hamba Tuhan Soyan Yoman (maaf saya tidak cantumkan dengan gelar Hamba dalam penyebutan nama karena gelar tidak masuk dalam nama Baptis Hamba sejak kecil yang di berikan oleh orang tua sebagai utusan Allah yang membesarkan Hamba saat itu).

Ada beberapa catatan pertanyaan dari saya, Buchtar Tabuni, Deklarator ULMWP.

1, Ternyata JDP adalah proyek dari LIPI dan kita semua tahu bahwa LIPI adalah salah satu lembaga negara di NKRI. Jika berbicara proyek maka pasti ada anggarannya dan berapa anggaran negara yang mengalir ke LIPI?

Pasti oknum-oknum aktivis dari berbagai organisasi maupun individu yang terlibat mengetahuinya termasuk oknum-oknum aktivis KNPB yang terlibat saat itu sekalipun secara organisasi KNPB tidak terlibat dalam JDP.

Proyek pemerintah kolonial Indonesia melalui LIPI ini bisa berjalan normal karena Almarhum Neles Tebai menjadi spirit dari JDP.

Setelah Almarhum Neles Tebai. Seperti apa nasib JDP sekarang yang adalah proyek negara melalui LIPI itu dengan anggarannya?

2. Kita harus jujur bahwa Proyek negara lewat LIPI yang di sebut JDP itu muncul saat tuntutan REFERENDUM di West Papua begitu bergemah seluruh pelosok West Papua dan di luar negeri yang di Motori oleh anak-anak terdidik di KNPB saat itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah
Apakah proyek negara melalui LIPI yang disebut JDP itu di munculkan oleh negara untuk meredam tuntutan REFERENDUM yang di mediasi oleh KNPB saat itu?

3. Kalau JDP adalah mediator.
Saya mau tegaskan sebagai pendiri KNPB yang mendorong agenda REFERENDUM.
Dari awal sampai sekarang menolak JDP menjadi mediator karena JDP adalah jelas proyek Indonesia lewat LIPI yang tidak layak menjadi mediator. Karena Rakyat West Papua memang perlu mediator tetapi Rakyat West Papua melalui ULMWP akan memilih mediator.

Apakah JDP? MSG? PIF, ACP? Atau ada lembaga lain? Adalah pekerjaan kami di ULMWP.

Catatan saya di luar dari tanggapan artikel hamba Tuhan Sofyan Yoman.

Jika JDP mau jadi mediator TPNB OPM versi Yefry Pagawak dkk silahkan, sesuai usulan Deputi JDP Yan Cristian Warinusi kepada Jakarta berdasarkan permintaan berunding dengan Jakarta oleh TPNPB OPM versi Jeffry Pagawak dkk. 
(***)


Posted by: Habel T
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Artikel: Persamaan - Perbedaan JDP dan ULMWP

Buletinnusa
Artikel: Persamaan - Perbedaan JDP dan ULMWP
FOTO: Pemimpin Dewan Gereja West Papua (WPCC). Kiri ke kanan: Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman Wandikbo (kiri), Pdt. Andrikus Mofu, M.Th (kedua dari kanan), Pdt. Dr. Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay (kedua dari kanan) dan Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGGBP) Dr. Socratez S. Yoman, MA (kanan)
“Artikel: Persamaan dan Perbedaan Jaringan Damai Papua (JDP) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)”
Oleh: Gembala Dr. Socratez S. Yoman, MA

Penulis mengajukan dua pertanyaan kunci.
  • Apakah JDP dan ULMWP ada persamaan dan perbedaan tujuannya? Jawabannya: ADA.
  • Apakah JDP dengan ULMWP sama kedudukannya? Jawabannya: TIDAK.

1. Jaringan Damai Papua (JDP)

Kalau orang sebut JDP, pasti semua orang ingat tokoh besar, tokoh perjuang keadilan, perdamaian dan kesetaraan, alm. Dr. Pather Neles Tebay. Alm Neles Kebadabi Tebay identik dengan spirit JDP.

Alm. Dr. Neles Tebay bersama Septer Menufandu, Markus Haluk, Nicodemus (Denny) Yomaki dan beberapa teman menjadi inisiator utama terbentuknya Jaringan Damai Papua.

Jujur saja, saya secara personal belum tahu banyak bagaimana proses terbentuknya Jaringan Damai Papua (JDP). Sampai saat ini, saya belum mempunyai dokumen tertulis tentang lahirnya JDP.

Misinya JDP jelas dan baik untuk berperan menjadi media untuk mempertemukan rakyat dan bangsa West Papua dengan pemerintah kolonial Firaun moderen Indonesia yang menduduki dan menjajah bangsa Papua, maka saya mendukung JDP dengan beberapa cara sesuai kapasitas yang saya miliki.

Sepak terjang alm.Neles Tebay dalam menghimpun semua elemen masyarakat Papua yang ada di Papua, di Indonesia, di Luar Negeri adalah pekerjaan terberat yang pernah dipikulnya. Alm Pather Neles telah meyakinkan semua orang bahwa persoalan konflik politik antar Indonesia dan Papua harus diselesaikan lewat jalan dialog damai.

Untuk menjelaskan secara menditail dinamika historis JDP tentu saja orang-orang berkompeten yang pernah menjadi inisiator bersama alm Dr. Pather Neles Tebay dari awal seperti Markus Haluk, Septer Menufandu dan Nicodemus (Denny) Yomaki. Karena untuk bicara seharah JDP bukan domain saya.

Terbentuknya JDP juga tidak terlepas dari orang-orang hebat yang Tuhan hadirkan di bumi ini. Karena itu, saya secara personal dan juga sebagai pemimpin gereja Baptis West Papua, saya sangat respek alm Dr. Muridan, alm Pather Dr. Neles Tebay, dan Ibu Dr. Adriana Elisabeth, Amiruddin Al Rahab, Cahyo Pamungkas dan Rodita Dewi yang sangat berjasa membentuk Jaringan Damai Papua.

Pada awalnya, mungkin juga sampai sekarang alm Dr. Muridan, Ibu Dr. Adriana Elisabeth dan kawan-kawannya dicaci maki, dituduh pendukung separatis Papua oleh negara. Sebaliknya, rakyat Papua juga menolak kehadiran mereka sebagai Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan berbagai bentuk tekanan, caci-maki dan ejekan.

Walaupun mendapat tekanan dari dua kelompok ini, Ibu Dr. Adriana Elisabeth dan kawan-kawan, tanpa mengenal lelah, mereka menempatkan diri sebagai orang-orang profesional dan ilmuwan untuk membantu menemukan akar masalah Papua dengan cara dan jalan elegan, terhormat dan bermartamat.

Sudah pasti, proyek LIPI yang dikerjakan teman-teman dari Tim LIPI tidak dapat terwujud tanpa didukung penuh, lahir batin dari alm. Dr. Pather Neles Tebay.

Karya terbaik mereka (LIPI) buku yang berjudul: Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. Buku ini tidak disukai pemerintah Indonesia, terutama TNI. Karena dalam buku ini dikemukakan empat akar pokok persoalan Papua. Buku inilah sumbangan berharga dari Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bagi rakyat Papua.

Mengapa saya menyebut Tim LIPI dalam tulisan ini? Saya berpikir bahwa terbentuknya Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan proses perjuangan dan pergumulan dari Tim LIPI dan alm. Dr. Pather Neles Tebay bersama beberapa teman untuk menjembatani dua kelompok yang sedang bertikai selama lima dekade.

Peran kecil saya dalam JDP

Saya mau jelaskan peran kecil saya dalam proses terbentuk JDP. Saya mendukung JDP dengan beberapa cara sesuai kapasitas yang saya miliki.

Waktu awal sosialisasi terbentuk JDP, hampir semua kabupaten menolak dengan keras. Saya ditelepon dari beberapa daerah.

"Pak Yoman, bagaimana menurut pak Yoman tentang sosialisasi JDP? Kami tolak mereka."

Saya bertaya kepada mereka. "Siapa-siapa yang datang sosialisasi JDP di situ?"

Mereka jawab. " Di sini ada Pather Neles Tebay dan ada Markus Haluk dan beberapa orang."

Saya bertanya kepada mereka. "Apakah kamu percaya pak Yoman?"

Jawab mereka kepada saya. "Kami percaya pak Yoman. Kami tidak ragu untuk pak Yoman."

Jawaban saya kepada mereka. "Kalau kamu semua percaya dan tidak ragu kepada pak Yoman, sikap hati kamu itu juga berlaku untuk Pather Neles Tebay dan Markus Haluk. Mereka adalah saya dan saya adalah mereka."

Jawaban mereka. " Ya, sudah jelas untuk kami. Kami siap dukung sosialisasi JDP."

Menjadi Pembicara pada Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium Uncen Jayapura yang diselenggarakan Jaringan Damai Papua.

Para pembicara pada Konferensi itu, Menkopolhukam, Gubernur Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua, Uksup Jayapura, Dr. Leo Laba Ladjar, OFM, Dr. Tonny Wanggai, Pdt. Dr. Benny Giay (tidak hadir) dan Dr. Socratez S.Yoman (saya sendiri).

Ada yang menarik dalam seminar yang dihadiri hampir lebih dari 500 orang peserta dari Sorong-Merauke.

Pada saat perwakikan Pangdam XVII Cenderawasih mau sampaikan materi, dia minta kepada seluruh peserta dengan pesan:

"Shalom. Saudara-saudara, kalau saya sebut Papua tiga kali, saudara-saudara jawab Damai juga tiga."

Apa yang terjadi? Ketika perwakilan Pangdam XVII mengucapkan: "Papua dan seluruh perserta balas serentak Merdeka. Papua Merdeka...Papua Merdeka...Papua Merdeka..."

"Saya mendengar suara ini. Saya menyimak suara ini dari hati. Saya menyimpan suara ini di hati. Saya merasakan suara ini dengan mata iman saya. Saya melihat suara ini. Saya merasan getaran suara ini. Suara yang jujur. Suara yang polos. Suara yang murni. Suara yang tidak direkayasa. Suara yang benar. Suara keberanian. Suara yang mewakili penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata dalam sejarah yang panjang di tanah ini."

Ada peristiwa lain yang saya alami. Sebelum saya pergi menjadi pembicara, saya mendapat telepon dari Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni. Mereka minta saya tidak boleh hadir dalam konferensi JDP. Mereka pesan kepada saya.

"Pokoknya bapak jangan hadir. Kami akan bubarkan atau kacaukan acara konferensi itu."

Saya sampaikan: "Kamu datang hadir dan dengar materi yang bapak sampaikan." Tetapi mereka tidak puas dengan jawaban saya lewat telepon. Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni serta ada salah satu teman datang ke rumah pada pagi hari. Mereka tekan saya. "Kami minta dengan hormat, bapak tidak boleh hadir." Saya bilang mereka: "Itu kegiatan yang baik, saya harap kamu hadir "

Saya datang ke tempat konferensi sesuai jadwal. Saya ada duduk sedang mendengarkan materi dari beberapa pembicara, ada seorang putri bagian dari panitia konferensi berbisik kepada saya.

"Bapak tolong..., cepat keluar. Ada anak-anak, Mako dengan teman-teman sudah mau bikin kacau acara. Bapak tolong...."

Saya keluar dari ruangan dengan nona ini. Saya ada lihat adik Markus Haluk dengan anak-anak sedang beradu argumen mereka. Markus sedang berikan penjelasan.

Saya sampaikan kepada anak-anak ini. "Adik-adik kamu pulang. Apa yang ada di hati kamu dan pikiran kamu itu ada di hati dan pikiran saya."

Sebelum mereka bubar dari tempat itu, dari para pejuangan keadilan, kedamaian dan martabat manusia, serta hak politik, yaitu KNPB pesan kepada saya dan Markus Haluk pada saat itu.

"Bapak, Papua Darurat Militer." Saya sampaikan kepada KNPB. "Saya 100% setuju bahwa Papua Darurat Militer."

Pada saat saya kembali ke rumah, Ibu Melani Higgins, Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta telepon saya.

"Selamat sore pak Socratez. Apa kabar? Apakah pak Socratez ikut Konferensi Perdamaian Papua? Apakah pak Socratez mendukung Konferensi dan JDP?"

Saya jawab. " Ibu Melani, saya sedang pulang ke rumah setelah sampaikan materi dalam Konferesi Perdamaian Papua. Saya dukung JDP karena ada tujuan baik untuk rakyat Papua."

Pada sore harinya, Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni dengan beberapa teman anggota KNPB datang ke rumah. Saya persilahkan masuk ke rumah.

Buchtar Tabuni langsung sampaikan kepada saya. "Bapak merusak agenda KNPB. Kami tidak bisa bergerak karena bapak sudah ada di sana. Kami tidak mau meludah wajah bapak. Kalau bapak tidak hadir, kami sudah bubarkan 'kacaukan' konferensi itu."

Mako Tabuni sampaikan: "Bapak, memang saya datang terlambat. Saya langsung masuk ke dalam ruangan untuk pegang mike untuk bubarkan konferensi. Tapi, saya lihat bapak ada duduk di dalam. Saya diam-diam balik pulang. Tidak baik kalau injak leher bapak."

Mereka sampaikan: "Kalau ada bapak Benny Giay dan bapak Yoman, kami tidak berani bikin ribut. Kami takut taruh kaki dipundak bapak-bapak."

Peran kecil lain yang saya kerjakan ialah setiap ketemu beberapa kedutaan dan ditanyakan tentang sikap saya terhadap JDP. Saya selalu katakan dengan jujur, saya mendukung JDP.

Jaringan Damai Papua (JDP) telah berbuat banyak dengan memainkan peran penting sebagai mediator. JDP berperan untuk mengantar rakyat Papua dan penguasa Indonesia berdialog damai untuk penyelesaian konflik berdarah terpanjang dalam sejarah.

Baca juga: Posisi ULMWP dan Indonesia Setara di Mata Internasional

JDP melakukan berbagai pertemuan di dalam Negeri dan Luar Negeri untuk mencari format yang tepat, relevan dan dinamis. Bahkan menggalang dukungan akademisi, aktivitis, jurnalis dan penguasa dengan menerbitkan buku dengan judul: 100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua (2013) dan Angkat Pena Demi Dialog Papua (Neles Kabadabi Tebay, 2001-2011).

2. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

ULMWP lahir secara resmi pada 6 Desember 2014 di Port Villa, Vanuatu. ULMWP menjadi payung politik resmi bangsa West Papua yang mempersatukan WPNCL, NRFPB dan PNWP.

Penyatuan ini secara resmi ditandatangani oleh Dr. Rex Rumakiek dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Edison Waromi dari perwakilan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan Bucthar Tabuni dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Dalam pertemuan ini secara demokratis memilih lima orang pemimpin untuk menjalankan mandat bangsa melalui rumah besar yang bernama ULMWP, yakni, Octovianus Mote sebaga Sekertaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Juru Bicara, dan tiga orang anggota, yakni, Jacob Rumbiak, Rex Rumakiek, dan Leonie Tanggahma.

Baca juga:
  1. ULMWP: Sidang Umum PBB Satu-satunya Ruang untuk Dialog tentang West Papua
  2. Dewan Gereja Dunia Dukung Dialog Indonesia dengan ULMWP
Yang hadir menyaksikan terbentuknya lembaga politik resmi bangsa West Papua, yaitu Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barack Sope, Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman, dan sejumlah tokoh adat masyarakat Vanuatu ikut berpartisipasi dan menyaksikan penandatangan deklarasi Saralana.

Sekarang ULMWP dipimpin oleh Benny Wenda sebagai Ketua, Oktovianus Mote sebagai wakil Ketua, Jurubicara Jacob Rumbiak, dan anggota Rex Rumakiek dan Paula Makabori.

ULMWP lahir dengan dasar, yaitu rakyat dan bangsa West Papua berinisiatif untuk bersatu dalam satu payung sebagai wadah politik. Kedua atas desakan atau permintaan Negara-Negara Anggota MSG, komunitas Internasional, tentu saja permintaan Indonesia supaya rakyat Papua harus satu suara dalam satu wadah resmi.

ULMWP diterima sebagai anggota MSG dengan status Peninjau (Observer) di Salomon Islands pada 2015.

ULMWP didukung resmi Komunike dari Negara-Negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada 16 Agustus 2019.

ULMWP juga didukung oleh 79 Negara anggota African, Carabian dan Pasific (ACP) di Nairobi, Republik Kenya pada 9-10 Desember 2019.

ULMWP didukung resmi oleh empat Gereja di Papua, yaitu: GKI, Kingmi, GIDI, Baptis pada 17 Februari 2019 di Kantor Sinode GKI. Empat Gereja ini, kini telah membentuk Dewan Gereja Papua (West Papua Council Church) yang beraviliasi dengan Dewan Gereja Pasifik (PCC).

ULMWP juga didukung resmi oleh Dewan Gereja Pasifik (PCC) dan Dewan Gereja Dunia (WCC) berdasarkan hasil kunjungan Dewan Gereja Dunia (WCC) pada 17-19 Februari 2019 di West Papua.

ULMWP juga didukung oleh para Uskup Negara-Negara Pasific untuk penyelesaian konflik Papua dengan Indonesia melalui dialog damai dan bermartabat.

Kita kembali pada dua pertanyaan kunci tadi.

Apakah JDP dan ULMWP ada persamaan dan perbedaan tujuannya?

Persamaannya: JDP dan ULMWP sama-sama berjuang untuk memikirkan penyelesaian konflik Papua dengan jalan dialog damai antara Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral.
Perbedaannya: JDP bukan aktor. JDP hanya sebagai mediator atau fasilitator
Lebih tepat seperti dalam Alkitab: JDP seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang belantara dan mengatakan luruskanlah Jalan bagi TUHAN. JDP membuat jalan supaya ULMWP melewatinya untuk pertemuan dengan Indonesia atau sebaliknya Indonesia datang berjumpa dengan ULMWP. JDP bukan subyek.

Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai aktor utama berdiri kokoh dengan kekuatan dukungan Negara-Negara Merdeka dari Kawasan Pasifik-, Karabia dan Afrika yang merupakan persyaratan utama untuk berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apakah JDP dengan ULMWP sama kedudukannya?
Kedudukan JDP dan ULMWP tidak sama
Kedudukan dan posisi JDP tidak punya daya tawar dan alat tekan. Karena JDP berperan sebagai mediator. Jadi, tugas JDP ialah menyampaikan kepada penguasa Indonesia HARUS duduk setara dengan ULMWP dan sebaliknya JDP sampaikan kepada ULMWP untuk berdilog secara damai dan bermartabat untuk penyelesaian persoalan kejahatan kemanusiaan Papua yang sudah berlangsung selama 58 tahun.

Baca juga: Legitimasi dan Pengakuan Terhadap ULMWP

Yang jelas dan pasti: ULMWP punya kedudukan setara dan daya tawar dengan Indonesia. Contoh kecil. Tapi itu sangat berdampak besar, yaitu dalam Forum MSG, pemerintah Indonesia dan ULMWP duduk setara sebagai dua bangsa yang sedang bertikai.

ULMWP mempunyai dukungan dari Negara-Negara Merdeka atau Negara berdaulat dan juga Dewan Gereja Papua, Dewan Gereja Pasifik (PCC), Para Uskup Keuskupan Negara-Negara Pasifik, Dewan Gereja Dunia (WCC).

Tidak menjadi rahasia umum, bahwa doa dan harapan rakyat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat kawasan Pasifik dan komunitas internasional bahwa sudah waktunya penderitaan, tetesan air mata dan cucuran darah rakyat Papua harus diakhiri dengan cara-cara damai, bermartabat dan manusiawi.

INDONESIA dengan ULMWP harus duduk satu meja dimediasi pihak ketiga yang netral di tempat netral. Langkah awal sudah positif yaitu INDONESIA-ULMWP sudah duduk setara di forum MSG. INDONESIA-ULMWP berundinglah dan berbicaralah di rumah MSG untuk win win solution.

Akhir dari artikel ini, saya mau sampaikan kepada para pembaca yang mulia, bahwa tulisan ini tidak bermaksud menggurui para pembaca. Tetapi, saya sampaikan apa yang saya ikuti, tahu, yakani dan mengerti.

Baca juga: Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional

Doa dan harapan saya, para pembaca yang mulia dan terhormat dapat memahami dan menerima dari hati Anda artikel singkat ini. Karena saya juga sampaikan kepada Anda semua dari hati saya yang jujur. Sesuatu nilai yang disampaikan dari hati pasti ke hati. Tuhan Yesus memberkati.


Ita Wakhu Purom, Sabtu, 18 April 2020
_________
Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
Nomor Kontak: 0812-4888-458 (Dr. Socratez S. Yoman, MA)

Posted by: Admin
Copyright ©Dr. Socratez S. Yoman, MA "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Kamis, 16 April 2020

West Papua Berdiri dengan Vanuatu dan Solomon Islands di tengah Topan Harold

Buletinnusa
West Papua Berdiri dengan Vanuatu dan Solomon Islands di tengah Topan Harold
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

News ULMWP13 April 2020

Atas nama ULMWP dan seluruh rakyat West Papua, saya mengirimkan simpati dan solidaritas terdalam saya kepada orang-orang di Solomon Islands, Vanuatu dan semua negara yang terkena dampak, selama daya tahan Anda terhadap Topan Harold dan dampaknya yang menghancurkan.

Sementara seluruh dunia menghadapi pandemi coronavirus yang mengerikan, sesama bangsa Melanesia kami di Vanuatu dan Solomon Islands juga telah menderita dari kekuatan destruktif Topan Harold, yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh negara dan menyebabkan kematian lebih dari 20 orang di Solomon Islands.
"Saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga semua orang yang telah kehilangan orang yang dicintai dalam tragedi ini".
Ketika ancaman global dari perubahan iklim terus meningkat, topan semacam itu menjadi semakin umum dan semakin berbahaya. West Papua berdiri bersama Solomon Islands, Vanuatu dan semua negara Pasifik lainnya dalam perjuangan bersama menghadapi perubahan iklim.

Seperti Anda, kami orang Papua juga menghadapi ancaman coronavirus dan perubahan iklim, bersama dengan pendudukan militer Indonesia yang semakin brutal di negara kami. Dalam tradisi bangga nenek moyang kita, kita akan terus berdiri bersama dan berjuang untuk wilayah Pasifik yang benar-benar bebas dari pekerjaan seperti itu; satu tempat di mana kita bergandengan tangan untuk saling mendukung di saat kita membutuhkan.

Saya berdoa untuk saudara dan saudari kita di Solomon Islands dan Vanuatu untuk pemulihan dari kehancuran yang disebabkan oleh topan mengerikan ini. Kami tidak akan pernah melupakan semangat dan cinta abadi yang luar biasa dari orang-orang Solomon Islands dan Vanuatu untuk kemerdekaan West Papua. Kami sangat berharap bahwa Anda akan segera pulih dan berdiri kuat.

Semoga Tuhan memberkati Solomon Islands, Vanuatu dan seluruh wilayah Pasifik, terutama selama masa sulit ini.

West Papua stap wetem yu.

Benny Wenda
Ketua United Liberation Movement for West Papua ULMWP


Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Selama Pandemi CoronaVirus, Militer Indonesia Terus Membantai Orang Papua

Senin, 13 April 2020

Pdt. Socratez: Hati-Hati dan Waspada Terhadap JDP

Buletinnusa
Pdt. Socratez: Hati-Hati dan Waspada Terhadap JDP
Presiden Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman (kanan) saat melantik panitia kongres ke-XVIII PGBP, di lapangan terbuka, Makki, Lany Jaya, dihadiri 2.000 umat. Pelantikan dilaksanakan di lapangan terbuka karena gedung gereja tidak cukup untuk menampung umat (Foto: Socratez Sofyan Yoman)
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

JAYAPURA | Presiden Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGP), Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman menyatakan, kapada semua lapisan agar waspada terhadap jaringan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia. Jaringan yang dimaksudkan terindikasi kuat adalah Jaringan Damai Papua dan TPN-OPM yang dibina oleh BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang asli Papua. Hal ini ditegaskan Pdt. Yoman melalui pesan yang diterima media ini, Selasa (14/04/2020).

“Hati-hati dan waspada terhadap JDP [Jaringan Damai Papua],” ujar Pdt. Socratez, (14/04).

Yoman mengatakan, salah satu tujuan utama kerjasama JDP, Badan Intelijen Negara dan TPN-OPM binaan Indonesia tersebut adalah untuk menghancurkan ULMWP, sehingga Ia meminta agar rakyat tetap waspada, supaya tidak terjebak.

“Kecuriaan saya, Jaringan Damai Papua (JDP) bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TPN-OPM binaan BIN dan Kopassus untuk menghancurkan Orang Asli Papua, terutama mau hancurkan ULMWP. Rakyat harus hati-hati dan waspada dengan Program JDP.” tegas Gembala yang vokal tentang nasib bangsa Papua tersebut.

Dilansir korandaerah.com (13/04), Deputy Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy angkat bicara soal ajakan Jeffrey Pagawak yang menyerukan gencatan senjata terkait wabah Covid-19.

“Bagi saya sebagai Advokat dan Pembela HAM, seruan dan pernyataan TPN OPM untuk dilakukannya jedah kemanusiaan ini sungguh terhormat dan patut mendapat respon positif dari Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara Indonesia,” kata Yan kepada media ini, Minggu (12/4/2020).

Menurut Yan, dengan adanya jedah kemanusiaan tersebut, maka para pihak yang tengah terlibat kontak senjata yaitu Polri dan TNI serta TPN OPM semestinya saling menahan diri dan mengutamakan pemberian layanan kesehatan maksimal bagi warga dan rakyat di kawasan Tembagapura dan sekitarnya hingga wilayah pegunungan tengah demi kemanusiaan. Empat alasan tawaran Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (OPM-TPNPB) meliputi :

“Alasan pertama, bahwa TPN OPM tidak akan menyerang fasilitas-fasilitas kesehatan. Kedua, Bomanak Jeffrey [Jefry Pagawak] dan kelompoknya ingin memberi garansi (jaminan) bahwa mereka ingin agar mobilisasi peralatan kesehatan dan tenaga media dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 tidak terganggu karena adanya kontak senjata diantara TPN OPM dengan Polri dan TNI,” katanya.
Alasan ketiga, bahwa TPN OPM sangat mengkuatirkan bahaya wabah pandemi covid-19 yang bakal menyasar rakyat Papua dengan kondisi ketersediaan layanan kesehatan dasar yang sangat rendah dewasa ini.

Sedangkan alasan keempat, TPN OPM juga ingin memberi dukungan bagi ketersediaan informasi akurat dalam konteks pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 tersebut di wilayah konflik bersenjata dan tanah Papua.


Mantan Koordinator Jaringan Damai Papua, Alm. Pater DR. Neles Tebay juga perna menyatakan hal yang sama. Di Pasific Pos (08/10), Alm. Neles Tebay mengatakan, menyadari akan berbagai aksi kekerasan beserta dampak-dampak buruk yang tak henti-hentinya terjadi selama 55 tahun integrasi Papua dalam NKRI, maka sangat diperlukan suatu gencatan senjata antara Pemerintah yang diwakili oleh TNI-POLRI dan (TPN PB).

“Gencatan senjata ini, menurut saya, sangat diperlukan pada saat ini untuk menghentikan rantai kekerasan yang sudah dan sedang berlangsung sejak tahun 1963 hingga kini dan menciptakan perdamaian di seluruh tanah Papua,” ujar Alm. Tebay.

Koordinator JDP Alm. Pater DR. Neles Tebay telah meninggal dunia setelah menderita sakit kangker tulang, dan saat ini Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) digantikan oleh Dr. Adriana Elisabeth dan Pastor John Bunay Pr.

Adriana Elisabeth diangkat menjadi Koordinator JDP untuk Jakarta-Papua yang juga selaku Ketua Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta. Kemudian Pastor John Bunay Pr diangkat menjadi Koordinator JDP di Papua. (***)


Posted by: Frans H
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Minggu, 12 April 2020

Politik Otonomisasi NKRI di Papua (bagian 1)

Buletinnusa No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

ARTI OTONOMI (KHUSUS) DALAM POLITIK OTONAMISASI NKRI DI PAPUA

13.1.1 Arti Leterlek kata Otonomi¹

Dari kata (auto), yang kita tahu artinya: sendiri. Lalu kata (nomy) kelihatannya secara etimalagis² berhubungan dengan: ekonomi. Dari situ bisa dikatakan (autonomy) artinya menjalankan kegiatan ekonomi sendiri.

Kalau dilihat secara realitas, agak masuk akal karena apa yang terjadi dalam otonomi kebanyakan berhubungan dengan mengatur perekonomian (peri kehidupan) sendiri. Perikehidupan dalam hal ini kebanyakan semata-mata menyangkut ekonomi. Boleh dikatakan otonomi dimaksud juga dalam aspek otonomi, tetapi semua orang tahu politik selama ini ada hanya sekedar karena dan untuk ekonomi. Ekonomi telah menjadi kunci dalam kebijakan politik dunia. Kita akan lihat dalam bagian tentang teori Gospel, Glory dan Gold (Tiga-G) bahwa wajah sejarah dunia ini selalu berubah hanya gara-gara makan dan minum alias ekonomi.
Politik Otonomisasi NKRI di Papua (bagian 1)
Buku Papua Menggugat: Politik Otonomisasi NKRI di Papua, ditulis Prof.Dr. Sem Karoba dkk.
Secara awam, wilayah otonom adalah wilayah yang menjalankan pemerintahan secara mandiri, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Otonomi biasanya diartikan sebagai berpemerintahan sendiri (self-government) atau mengatur diri sendiri. Sebagai penjabarannya, ada kata pembagian atau perimbangan kekuasaan, devolusi dan redistribusi kekuasaan. Devolusi berlawanan dengan revolusi.

Revolusi berarti perubahan secara menyeluruh, tetapi devolusi adalah perubahan dalam aspek-aspek tertentu dalam kaitan dengan manajemen pemerintahan. Sedangkan pembagian kekuasaan (distribution of power) maksudnya pengalihan beberapa kekuasaan yang sebelumnya menumpuk di tingkat pusat kepada pemerintah di tingkat yang dibawahnya. Jadi, di sini yang dibagikan adalah peran dan fungsi menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

13.1.2 Arti Politis

Secara politis Otsus artinya ada perlakuan khusus bagi wilayah atau bangsa yang dijajah itu.

Dalam retorika, Otsus diidentikkan dengan berdiri atas kaki sendiri, mengatur diri sendiri, merdeka secara ekonomi, sosial dan budaya. Itu kosmetika politik, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah perlakuan yang khusus, berbeda dengan perlakukan terhadap suku-bangsa lainnya di dalam suatu negara.

- Bukanya pengalaman itu yang ada di Papua?

Karena orang Papua berbeda ras dari orang Indonesia, karena sejarah West Papua dalam kaitan dengan kontak dengan dunia luar ataupun sejarah penjajahan dan perjuangan kemerdekaan berbeda dengan sejarah Indonesia, karena pulau Papua masuk dalam wilayah Pasifik, karena wilayah West Papua dibatasi oleh laut, terpisah dari pulau-pulau NKRI, TETAPI wilayah itu diduduki dan dikuasai oleh Indonesia, maka status wilayah itu berbeda dari pada wilayah lain di Indonesia. Maka wilayah itu diberi Otonomi yang khusus. tidak sama dengan Otonomi Daerah yang diberikan kepada berbagai provinsi lain di dalam NKRI.

Contoh yang jelas kita lihat Inggris menguasai pulau Irlandia bagian utara, yang bangsanya lain, yang pulaunya terpisah dari Inggris. Sejarah penjajahan dan kemerdekaannya serta adatnya berbeda, tetapi tetap dipaksakan ke dalam Kerajaan Inggris Raya, sehingga mereka diberi otonomi, yang mereka sebut devolution. Hal yang sama terjadi dengan bangsa Skotlandia (di bagian Utara Inggris) dan Welsh (di bagian selatan Inggris). Khususnya Welsh dan Scotland diberi devalution tidak karena pulau yang terpisah, tetapi karena adat dan sejarah pemerintahan (kerajaan) dan etnis mereka yang berbeda. Contoh yang lain ketika Israel dicangkokkan Inggris kembali ke wilayah Timur Tengah, masyarakat Palestina yang sejarah peradaban serta sejarah politiknya berbeda, walaupun rasnya sama, diberi Otonomi Khusus, yang kita kenal dengan nama Wilayah Otoritas Palestina.

(Dari ke sebagian besar contoh yang tergambar bahwa memang Otonomi Khusus diberikan kepada wilayah pendudukan).

Dalam praktek politik otonomisasi di dunia, yang biasa diberi otonomi adalah kelompok masyarakat minoritas, yang wilayahnya diduduki oleh penguasa/ negara yang penduduknya mayoritas punya etnik, agama atau sejarah sosial dan politiknya berbeda dengan masyarakat yang diberi otonomi.

Otonomi biasanya diberikan sebagai jawaban atas tuntutan-tuntutan kaum minoritas yang merasa dirinya tidak diperhatikan, atau yang hak-haknya dilanggar. Inilah konteks yang mewarnai pemberian Otsus bagi West Papua. Jadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa Otsus untuk Papua itu sebagai anugerah Tuhan, hadiah natal dan tanda kebaikan hati Jakarta. Sesungguhnya Otsus hannyalah usaha tambal sulam semata, dalam rangka menutup malu di hadapan muka bumi, untuk mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia sekarang sudah memperhatikan kepentingan orang Papua.

Jadi, jelaslah bahwa secara politis, Otsus biasanya diberikan kalau ada negara yang didirikan dengan berbagai macam suku-bangsa dengan beragam latar belakang sejarah, politik atau hukumnya. Politik Otonomisasi jarang sekali ada kalau suatu negara yang punya satu suku-bangsa dengan latar belakang yang sama.

Tujuan pemberian atau tuntutan untuk otonomi dapat diartikan dari dua sudut pandang, tergantung sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memajukan otonomi itu dan sejauh mana tingkat kepuasan rakyat yang dijajah itu setelah diberikan otonomi.

Di satu pihak pemberian otonomi dapat dipandang sebagai langkah awal menuju kemerdekaan dan kedaulatan politik secara penuh. Pemberian wewenang dan pengelolaan segala kekayaan serta Wewenang itu dapat dianggap sebagai latihan buat pemerintahan yang akan dibentuk setelah masa otonomi itu. Kasus Palestina jelas-jelas menunjukkan ke arah ini. Sudut pandang ini selalu dianut oleh mereka yang menuntut otonomi dan atau menuntut kepeningan mereka diperhatikan. Dan inilah yang dilihat Gubernur Jaap Solossa dan barisannya serta beberapa anggota Presidium Dewan Papua. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Papua, maka perlu Otsus dengan dana yang melebihi cukup, sehingga daerah dan putra daerah punya peluang yang leluasa untuk memanuver secara politik dan ekonomi dalam membangun manusia Papua. Sementara itu, NKRI harus membangun West Papua dengan dana dari pusat, sementara persiapan sumber daya dilakukan, sehingga pada saat Papua Merdeka nanti, segala fasilitas administrasi dan pemerintahan sudah ada di tempat.

Ada juga pandangan yang lebih sempit dalam konteks hubungan NKRI-West Papua bahwa Indonesia telah meraup dan memfasilitasi pihak asing dalam mengeruk kekayaan alam West Papua, karena itu NKRI bertanggung jawab membangun West Papua sampai mencapai tingkat pembangunan yang siap untuk menuju ke pintu kemerdekaan dan kedaulatan politiknya . Jadi, kalau kita mau merdeka sekarang, kita rugi, karena kekayaan kita telah dimakan habis oleh Indonesia. Mereka harus membangun West Papua sebelum kita merdeka, sementara itu orang Papua juga mempersiapkan diri, sarana dan prasarana sementara pembangunan dijalankan.

Pandangan A. Rumansara seperti "nasionalisme Papua belum ada, karena itu perlu dibangun," atau sumber daya manusia belum siap, dan sebagainya mewarnai koran-koran di West Papua. Alasan yang ada di benak mereka seperti disebutkan di sini. Yang jelas, mereka tidak berbicara karena mereka jatuh cinta kepada NKRI, tetapi lebih karena mereka merasa Otsus sebagai salah satu tahapan, dan bila perlu tahapan terakhir dalam mempersiapkan sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat.

Pandangan yang lain adalah bahwa otonomi diberikan justru dalam rangka memperkuat basis pertahanan negara penjajah itu sehingga wilayah yang diberi otonomi itu tidak memberantak, tidak mengeluh, tidak macam-macam. Dengan demikian aspirasi menentukan nasib sendiri di luar negara yang ada tidak berkembang dan berlarut-larut. Alasan yang dipakai sering bersifat ekonomis bukan politis. Mereka sering mengemukakan dalil keadilan pemerataan, perlindungan HAM. pluralisme, penegakkan supremasi hukum, demokratisasi dan percepatan pembangunan.

Selain tujuan meredam tuntutan rakyat. adalah agar dunia luar yang mengkritik akan didiamkan, karena kepentingan dunia luar adalah kondisi keamanan yang terjamin dan stabil, sehingga mereka bisa berinvestasi dan atau mencari makan di wilayah jajahan itu.

Pandangan inilah yang dianut Jakarta saat ini. Tidak heran kalau kita lihat pembangunan basis-basis militer seperti batalion dan korem. koramil, paires dan sebagainya di West Papua, sementara dana Otsus sendiri belum berjalan dengan baik. Tidak juga heran kalau dana Otsus justru digunakan untuk operasi militer di Puncak Jaya, Tolikara dan daerah perbatasan West Papua-PNG. Tidak perlu heran juga kalau A.J Djopari meminta kepada BIN dan Pemda Papua untuk memperhatikan agar dana-dana proyek yang bernilai besar diserahkan kepada usaha-usaha milik barisan merah-putih.

Siapa yang menang nanti?

Yang menentukan menang-kalah adalah pertama pemerintah NKRI kedua orang Papua sendiri, dan terakhir dunia internasional. Kegagalan NKRI dalam menjalankan Otsus secara penuh, menyeluruh. tepat waktu dan konsisten berarti fatal. yaitu aspirasi kemerdekaan akan semakin terpupuk, dan sementara itu keberpihakan dunia internasional yang punya kepentingan investasi dalam kondisi aman di West Papua akan terguncang. Dunia internasional juga menentukan, tetapi sikap mereka tergantung kepada keseriusan Jakarta, ditambah dengan perubahan-perubahan peta politik dunia. Jikalau dunia menganggap berinvestasi di West Papua lebih menguntungkan, mereka akan tetap mempertahankan NKRI, tetapi kalau memperalat NKRI sudah dianggap tidak mapan lagi lantaran kegagalan Jakarta ditambah dengan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka yang semakin deras dan mendunia, maka mereka dapat berpihak kepada pihak "M" dari West Papua. Selain itu, orang Papua sendiri menentukan masa depan tanah Papua. Kalau mereka menerima Otsus dan berdiam diri. atau kalau mayoritas orang Papua menerima Otsus sebagai solusi final. maka NKRI menang. Tetapi kalau tidak, yaitu kenyataan yang ada saat ini, maka betapapun hebatnya dana yang diberikan, betapapun perubahan yang dilakukan, betapapun operasi militer yang dijalankan di sana, aspirasi itu tidak akan pernah mati.

13.1.3 Arti Brirakrasi/ Administrasi Pemerintahan

Dalam retorika administrasi pemerintahan terdapat beberapa istilah, yaitu devalution (power sharing) atau decentralisation and deconsentralisation, yang secara politik disebut otonomi. Pertama, desentralisasi artinya. pengurangan pemusatan kekuasaan. yaitu penyerahan ataupun pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat...refleksi dari power sharing yaitu pembagian atau distribusi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah..."

Inilah yang disebut devalution. Menurut pengalaman yang ada, devolus dapat dilakukan dalam tiga bentuk. yaitu pertama dengan ca melimpahkan wewenang itu kepada pemerintahan di tingkat di bawahnya. Dalam hal ini presiden memberikan kewenangan kepada para gubernur atau bupati. Yang lainnya seperti terjadi di Irlandia Utara dan dulu di West Papua ataupun di Hong Kang, yaitu dengan cara mengirim seorang Gubernur Jenderal atau Residen untuk menjalankan pemerintahan. Yang terakhir dengan cara mengangkat pemimpin rakyat yang dianggap memberontak dan menugaskannya menjalankan pemerintahan atas wilayahnya. Dalam hal ini wilayah itu tidak diberi kemerdekaan, tetapi diberi kebebasan berpemerintahan sementara kekuatan di pusat masih dipegang presiden. Contoh kasusnya kita lihat di Palestina, di mana Jasser Arafat yang dulunya disebut teroris dan pemberontak itu diangkat sebagai Presiden Palestina, tetapi di dalam wilayah Israel yang dicangkok Inggris tahun 1948.

Sedangkan dekonsentrasi sama dengan sentralisasi, tetapi pemerintah pusat menugaskan aparatnya untuk menjalankan kewenangan daerah. Di Indonesia dikenal dengan Kanwil yang secara teori mewakili pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. berbeda dengan dinas-dinas yang melaksanakan tugas dari daerah. Kantor Wilayah dimaksud menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang ditugaskan oleh pusat.

Dari dua sudut pandang ini tergambar bahwa secara administratif pemerintahan, otonomi diberikan kepada wilayah atau pemerintah daerah dengan maksud melancarkan pelayanan kepada masyarakat agar proses kebijakan implementasi kebijakan pemerintah berjalan lancar. Semakin besar wilayah negara itu, maka semakin banyak tingkat birokrasinya. karena pemerintah pusat berusaha menjabarkan tugasnya dan mendelegasikan wewenang kepada wilayah-wilayahnya yang terbentang luas. Dengan demikian kebutuhan wilayah dapat ditanggapi dengan cepat dan kemauan pusat juga dapat direalisir dengan lancar.

13.1.4 Pembangunan sebagai Arti Otsus dalam Politik Otonomisasi NKRI di West Papua
Dalam konteks kegiatan Otonomi pemerintah, dan lebih khusus Otsus NKRI di West Papua, yang arti Otsus menggema di publik adalah retorika dan kegiatan pembangunan
Wacana yang berkembang dalam Otsus di West Papua adalah wacana pembangunan. Jadi. pembangunan adalah wujud nyata dari Otsus dalam retorika politik NKRI. Itu otonomi menurut retorika politik NKRI. Maka itu, dalam menyoroti Otsus di West Papua. Penulis menyoroti pembangunan. Untuk memahami kata "pembangunan" itu kita mulai mengulas dua arti 'pembangunan' yang saling bertolak belakang. Yang satu adalah arti dalam retorika politik, dan yang lainnya adalah arti dalam kenyataan di lapangan. yaitu antara development (pengembangan) atau juga construction (pembangunan).

1. Pembangunan artinya development
Kata develop punya kesamaan arti increase (meningkatkan), build up (tambah membangun/ membangun ke atas), expand (ekspansi, perluasan), extend (memperpanjang, memperluas, mempertinggi) dan widen (memperluas ruang atau memperlebar). Kata meningkatkan dan memperluas mengandung arti bahwa hal yang mau ditingkatkan atau diperluas itu sudah ada. cuma belum luas atau belum ditingkatkan. Maka development artinya meningkatkan atau memperluas atau membenahi sehingga menjadi lebih cocok dengan yang diinginkan, yang (berarti membangun di atas dasar yang sudah ada), atau memupuk apa yang sudah ada di dalam sebuah komunitas atau negara atau daerah.

Kita akan lihat contah kegiatan pembangunan sebagai construction dalam Pasal berikut. Dalam Pasal ini kita lihat contoh pembangunan sebagai develapment.

Waktu mengucapkan atau mendengar kata 'kembang' dan kata kerja 'mengembangkan. dan kalimat "We want to develop West Papua!" (Kami mau mengembangkan West Papua), ada beberapa kosa-kata atau konsep dari kata yang akan muncul dalam benak Anda, yaitu antara lain "meningkatkan", "memajukan", "mendukung apa yang ada", "menambah apa yang kurang", "memupuk atau mengembangkan apa yang dimiliki atau apa yang sudah ada". Ini bukan arti kamus yang sempit, tetapi arti yang muncul di otak kami waktu dengar kata 'pengembangan."

Artinya, barang yang sudah ada itu dikembangkan, dipupuk, ditambah, dimajukan, ditingkatkan, bukan dirusak.

2. Contoh Kegiatan Pembangunan sebagai Development
CONTOH PERTAMA - Pengembangan Cerita Rakyat (Oral Staries) Menjadi Cerita Buku (Written Stories).

Ini satu contoh cerita rakyat suku Lani di Kecamatan Kelia.

..."Dulu di kampung kami ada cerita begini. Di suatu tempat namanya Mabuname. Di Mabuname itu ada pesta pernikahan massal, dimana terjadi pesta babi yang begitu marak. Waktu itu banyak babi disembelih dan terjadi pesta besar. Seperti biasanya, ibu-ibu dan anak-anak disuruh pergi ke kali untuk membersihkan usus babi. Waktu itu banyak ibu-ibu berbaris di kali dan membersihkan usus babi di sepanjang kali dari hulu sampai hilir sungai. Di kali itu muncul seekor anjing dan melambai-lambaikan ekornya pertanda minta sepotong daging. Ibu pertama yang ditemui anjing itu lempar batu dan usir anjing itu pergi. Anjing itu lari ke ibu kedua. Ibu kedua juga lempar batu dan mengusirnya. Anjing itu lari ke ibu ketiga dan juga diusir. Begitu sampai anjing tiba pada ibu yang terakhir, di hulu sungai itu. Ibu terakhir mau semua ibu sudah mengusirnya, tetapi anjing itu masih saja melambai-lambaikan ekornya tanda terima kasih. Ibu ini pikir sejenak, "Kalau saya usir dia, ke mana nanti dia pergi?." Lalu ibu ini merasa kasihan sama kecil daging kepada anjing tadi. Anjing itu melambaikan ekornya berkali-kali sebagai tanda terima kasihnya kepada ibu itu. Ibu ini senang melihatnya dan memberinya lagi potongan daging yang lebih besar. Beberapa detik kemudian, anjing itu berubah jadi seorang lelaki ganteng. Lelaki itu kemudian berkata kepada si ibu tadi, "Mama, kamu pulang ke pesta itu dan kasih tahu anak dan suamimu bahwa sebentar lagi akan ada hujan lebat... dst. dst"....

...

Ini cerita rakyat. Pengembangan artinya, dulu cerita ini sudah ada. Tetapi cerita ini diceritakan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Sampai dunia luar masuk ke suku Lani, kita tahu membaca dan menulis. Akibatnya. kita "kembangkan' cerita dari mulut ke mulut menjadi 'Cerita Rakyat' dalam bentuk 'Buku' yaitu tertulis. Jadi, cerita lisan tadi 'develaped' atau dikembangkan atau berkembang menjadi cerita tertulis. Ini namanya pengembangan, yaitu mengembangkan yang sudah ada dari bentuk lisan menjadi bentuk tertulis. Manfaatnya supaya dibaca oleh generasi muda, dimana dan kapan saja tanpa harus datang kepada orang tua untuk duduk di Honai laki-laki dan dengar cerita ini

CONTOH KEDUA: Pengembangan Honai Orang Lani (Koteka) oleh Dr. Printz di Wamena

Ada seorang Dokter Medis asal Belanda bernama Dokter Printz (kami tidak tahu cara mengeja namanya). Dokter ini 'mengembangkan' rumah orang Lani menjadi rumah modern Lani. Beliau membangun Honai-honai, tetapi dengan cara mengembangkan apa yang ada. Rumah berbentuk bulat. sama dengan rumah asli. Tetapi dia pasang cerobong asap di tengah-tengah di tungku api. Lalu cerobong itu dibawa naik dan tembus ke atap rumah.

Manfaatnya asap tidak menyebar ke rumah dimana orang duduk dan tidur. tetapi dengan aman naik lewat cerobong itu, sementara rumah dihangatkan oleh api yang dibuat dan asap yang naik.

Jadi, Beliau 'mengembangkan' Honai orang Lani menjadi 'Honai modern. Dengan kata lain, Beliau mengembangkan apa yang ada dengan pola tradisional menjadi honai modern yang layak huni oleh orang Lani zaman sekarang. Bentuknya tidak berubah, fungsinya tidak berubah, yang berubah hanya sistem perasapan dan lebih membantu menghindari asap yang banyak di dalam rumah itu menjadi tidak ada asap.

CONTOH KETIGA: Pengembangan Bahasa Daerah Lisan (Oral Language/menjadi Bahasa yang Tertulis

Dulu bahasa Lani tidak pernah ditulis. Tidak pernah ada tulisan dalam Bahasa Lani. Tetapi sejak orang asing masuk, mereka mulai menulis dan mengeja bahasa Lani. Sehingga sekarang kita bisa tulis dan baca dalam bahasa Lani. Ini pengembangan dari apa yang ada dan memajukannya bahasa lisan menjadi bahasa tertulis. Begitulah seharusnya Otsus dalam arti pengembangan. yang berarti menolong rakyat yang ada dalam Otsus itu. Inilah yang terjadi kalau Jakarta mau benar-benar membangun di tanah Papua.
  • Yang jelas kenyataan Otsus di tanah West Papua sejak tahun 1963 sampai 2001 tidaklah membangun, tetapi merusak, yaitu arti keduanya. Apakah Otsus selama 25 tahun mendatang sesuai persetujuan poros Papindo adalah arti pembangunan seperti diuraikan berikut?
  • Ataukah yang mereka maksud artinya mengembangkan? Kita akan lihat besok juga, kalau bukan sekarang.

3. Pembangunan artinya construction
Sedangkan kata construction punya kesamaan arti dengan make (membuat). create (menciptakan), dan build (membangun sebuah gedung misalnya). Kita tahu cara membuat kue dari sagu. Kita juga tahu membangun rumah. Kita tahu cara menciptakan lagu. Memang construction terlihat mirip dengan development. tetapi secara prinsipiil, mereka sangat berbeda. Kegiatan construction menyebabkan sebuah pembuatan, penciptaan dan pembangunan. Memang rumah yang dibangun itu berasal dari bahan yang ada, tetapi bentuk bahan-bahan bangunan yang ada terdiri dari daun sagu, gabah sagu, kayu, rotan, dan sebagainya diciptakan menjadi berbentuk sebuah rumah. Rumah artinya sebuah tempat tinggal/ berteduh. la diciptakan dari bahan-bahan bangunan seperti daun sagu yang sebelumnya hanya menancap pada pohon sagu, berubah fungsi menjadi atap rumah untuk membendung panas dan air masuk ke rumah.

Jadi, kegiatan construction kelihatannya menggunakan bahan- bahan yang ada tetapi sekaligus juga merubah fungsi bahan yang ada. Misalnya rotan yang dulu melilit di hutan sebagai bagian dari flora di hutan diubah menjadi alat pengikat untuk konstruksi rumah. Kita perlu lihat istilah klasik Suharto: Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Bukan Rencana Pengembangan Lima Tahun. Terjemahan yang benar adalah 'Five-Year Construction Plan' dan bukan 'Fiver-Year Development Plan. Karena apa yang terjadi bukan development', yaitu pengembangan yang ada: tetapi 'construction' yaitu perusakan atas apa yang ada.

Ada banyak contoh di West Papua;
  • Lihat dan hitung berapa besar dana yang dipakai untuk menyusun "Kurikulum Pengajaran Bahasa-Bahasa Daerah Papua"?
  • Lihat dan hitung berapa besar dana yang dipakai untuk membiayai "Penulisan Cerita Rakyat dan Pengajarannya di Sekolah-Sekolah di West Papua"?
    Dan setelah itu: Bandingkan dengan jumlah uang yang dipakai untuk bangun jalan raya Trans Papua (Jayapura-Wamena) dan Trans Papua (Jayapura-Merauke).
  • Hitung berapa dana yang dihabiskan untuk bangun Kantor Bupati dan Kantor DPR di daerah, berapa dana yang dihabiskan untuk bangun jalan raya dan berapa banyak untuk pendidikan budaya asli daerah itu.
  • Hitung berapa banyak koperasi yang sudah dibangun untuk meningkatkan atau mengembangkan perekonomian orang Papua Hitung berapa banyak orang Papua yang disekolahkan sames mencapai gelar doktor untuk mengembangkan manusia Papua.
    Indonesia sudah menjajah West Papua 50 tahun lebih. Dan pendidikan dari sekolah taman kanak-kanak (TK) sampai jadi doktor hanya butuh 20 tahun. Seharusnya sudah ada dua generasi yang sudah mengenyam pendidikan sampai ke tingkat doktoral. Seharusnya sudah ada lebih dari 100 doktor anak Papua.
  • Tetapi apa yang sedang terjadi?
    Dan jangan lupa untuk hitung juga:
    Berapa banyak sumber daya dieksploitasi yang dibawa keluar dari Papua dan berapa banyak yang dikembalikan sebagai ucapan terima kasih kepada Anda?
    Lalu Anda tiba pada jawaban atas pertanyaan ini:
  • Apakah Indonesia sedang membangun atau merusak Papua? Dengan kata lain,
  • Apakah pendudukan Indonesia di West Papua merupakan sebuah penjajahan atau sebuah integrasi sejati?
    Apakah program-program pemerintah Indonesia di West Papua mencirikan program penjajahan yang menghancurkan ataukah program yang mengembangkan manusia dan tanah Papua?

4. Contoh Kegiatan Construction
Marilah kita lihat beberapa contoh 'pembangunan yang menghancurkan atau 'merusak apa yang sudah ada, yaitu kegiatan constuction;

CONTOH PERTAMA: Kita ambil dari Perusakan Budaya

Selama kami sekolah dari SD sampai sekarang, kami tidak pernah diberitahu atau ditunjukkan, apalagi diajarkan bahasa daerah kami. Tidak pernah kami temui seorang guru pun yang memakai bahasa daerah di kelas. Guru-guru SD kami waktu itu semua orang Papua (daerah setempat), tetapi tidak seorang pun yang berbahasa daerah di dalam kelas. Jangankan mengajarkan Bahasa Daerah Papua, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di Papua-pun tidak diizinkan atau sengaja disingkirkan.
  • Sekarang Anda mau tahu apa yang terjadi di Jawa, yaitu tempat penjajah Anda?
    Pengajaran bahasa Jawa sudah dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) bahkan sampai di Perguruan Tinggi (PT) pun masih ada dosen yang mengajar dalam Bahasa Jawa, walaupun mereka tahu bahwa mahasiswa mereka tidak semuanya orang Jawa. Bahkan bilamana mahasiswa non-Jawa memprotes karena tidak mengerti apa yang diterangkan dosen mereka dalam bahasa Jawa, para mahasiswa Papua justru dipaksakan untuk belajar bahasa Jawa.

    Kalau orang Papua berbahasa daerah, kami biasa ditertawakan dengan alasan masih ketinggalan jaman. Kalau kami tidak fasih berbahasa Indonesia kami dianggap kuno dan dasar anak Koteka. (Kami mulai belajar Bahasa Indonesia sejak tahun 1980. Sudah 20 tahun kami berbahasa Indonesia dan hasilnya Anda bisa lihat tulisan ini).
  • Apakah ini berarti pengembangan atau penghancuran jati diri kami sebagai orang Papua?
    Lebih parah lagi, generasi setelah generasi kami sudah tidak bisa berbahasa daerah lagi. Mereka bisa mengerti I00% dalam bahasa daerah, tetapi mereka tidak bisa membalas (100% tidak bisa) dalam bahasa daerah mereka. Waktu tahun 1980-1994, kami punya teman orang Sentani, arang Biak, orang Numbay. arang Sorong dan orang Manokwari. Ada yang seumur dengan kami, ada yang lebih tua dari kami. Mereka semua (TIDAK BISA BICARA BAHASA DAERAH). Ada yang tidak bisa mengerti dan tidak bisa berbicara bahasa daerah mereka. Tetapi mereka masih menyebut dirinya: Kami orang Biak! Kami orang Sentani! Kami orang Sorang!, dan lainnya.

Suatu bangsa dikenal oleh bahasanya.
Ingat bahwa: Bahasa adalah kekuatan bangsa. Kalau begitu bagaimana dengan orang yang bilang: Saya orang Papua!" tetapi tidak pernah berbahasa Papua?
Inilah hasil perusakan budaya Papua oleh kaum penjajah, usaha dasar untuk menghilangkan identitas bangsa Papua secara sistematis.

CONTOH KEDUA: Konstruksi/Pembangunan prasarana transportasi

Jalan Raya dan lapangan terbang. Kondisi geografis tanah West Papua penuh dengan hutan dan gunung-gunung dan sulit sekali dijangkau oleh aparat pemerintah untuk memerintah rakyat Papua Misalnya, kalau terjadi gejolak sosial di suatu tempat, sulit sekali bagi pemerintah mengamankan gejolak yang terjadi dalam waktu singkat Karena itu perlu dibangun jalan-jalan raya dan lapangan terbang. Prasarana transportasi ini membantu TNI dan Polri untuk mendrop senjata dan mendrop pasukan masuk ke kampung-kampung untuk membunuh orang Papua. Ingat saja dari pengalaman Anda. Waktu perang terjadi di Paniai tahun 1969. Wamena Barat tahun 1977, Bonggo tahun 200l dan beberapa kali di Arso.

Apa yang digunakan Indonesia untuk membunuh orang Papua?

Mereka terbangkan pasukan sapu bersih dan mendarat di lapangan terbang yang orang Papua sendiri bikin dalam rangka membantu pekerjaan misionaris Kristen.

Jadi, sebenarnya pembangunan lapangan terbang yang disponsori misionaris itu adalah sebuah tindakan bunuh diri dari rakyat Papua karena kami sendiri sudah buka pintu bagi TNI dan Polri untuk masuk dan bunuh kita.

Sekarang jalan raya Jayapura ke Wamena dan ke Merauke sudah dibangun.

Apa gunanya?

Supaya pasukan TNI dan Polri bisa patroli di wilayah perbatasan RI-PNG dengan truk-truk pasukan dan mobil sehingga tidak terlalu sulit mengontrol dan membunuh rakyat Papua. Supaya orang-orang di sepanjang Numbay Wamena itu bisa dikontrol dan dibunuh dengan mudah, karena bisa dikejar masuk dengan jalan raya baru tinggal lompat keluar dan tembak mati.

Itulah tujuan pembangunan prasarana transportasi, bukan untuk mengembangkan Papua. Karena itu, kita harus perhatikan prasarana transportasi secara baik. Lalu hitung untung-ruginya dengan akal sehat. Jangan bunuh diri. Jangan jadi pencuri dan ditipu. Karena itu. Gubernur, Bupati dan Camat orang Papua harus pintar. Karena itu. jangan sampai ada orang Papua yang minta-minta ke Indonesia untuk bikin jalan masuk ke desa-desanya. Itu bunuh diri namanya. Kalau tidak itu sebuah kebodohan.
Jangan sampai ada orang Papua yang senang melihat gubernurnya atau bupatinya atau camatnya bikin rencana untuk membangun jalan raya secara besar-besaran, yang akibatnya menggundul hutan-rimba dan membunuh semua makhluk yang hidup dengan dan tidak dapat dipisahkan dari hidupnya.
Selain jalan raya yang dibangun itu memudahkan pembasmian orang Papua, lebih penting lagi dengan membangun jalan raya itu. ada makhluk lain yang dirugikan. Ingat, hewan-hewan dan makhluk lain yang tinggal dengan aman di hutan rimba (yaitu rumah mereka sendiri) terusir jauh dari hutan mereka. Malahan sudah ada tukang buru burung yang ke sana ke mari dan tangkap burung terlindung juga secara liar. Jadi, binatang yang ada juga diganggu. Malahan sudah ada pengusaha hutan yang mencari kulit kayu gaharu, dan pemegang HPH yang menebang kayu sembarang. Dan lebih heran lagi, konan para pencari kayu gaharu dan pengusaha hutan di West Papua kebanyakan berasal dari TNI/Polri, khususnya Kopassus.

Bukan itu saja, ingat "saat jalan raya dibangun, banyak pohon- pohon yang ditebang". Jangan lupa bahwa waktu pembangunan jalan raya di West Papua, pemerintah Indonesia sering memberikan hak kepada orang asing untuk menebang kayu dan membawa keluar pohon-pohon sekitar jalan raya yang dibangun secara gratis. Jadi, mereka datang hanya untuk (menghancurkan apa yang ada dan membawa pergi apa yang ada). Yang (ditinggalkan adalah kerusakan) hutan dan lingkungan hidup yang sudah harmonis, asli alias alamiah.

Di samping hutan dan hewan yang dihancurkan, ada lebih besar lagi yang terjadi, yaitu penghancuran tanah dan mempercepat proses global warming dan climate change. Pohon-pohon dan habitat alami yang ada membantu mendinginkan bumi. tetapi waktu banyak pohon ditebang. bumi ini semakin panas. Kalau bumi panas. maka orang-orang pertama yang akan mati akibat panas adalah orang Papua, karena kita ada tepat di garis khatulistiwa, yaitu garis dimana matahari lewat. Tetapi orang barat tidak butuh Anda, tidak peduli Anda, yang mereka cari adalah uang dan bahan mentah yang ada di West Papua, sehingga mereka pakai alasan membangun jalan raya untuk menebang kayu.?

Global warming (pemanasan bumi) ini menyebabkan climate change (perubahan iklim), yaitu perubahan iklim dunia. Dulunya di beberapa negara Eropa punya salju tebal waktu musim dingin, dan waktu musim panas, panasnya sangat sedikit. Tetapi sekarang kalau musim panas hampir sama saja dengan panasnya Papua. Dan saljunya tidak setebal sebelumnya. Lihat saja salju di Tembagapura, yang terkenal di dunia dengan salju abadi atau glaciers sudah terkikis habis akibat Exploitasi dan bukan pengembangan seperti klaim mereka.
  • Kalau mereka sedang mengembangkan Timika, mengapa banyak sungai menjadi kabur di sana, mengapa banyak pohon-pohon menjadi kering, mengapa lapisan salju abadi menipis?
  • Kalau bukan akibat dari exploitasi atas nama pembangunan, apa lagi?

    Ingatlah bahwa pembangunan jalan raya itu tidak sekedar menebang kayu dan menghancurkan tanah, tetapi setelah itu tanah yang sudah ada digali. jembatan dibangun, dan jalan raya itu diaspal.
  • Apakah anda tahu panasnya aspal?

    Bayangkan kalau jalan sepanjang Jayapura-Wamena itu diaspal. Bukan di situ saja. Setelah jalan itu ada, perlu ada (kendaraan untuk membawa orang ke sana-kemari). Dan (mobil itu menggunakan bahan bakar) solar. Ingat berapa besar panas yang dihasilkan oleh mesin mobil. Juga pembakaran itu mengeluarkan asap kotor ke udara. Keduanya mempercepat proses pemanasan bumi dan akibatnya lapisan ozone menipis dan atau lubang pembendung terik matahari membesar. Dengan demikian, bumi kita akan semakin panas dan akan semakin tidak bisa dihuni semua makhluk yang pernah ada di planet bumi.

    Mobil dibuat dari (bahan yang membantu memanaskan alam semesta). Tidak ada mobil yang kalau kena panas dia menyejukkan seperti sebuah pohon. Lagi pula, ingat mobil itu butuh roda atau ban. Kalau ban itu ditarik dengan mobil sepanjang jalan Numbay- Wamena, (ban itu akan memanas dan akan membantu memanaskan bumi kita). Dengan demikian, Papua l00 tahun ke depan tidak akan lagi sesejuk Papua sekarang. tetapi akan menjadi tempat terpanas di dunia, dan manusia yang ada di pulau itu akan tersiksa.
  • Itukah yang Anda cari?
  • Apakah ini pengembangan atau perusakan?
    Dengan kata lain, penebangan kayu dan pembangunan jalan raya merupakan tindakan pembunuhan rakyat Papua dalam jangka panjang dan pembunuhan bumi kita pula;
  • Siapa yang rela hal ini terjadi?
  • Siapa yang sebodoh itu merencanakan dan membiarkannya terjadi?

CONTOH KETIGA: Pembangunan Gedung-gedung Besar

Pembangunan gedung-gedung besar merupakan bentuk lain dari usaha pembangunan Indonesia. Yang harus kita perhatikan adalah:
"Mengapa dana lebih banyak habis untuk membangun gedung- gedung dari pada membangun manusianya?"
Secara politis, keuntungan yang diperoleh penjajah Indonesia adalah bahwa dengan pelaksanaan pembangunan gedung-gedung itu biasanya banyak uang yang tersisa atau banyak uang yang bisa dimanipulasi. Misalnya biaya kontrak menurut spesifikasi teknis bangunan berjumlah Rp I Milyar. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa saja hanya Rp 500 juta yang dipakai dan Rp 500 juta lainnya bisa dikantongi kontraktor dan mereka yang punya tangan dalam jalur keuangan proyek dimaksud.

Kalau kita bandingkan dengan gedung-gedung di luar negeri. khususnya di Eropa, kita akan heran bahwa Kantor Bupati sama saja ukurannya dengan rumah rakyat biasa. Kita akan heran bahwa Kantor Bank sama saja dengan Kantor Polisi. Tidak ada yang lebih besar atau lebih istimewa. Semuanya berukuran kecil dan dibangun secara sederhana.

Alasan berikutnya kalau kolonial Indonesia membangun gedung gedung maka secara politis bisa dikontrol. Kalau seandainya Indonesia membangun manusianya, maka ada bahayanya bahwa semakin orang Papua belajar di pendidikan tinggi, semakin kuat perlawanan rakyat Papua. Karena itu, lebih baik mereka hiasi isu pembangunan dengan gedung-gedung toh, dan pengembangan manusia Papua dikesampingkan entah sengaja atau tidak sengaja. Dengan demikian, kalau negara-negara donor yang membantu pembangunan Indonesia bertanya, maka mereka akan tunjukkan biaya yang besar sekali dihabiskan untuk membangun West Papua. Dan, dunia luar akan diam karena mereka melihat banyak jumlah uang yang dihabiskan di West Papua. Dengan kata lain. pembangunan gedung-gedung lebih menguntungkan Indonesia, sedangkan pembangunan manusia Papua lebih menguntungkan orang Papua. karena itu kolonial Indonesia memilih apa yang menguntungkan dia.
Politik Otonomisasi NKRI di Papua (bagian 1)
3 Seri buku Papua Menggugat: Politik Otonomisasi NKRI di Papua, ditulis Prof.Dr. Sem Karoba dkk.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak lingkungan atas pembangunan gedung-gedung itu. Ingat bahwa bahan bangunan seperti semen adalah cocok untuk dipakai di wilayah dingin seperti di Eropa atau Papua pegunungan. Orang Eropa menemukan semen untuk memanaskan rumah mereka. Tetapi hanya demi uang. di tempat- tempat panas seperti Papua-pun ramai-ramai dibangun gedung- gedung dengan semen dan atapnya zenk. Dalam kaitannya dengan global warming tadi. pembangunan gedung-gedung besar menggunakan zenk dan semen membantu pemanasan bumi dan untuk jangka panjang sangat merugikan rakyat Papua.

Kemudian untuk membangun sebuah gedung. kita perlu tebang kayu, bersihkan alam yang sudah ada, gali tanah, perlu semen, perlu zenk, dan hal-hal yang sebagian besar merusak alam dan bumi kita.

Dan secara ekonomis, bahan-bahan ini semua harus dibawa masuk dari luar Papua. Jadi, uang pembangunan (konstruksi) di West Papua itu hanya untuk dikembalikan ke luar Papua, tidak mengendap di sana untuk kepentingan perekonomian orang Papua. Ini perlu diperhatikan oleh orang Papua agar tidak terjebak dengan isu-isu yang tidak benar. yaitu bahwa pembangunan gedung-gedung yang besar-besar itu penting bagi pembangunan rakyat Papua. Itu omong kosong.

CONTOH KEEMPAT: Pemekaran Wilayah

Ada orang Papua, khususnya di Numbay dan Merauke yang dengan hebatnya meminta supaya wilayah mereka diberi Provinsi. termasuk Jaap Solossa menuntut supaya provinsi Papua dibagi menjadi tiga Papua Timur, West Papua dan Papua Tengah. Mereka mengira bahwa dengan mendapatkan provinsi sendiri, mereka akan lebih maju dan lupa bahwa minta provinsi sendiri itu adalah satu paket dengan Otsus Il yang sudah diluncurkan. Karena itu tidak perlu minta lagi, itu kebodohan orang Papua sendiri dan yang rugi adalah orang Papua sendiri.

Tindakan memotong satu provinsi menjadi tiga bukan sebuah tindakan membangun. Itu sama dan Inggris yang tanpa izin orang Papua sudah bagi satu pulau Papua menjadi Papua Timur dan West Papua. Sama juga dengan orang Eropa yang memotong-motong benua hitam Afrika menjadi negara-negara yang batas-batasnya tidak keruan. sesuai dengan perhitungan kepentingan mereka, yaitu untuk mencari makan di sana. Pada dasarnya tindakan membagi apa yang sudah satu itu tindakan merusak dan jelas-jelas bukan membangun. Setengah Barat pulau Papua yang masih satu dan kuat itu mau dibagi lagi, ini tindakan merusak. saja dengan tindakan kolonial Belanda.

Dampaknya, Papua akan punya tiga kali lipat pasukan TNI dan Polri, tiga kali lipat Pangdam dan Polda, tiga kali lipat arang Indonesia di posisi-posisi penting pegawai di West Papua, tiga kali lipat Indonesia menjajah, merusak dan membunuh orang Papua.
Itu logika sehat.
Sama halnya kalau sebuah kabupaten dibagi, atau sebuah kecamatan dibagi. Sekarang Anda lihat bahwa Armada Angkatan Laut sudah dibangun di Indonesia Timur ditambah lagi basis Angkatan Udara di Biak. Alasannya karena pembangunan di Indonesia Timur perlu dipercepat. Alasannya karena wilayah Papua sudah dimintakan untuk dimekarkan. jadi untuk mengamankan aset pembangunan yang ada. perlu pengamanan yang baik.

Selain itu, pembagian provinsi menjadi tiga adalah usaha devide et impera [konflik horizontal] teori Machiavelli yang sudah kuno tetapi masih dipakai dan mapan dalam politik dunia sampai hari ini. Pada intinya Machiavelli berteori bahwa kalau Anda mau menguasai dan menjajah sebuah bangsa, hal pertama yang harus Anda perbuat adalah membagi mereka, mengkotak-kotakkan mereka. Setelah mereka terbagi dalam kotak-kotak kecil, maka Anda dapat menguasai mereka.

(Baca ini: Dialog Jakarta-Papua Agenda Menghancurkan ULMWP Dan Dukungan Internasional)

Politik adu domba itu dapat dilakukan secara mental maupun secara fisik. (Pembagian provinsi adalah tindakan secara fisik untuk menguasai Papua). Maka itu orang Papua yang mendukung atau meminta pembagian wilayah Papua menjadi tiga provinsi adalah orang yang sama persis dengan mereka yang meminta agar Otsus diberlakukan di tanah Papua. Mereka adalah penghianat bangsa Papua dan mereka tidak akan terlupakan dalam sejarah bangsa Papua atas kejahatan politik mereka.

Sedangkan adu-domba secara mental (psikologis) adalah dengan cara seperti;
  • Mempertetangkan ide Otonomisasi sebagai hal yang bertolak- belakang dengan Papua Merdeka. Yaitu bahwa kalau menerima Otsus berarti Papua tidak merdeka dan kalau menolak berarti Papua mau merdeka.
  • Mempengaruhi para camat, bupati dan pejabat di pemerintahan koloni Indonesia bahwa "Kamu akan jadi Bupati, kamu akan jadi Gubernur kalau ada pemekaran provinsi Papua atau kalau ada pemekaran kabupaten dan kecamatan.
  • Mempengaruhi orang-orang pendatang di West Papua bahwa orang Papua mau membunuh mereka sehingga perlu ada persiapan-persiapan agar bisa melawan orang Papua. Dengan demikian tercipta kehidupan yang saling mencurigai dan tidak sejahtera antara penduduk pribumi dan non-pribumi di Papus Barat. Dengan cara itu, mereka mau membagi-bagi orang Papua dan menguasai West Papua.
______(bersambung)______

Baca juga ⤵️:
www.facebook.com/396357444077782/posts/947680448945476
"Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah" (Amsal 27: 5-6).
___
Karoba 2004-2005 | Hal. 6 - 28


Posted by: Admin
Copyright ©Oleh. fb (Bazoka Logo"sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com