Infoteratas.com - Pemerintah Provinsi Jakarta menganggarkan dana hibah sebesar Rp40.200.000.000 untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Duit itu sudah dianggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018.
Rincian anggaran tersebut bisa dilihat dari situs apbd.jakarta.go.id. Dalam rincian disebutkan Himpaudi beralamat di Jalan Poltangan Raya, Nomor 25, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, alamat yang tertera bukanlah alamat kantor Himpaudi.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengakui alamat itu bukan kantor Himpaudi DKI, melainkan alamat tempat bekerja suami Ketua Himpaudi Jakarta Yufi AM Natakusumah.
"Kami sudah cek, jadi bentuknya menumpang kantor perusahaan, tempat suaminya (Ketua Himpaudi DKI) bekerja di situ," ujar Sopan di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2017).
Sopan menerangkan alamat yang tertera dalam proposal Himpaudi juga biasa digunakan oleh Kementerian Pendidikan saat memberikan bantuan hibah. Sehingga pihaknya tidak menaruh curiga tentang kebenaran alamat tersebut.
"Dari kementerian saja pakai alamat itu masak kita ngecek satu-satu. Kemudian ada akte notarisnya, kurang percaya bagaimana saya," kata dia.
Lebih jauh Sopan mengatakan, pemerintah DKI bisa mencabut dana hibah ke Himpaudi jika dikemudian hari penerima hibah melakukan kesalahan terkait alamat kantor.
"Ini kan dalam usulan, kalau nanti dalam perjalanan dia ini (melanggar), ya kita usul tidak usah diberikan," kata Sopan.
Dinas Pendidikan, kata Sopan, menganggarkan dana hibah untuk Himpaudi karena mengikuti visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sopan mengakui anggaran untuk Himpaudi tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
"Ini proposal muncul 24 Oktober 2017, mendadak. Di RKPD nggak ada, ini kan baru. Ini untuk menunjang visi misi gubernur," kata Sopan.
Anggaran Rp40,2 miliar rencanannya akan digunakan untuk tambahan honor ke 6700 guru Paud di Jakarta. Jika hibah tersebut disetujui, setiap guru akan mendapat bantuan Rp500 ribu perbulan.
Cerita Pemilik Kantor Penyalur Satpam yang Ditumpangi Himpaudi
Kantor Himpaudi di Poltangan, Jakarta Selatan, diketahui menumpang pada PT Tegap Mitra Nusantara, perusahaan alih daya penyalur satpam.
Direktur PT Tegap Mitra Nusantara Irsyad Ma'as mengaku berteman dekat dengan suami Ketua Himpaudi DKI Yufi AM Natakusumah.
"Jadi Himpaudi itu numpang di sini, otomatis alamat kantornya juga di sini. Saya kenal baik dengan suami ibu Yufi dan saya dapat kabar kalau ibu Yufi itu ternyata ketua Himpaudi Jakarta," kata Irsyad kepada Kompas.com di kantornya, Selasa (28/11/2017).
Menurut Irsyad, sebelum berkantor di Poltangan, Irsyad bersama suami Yufi berkantor di daerah Warung Buncit. Di sana, ia sering melihat Yufi beraktivitas.
Ketika suami Yufi sakit, Irsyad akhirnya pindah ke kantor miliknya di Poltangan, sekitar dua tahun lalu.
"Nah, saat saya pindah suaminya itu ngomong minta tolong numpang alamat di tempat saya. Saya bilang silakan karena dia itu teman dekat saya," ucap Irsyad.
Irsyad mengaku kurang mengetahui kegiatan Himpaudi. Dia hanya memperhatikan sekitar dua hingga empat orang datang seminggu tiga kali, kemudian masuk ke ruang rapat.
"Awalnya saya tidak tahu Himpaudi dan strukturnya. Baru tahu itu minggu-minggu ini saat anak buah Ibu Yufi sering datang ke sini."
"Untuk hibah, saya baru tahu pagi ini, ada orang dinas yang datang info ke saya bilang kalau Himpaudi itu dapat dana untuk guru sebesar Rp 40 miliar," kata Irsyad.
Masalah alamat Himpaudi ini, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta Kepala Dinas Pendidikan DKI untuk memastikan alamat yang benar.
"Ini rumah apa kantor? Kalau dia profesional, PAUD ini, maka kantornya harus betul-betul kantor. Apalagi dapat APBN dan mau dapat APBD," ujar Saefullah.
Sopan mengatakan, saat ini Himpaudi sedang berproses untuk memiliki kantor sekretariat sendiri.
Himpaudi mendapat dana hibah sebesar Rp 40,2 miliar. Dana hibah ini disalurkan ke ribuan PAUD yang ada di Jakarta untuk honor para gurunya.
Sopan menunjukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memegang data 6.700 PAUD yang akan mendapatkan dana hibah.
"Dibalik Kisah Dana Hibah LSM HIMPAUD 40,2 M (Modus)by @kurawa #kawalApbd
.Kalo dibilang pemerintah gak perhatikan PAUD di DKI yah bohong tahun ini sdh ada realisasi 50 Miliar sisanya 30 Miliar blm terpakai, 😁 http://pic.twitter.com/A1E2xSOP8R— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) 29 November 2017
Nah disinilah "kejanggalan" nya terungkap ada potensi Mark up sama seperti kasus sertifikasi guru dijaman dia menjadi menteri http://pic.twitter.com/bphvPwAh45— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) 29 November 2017
#Dana 80 Miliar dari pusat buat PAUD DKI utk 4000 PAUD yg berijin dimana 2200 PAUD yang layak menerima bantuan sehinggal 1800 PAUD gak jelas
Lalu berapa jumlah PAUD di DKI versi dana Hibah itu = 6700 PAUD padahal data dari disdik yg layak hanya 2200 saja, ada 300% penggelembungan http://pic.twitter.com/QTSuySN4Ra— Rudi Valinka #HOKI (@kurawa) 29 November 2017
#Atau katakanlah pake data 4000 nya PAUD yang berizin artinya ada 2700 PAUD yang fiktif ataupun gak jelas..angkanya bisa dekat dgn kasus lama
#Kasus sertifikasi guru budget 69 T, fiktifnya 23 T.
Kasus PAUD DKI 6700 PAUD fiktifnya 2700 PAUD
#Ini rumus bagi2 komisi biasanya 😂😂
#Menurut gue sih lumayan pintar gak mau ngulangi kesalahan yang sama.. tapi masalahnya ini jakarta banyak netijen yg ngaudit 🤣🤣
#Gue cuma penasaran mau dibelokkan kemana sih anggaran itu semua .. nanti waktu yang akan menjawab..
#Balas budi atau Modal kedepan? 👻👻👻
http://ift.tt/2AmMUab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar