Kamis, 30 November 2017
Polisi Angkat Bicara Soal Kecelakaan Tragis Edison Wardhana Stuntman Demian. Nah Lo!!
Infoteratas.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait kasus kecelakaan panggung pesulap Demian Aditya.
"Belum ada laporan. (Penyelidikam) dilakukan kalau ada LP (laporan polisi), " ujar Argo saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2017).
Ia mengatakan, setelah LP dilayangkan, pihaknya pun harus memanggil ahli pidana untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.
"Kita lihat ahli pidana, bagaimana dengan sepak bola kalau pemain melakukan pemukulan di lapangan bola apakah bisa di tuntut? Begitu juga dengan kegiatan entertainment," kata dia.
Edison Wardhana, stuntman (pemain pengganti adegan berisiko), mengalami kecelakaan dalam aksi Death Drop oleh Demian Aditya dalam SCTV Awards 2017, Rabu (29/11/2017) malam.
Seorang rekan Edison yang enggan disebut namanya membenarkan kejadian itu.
"Yang lo baca di medsos itu bener," katanya.
Kabar yang beredar di media sosial menyebutkan, Edison, yang akrab disapa Echon, berada di dalam peti yang dijatuhkan dalam aksi Death Drop tersebut.
Aksi tersebut pernah ditampilkan Demian ketika mengikuti America's Got Talent beberapa bulan lalu.
Kabar kecelakaan dalam aksi tersebut baru diketahui pada Kamis (30/11/2017) pagi dan meramaikan media sosial.
awal kisahnya ....— makLambeTurah (@makLambeTurah) 30 November 2017
tapi mengapa video ini sudah gak ada dimana2?? http://pic.twitter.com/p4nXOevXvZ
Siklon Cempaka Punah, Waspadai Dampak Siklon Dahlia di Lampung
JAKARTA, LAMPUNGUPDATE.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi siklon tropis Dahlia terus bergerak di daratan Indonesia hingga 3 Desember 2017. Salah satu daerah yang diperkirakan akan terdampak siklon itu adalah Provinsi Lampung.
Selain di Lampung, siklon tropis Dahlia ini juga diperkirakan akan berdampak di Jawa bagian Barat, Jawa bagian Selatan, Bengkulu Selatan dan di pesisir pantai Jawa Timur. Sejak 29 November 2017 sore, Siklon Cempaka melemah dan sudah punah. Tapi, untuk Siklon Dahlia minimal sampai 3 Desember masih ‘exist’.
"Saat ini, Siklon Dahlia berada di 400 kilometer di Jawa bagian Barat dengan intensitas kategori 1, yang ditandai dengan kecepatan angin 65 km per jam," kata Deputi Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prabowo Mulyono, di Jakarta, Kamis.
BMKG memprediksi, Siklon Dahlia akan bergerak ke arah timur menyusuri Pantai Selatan dan intensitasnya akan meningkat menjadi kategori 2 dengan kecepatan angin 85 km per jam dalam 24 jam.
Selain angin, daerah-daerah tersebut akan terkena dampak seperti pertumbuhan awan, hujan skala sedang hingga lebat. Di daerah perkotaan perlu diwaspadai adanya banjir, pohon tumbang dan longsor di dataran tinggi.
Dalam pergerakannya, Siklon Dahlia akan bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah selatan, masuk ke bagian Utara Perth dan hilang di daratan Australia pada 3 Desember. (*)
Ditutup Sementara, Tiket Penumpang Pelabuhan Dijamin PT ASDP Bakauheni
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Adanya cuaca ekstrem di Selat Sunda, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni menutup sementara pelabuhan sampai dengan batas yang tidak bisa ditentukan dan menjamin tiket penumpang yang telah dibeli.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Lampung Selatan, Anton Murdianto mengatakan, dengan adanya cuaca yang ekstrem, bagi pengguna jasa penyeberangan ASDP, yang sudah membeli tiket tidak usah takut kalau tiket yang di belinya akan tidak berlaku.
“Bagi pengguna jasa penyeberangan ASDP yang sudah membeli tiket, boleh dikembalikan, tergantung dengan pengguna jasa sendiri, tiket yang sudah di belinya tidak ada batas waktu limitnya, selama cuaca buruk,” katanya, Kamis.
Sementara Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Bakauheni Warsa menjelaskan, untuk menghadapi cuaca yang ekstrem seperti ini, dari sisi pengusaha pelayaran, sepakat dengan dirapatkan sekitar pukul 17.00 WIB, dan menghasilkan kesepakatan bahwa untuk pelayaran Bakauheni-Merak ditutup mulai dari pukul 18.00 WIB.
“Memang cuaca tidak bersahabat, kami dari pengusaha pelayaran, tentunya untuk mengutamakan keselamatan dari pada penguna jasa penyebrangan, kami tidak memberikan trip kapal kami demi keselamatan bersama,” jelasnya. (*)
Tengah Malam, Ahmad Dhani Telepon Mulan Jameela Agar Mengunjunginya di Kantor Polisi. Pesan Mulan Jameela Ini Bikin Haru!
Ia datang atas permintaan suaminya, musisi Ahmad Dhani, yang sedang diperiksa sebagai tersangka ujaran kebencian.
"Tadi aku sempat ditelepon karena beberapa teman juga sudah di sini," ujarnya.
Mulan mengungkapkan bahwa kedatangannya pada tengah malam ini untuk memberikan dukungan kepada sang suami.
"Aku datang ke sini untuk kuatin Mas Dhani. Tadi sempat ditelpon dan Mas Dhani minta aku datang," katanya.
Pelantun "Cinta Mati 2" ini berharap agar Dhani bisa kuat menghadapi masalah hukum yang membuat dirinya menjadi tersangka kasus ujaran kebencian.
"Ya yang pasti aku banyak doa lah sampai saat ini. Aku berharap, mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa," ucapnya.
Mulan juga meminta doa dari semua pihak.
"Aku juga minta doanya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa ke depannya," ungkapnya.
Ini Alasan Polisi Geledah Mobil dan Rumah Ahmad Dhani
Setelah tidak menemukan sim card dan ponsel di mobil yang di tumpangi Ahmad Dhani, pihak penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan, bergerak ke kediaman pentolan band Dewa 19 itu yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Menurut Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Iwan Kurniawan pihaknya harus mencari dan menyita kedua barang tersebut.
"Ada barang bukti berupa handphone yang harus kami melakukan penyitaan. Dan tadi sudah dijelaskan, tapi pada saat kita melakukan pengecekan ternyata tidak ada. Oleh sebab itu, kami harus melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti itu," kata Kombes Iwan dalam wawancara di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Namun Iwan menegaskan, bahwa penyidik sudah memiliki alat bukti yang kuat untuk menahan Dhani. Hanya saja ponsel dan sim card dicari untuk melengkapi semua bukti.
"Jadi saya perlu jelaskan terkait barang bukti sesuai kami sudah berani menetapkan sebagai tersangka jadi otomatis barang bukti sudah ada. Tetapi, ada bukti lain yang juga bisa melengkapi dalam proses penyidikan ini," ucapnya.
"Jadi kita upayakan barang bukti itu sehingga dalam pembuktian bisa sempurna. Bukan berarti tidak ada barang bukti, alat bukti sudah ada," imbuhnya.
Hal ini sekaligus mematahkan tuduhan tim kuasa hukum Ahmad Dhani, Razman Arif Nasution yang meragukan keputusan polisi saat menetapkan Dhani sebagai tersangka.
"Kalau Polri belum punya bukti yang kuat. Untuk tersangkakan seseorang, ya jangan tersangkakan. Dan kalau memang seperti tadi dikatakan, 'oh kami tahu di sini ada hpnya', ternyata enggak ada," ujar Razman saat wawancara.
"Apa ini? Apakah ini polisi yang ITnya kurang canggih, atau atau pemahaman konstruksi hukumnya yang kurang jelas, atau apa?," imbuhnya.(kompas.com)
Lampung Percontohan Nasional Perda tentang Hak Masyarakat Miskin
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Provinsi Lampung bakal menjadi percontohan nasional tentang pemerataan hukum ke masyarakat, menyusul diupayakan disahkannya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dalam Perda ini diatur kemudahan masyarakat mendapatkan kepastian hukum, termasuk bantuan advokasi bagi masyarakat miskin.
"Jika perubahan perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 ini telah disahkan, Lampung dan Makassar merupakan daerah yang dipilih oleh Bappenas dan Kanwil Hukum dan HAM RI untuk dijadikan penelitian dan riset terkait dengan bantuan hukum," ungkap Alian Setiadi selaku Direktur LBH Bandarlampung saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Kamis.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Perda itu mulai diamandemen.
Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, berharap Perda tersebut dapat segera diimplementasikan di Provinsi Lampung. Sebab, kata Bachtiar, Perda ini menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).
"Masyarakat miskin berhak mendapat bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Undang-Undang. Jangan sampai kita sudah punya perda tapi tidak dijalankan, warga miskin harus mendapat bantuan hukum sepenuhnya dengan gratis, " ungkap Bachtiar.
Sebagai tindak lanjut Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung segera menerbitkan peraturan gubernur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin. "Melalui Pergub ini, nantinya diharapkan dapat memicu bertambahnya organisasi bantuan hukum di kabupaten/kota di seluruh Lampung, sehingga bantuan hukum untuk masyarakat miskin dapat merata di Provinsi Lampung," ujarnya.
Hingga saat ini, tercatat baru ada delapan organisasi bantuan hukum di Lampung, yakni LBH Bandarlampung, BKBH UNILA, SPSI, LBH Kesehatan, LBH Adil, LBH Menang Jagat, dan 2 LBH Fiat Justicia. (*)
Diperiksa Sebagai Tersangka, Ternyata Ada Barang Bukti Yang Hilang dan Masih Dicari. Simak Videonya!!
Infoteratas.com - Musisi yang juga kader Gerindra, Ahmad Dhani, masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka ujaran kebencian di Polres Metro Jakarta Selatan.
Polisi sedang mencari ponsel dan SIM card milik Ahmad Dhani.
"Ada barang bukti berupa handphone yang harus kami lakukan penyitaan dan tadi sudah dijelaskan dan saat dilakukan pengecekan ternyata tidak ada. Oleh sebab itu, kami harus melakukan penggeledahan untuk mencari itu," kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Iwan Kurniawan di Jalan Wijaya II, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Iwan menegaskan barang bukti untuk menetapkan Dhani sebagai tersangka sudah ada. Pencarian ponsel dilakukan untuk melengkapi proses penyidikan.
Kami sudah menetapkan sebagai tersangka, berarti barang bukti itu sudah ada, tapi ada alat bukti lain yang juga bisa melengkapi proses penyidikan ini," sambungnya.
Pengacara Dhani, Razman Nasution, menyebut penggeledahan dilakukan di rumah dan mobil Ahmad Dhani.
"Ada satu kejadian yang menurut kami tidak penting itu terjadi, yaitu di mana klien kami diminta handphone-nya. Handphone itu memang tidak dibawa karena tidak ada perintah untuk dibawa dan apa gunanya untuk meminta SIM card," kata Razman.
Ahmad Dhani menjadi tersangka pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Jack menyebut cuitan sarkastis yang di-postingDhani berkaitan dengan Pilgub DKI 2017. (detik.com)
Gubernur Ridho Pakai CBP Atasi Beras Medium di Lampung Langka
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM - Dengan memakai 3.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP), Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, memerintahkan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dapat membantu mengatasi naiknya harga beras medium.
"Saya meminta agar Satgas Pangan dapat menstabilisasi harga beras medium yang banyak dibutuhkan masyarakat agar harganya tidak naik, dan harus tersedia di pasar ritel moderen," kata Gubernur Ridho, Kamis.
Menurut Ridho, selain naik beras medium mulai menghilang dari pasar ritel moderen dalam dua bulan terakhir. Khusus Lampung, Gubernur meminta harga beras medium lebih murah dari harga nasional Rp8.100/kg menjadi Rp8.000/kg. Pertimbangannya, Lampung surplus dan cadangan beras cukup hingga Maret 2018.
Untuk itu, mulai Selasa (28/11/2017) hingga 31 Desember 2017 nanti, Gubernur meminta Dinas Perdagangan, Perum Bulog, dan Satgas Pangan Polri menggelar operasi pasar di daerah yang harganya mulai bergejolak.
"Tentu ini memberatkan dan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapat beras medium. Padahal, kita Provinsi Lampung bersusah payah meningkatkan produksi beras hingga surplus hingga 1,2 juta ton, tapi masyarakat tidak mendapat beras medium," jelas Ridho.
Atas kondisi itu, Gubernur Lampung mengeluarkan mengeluarkan surat perintah Nomor 500/221/04/2017 tanggal 21 November 2017 kepada Perum Bulog Divre Lampung untuk menggelar operasi pasar. Operasi ini langsung ke masyarakat, Rumah Pangan Kita (RPK), dan pedagang yang mendapat rekomendasi Dinas Perdagangan.
Fenomena menghilangnya beras medium, menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Ferynia Mawardji, sejak Pemerintah Provinsi Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produknya, pada 1 September 2017.
Registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No.31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Menteri Perdagangan No.57/M-Dag/Per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) Beras.
"Hasil sidak dan kunjungan ke beberapa pasar ritel moderen cenderung tak mau lagi menjual beras medium. Beras yang tersedia hanya premium. Demikian hal di pasar tradisional, harga beras medium merangkak naik dari patokan Rp8.100/kg ke Rp9.400/kg. Ini tentu memberatkan masyarakat mendapat beras medium," kata Ferynia.
Temuan lapangan itu, kata Ferynia, menjadi dasar terbitnya surat Gubernur Lampung untuk menstabilkan harga beras. Dia menegaskan operasi pasar tersebut bukan karena Lampung kekurangan beras, tapi untuk mengembalikan harga sesuai ketentuan yakni beras medium Rp8.100/kg. "Namun khusus operasi pasar harganya kita turunkan Rp8.000/kg," kata Ferynia.
Sejauh ini, gejolak harga beras medium terpantau di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Kota Metro. Pada tahap awal, Pemprov Lampung menargetkan operasi pasar di pasar tradisional dan permukiman padat penduduk Bandarlampung seperti Pasar Pasir Gintung, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, dan Pasar Tugu. Sedangkan kawasan padat penduduk, yakni Lapangan Way Dadi Sukarame, Kampung Sawah Brebes, dan Lapangan Baruna Panjang.
Operasi pasar serupa juga berlangsung di Metro sejak Senin (27/11/2017). Targetnya, daerah-daerah yang harganya belum stabil di Rp8.100/kg segera digelar operasi pasar. "Kami juga sepakat dengan para pedagang pasar melalui Asosiasi Pedagang Pasar Lampung agar mensosialisikan surat perintah Gubernur tersebut," kata Ferynia. (*)
Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Pelabuhan Bakauheni-Merak Tutup
LAMPUNG, LAMPUNGUPDATE.COM – Cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang terjadi di Selat Sunda, pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni-Merak ditutup sementara. Penutupan itu dimulai sejak pukul 17.45 WIB hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Penutupan layanan di kedua pelabuhan ini merupakan hasil rapat koordinasi antara pihak terkait seperti PT ASDP, Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD), dan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merak.
“Kami memohon pengertian kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan Merak-Bakauheni, karena cuaca di Merak sangat extrem dimana tinggi sudah gelombang mencapai 5 meter dan kecepatan angin di atas 45 knot sehingga layanan ditutup sementara,” ujar Plt Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Intan Sugiharti, Kamis.
Pihak PT ASDP Ferry Indonesia belum bisa memastikan kapan pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa itu bisa dibuka kembali. Penutupan itu tak lain demi keselamatan dan keamanan para penumpang baik di Merak, Banten, maupun Bakauheni, Lampung Selatan. Pihak ASDP pun meminta kepada para penumpang agar bersabar hingga cuaca dinilai sudah normal.
“Cuaca sangat ekstrem, jadi layanan terpaksa kami tutup sementara. Kepada seluruh penumpang yang sudah berada di lingkungan pelabuhan maupun yang masih dalam perjalanan diimbau bersabar. Kami akan menunggu sampai kondisi cuaca benar-benar aman bagi pelayaran,” kata GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Fahmi Alweni.
Atas penutupan itu, pihak ASDP mengaku sudah berkoordinasi dengan BMKG dan pihak terkait untuk tetap mengupdate kondisi cuaca di Selat Sunda. “Kami mohon pengertian dari pengguna jasa. Hal ini menyangkut keselamatan pelayaran. Lebih baik tidak berangkat, daripada tidak pernah sampai sama sekali,” katanya. (*)
Bawaslu Maluku Intensifkan Peranan Tim Gakumdu
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku akan mengintensifkan peranan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dalam mengantisipasi tingginya kerawanan pelanggaran pada penyelenggaraan pilkada tahun 2018.
Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, di Ambon, Kamis (29/11), mengatakan, telah berkoordinasi dengan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Daniel Hasudungan Pasaribu untuk membentuk tim Gakumdu yang dijadwalkan pada pekan kedua Desember 2017.
Langkah ini menindaklanjuti Bawaslu di Jakarta, Selasa (28/110, mengumumkan indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah pada 2018, dengan menemukan tiga provinsi memiliki nilai kerawanan tinggi yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.
"Kami mengintensifkan Gakumdu sebagai salah satu upaya mengeliminasi tinggi kerawanan yang berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak dua kali sebelumnya dipengaruhi oknum penyelenggara, dan konstestan," ujar Abdulah.
Dia mengakui, khusus untuk penyelenggara itu terkait oknum, baik Panwas maupun KPU, terutama di kabupaten/kota yang relatif kurang netral dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
"Jadi diprogramkan nantinya memasang banner maupun spanduk/baliho di masing-masing kantor Panwas, KPU atau daerah - daerah strategis sehingga para penyelenggara dan masyarakat bisa mengingatkan masing-masing tugas dan tanggung jawab diemban," kata Abdullah.
Dia mengemukakan, Bawaslu Maluku juga menyiapkan sistem pengawasan yang kuat, mulai dari Panwas kabupaten, kecamatan hingga petugas pengawas lapangan.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan melalui bimbingan teknik terhadap jajarannya.
Sasarannya juga kepada masyarakat yang menggunakan surat undangan orang lain, maupun keterlibatan dan keberpihakan secara terbuka oknum aparatur sipil negara (ASN) kepada kandidat.
"Ini penting, agar masyarakat bisa memahami betapa pentingnya menghindari pelanggaran seperti mencoblos dua kali atau yang menggunakan kartu undangan orang lain, termasuk juga keterlibatan oknum ASN. 'Kan ada sanksi hukumnya," ujar Abdullah.
Bawaslu Maluku juga telah melakukan kerja sama dengan melibatkan OKP, LSM, organisasi kemasyarakatan serta media massa dalam rangka pengawasan partisipatif.
"Kami berharap agar kerja sama ini, bisa membantu Bawaslu Maluku dalam proses pengamanan pengawasan Pilkada Maluku, kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sehingga bisa terlaksanakan dengan lancar, aman dan tertanggung jawab," tandas Abdullah.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan IKP Pilkada 2018 merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan yang dimiliki Bawaslu, yakni dengan melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada serentak.
"Indeks kerawanan pilkada ini diperlukan sebagai 'early warning system' di setiap tahapan di wilayah pilkada. Tujuan IKP dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mendeteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas, identifikasi karakteristik wilayah pilkada, serta referensi dalam menentukan strategi dan langkah antisipatif pencegahan," kata Abhan dalam Peluncuran IKP di Jakarta, Selasa (28/11).
Dalam riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2018 tersebut, Bawaslu mengategorikan sebuah provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi jika nilainya mencapai 3,00 hingga 5,00.
Berdasarkan penelitian Bawaslu yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2017, Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42, Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04.
Tingginya kerawanan di Provinsi Papua tersebut disumbang dari segi partisipasi, yang disebabkan oleh minimnya peran serta pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih.
Sedangkan, tingginya angka kerawanan Pilkada di Provinsi Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaraan, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
Penyebab tingginya kerawanan pilkada di Provinsi Kalimantan Barat adalah maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan, politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada. (MP-2)
Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, di Ambon, Kamis (29/11), mengatakan, telah berkoordinasi dengan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Daniel Hasudungan Pasaribu untuk membentuk tim Gakumdu yang dijadwalkan pada pekan kedua Desember 2017.
Langkah ini menindaklanjuti Bawaslu di Jakarta, Selasa (28/110, mengumumkan indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah pada 2018, dengan menemukan tiga provinsi memiliki nilai kerawanan tinggi yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.
"Kami mengintensifkan Gakumdu sebagai salah satu upaya mengeliminasi tinggi kerawanan yang berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak dua kali sebelumnya dipengaruhi oknum penyelenggara, dan konstestan," ujar Abdulah.
Dia mengakui, khusus untuk penyelenggara itu terkait oknum, baik Panwas maupun KPU, terutama di kabupaten/kota yang relatif kurang netral dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.
"Jadi diprogramkan nantinya memasang banner maupun spanduk/baliho di masing-masing kantor Panwas, KPU atau daerah - daerah strategis sehingga para penyelenggara dan masyarakat bisa mengingatkan masing-masing tugas dan tanggung jawab diemban," kata Abdullah.
Dia mengemukakan, Bawaslu Maluku juga menyiapkan sistem pengawasan yang kuat, mulai dari Panwas kabupaten, kecamatan hingga petugas pengawas lapangan.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan melalui bimbingan teknik terhadap jajarannya.
Sasarannya juga kepada masyarakat yang menggunakan surat undangan orang lain, maupun keterlibatan dan keberpihakan secara terbuka oknum aparatur sipil negara (ASN) kepada kandidat.
"Ini penting, agar masyarakat bisa memahami betapa pentingnya menghindari pelanggaran seperti mencoblos dua kali atau yang menggunakan kartu undangan orang lain, termasuk juga keterlibatan oknum ASN. 'Kan ada sanksi hukumnya," ujar Abdullah.
Bawaslu Maluku juga telah melakukan kerja sama dengan melibatkan OKP, LSM, organisasi kemasyarakatan serta media massa dalam rangka pengawasan partisipatif.
"Kami berharap agar kerja sama ini, bisa membantu Bawaslu Maluku dalam proses pengamanan pengawasan Pilkada Maluku, kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sehingga bisa terlaksanakan dengan lancar, aman dan tertanggung jawab," tandas Abdullah.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan IKP Pilkada 2018 merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas pengawasan dan pencegahan yang dimiliki Bawaslu, yakni dengan melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada serentak.
"Indeks kerawanan pilkada ini diperlukan sebagai 'early warning system' di setiap tahapan di wilayah pilkada. Tujuan IKP dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mendeteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas, identifikasi karakteristik wilayah pilkada, serta referensi dalam menentukan strategi dan langkah antisipatif pencegahan," kata Abhan dalam Peluncuran IKP di Jakarta, Selasa (28/11).
Dalam riset terhadap 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 2018 tersebut, Bawaslu mengategorikan sebuah provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi jika nilainya mencapai 3,00 hingga 5,00.
Berdasarkan penelitian Bawaslu yang dilakukan sejak pertengahan tahun 2017, Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42, Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04.
Tingginya kerawanan di Provinsi Papua tersebut disumbang dari segi partisipasi, yang disebabkan oleh minimnya peran serta pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih.
Sedangkan, tingginya angka kerawanan Pilkada di Provinsi Maluku ditentukan oleh dimensi penyelenggaraan, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara.
Penyebab tingginya kerawanan pilkada di Provinsi Kalimantan Barat adalah maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan, politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada. (MP-2)
Ini Penyebab Pesawat Wings Air Mendarat Darurat Di Saumlaki
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Pesawat Wings Air nomor penerbangan IW 1517 dengan registrasi pesawat PK WHJ dari Saumlaki ke Ambon, Kamis sore (30/11) mengalami insiden dan terpaksa kembali mendarat darurat di Bandar udara Mathilda Batlayeri,Saumlaki.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam dikonfirmasi mengatakan, pesawat jenis ATR 72 yang dipimpin oleh Kapten Sucahyadi itu awalnya take off pada pukul 14.56 WIT menggunakan runway 1, namun pada pukul 14.58 WIT Kapten melaporkan kejadian engine failure dan meminta mendarat kembali dengan menggunakan rumway 29.
“Jadi pada saat di ketinggian sekitar 500 feet, engine pesawat nomor dua atau di bagian kanan mengalami masalah dan tiba-tiba mati,”ungkapnya.
Humam katakan, pada pukul 15.09 WIT pesawat akhirnya mendarat dengan selamat meskipun hanya menggunakan satu mesin saja. Selain itu, pada saat memasuki taxiway, roda pesawat pecah dikarenakan panas pada saat pengereman.
“Meskipun demikian, Semua penumpang yang berjumlah 70 orang yang terdiri dari 68 dewasa dan 1 orang anak dan 1 orang bayi dalam kondisi selamat semua dan telah dilayani dengan baik oleh petugas wings air,”ujarnya.
Dijelaskan Humam, hingga kini pihak bandara belum bisa menginformasikan penyebab engine failure karena baru akan dilakukan pengecekan oleh teknisi pesawat hari Jumat (1/12) pagi, yang didatangkan dari Ambon. Pesawat Wings Air tersebut saat ini sedang parkir dengan tidak sempurna di apron bandara yakni di parking stand 1 karena kondisi ban yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan lagi.
“Para penumpang pesawat tersebut telah dikoordinasikan dengan baik oleh petugas wings air namun untuk jumlah pasti penumpang yang dialihkan atau yang meminta pengembalian uang belum bisa saya informasikan, karena sampai sekarang pihak petugas wings masih mengkondisikan hal itu dengan para penumpang”pungkasnya.
Salah satu penumpang, Ny. Ansor (42), mengisahkan bahwa kejadian itu awalnya dilihat oleh salah satu penumpang dan karena panik maka menginformasikan peristiwa tersebut kepada pramugari dengan suara yang lantang.
“Karena kaget mendengar informasi itu maka saya langsung panik, apalagi saat ada yang teriak bahwa ada percikan api yang keluar dari mesin sebelah kanan,”katanya.
Meskipun demikian dia bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya bisa mendarat dengan aman.
Ansor mengaku telah dilayani dengan baik oleh pihak maskapai dan sesuai rencana akan melanjutkan penerbangan ke Ambon dengan pesawat Wings Air yang lain. (MP-14)
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (KUPBU) Mathilda Batlayeri Saumlaki, Chairul Humam dikonfirmasi mengatakan, pesawat jenis ATR 72 yang dipimpin oleh Kapten Sucahyadi itu awalnya take off pada pukul 14.56 WIT menggunakan runway 1, namun pada pukul 14.58 WIT Kapten melaporkan kejadian engine failure dan meminta mendarat kembali dengan menggunakan rumway 29.
“Jadi pada saat di ketinggian sekitar 500 feet, engine pesawat nomor dua atau di bagian kanan mengalami masalah dan tiba-tiba mati,”ungkapnya.
Humam katakan, pada pukul 15.09 WIT pesawat akhirnya mendarat dengan selamat meskipun hanya menggunakan satu mesin saja. Selain itu, pada saat memasuki taxiway, roda pesawat pecah dikarenakan panas pada saat pengereman.
“Meskipun demikian, Semua penumpang yang berjumlah 70 orang yang terdiri dari 68 dewasa dan 1 orang anak dan 1 orang bayi dalam kondisi selamat semua dan telah dilayani dengan baik oleh petugas wings air,”ujarnya.
“Para penumpang pesawat tersebut telah dikoordinasikan dengan baik oleh petugas wings air namun untuk jumlah pasti penumpang yang dialihkan atau yang meminta pengembalian uang belum bisa saya informasikan, karena sampai sekarang pihak petugas wings masih mengkondisikan hal itu dengan para penumpang”pungkasnya.
Salah satu penumpang, Ny. Ansor (42), mengisahkan bahwa kejadian itu awalnya dilihat oleh salah satu penumpang dan karena panik maka menginformasikan peristiwa tersebut kepada pramugari dengan suara yang lantang.
“Karena kaget mendengar informasi itu maka saya langsung panik, apalagi saat ada yang teriak bahwa ada percikan api yang keluar dari mesin sebelah kanan,”katanya.
Meskipun demikian dia bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya bisa mendarat dengan aman.
Ansor mengaku telah dilayani dengan baik oleh pihak maskapai dan sesuai rencana akan melanjutkan penerbangan ke Ambon dengan pesawat Wings Air yang lain. (MP-14)
Fraksi Demokrat: Opsi Pilihan Balon Wagub Tergantung Assagaff
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Maluku, Marcus Pentury mengatakan, opsi pemilihan pasangan balon wakil gubernur (Wagub) untuk pilkada langsung 2018 tergantung pada Said Assagaff selaku kandidat.
"Pertanyaan seperti ini mestinya dijawab oleh kandidat gubernur tentang posisinya seperti apa karena itu soal pilihan," katanya di Ambon, Kamis (30/11).
Marcus Pentury dikonfirmasi terkait masih adanya keinginan dan harapan Said Assagaff yang juga selaku ketua DPD Partai Golkar Maluku agar PDI Perjuangan bersama PPP memberikan rekomendasi kepada dirinya.
Kemudian F-Golkar DPRD Maluku dalam rapat paripurna tentang penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018 melalui juru bicara fraksinya, Ramly Mahulette kembali meminta dukungan kedua parpol itu untuk bergabung mendukung Said Assagaff sebagai calon gubernur petahana.
Sementara Partai Demokrat telah memberikan dukungan rekomendasi secara paket kepada pasangan balon gubernur-balon wagub Said Assagaff-Andreas Rentanubun.
"Kalau bicara tentang pilihan lalu kita merespon itu kan soal opsi saja, kalau pilihannya pak Bib (Said Assagaff) yang direkomendasikan bersama Andre nanti beliau yang pilih, apakah konsistensi tetap atau tidak," ujar Marcus Pentury.
Pertanyaannya, apabila terjadi pergeseran-pergeseran lalu sikap demokrat bagaimana, harus jelas dalam kapasitas dan kompetensi sebagai ketua fraksi, dirinya menyampaikan bahwa semua pertimbangan DPP Partai Demokrat pasti ada.
"Memberikan rekomendasi pasangan tentu sudah melalui berbagai komunikasi yang intensif dan paripurna terkait dengan komitmen rekomendasi yang diberikan," tandasnya.
Sehingga menurut filing politiknya, tidak terjadi pergeseran karena secara psykologi politik pak Bib hari ini sudah didukung Dempokrat dan Golkar sudah memenuhi ketentuan formal.
"Pendekatan politiknya secara sederhana ada di situ, dan kalau pun rekomendasi-rekomendasi yang lain diharapkan memberikan dukungan terhadap proses yang sudah ada, itu hitungan yang sangat mudah dan hitungan politik ke arah koalisi sudah tuntas," katanya.
Sehingga kalau ditanya pergeseran itu bukan domain dirinya, namun ada pada kandidat yang sudah mendapatkan rekomendasi.
Tetapi DPP Partai Demokrat dengan segala pertimbangan tentu membuat hal itu yang rasional secara politis dan strategis.
Menurut dia, mudah-mudahan PDI Perjuangan dan parpol lainnya tidak memberikan opsi dan Demokrat berharap semua bisa mengikuti proses yang ada hari ini.
"Kita akan bergerak dalam sebuah koalisi bersama dan ada kecenderungan, misalnya PKS, tetapi soal opsi-opsi yang bergeser itu bukan lagi pada kita dan berpulang pada kandidat," kata Marcus Pentury. (MP-6)
"Pertanyaan seperti ini mestinya dijawab oleh kandidat gubernur tentang posisinya seperti apa karena itu soal pilihan," katanya di Ambon, Kamis (30/11).
Marcus Pentury dikonfirmasi terkait masih adanya keinginan dan harapan Said Assagaff yang juga selaku ketua DPD Partai Golkar Maluku agar PDI Perjuangan bersama PPP memberikan rekomendasi kepada dirinya.
Kemudian F-Golkar DPRD Maluku dalam rapat paripurna tentang penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018 melalui juru bicara fraksinya, Ramly Mahulette kembali meminta dukungan kedua parpol itu untuk bergabung mendukung Said Assagaff sebagai calon gubernur petahana.
Sementara Partai Demokrat telah memberikan dukungan rekomendasi secara paket kepada pasangan balon gubernur-balon wagub Said Assagaff-Andreas Rentanubun.
"Kalau bicara tentang pilihan lalu kita merespon itu kan soal opsi saja, kalau pilihannya pak Bib (Said Assagaff) yang direkomendasikan bersama Andre nanti beliau yang pilih, apakah konsistensi tetap atau tidak," ujar Marcus Pentury.
Pertanyaannya, apabila terjadi pergeseran-pergeseran lalu sikap demokrat bagaimana, harus jelas dalam kapasitas dan kompetensi sebagai ketua fraksi, dirinya menyampaikan bahwa semua pertimbangan DPP Partai Demokrat pasti ada.
"Memberikan rekomendasi pasangan tentu sudah melalui berbagai komunikasi yang intensif dan paripurna terkait dengan komitmen rekomendasi yang diberikan," tandasnya.
Sehingga menurut filing politiknya, tidak terjadi pergeseran karena secara psykologi politik pak Bib hari ini sudah didukung Dempokrat dan Golkar sudah memenuhi ketentuan formal.
"Pendekatan politiknya secara sederhana ada di situ, dan kalau pun rekomendasi-rekomendasi yang lain diharapkan memberikan dukungan terhadap proses yang sudah ada, itu hitungan yang sangat mudah dan hitungan politik ke arah koalisi sudah tuntas," katanya.
Sehingga kalau ditanya pergeseran itu bukan domain dirinya, namun ada pada kandidat yang sudah mendapatkan rekomendasi.
Tetapi DPP Partai Demokrat dengan segala pertimbangan tentu membuat hal itu yang rasional secara politis dan strategis.
Menurut dia, mudah-mudahan PDI Perjuangan dan parpol lainnya tidak memberikan opsi dan Demokrat berharap semua bisa mengikuti proses yang ada hari ini.
"Kita akan bergerak dalam sebuah koalisi bersama dan ada kecenderungan, misalnya PKS, tetapi soal opsi-opsi yang bergeser itu bukan lagi pada kita dan berpulang pada kandidat," kata Marcus Pentury. (MP-6)
BI Maluku Siapkan Rp1,26 Triliun Hadapi Natal
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp1,26 triliun dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun baru 2018.
"Uang layak edar tersebut terdiri dari uang kertas dan logam dari semua jenis pecahan," kata Ketua Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Andy Setyo Biwado di Ambon, Rabu (29/11).
Dia mengatakan, BI optimistis kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar dapat terpenuhi, karena uang yang diedarkan lebih banyak dibandingkan perkiraan kebutuhan masyarakat Maluku.
Berdasarkan realisasi kebutuhan uang pada akhir tahun lalu dan proyeksi penarikan uang oleh perbankan, masyarakat Maluku diperkirakan membutuhkan uang kartal sekitar Rp100 miliar pada akhir tahun ini.
Untuk mendukung ketersediaan uang layak edar di seluruh Maluku, BI Perwakilan Maluku telah membuka empat lokasi Kas Titipan Bank Indonesia yang berada di Tual, Namlea, Saumlaki dan Fak-Fak (Papua Barat).
Rata-rata persediaan uang layak edar di masing-masing kas titipan tersebut sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp80 miliar.
"Dalam waktu dekat ini kas titipan Tual dan Saumlaki akan mendapatkan tambahan uang layak edar, sementara persediaan kas titipan Namlea dan Fak-fak relatif tidak berubah karena berdasarkan pemantauan, ketersediaan uang layak edar masih cukup memadai," ujarnya.
Kas titipan itu, adalah uang kas milik BI yang dititipkan pada salah satu bank untuk dikelola berdasarkan perjanjian kerja sama antara BI dengan bank pengelola.
Untuk melayani penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat BI Maluku terus melanjutkan kerja sama dengan 15 bank di Kota Ambon, dan ke-15 bank tersebut siap melayani penukaran uang setiap hari secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.
Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan uang pecahan kecil dapat datang langsung ke loket penukaran di bank tersebut.
Disamping itu, BI juga menyiapkan penukaran melalui layanan Kas Keliling yang rutin dilaksanakan tiap hari Kamis, di Kota Ambon yakni di Ambon Plaza.
Sedangkan bagi toko-toko/swalayan yang membutuhkan uang kecil dalam jumlah besar, BI Maluku dapat memfasilitasi penukaran.
"Toko-toko/swalayan dapat menghubungi pihak bank terlebih dahulu, untuk dapat fasilitas penukaran dari bank melalui mekanisme yang telah disepakati," ujarnya.
Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu di Maluku, BI Maluku secara konsisten melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, salah satu cara yang paling mudah untuk mengenali keaslian uang rupiah adalah dengan menerapkan 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang.
Dia menambahkan, berdasarkan laporan masyarakat maupun perbankan uang palsu yang beredar di Maluku sangat kecil dan bahkan nyaris tidak ditemukan. (MP-4)
"Uang layak edar tersebut terdiri dari uang kertas dan logam dari semua jenis pecahan," kata Ketua Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Andy Setyo Biwado di Ambon, Rabu (29/11).
Dia mengatakan, BI optimistis kebutuhan masyarakat terhadap uang layak edar dapat terpenuhi, karena uang yang diedarkan lebih banyak dibandingkan perkiraan kebutuhan masyarakat Maluku.
Berdasarkan realisasi kebutuhan uang pada akhir tahun lalu dan proyeksi penarikan uang oleh perbankan, masyarakat Maluku diperkirakan membutuhkan uang kartal sekitar Rp100 miliar pada akhir tahun ini.
Untuk mendukung ketersediaan uang layak edar di seluruh Maluku, BI Perwakilan Maluku telah membuka empat lokasi Kas Titipan Bank Indonesia yang berada di Tual, Namlea, Saumlaki dan Fak-Fak (Papua Barat).
Rata-rata persediaan uang layak edar di masing-masing kas titipan tersebut sebesar Rp50 miliar sampai dengan Rp80 miliar.
"Dalam waktu dekat ini kas titipan Tual dan Saumlaki akan mendapatkan tambahan uang layak edar, sementara persediaan kas titipan Namlea dan Fak-fak relatif tidak berubah karena berdasarkan pemantauan, ketersediaan uang layak edar masih cukup memadai," ujarnya.
Kas titipan itu, adalah uang kas milik BI yang dititipkan pada salah satu bank untuk dikelola berdasarkan perjanjian kerja sama antara BI dengan bank pengelola.
Untuk melayani penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat BI Maluku terus melanjutkan kerja sama dengan 15 bank di Kota Ambon, dan ke-15 bank tersebut siap melayani penukaran uang setiap hari secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank.
Dengan demikian masyarakat yang membutuhkan uang pecahan kecil dapat datang langsung ke loket penukaran di bank tersebut.
Disamping itu, BI juga menyiapkan penukaran melalui layanan Kas Keliling yang rutin dilaksanakan tiap hari Kamis, di Kota Ambon yakni di Ambon Plaza.
Sedangkan bagi toko-toko/swalayan yang membutuhkan uang kecil dalam jumlah besar, BI Maluku dapat memfasilitasi penukaran.
"Toko-toko/swalayan dapat menghubungi pihak bank terlebih dahulu, untuk dapat fasilitas penukaran dari bank melalui mekanisme yang telah disepakati," ujarnya.
Untuk mengantisipasi peredaran uang palsu di Maluku, BI Maluku secara konsisten melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, salah satu cara yang paling mudah untuk mengenali keaslian uang rupiah adalah dengan menerapkan 3D yakni dilihat, diraba, dan diterawang.
Dia menambahkan, berdasarkan laporan masyarakat maupun perbankan uang palsu yang beredar di Maluku sangat kecil dan bahkan nyaris tidak ditemukan. (MP-4)
F-PDI Perjuangan Sikapi Surat Badan Kehormatan DPRD Maluku
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Maluku mengambil sikap terhadap seluruh anggotanya yang jarang masuk kantor, menyusul surat yang dilayangkan Badan Kehormatan Dewan.
"Sebenarnya surat dari BK DPRD ini juga sudah menjadi atensi dan perbincangan di tingkat DPD sehingga kami selaku sekretaris partai ditunjuk menyelesaikan persoalan ini," kata ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Rabu (29/11).
Dalam pemilu legislatif 2014 lalu, PDI Perjuangan menempatkan tujuh anggota legislatornya dari sembilan kabupaten dan dua kota di DPRD provinsi sehingga posisi ketua DPRD diraih parpol berlambang Banteng kekar bermoncong putih tersebut.
Namun dari 45 anggota DPRD periode 2014-2019 ini, beberapa diantaranya yang jarang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat akibat kondisi kesehatan.
Sehingga ketua BK DPRD Maluku, Ayu Hindun Hasanussy akhirnya melayangkan surat kepada seluruh fraksi yang ada, termasuk diantaranya F-PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Lucky, dirinya sudah melakukan dialog dengan seluruh anggota fraksi untuk memberikan perhatian penuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai keinginan dan harapan rakyat.
"Kami telah melakukan perbincangan dengan mereka dan meminta agar tidak lalai sebagai anggota dewan sehingga pak Francois Orno bersama Ny. Safitri Soulissa sudah menjalankan tugasnya, hanya saja untuk Safitri sementara meminta izin berobat ke Jakarta,"ujarnya.
Satu anggota DPRD Maluku lainnya yang jarang masuk kantor berasal dari Fraksi Demokrat karena yang bersangkutan sering menderita sakit yang berkepanjangan. (MP-5)
"Sebenarnya surat dari BK DPRD ini juga sudah menjadi atensi dan perbincangan di tingkat DPD sehingga kami selaku sekretaris partai ditunjuk menyelesaikan persoalan ini," kata ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Rabu (29/11).
Dalam pemilu legislatif 2014 lalu, PDI Perjuangan menempatkan tujuh anggota legislatornya dari sembilan kabupaten dan dua kota di DPRD provinsi sehingga posisi ketua DPRD diraih parpol berlambang Banteng kekar bermoncong putih tersebut.
Namun dari 45 anggota DPRD periode 2014-2019 ini, beberapa diantaranya yang jarang menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat akibat kondisi kesehatan.
Sehingga ketua BK DPRD Maluku, Ayu Hindun Hasanussy akhirnya melayangkan surat kepada seluruh fraksi yang ada, termasuk diantaranya F-PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Lucky, dirinya sudah melakukan dialog dengan seluruh anggota fraksi untuk memberikan perhatian penuh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai keinginan dan harapan rakyat.
"Kami telah melakukan perbincangan dengan mereka dan meminta agar tidak lalai sebagai anggota dewan sehingga pak Francois Orno bersama Ny. Safitri Soulissa sudah menjalankan tugasnya, hanya saja untuk Safitri sementara meminta izin berobat ke Jakarta,"ujarnya.
Satu anggota DPRD Maluku lainnya yang jarang masuk kantor berasal dari Fraksi Demokrat karena yang bersangkutan sering menderita sakit yang berkepanjangan. (MP-5)
Bawaslu Maluku Arahkan Pasangan "Hebat" Lengkapi Berkas
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengarahkan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wagub jalur perseorangan, Herman Koedoebeon - Abdullah Vanath (Hebat) agar melengkapi berkas keberatan terkait keputusan KPU setempat menolak pasangan ini mengikuti tahapan Pilkada pada 27 Juni 2018.
"Pasangan 'HEBAT' memang sudah mengajukan keberatan pada 28 November 2017 dan diarahkan melengkapi sejumlah berkas lainnya agar bisa diproses," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, di Ambon, Kamis (30/11).
Keberatan yang diajukan pasangan "HEBAT" hendaknya memenuhi persyaratan formil dan material agar bisa diproses sesuai ketentuan perundang - undangan.
"Bila berkas keberatan sudah lengkap, barulah diregistrasi untuk persidangan sengketa dengan tenggat waktu hanya 12 hari," ujar Abdullah.
Dia mengemukakan, Bawaslu Maluku berusaha menangani keberatan pasangan "HEBAT" sesuai ketentuan perundang - undangan sehingga keputusan sidang sengketa nantinya bisa diterima kedua belah pihak yang bersengketa.
"Jadi serahkan penanganan sengketanya ke Bawaslu untuk menangani secara profesional karena tahapan ini pun diawasi Bawaslu - RI maupun lembaga lainnya," tandas Abdullah.
Sebelumnya, Koordinator Relawan pasangan "HEBAT", Michael Palyama, mengatakan, keberatan diajukan karena menilai terjadi 'human error' yang dilakukan tim KPU Maluku saat perhitungan persyaratan dukungan diajukan sebanyak 165.510 telah masuk ke Sistim Informasi Data Pencalonan (SILON) dan ternyata hanya 99.203 dinyatakan sah.
Bahkan, data terakses ke SILON itu sesuai dengan daftar B2KWK yakni sebanyak 165.510 dan ternyata berdasarkan perhitungan data KTP yang terlampir hanya 99.203.
"Kami menilai kemungkinan anggota tim mengalami kecapaian karena melakukan perhitungan setelah diajukan persyaratan dukungan pada Minggu (26/11) malam, pukul 21.30 WIT dan menghitungnya hingga Senin (27/11) siang, pukul 11.30 WIT," ujarnya.
Dia keberatan karena persyaratan dukungan yang diajukan sebanyak 165.151 telah terakses ke SILON dan setelah dihitung hanya 99.203 dinyatakan sah sehingga menghentikan proses selanjutnya.
"Apalagi KPU Maluku tidak memberikan waktu untuk perbaikan sesuai ketentuan perundang - undangan agar mencapai persyaratan dukungan minimal Balon Gubernur dan Wagub Maluku jalur perseorangan harus sebanyak 122.895," kata Michael.
Keberatan ini pun karena menilai KPU Maluku terlalu tergesa - gesa menyatakan menolak persyaratan dukungan dari pasangan "HEBAT" karena seharusnya diputuskan melalui pleno yang jadwal pengumuman dinyatakan lolos atau gugur mengikuti Pilkada dijadwalkan pada 7 Januari 2018.
Sedangkan, Komisioner KPU Maluku, La Alwi mengemukakan, setelah menerima penyerahan persyaraant minimal dukungan dari pasangan "HEBAT" pada Minggu (26/11) pukul 22.00 WIT, kemudian KPU melakukan penelitian terhadap jumlah dukungan tersebut. Proses penelitian berlangsung hingga Senin (27/11) pukul 11.30 WIT.
Persyaratan minimal dukungan itu terdiri dari formulir B1KWK perseorangan dan lampirannya, selanjutnya formulir B2KWK dan lampiran dukungan.
Data SiILON terbaca jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan "HEBAT" itu sebanyak 165.510.
Kemudian dilakukan penelitian dan penghitungan jumlah dukungan yang dilakukan secara cermat dengan pengawasan dari Bawaslu maupun disaksikan oleh tim dari pasangan "HEBAT", ternyata hasilnya hanya 99.203.
Berdasarkan ketentuan perundang - undangan jumlah 99.203 itu tidak memenuhi persyaratan 10 persen sebagaimana diatur yaitu sebanyak 122.895 yang tersebar di 11 kabupaten/ kota atau paling tidak tersebar di enam kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di Maluku.
La Alwi menyatakan, ada pula formulir B1KWK di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB), tidak di-foto copy atau digandakan. Padahal dalam ketentuan harus digandakan.
Sesuai ketentuan formulir dukungan perseorangan berupa B1KWK itu harus dibikin rangkap tiga. Tetapi ternyata untuk kabupaten Kepulauan Aru, MBD dan MTB hanya asli saja yang ada, tetapi KPU tetap menghitung meskipun dalam ketentuan sudah tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil penelitian jumlah persyaratan minimal dukungan itu, maka KPU Maluku menggelar pleno yang dihadiri Plt Ketua, Iriane Ponto, Komisioner Devisi Teknis La Alwi dan Komisioner Devisi Hukum, Samsul Rifan Kubangun.
Pleno tersebut menetapkan KPU Maluku tidak melanjutkan lagi ke tahapan proses verifikasi administrasi. Karena tidak memenuhi jumlah minimal dan menurut ketentuan tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dilanjutkan ke verifikasi administrasi.
"Pleno memutuskan dukungan pasangan 'HEBAT tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan No. 467/BA/ 81/ProvII/2017," tegas La Alwi. (MP-3)
"Pasangan 'HEBAT' memang sudah mengajukan keberatan pada 28 November 2017 dan diarahkan melengkapi sejumlah berkas lainnya agar bisa diproses," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, di Ambon, Kamis (30/11).
Keberatan yang diajukan pasangan "HEBAT" hendaknya memenuhi persyaratan formil dan material agar bisa diproses sesuai ketentuan perundang - undangan.
"Bila berkas keberatan sudah lengkap, barulah diregistrasi untuk persidangan sengketa dengan tenggat waktu hanya 12 hari," ujar Abdullah.
Dia mengemukakan, Bawaslu Maluku berusaha menangani keberatan pasangan "HEBAT" sesuai ketentuan perundang - undangan sehingga keputusan sidang sengketa nantinya bisa diterima kedua belah pihak yang bersengketa.
"Jadi serahkan penanganan sengketanya ke Bawaslu untuk menangani secara profesional karena tahapan ini pun diawasi Bawaslu - RI maupun lembaga lainnya," tandas Abdullah.
Sebelumnya, Koordinator Relawan pasangan "HEBAT", Michael Palyama, mengatakan, keberatan diajukan karena menilai terjadi 'human error' yang dilakukan tim KPU Maluku saat perhitungan persyaratan dukungan diajukan sebanyak 165.510 telah masuk ke Sistim Informasi Data Pencalonan (SILON) dan ternyata hanya 99.203 dinyatakan sah.
Bahkan, data terakses ke SILON itu sesuai dengan daftar B2KWK yakni sebanyak 165.510 dan ternyata berdasarkan perhitungan data KTP yang terlampir hanya 99.203.
"Kami menilai kemungkinan anggota tim mengalami kecapaian karena melakukan perhitungan setelah diajukan persyaratan dukungan pada Minggu (26/11) malam, pukul 21.30 WIT dan menghitungnya hingga Senin (27/11) siang, pukul 11.30 WIT," ujarnya.
Dia keberatan karena persyaratan dukungan yang diajukan sebanyak 165.151 telah terakses ke SILON dan setelah dihitung hanya 99.203 dinyatakan sah sehingga menghentikan proses selanjutnya.
"Apalagi KPU Maluku tidak memberikan waktu untuk perbaikan sesuai ketentuan perundang - undangan agar mencapai persyaratan dukungan minimal Balon Gubernur dan Wagub Maluku jalur perseorangan harus sebanyak 122.895," kata Michael.
Keberatan ini pun karena menilai KPU Maluku terlalu tergesa - gesa menyatakan menolak persyaratan dukungan dari pasangan "HEBAT" karena seharusnya diputuskan melalui pleno yang jadwal pengumuman dinyatakan lolos atau gugur mengikuti Pilkada dijadwalkan pada 7 Januari 2018.
Sedangkan, Komisioner KPU Maluku, La Alwi mengemukakan, setelah menerima penyerahan persyaraant minimal dukungan dari pasangan "HEBAT" pada Minggu (26/11) pukul 22.00 WIT, kemudian KPU melakukan penelitian terhadap jumlah dukungan tersebut. Proses penelitian berlangsung hingga Senin (27/11) pukul 11.30 WIT.
Persyaratan minimal dukungan itu terdiri dari formulir B1KWK perseorangan dan lampirannya, selanjutnya formulir B2KWK dan lampiran dukungan.
Data SiILON terbaca jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan "HEBAT" itu sebanyak 165.510.
Kemudian dilakukan penelitian dan penghitungan jumlah dukungan yang dilakukan secara cermat dengan pengawasan dari Bawaslu maupun disaksikan oleh tim dari pasangan "HEBAT", ternyata hasilnya hanya 99.203.
Berdasarkan ketentuan perundang - undangan jumlah 99.203 itu tidak memenuhi persyaratan 10 persen sebagaimana diatur yaitu sebanyak 122.895 yang tersebar di 11 kabupaten/ kota atau paling tidak tersebar di enam kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di Maluku.
La Alwi menyatakan, ada pula formulir B1KWK di kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB), tidak di-foto copy atau digandakan. Padahal dalam ketentuan harus digandakan.
Sesuai ketentuan formulir dukungan perseorangan berupa B1KWK itu harus dibikin rangkap tiga. Tetapi ternyata untuk kabupaten Kepulauan Aru, MBD dan MTB hanya asli saja yang ada, tetapi KPU tetap menghitung meskipun dalam ketentuan sudah tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil penelitian jumlah persyaratan minimal dukungan itu, maka KPU Maluku menggelar pleno yang dihadiri Plt Ketua, Iriane Ponto, Komisioner Devisi Teknis La Alwi dan Komisioner Devisi Hukum, Samsul Rifan Kubangun.
Pleno tersebut menetapkan KPU Maluku tidak melanjutkan lagi ke tahapan proses verifikasi administrasi. Karena tidak memenuhi jumlah minimal dan menurut ketentuan tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dilanjutkan ke verifikasi administrasi.
"Pleno memutuskan dukungan pasangan 'HEBAT tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat keputusan No. 467/BA/ 81/ProvII/2017," tegas La Alwi. (MP-3)
50 SD Di Ambon Dilibatkan Dalam "WAS"
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Sebanyak 50 sekolah dasar (SD) di Kota Ambon dilibatkan dalam program Warung Anak Sehat (WAS) yang diinisiasi oleh Sarihusada.
"WAS merupakan salah satu kontribusi Sarihusada terkait dengan permasalahan nutrisi yang ada di Indonesia saat ini," kata Manajer Proyek WAS Sarihusada Thalita Andini Prameswari, di Ambon, Rabu (29/11).
Ia mengatakan sedikitnya ada 350 SD di empat kota di Indonesia, yakni Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Ambon yang dilibatkan dalam program pengembangan WAS.
Khusus untuk di Ambon, ada 50 SD dari berbagai kawasan yang diikutsertakan dalam program tersebut, salah satunya adalah SD Negeri 1 Poka. Sekolah-sekolah tersebut merupakan rekomendasi dari pemerintah setempat.
"Untuk kriteria sekolah yang terlibat dalam program ini, biasanya adalah rekomendasi dari pemerintah lokal. Jadi di sini kami tidak bekerja sendiri tapi juga menggandeng banyak pihak seperti Care International Indonesia, pemerintah, dan juga sekolah," katanya.
Dikatakannya lagi, malnutrisi pada anak masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, satu dari tiga anak usia lima hingga 12 tahun masih mengalami masalah nutrisi.
Di Maluku, tercatat permasalahan gizi buruk pada anak usia lima hingga 12 tahun yang ditandai dengan prevalensi stunting (pendek) di atas 30 persen, sedangkan wasting (kurus) di atas lima persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.
Guna mengurangi jumlah tersebut, Sarihusada melalui program WAS berupaya menyediakan jajanan sehat bagi pelajar SD, dengan mengedukasi langsung pihak sekolah dan membina para penjual dan pengelola kantin sekolah.
Dalam pembinaan para penjual dan pengelola kantin sekolah yang disebut dengan Ibu Warung Anak Sehat (IWAS), mereka diajarkan untuk membuat jajanan sehat berbasis bahan-bahan lokal yang murah dan tentunya masih tetap bisa.
"Jadi kalau di Ambon ada 50 sekolah diikutsertakan maka ada 50 Ibu Warung Sehat yang dibina. Program ini sendiri difokuskan pada pemenuhan gizi dengan pedoman gizi seimbang dan pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro," kata Thalita.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Maluku Sandra Lithin mengatakan tren jajan di kalangan anak sekolah di Maluku cukup tinggi, karena kebiasaan membawa bekal dari rumah tidak cukup populer di daerah itu.
Karena itu, sebisa mungkin pihak sekolah mengawasi jajanan apa saja yang dikonsumsi oleh para siswanya, karena banyak jajanan masih tidak memenuhi syarat kesehatan, baik dari cemaran mikroba, penggunaan pengawet maupun pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
"Tren jajan di kalangan anak-anak di Maluku masih tinggi, karena kita tidak memiliki kebiasaan membawa bekal sendiri dari rumah," katanya.
Hal yang sama juga diakui oleh Kepala SD Negeri 1 Poka Burhan Sangadji. Menurut dia, menyediakan jajanan sehat bagi pelajar adalah salah satu tanggung jawab sekolah.
Saat ini pihaknya ketat mengawasi para pedagang jajanan yang beroperasi di sekitar komplek sekolah, karena salah seorang muridnya pernah harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena muntah-muntah setelah mengkonsumsi salah satu jajanan yang dijual di situ.
Setelah diperiksa, jajanan tersebut mengandung bahan sintesis.
"Kami mendukung program WAS yang dikembangkan oleh Sarihusada, kami sangat bersyukur pengelola kantin kami telah beberapa kali mengikuti pelatihan cara mengolah makanan walaupun itu sederhana, tapi telah dinyatakan benar-benar sehat," ucapnya.
Sementara itu, pengelola kantin SD Negeri 1 Poka Desiane Kiriweno Johannis mengatakan sejak terlibat dalam WAS, perekonomiannya cukup meningkat. Jika sebelumnya keuntungan hanya mencapai Rp50.000 per hari, sekarang jumlahnya meningkat menjadi Rp100.000 per hari.
"Setelah mengikuti program pembinaan WAS, saya semakin kreatif dalam mengelola makanan berbasis bahan lokal, saya juga lebih memahami cara mengkombinasikan makanan bergizi, menghindari bahan tambahan pemanis, pewarna dan perasa yang berbahaya," ujarnya. (MP-3)
"WAS merupakan salah satu kontribusi Sarihusada terkait dengan permasalahan nutrisi yang ada di Indonesia saat ini," kata Manajer Proyek WAS Sarihusada Thalita Andini Prameswari, di Ambon, Rabu (29/11).
Ia mengatakan sedikitnya ada 350 SD di empat kota di Indonesia, yakni Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Ambon yang dilibatkan dalam program pengembangan WAS.
Khusus untuk di Ambon, ada 50 SD dari berbagai kawasan yang diikutsertakan dalam program tersebut, salah satunya adalah SD Negeri 1 Poka. Sekolah-sekolah tersebut merupakan rekomendasi dari pemerintah setempat.
"Untuk kriteria sekolah yang terlibat dalam program ini, biasanya adalah rekomendasi dari pemerintah lokal. Jadi di sini kami tidak bekerja sendiri tapi juga menggandeng banyak pihak seperti Care International Indonesia, pemerintah, dan juga sekolah," katanya.
Dikatakannya lagi, malnutrisi pada anak masih menjadi persoalan penting di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2013, satu dari tiga anak usia lima hingga 12 tahun masih mengalami masalah nutrisi.
Di Maluku, tercatat permasalahan gizi buruk pada anak usia lima hingga 12 tahun yang ditandai dengan prevalensi stunting (pendek) di atas 30 persen, sedangkan wasting (kurus) di atas lima persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.
Guna mengurangi jumlah tersebut, Sarihusada melalui program WAS berupaya menyediakan jajanan sehat bagi pelajar SD, dengan mengedukasi langsung pihak sekolah dan membina para penjual dan pengelola kantin sekolah.
Dalam pembinaan para penjual dan pengelola kantin sekolah yang disebut dengan Ibu Warung Anak Sehat (IWAS), mereka diajarkan untuk membuat jajanan sehat berbasis bahan-bahan lokal yang murah dan tentunya masih tetap bisa.
"Jadi kalau di Ambon ada 50 sekolah diikutsertakan maka ada 50 Ibu Warung Sehat yang dibina. Program ini sendiri difokuskan pada pemenuhan gizi dengan pedoman gizi seimbang dan pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro," kata Thalita.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Maluku Sandra Lithin mengatakan tren jajan di kalangan anak sekolah di Maluku cukup tinggi, karena kebiasaan membawa bekal dari rumah tidak cukup populer di daerah itu.
Karena itu, sebisa mungkin pihak sekolah mengawasi jajanan apa saja yang dikonsumsi oleh para siswanya, karena banyak jajanan masih tidak memenuhi syarat kesehatan, baik dari cemaran mikroba, penggunaan pengawet maupun pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
"Tren jajan di kalangan anak-anak di Maluku masih tinggi, karena kita tidak memiliki kebiasaan membawa bekal sendiri dari rumah," katanya.
Hal yang sama juga diakui oleh Kepala SD Negeri 1 Poka Burhan Sangadji. Menurut dia, menyediakan jajanan sehat bagi pelajar adalah salah satu tanggung jawab sekolah.
Saat ini pihaknya ketat mengawasi para pedagang jajanan yang beroperasi di sekitar komplek sekolah, karena salah seorang muridnya pernah harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena muntah-muntah setelah mengkonsumsi salah satu jajanan yang dijual di situ.
Setelah diperiksa, jajanan tersebut mengandung bahan sintesis.
"Kami mendukung program WAS yang dikembangkan oleh Sarihusada, kami sangat bersyukur pengelola kantin kami telah beberapa kali mengikuti pelatihan cara mengolah makanan walaupun itu sederhana, tapi telah dinyatakan benar-benar sehat," ucapnya.
Sementara itu, pengelola kantin SD Negeri 1 Poka Desiane Kiriweno Johannis mengatakan sejak terlibat dalam WAS, perekonomiannya cukup meningkat. Jika sebelumnya keuntungan hanya mencapai Rp50.000 per hari, sekarang jumlahnya meningkat menjadi Rp100.000 per hari.
"Setelah mengikuti program pembinaan WAS, saya semakin kreatif dalam mengelola makanan berbasis bahan lokal, saya juga lebih memahami cara mengkombinasikan makanan bergizi, menghindari bahan tambahan pemanis, pewarna dan perasa yang berbahaya," ujarnya. (MP-3)
Waspadai Hujan Lebat Wilayah Selatan Maluku
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon mengimbau para nelayan tradisional agar mewaspadai hujan lebat disertai petir di wilayah Selatan Maluku.
Kepala BMKG Stasiun Pattimura Ambon George Mahubessy saat dikonfirmasi, Kamis (30/11) mengatakan, hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di perairan kepulauan Sermata, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kepulauan Tanimbar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dua kabupaten di wilayah Selatan Maluku ini merupakan daerah perbatasan yang letak geografisnya dekat dengan Timor Leste maupun Australia.
Karena itu, harus diwaspadai karena kondisi cuaca ini dipengaruhi adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.
Para nelayan di wilayah perairan kepulauan Sermata hingga Tanimbar perlu mewaspadai kondisi cuaca tersebut.
"Syukurlah gelombang di tiga kawasan perairan tersebut relatif berkisar 1,50 meter," ujar George.
Hanya saja, para nelayan yang hendak menangkap ikan jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.
Pertimbangannya, armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut dengan sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga mempengaruhi tinggi gelombang.
"Jadi imbauan kondisi cuaca telah disampaikan melalui masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para Bupati maupun Wali Kota," kata George.
Dia juga mengingatkan, bila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.
"Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," tandas George. (MP-4)
Kepala BMKG Stasiun Pattimura Ambon George Mahubessy saat dikonfirmasi, Kamis (30/11) mengatakan, hujan lebat disertai petir berpeluang terjadi di perairan kepulauan Sermata, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga kepulauan Tanimbar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dua kabupaten di wilayah Selatan Maluku ini merupakan daerah perbatasan yang letak geografisnya dekat dengan Timor Leste maupun Australia.
Karena itu, harus diwaspadai karena kondisi cuaca ini dipengaruhi adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.
Para nelayan di wilayah perairan kepulauan Sermata hingga Tanimbar perlu mewaspadai kondisi cuaca tersebut.
"Syukurlah gelombang di tiga kawasan perairan tersebut relatif berkisar 1,50 meter," ujar George.
Hanya saja, para nelayan yang hendak menangkap ikan jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.
Pertimbangannya, armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut dengan sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga mempengaruhi tinggi gelombang.
"Jadi imbauan kondisi cuaca telah disampaikan melalui masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para Bupati maupun Wali Kota," kata George.
Dia juga mengingatkan, bila terjadi kondisi cuaca ekstrim, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.
"Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," tandas George. (MP-4)
Lanal Saumlaki Gandeng Puskesmas Setempat Gelar Bhakti TNI AL
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Pangkalan TNI AL (Lanal) Saumlaki dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Saumlaki menggelar Bhakti TNI AL dan pengobatan massal kepada masyarakat Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), dalam rangka memperingati HUT Armada RI, Senin (27/11).
Dalam siaran pers yang diterima Malukupost.com di Saumlaki, Kamis (30/11), kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Saumlaki, Letkol Laut (P) Ari Krisdiyanto M.Tr.Hanla, Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab IX DJAT, Kepala Desa Matakus Andreas A. Jamlean beserta petugas kesehatan Puskesmas Saumlaki dan aparat pemerintah desa serta masyarakat di pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan Australia tersebut.
Beberapa kegiatan Karya Bhakti TNI AL dan pengobatan massal dalam rangka HUT Armada RI tersebut adalah pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, pengobatan massal untuk menjawab keluhan masyarakat, santunan untuk penyandang disabilitas, pemberian makanan tambahan untuk balita gizi buruk, bersih pantai dan pengecatan pagar Taman Kanak-Kanak (TK).
Danlanal Saumlaki, Letkol Laut (P) Ari Krisdiyanto M.Tr.Hanla dalam sambutannya menyatakan sebagai desa binaan Lanal Saumlaki, Matakus akan didukung dengan berbagai upaya guna memajukan dan meningkatkan pembangunan desa tersebut.
“Saya berkomitmen bersama ibu-ibu dari puskesmas untuk menjadikan Desa Matakus sebagai desa yang baik dan sehat. Awalnya ini adalah kunjungan rutin dari posyandu dan saya berpikir saat ini kita punya banyak obat, dokter dan perawat yang lengkap, sehingga kita lakukan bakti TNI AL dan pengobatan massal,” ujarnya.
Ari Krisdiyanto yang baru sebulan bertugas di Lanal Saumlaki ini mengaku bahagia dapat bertemu dengan warga Desa Matakus. Dia berharap agar bantuan yang diberikan pihaknya dan puskesmas dapat bermanfaat untuk warga Matakus.
“Hari ini kami datang hanya membawa sedikit saja, tetapi kami berharap yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga nantinya untuk kedepan kami jadikan ini sebagai acara rutin yang dilakukan bersama pihak perusahaan atau dari pihak manapun ”katanya.
Kegiatan tersebut disambut baik oleh Pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Desa Matakus, Andreas Jamlean dalam kegiatan itu berterima kasih kepada Lanal dan Puskesmas Saumlaki yang telah memberikan bantuan kepada warganya.
Andreas berharap agar kegiatan tersebut tetap rutin dilaksanakan di desa itu dan membawa angin segar bagi warganya, memberikan semangat, teristimewa tentang kesehatan masyarakat yang baik maupun kesehatan lingkungan. (MP-14)
Dalam siaran pers yang diterima Malukupost.com di Saumlaki, Kamis (30/11), kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Saumlaki, Letkol Laut (P) Ari Krisdiyanto M.Tr.Hanla, Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab IX DJAT, Kepala Desa Matakus Andreas A. Jamlean beserta petugas kesehatan Puskesmas Saumlaki dan aparat pemerintah desa serta masyarakat di pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan Australia tersebut.
Danlanal Saumlaki, Letkol Laut (P) Ari Krisdiyanto M.Tr.Hanla dalam sambutannya menyatakan sebagai desa binaan Lanal Saumlaki, Matakus akan didukung dengan berbagai upaya guna memajukan dan meningkatkan pembangunan desa tersebut.
“Saya berkomitmen bersama ibu-ibu dari puskesmas untuk menjadikan Desa Matakus sebagai desa yang baik dan sehat. Awalnya ini adalah kunjungan rutin dari posyandu dan saya berpikir saat ini kita punya banyak obat, dokter dan perawat yang lengkap, sehingga kita lakukan bakti TNI AL dan pengobatan massal,” ujarnya.
Ari Krisdiyanto yang baru sebulan bertugas di Lanal Saumlaki ini mengaku bahagia dapat bertemu dengan warga Desa Matakus. Dia berharap agar bantuan yang diberikan pihaknya dan puskesmas dapat bermanfaat untuk warga Matakus.
Kegiatan tersebut disambut baik oleh Pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Desa Matakus, Andreas Jamlean dalam kegiatan itu berterima kasih kepada Lanal dan Puskesmas Saumlaki yang telah memberikan bantuan kepada warganya.
Andreas berharap agar kegiatan tersebut tetap rutin dilaksanakan di desa itu dan membawa angin segar bagi warganya, memberikan semangat, teristimewa tentang kesehatan masyarakat yang baik maupun kesehatan lingkungan. (MP-14)
BPOM Maluku Temukan Jajanan Tercemar Mikroba Masih Banyak
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Maluku masih menemukan banyak jajanan anak sekolah dasar (SD) yang tidak sehat, tertinggi berada pada minuman yang tercemar mikroba.
"Saat ini penggunaan bahan kimia berbahaya sudah tidak kami temukan lagi, tapi masih ada yang mengandung mikroba, pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas," kata Kepala BPOM Maluku Sandra Lithin di Kunjungan Sekolah Program Warung Anak Sehat yang digelar oleh Sarihusada di Ambon, Rabu (29/11).
Ia memaparkan selama tahun 2011 hingga 2014, pihaknya melakukan pengujian terhadap tujuh jenis jajanan anak, yakni kudapan, minuman yang ditambahkan es, minuman berwarna, bakso, mie, dan kue di 400 SD di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Hasilnya, pada 2011 sedikitnya ada 44 persen jajanan anak SD masih tidak memenuhi syarat (TMS) kesehatan, baik dari segi kandungan mikroba, penggunaan bahan kimia berbahaya, pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
Setelah dilakukan metode Intervensi A, B dan C, berupa komunikasi informasi dan edukasi (KIE) di sekolah-sekolah dan penjual jajanan, mengambil sampel langsung di lapangan untuk uji mikroba, juga membagikan liflet dan brosur, jumlah tersebut terus menurun.
Dari 102 sampel yang diuji pada 2014 hanya 14 persen yang TMS, tertinggi ada pada minuman yang tercemar mikroba.
Karena jumlahnya semakin menurun, BPOM Maluku kemudian menurunkan jumlah sampel yang diuji pada 2015, menjadi 16 sampel dan ditemukan sedikitnya 75 persen jajanan masih TMS, terbanyak adalah adanya cemaran mikroba, penggunaan pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
BPOM Maluku kemudian menaikan jumlah sampel pengujian menjadi empat kali lipat pada 2016, yang difokuskan pada jajanan yang dinilai masih tertinggi dalam penilaian TMS, yakni minuman es dan berwarna, bakso, mie dan makanan jelly. Hasilnya 68 persen jajanan anak SD masih TMS.
"Setelah kami intervensi ada penurunan sebesar delapan persen pada 2016," ucapnya.
Pada 2017, kata Sandra, jumlah jajanan TMS semakin menurun menjadi hanya 33 persen, tertinggi masih berada pada cemaran mikroba dalam minuman, kemudian penggunaan pengawet dan pemanis buatan.
Hasil evaluasi BPOM Maluku menemukan bahwa masalah cemaran mikroba bersumber dari air yang digunakan untuk membuat minuman dan es batu yang tidak berasal dari air matang.
"Yang masih sangat memprihatinkan adalah bahwa salinitasnya masih bermasalah, tapi memang untuk khusus cemaran mikroba memang agak sulit, karena untuk mengubah perilaku juga agak sulit," katanya.
Berbeda dengan bahan kimia berbahaya seperti Rhodamin B atau pewarna tekstil yang mudah diketahui secara kasat mata, untuk mengetahui jajanan atau minuman tercemar mikroba, menggunakan pengawet dan pemanis buatan melebihi ambang batas hanya bisa melalui pengujian laboratorium.
Dikatakannya lagi, sangsi yang bisa dilakukan BPOM ketika menemukan jajanan anak yang TMS adalah melakukan KIE kepada penjualnya, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari, dan memberitahukan pihak sekolah setempat agar lebih waspada.
"Secara visual untuk menyatakan suatu produk mengandung mikroba atau tidak itu agak sulit, kecuali kalau sudah berjamur dan sebagainya. Tapi paling tidak kita arahkan anak-anak untuk membeli makanan yang ditutup jadi tidak dihinggapi lalat, kemudian memperhatikan proses pengolahannya," ujarnya. (MP-2)
"Saat ini penggunaan bahan kimia berbahaya sudah tidak kami temukan lagi, tapi masih ada yang mengandung mikroba, pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas," kata Kepala BPOM Maluku Sandra Lithin di Kunjungan Sekolah Program Warung Anak Sehat yang digelar oleh Sarihusada di Ambon, Rabu (29/11).
Ia memaparkan selama tahun 2011 hingga 2014, pihaknya melakukan pengujian terhadap tujuh jenis jajanan anak, yakni kudapan, minuman yang ditambahkan es, minuman berwarna, bakso, mie, dan kue di 400 SD di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Hasilnya, pada 2011 sedikitnya ada 44 persen jajanan anak SD masih tidak memenuhi syarat (TMS) kesehatan, baik dari segi kandungan mikroba, penggunaan bahan kimia berbahaya, pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
Setelah dilakukan metode Intervensi A, B dan C, berupa komunikasi informasi dan edukasi (KIE) di sekolah-sekolah dan penjual jajanan, mengambil sampel langsung di lapangan untuk uji mikroba, juga membagikan liflet dan brosur, jumlah tersebut terus menurun.
Dari 102 sampel yang diuji pada 2014 hanya 14 persen yang TMS, tertinggi ada pada minuman yang tercemar mikroba.
Karena jumlahnya semakin menurun, BPOM Maluku kemudian menurunkan jumlah sampel yang diuji pada 2015, menjadi 16 sampel dan ditemukan sedikitnya 75 persen jajanan masih TMS, terbanyak adalah adanya cemaran mikroba, penggunaan pengawet dan pemanis buatan yang melebihi ambang batas.
BPOM Maluku kemudian menaikan jumlah sampel pengujian menjadi empat kali lipat pada 2016, yang difokuskan pada jajanan yang dinilai masih tertinggi dalam penilaian TMS, yakni minuman es dan berwarna, bakso, mie dan makanan jelly. Hasilnya 68 persen jajanan anak SD masih TMS.
"Setelah kami intervensi ada penurunan sebesar delapan persen pada 2016," ucapnya.
Pada 2017, kata Sandra, jumlah jajanan TMS semakin menurun menjadi hanya 33 persen, tertinggi masih berada pada cemaran mikroba dalam minuman, kemudian penggunaan pengawet dan pemanis buatan.
Hasil evaluasi BPOM Maluku menemukan bahwa masalah cemaran mikroba bersumber dari air yang digunakan untuk membuat minuman dan es batu yang tidak berasal dari air matang.
"Yang masih sangat memprihatinkan adalah bahwa salinitasnya masih bermasalah, tapi memang untuk khusus cemaran mikroba memang agak sulit, karena untuk mengubah perilaku juga agak sulit," katanya.
Berbeda dengan bahan kimia berbahaya seperti Rhodamin B atau pewarna tekstil yang mudah diketahui secara kasat mata, untuk mengetahui jajanan atau minuman tercemar mikroba, menggunakan pengawet dan pemanis buatan melebihi ambang batas hanya bisa melalui pengujian laboratorium.
Dikatakannya lagi, sangsi yang bisa dilakukan BPOM ketika menemukan jajanan anak yang TMS adalah melakukan KIE kepada penjualnya, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari, dan memberitahukan pihak sekolah setempat agar lebih waspada.
"Secara visual untuk menyatakan suatu produk mengandung mikroba atau tidak itu agak sulit, kecuali kalau sudah berjamur dan sebagainya. Tapi paling tidak kita arahkan anak-anak untuk membeli makanan yang ditutup jadi tidak dihinggapi lalat, kemudian memperhatikan proses pengolahannya," ujarnya. (MP-2)
Dituntut 2 Triliun, Bondan Winarno Merasa Dosanya 160 Kali Lebih Besar dari Osama Bin Laden!!
Infoteratas.com - Bondan Winarno lebih populer di telinga masyarakat Indonesia sebagai pembawa acara kuliner yang kerap muncul di TV.
Namun rupanya, sosok yang sering melantunkan umpatan ajaib 'maknyus' ini adalah seorang Jurnalis Indonesia yang sempat bikin heboh di medio tahun 1997.
Di waktu itu lah, Pak Bondan menggungcang khalayak umum dengan menerbitkan buku berjudul Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi.
Inilah kisah yang menyibak tabir kebohongan pengusaha dan pengambil kebijakan pertambangan menjelang lengsernya Soeharto.
Bolak-balik Jakarta ke kalimantan, terbang ke negara Filipina, Kanada, serta berbagai tempat lain dijabani.
Kutipan kalimat berbahasa Inggris dari Mark Twain menghiasi halaman pertama di buku Pak Bondan.
"Sebuah tambang tak ubahnya seperti sebuah lubang dalam tanah yang dipunya seorang penipu," kurang lebih begitu terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Kisah bermula saat Pak Bondan menceritakan seorang gelolog asal Belanda, John Felderhof.
Sosok ini diceritakan berusaha meyakinkan David Walsh, seorang promotor saham asal Kanada.
Felderhof merayu Walsh untuk mengakuisisi lahan yang telah diekspolari sejak 1987 hinga 1989 di Busang Kalimantan Timur.
Sebelumnya tempat ini telah dieksplorasi oleh Montague Gold NL.
Geolog asal Belanda itu menyebut ada potensi emas di tanah Borneo.
Kedua orang tersebut akhirnya sepakat, dan masing-masing segera memulai perannya.
Walsh banting-tulang menjelaskan potensi Busang, sementara Felderhof mulai mengebor sejak September 1993.
Bermodalkan kliping korang dan persetujuan menaikkan saham Bre-X di Alberta Stock Exchange menjadi 40 sen, Walsh berhasil mengumpulkan 200 ribu dollar Kanada.
Cerita makin luar biasa ketika Felderhof memberi tahu Walsh sudah ditemukan cadangan emas sebesar 1,5 hingga 2 juta ton.
Kabar dari Felderhof membuat Walsh makin bersemangat sampai berhasil meraih 1 juta dollar Kanada.
Dalam urusan gali-menggali, Felderhof tak sendiri.
Ia ditemani seorang geolog asal Filipina bernama Michael de Guzman.
Sebenarnya, yang membuat yakin Walsh bukanlah Felderhof.
Temuan awal de Guzman yang dipakai oleh Felderhof lah yang meyakinkan Walsh.
Felderhof membuat nama Busang meroket dibantu de Guzman dan anak buahnya.
Sejumlah temuan dipublikasi yang intinya menggabarkan ada gudang emas kelas wahid di Busang.
Saham Bre-X mendadak meroket derastis dan laku keras.
Terhitung April 1996, Busang menjadi primadona.
Pada momen ini pula silang-sengkarut bengisnya dunia bisnis mulai tersibak.
Barrick Gold Corporation berhasrat menguasai Bre-X.
Namun Walsh menolak tawaran dari raksasa tambang asal Kanada tersebut.
Lewat jalur normal tak bisa, tentu masih ada jalan lain.
Pihak Barrick Gold Corporation menggunakan cara lain dengan mendekati birokrasi Indonesia.
Sejumlah menteri terkait, dalam buku Pak Bondan, dijelaskan mereka diajak untuk bekerjasama.
Lantas, buah dari lobi-lobi ini, Surat Izin Penelitian Pendahuluan (SIPP) Bre-X dimentalkan.
Masuk babak baru, seorang pengusaha lokal menggandeng Felderhof agar mendapat sejumlah kompensasi atas jasa konsultasi teknis dan administratif.
Di momen ini lah konflik jadi panjang hingga menteri terkait pada saat itu berinisiatif mempertemukan keduanya pada 14 November 1996.
Diputuskan agar dilakukan pembagian saham.
Meski pada akhirnya, kata sepakat tak dicapai oleh kedua pihak.
Lalu mendadak muncul pihak baru.
Pihak baru ini punya pengalaman cukup panjang soal eksplorasi tambang emas di Indonesia.
Namun klaim melimpahnya emas di Busang direspon dengan kritis oleh pihak baru ini.
Perlu diverifikasi dan dikonfirmasi terkait angka cadangan emas yang dikalim oleh Bre-X.
Saat dilakukan pengeboran ulang, ternyata hanya ada sedikit kandungan emas di sana.
Jauh beda dengan klaim yang digembar-gemborkan sebelumnya.
Namun Bre-X berdalih pengeboran dilakukan di tempat yang tak tepat.
Atas alasan inilah de Guzman, manajer eksplorasi PT Bre-X Corp. diterbangkan ke Kalimantan.
19 Maret 1997, de Guzman rencananya terbang dari Temindung, Samarinda, menuju base camp tambang emas Busang di Mekarbaru.
Ngeri, tiba-tiba de Guzman terjatuh dari helikopter Alouette III.
Sang pilot, Letnan Kolonel Edi Tursono, bersama juru mesin, Andrean, tak tahu bagaimana warga negara Filipina itu bisa jatuh.
Yang diketahui, pintu kanan terbuka dan bangku belakang kosong pada ketinggian 800 kaki.
Baru 4 hari berikutnya, Tim SAR berhasil menemukan jenazah yang diklaim sebagai de Guzman dalam keadaan telungkup di dekat rawa di areal penebangan hutan milik sebuah perusahaan.
Mayat yang ditemukan telah busuk, sebagian mata dan pipinya telah hilang.
Di fase inilah muncul rasa penasaran Pak Bondan.
Tak samapi sepekan, jenazah berhasil ditemukan.
Padahal Kalimantan dikenal punya hutan yang lebat.
Baginya, kondisi temuan jenazah dan kondisi seseorang yang jatuh dari ketinggian 800 kaki adalah cerita yang ganjil.
Maka dari itu, Pak Bondan berminat melakukan sebuah investigasi.
Dikutip wartawan Grid.ID dari balasan email Pak Bondan kepada Oryza Ardyanshah Wirawan dalam artikel Pantau.or.id yang berjudul 'Bre-X', berikut kalkulasi waktu yang dibutuhkan untuk menggarap investigasi ini.
"Seingat saya, total waktu investigasi sekitar 4 minggu," tulis Pak Bondan dalam email.
"Naskah sudah selesai saya tulis 8 minggu setelah mulai investigasi, dan dicetak dalam waktu 2 minggu."
Pak Bondan punya dugaan bahwa jenazah yang ditemukan adalah de Guzman.
Dalam bukunya, digambarkan bahwa de Guzman bukanlah orang yang akan mengambil keputusan untuk bunuh diri.
Dijelaskan oleh sejumlah temuan dan hasil wawancara orang terdekat, de Guzman bukan tipikal orang yang benci dengan kehidupan.
Jadi tak ada alasan untuk melakukan bunuh diri.
Kisah semakin mengejutkan, di jenazah yang ditemukan tak memiliki gigi palsu.
Padahal semasa hidup, de Guzman punya gigi palsu.
Kecuriaan semakin menguat, orang yang jatuh dari ketinggian 800 harusnya tak seperti itu.
Jenazah yang ditemukan dalam posisi telungkup serta sejumlah bekas trauma malah lebih mirip tanda trauma orang jatuh dari pohon kelapa.
Sejumlah temuan-temuan mengejutkan disibak dalam buku Pak Bondan.
Memang, pada akhirnya belum berhasil dibuktikan apakah de Guzman masih hidup.
Akan tetapi, karya jurnalistik Pak Bondan membuka banyak kemungkinan tentang kasus ini.
De Guzman diduga adalah dalang yang meracuni inti bor untuk mengklaim telah menemukan potensi emas di Busang.
Sejumlah emas ditaburkan di atas inti bor yang akan terkesan pengeboran telah menembus tanah dengan kandungan emas.
Karya Pak Bondan akhirnya dicetak dan diedarkan terhitung sejak Juli 1997.
Tabloid Kontan menyebut Pak Bondan telah memenangi perlombaan penulisan tentang Busang.
Namun buku ini langsung dicekal oleh pihak-pihak yang tak senang.
Pak Bondan malah kepikiran untuk menghancurkan buku yang sudah dicetak sebanyak 5 ribu eksemplar.
Saat Soeharto lengser pada Mei 1998, karya ini kembali beredar.
Namun Pak Bondan malah kembali diserang lewat jalur hukum dan dirinya dituntun 2 triliun rupiah.
Beliau dituduh mencemarkan nama baik seorang menteri.
Dituntut sebesar 2 triliun rupiah, Pak Bondan merasa dosanya 160 kali lebih besar daripada dosa Osama Bin Laden.
Osama yang dituduh berada di balik penghancuran World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, menewaskan ribuan orang, hanya dituntut 1,25 juta dolar AS setara 12 miliar rupiah.
Kisah terkait Busang sendiri pernah diangkat ke layar lebar dengan judul Gold, rilis pada tahun 2016.
Kini, Bondan Winarno telah berpulang pada hari rabu (29/11/2017).
Pihak Rumah Sakit Harapan Kita membenarkan perihal kabar tersebut kepada wartawan Grid.ID.
"Iya betul, almarhum meninggal tadi pagi sekitar jam 8 atau sembilan di sini," ungkap Edi, bagian humas rumah sakit.
Pak Bondan meninggal dunia di ruang ICU rumah sakit tersebut.
"Kami kurang detail sejak kapan beliau dirawat."
"Tapi almarhum meninggal di ruang ICU dewasa Rumah Sakit Harapan Kita."(Grid.id)
Langganan:
Postingan (Atom)