ALEXIS Bakal Ganti Nama, Ini Jawaban Tak Terduga Pemrov DKI

Infoteratas.com - Kepala Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta, Rinaldi tidak mempermasalahkan jika hotel dan griya pijat Alexis reinkarnasi dengan nama baru. Menurutnya akan selalu ada pihak-pihak yang melakukan pengawasan. "Nanti dari instansi terkait akan melakukan penindakan dan pengawasan," ujar Rinaldi melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (1/11).

Menurut Rinaldi, jika kemudian hari Alexis akan tampil dengan nama baru tentu saja ini menjadi strategi bisnisnya. Dia mengatakan, hal itu boleh saja dan akan dibiarkan selama Alexis tidak beroperasi dengan mengulangi kesalahan yang sama.

"Tapi jika dia (Alexis, Red) tetap melakukan hal yang sama misalnya, kita membuat surat (izin) belum dapat diproses, dan tentu nanti instansi terkait yang melakukan penindakan, terangnya.

Baik pengawasan dan penindakan itu, Aldi mengtaakan, bukan menjadi kewenangan PTSP. PTSP kata dia hanya bisa bergerak dalam hal perizinan semata. "Pengawasan bukan di PTSP tapi di instansi terkait seperti di dinas terkait, satpol PP, dan lain-lain," ujar dia.

Sebelumnya, Alexis memutuskan untuk menghentikan operasional hotel dan griya pijatnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatannya terhadap keputusan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukkan bahwa pihak kami taat aturan," ujar Staf Legal dan Jubir Alexis Group, Lina.

Lina mengatakan, Alexis menghargai surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP Pemprov DKI atas keputusan tidak memperpanjang usaha Alexis. Atas dasar surat keputusan tersebut, Lina mengatakan, pihaknya memilih untuk menghentikan operasionalnya. "Dikarenakan belum dapat diproses ya perpanjangan izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) kami," jelasnya

Putusan pemerintahan DKI kali ini ini sangat jauh berbeda saat ahok menutup Stadium dan Kalijodoh, secara keras dan nyata dia melarang gak boleh dibuat lagi

Coba baca saat ahok menanggapi penutupan Stadium : "Pokoknya gak boleh dibuat lagi ditempat yang sama dengan nama apapun"

(http://ift.tt/2z3boVm)

Indonesia-Spanyol itu Mirip, Seperti Papua-Catalonia

Buletinnusa

Foto: Ilustrasi Kemerdekaan Catalonia.

Begitu mendengar Catalonia merdeka, ada rasa sedih sekaligus senang dalam benak saya. Senang karena akhirnya selama hampir delapan dekade di bawah pemerintahan Spanyol, akhirnya Catalonia merdeka. Terbebas dari penjajah sekaligus penjilat.

Tapi ada juga rasa sedih. Bagaimana nasib Messi, Busquets, Pique dan masih banyak lainnya? Apa mereka masih mau membela Barcelona? Kalo Busquets dan Pique masih mungkin lah ya. Nah kalo Messi dan Suarez?

Jangan-jangan mereka bakalan meniru jejak Ibrahimovic atau Cannavaro saat Juventus terdegradasi ke Serie B. Meninggalkan klub saat mereka lagi sayang-sayangnya. Ngenes dude…

Tapi ya mau bagaimana lagi. Rasa sayang bisa dikalahkan oleh transfer uang. Bukankah uang lebih menarik ketimbang perasaan. Bukan begitu, pembaca yang budiman?

Nah, kemudian saya memutar beberapa video tentang gegap gempita rakyat Catalonia di media sosial. Wah, dada saya berdebar, jantung saya berdegup kencang. Begini ya rasanya merdeka.

Mungkin perasaan seperti ini yang menghinggapi mereka yang mengalami langsung proses kemerdekaan. Mungkin seperti ini pula yang dirasakan oleh Soekarno, Hatta, Sayuti Melik dan lainnya ketika terbebas dari Belanda.

Eh tapi, denger-denger kemerdekaan Catalonia saat ini ditangguhkan loh. Kok bisa? Ingat empat syarat negara dapat terbentuk: Rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain.

Ketiga syarat awal telah terpenuhi. Tapi bagaimana dengan pengakuan negara lain? Tak ada. AS, Meksiko, Jerman, Perancis, Skotlandia hingga Indonesia sudah menyatakan untuk tidak mengakui kemerdekaan Catalonia.

Kalo banyak negara Eropa menolak, ya wajar. Mungkin karena pengaruh Spanyol terhadap mereka masih kuat. Kalo AS, ya jelas ikut arus mainstream. LhaIndonesia?

Bagi saya, sungguh mengejutkan bila Indonesia termasuk negara-negara awal yang menolak kemerdekaan Catalonia. Ada apa ini? Apa jangan-jangan Indonesia takut kalo Aceh dan Papua mengikuti jejak Catalonia?

Itu hal yang mungkin dan bisa terjadi. Indonesia pernah kehilangan sebuah kawasan di daerah Timur. Ingat kan kasus Timor Leste tahun 1998?

Tapi sekali lagi, itu hanya asumsi saya. Cuma masalahnya, Aceh dan Papua mengalami apa yang dirasakan oleh Catalonia. Masalah ekonomi.

Catalonia menyumbang 20% pemasukan Spanyol. Dan itu menempatkan pentingnya Catalonia bagi Spanyol. Sedangkan untuk urusan wisata, jangan ditanya lagi. Barcelona termasuk 10 kota yang paling sering dikunjungi di belahan bumi Eropa.

Nah bagaimana dengan Papua? Berdasarkan BPS tahun 2014, kota Jayapura termasuk kota dengan pendapatan per kapita terbesar di seluruh Indonesia. Artinya kota Jayapura cukup maju dibandingkan kota-kota besar lainnya macam Jogjakarta atau Solo.

Untuk urusan wisata? Jangan ditanyakan lagi. Raja Ampat dianggap sebagai wisata selam terbaik dunia. Belum lagi ada salju abadi yang terdapat di Pegunungan Jayawijaya. Hebat bukan?

Apakah hanya karena ekonomi, baik Catalonia maupun Papua, masih ingin dipertahankan Spanyol dan Indonesia? Tunggu dulu, ada hal lain yang lebih penting. Apa itu? Ya betul, Sepakbola!

Siapa yang tidak kenal dengan Barcelona. Salah satu klub tersukses di Eropa. Tahun 2009 mereka dinobatkan sebagai klub terbaik dunia berkat prestasinya meraih enam gelar sekaligus. Selain itu, ia memiliki banyak pemain berbakat macam si ‘Alien’ Messi, peraih gelar lima kali pemain terbaik dunia.

Barcelona juga merupakan kesebelasan yang banyak menyetor pemainnya ke timnas Spanyol. Sebut saja sejak era Xavi, Iniesta, Busquets hingga Sergi Roberto. Berkat pemain-pemain Barcelona pula, Spanyol mampu merajai pentas sepakbola Eropa dari tahun 2008-2012.

Nah, mari kita bandingkan dengan Indonesia. Di wilayah yang memiliki penduduk hampir 250 juta orang ini, ada satu pulau yang diciptakan oleh Tuhan untuk menerangi dunia sepakbola Indonesia. Siapa lagi kalo bukan Papua.

Di tanah Papua terdapat tiga klub yang cukup populer: Persipura, Persiwa dan Persiram. Hanya saja dari ketiganya, Persipura yang secara konsisten mampu menghasilkan banyak gelar baik penghargaan dari liga domestik maupun internasional.

Boleh dikatakan Persipura adalah Barcelonanya Indonesia. Dari segi kualitas pemain, tak ada yang meragukan. Rata-rata pemain Persipura adalah langganan timnas Indonesia. Sebut saja Boaz, Ricardo Salampessy, Manewar, hingga Pahabol. Maka dari itu tak heran jika Indonesia sangat bergantung penuh pada Papua.

Uniknya, baik pemain berlabel bintang yang ada di Barcelona maupun Persipura sama-sama belum pernah mencicipi gelar internasional. Baik Messi maupun Boaz belum berhasil membawa negaranya menjadi kampiun.

Bahkan yang lebih unik lagi, keduanya kapten di timnas masing-masing. Sebuah kebetulan belaka?

Jadi inilah sejatinya alasan dibalik mengapa baik Spanyol maupun Indonesia tak mau melihat Catalonia dan Papua pisah dari negaranya. Faktor ekonomi dan sepakbola adalah ikatan yang berkelindan sehingga kedua negara enggan melepaskan aset mereka.

Kalo begitu apa boleh buat. Selama Catalonia dan Papua masih dianggap memberikan keuntungan signifikan pada negaranya, maka selama itu pula Spanyol dan Indonesia akan terus mempertahankan wilayah mereka.

Baca juga: Referendum Katalunya, Yes. Puapua? Tunggu Dulu


Copyright ©Vox Pop "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Suami Kepergok Jalan Bareng Pelakor, Istri Ini Minta Ditalak Lewat Live Facebook, Hasilnya Begini!

Infoteratas.com - Cara suami istri bercerai menjadi perdebatan di kolom komentar video.
Sang istri memergoki suaminya sedang jalan dengan wanita lain.
Tak terima, istri ini meminta agar suaminya menjatuhkan talak.
Bukan di pengadilan agama, melainkan saat live di Facebook.

Perselingkuhan masih menjadi momok dalam sebuah hubungan.

Berpaling hati tentu bukan satu hal yang diinginkan dalam sebuah hubungan.
Setiap suami atau istri pasti mengharapkan kesetian.
Tapi rupanya tidak dengan pasangan suami istri satu ini.
Akun KataKita memposting sebuah video perceraian.

Di video terlihat satu wanita berbaju hitam mengenakan celana panjang.
Menurut suara wanita di video, perempuan itu merupakan selingkuhan suaminya.
Suami istri ini kepergok tengah jalan bareng dengan wanita itu.

Mengenakan kemeja lengan pendek dan celana jins, lelaki tersebut seakan kehabisan kata-kata.
"istri mana yang tak sakit hati lelaki dengan wanita lain," kata wanita itu.

Lantas dirinya meminta agar suaminya menjatuhkan talak saat itu juga.
"oke sekarang. Karena dia akan mempertahankan perempuan itu, sekarang dia akan melepaskan saya," lanjut wanita tersebut.
Kemudian sang suami tak lantas mengucapnya.

Seakan ragu dan tak ingin hal itu terjadi.

"Bicara saja, Dona sudah terima, Dona rela jadi janda asal bukan Dona yang salah," kata wanita di video.

Lantas sang suami akhirnya mengucapnya.

"abang lepaskan Dona dengan talak satu," kata sembari jalan ke arah lain.

"Ketauan bawa selingkuhan, wanita ini minta cerai live facebook," begitu keterangan di postingan.

Sampai saat ini video tersebut sudah 53 ribu kali tayang.

Thitie Olala : Wanita simpananya tak malu kah? Spt bangga sgt Dia jadi pilihan, padahal ada,kemungkinan untuk di tinggalkan kembali oleh si lelaki karena wanita yg lain lg.

Meylan Nayela : Untung Donna nya msh sbr,,gk lngsng nerkam Jambak si selingkuhannya Hitu,, lngsng minta ktegasan suaminya saluuttt bt Donna

Joevinio Kevin : Salut ma mbak dona..hebat..terbukti wanita kuat batinnya..n buat pembelajaran buat kita para suami untuk mencintai istri kita n hanya satu n untuk slamanya buat istri kita..amien.amien..

Peneliti LIPI: Orang Papua Tanya Infrastruktur untuk Siapa

Buletinnusa

Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth.

Jakarta -- Dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun, Presiden Joko Widodo diminta untuk bergerak cepat memberdayakan rakyat Papua yang dewasa ini merasa justru semakin tersingkir oleh pembangunan infrastruktur di tanah mereka.

Inisiatif dialog sektoral Jakarta-Papua diharapkan bertujuan mendengarkan apa yang dikehendaki orang Papua dan mau kemana pembangunan yang saat ini digalakkan. Bukan sebaliknya, menjadi ajang mendesakkan konsep Jakarta untuk Papua.

Hal ini mengemuka dalam percakapan satuharapan.com dengan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, salah satu ahli yang menyusun buku Papua Road Map, yang antara lain mengetengahkan peta jalan dialog Jakarta-Papua, (27/10).

“Selama tiga tahun ini fokus (Presiden) Jokowi (di Papua) kan infrastruktur. Tidak ada yang menyangkal lah. Tetapi kemudian orang Papua bertanya itu untuk orang Papua atau untuk investor. Ternyata infrastruktur itu terhubung untuk daerah investasi. Sementara di Merauke (Orang Papua) semakin tersingkir. Itu kan harus dibicarakan (dalam dialog),” kata Adriana Elisabeth.

“Memang Jokowi mengatakan prioritasnya infrastruktur. Itu tidak salah. Tetapi kapan orang Papua akan diberdayakan. Masa kerja (Jokowi) tinggal dua tahun ini. Maka perlu duduk (bersama). Katakan Pak Jokowi tinggal dua tahun, bisakah dia memberdayakan orang Papua untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun, bukan hanya untuk investor. Nah ini bisa didialogkan. Hal-hal yang selama ini belum terjawab. Yang Papua mau itu sebetulnya apa, tidak pernah dibicarakan. Semua konsep itu datang dari Jakarta. Tidak salah. Tetapi ini harus bicara manusia, bukan fisik saja,” lanjut dia.

Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura

Adriana Elisabeth mengatakan hal ini tatkala menjawab pertanyaan seputar dialog Jakarta-Papua yang tengah diinisiasi oleh pemerintahan Jokowi. Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang sebagai person in charge (PIC), yaitu Menkopolhukam Wiranto, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, serta cendekiawan asal Papua, Neles Tebay.

Adriana menggarisbawahi bahwa menurut pemahaman dirinya, dialog sektoral yang tengah digagas ini berbeda dengan dialog sektoral yang ada pada proposal LIPI dalam buku Papua Road Map.

“Saya tidak berada di dalam penyusunan (yang dilakukan oleh pemerintah), saya hanya diundang sebagai narasumber. Dan Anda bisa lihat bedanya di proposal (LIPI) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dialog sektoral yang diajukan LIPI bukan hanya dialog pembangunan. Itu banyak, bisa dialog pembangunan, HAM, bisa isu apapun. Ini berbeda dengan dialog yang ingin diadakan pemerintah. Misalnya, salah satunya yang digagas Bappenas, itu tentang pembangunan. Apa yang telah dilakukan, bagaimana mengoptimialisasi. Saya memiliki pandangan yang berbeda. Saya sudah sampaikan ketika berbicara di KSP, jangan takut berdialog, termasuk soal HAM. Karena itu luas aspeknya. Jangan hanya dialog sosial dan budaya,” tutur Adriana.

Sejauh ini Adriana belum mengetahui progres rencana dialog yang ingin dilakukan pemerintah. “Kepada Pater Neles saya pernah menyampaikan, sejauh yang saya paham Pak Jokowi cepat kerjanya. Harus cepat difollow up. Saya tidak tahu apakah sudah difollow up. Saya tidak mau mengintervensi proses. Kalau diminta, saya jawab. Karena otoritasnya sudah pada tiga orang yang diminta oleh presiden,” kata Adriana.

Meskipun demikian, ia mengakui banyak pihak di Papua yang menolak dialog sektoral yang digagas oleh pemerintah. Sebab dialog sektoral dipersepsikan hanya bicara soal hasil pembangunan. Padahal, lanjut Adriana, seharusnya semua hal dapat dibicarakan di sana, termasuk soal HAM. “Karena semua orang di Papua bicara hal itu. Dan membicarakan itu seharusnya tidak jadi masalah. Tetapi kelihatannya ketiga PIC masih dalam proses menerima masukan. Kemudian kita tahu tentang latar belakang Pak Wiranto. Mungkin saja begitu. Sekarang ini (mereka) belum memutuskan. Tetapi menurut saya pemahaman HAM harus dibicarakan terlebih dahulu,” kata dia.

Baca ini: Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akan Dialog dengan TPN-PB yang Gencar Melakukan Aksi di Tembagapura


Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Eks Pejabat PBB Tulis Buku tentang Organisasi Papua Merdeka

Buletinnusa

Mantan Pejabat PBB, Stephen Hill, menulis buku tentang kisah penyanderaan seorang staf PBB yang sedang mengandung oleh tentara OPM. Melalui buku itu ia mengungkapkan tentang apa yang menyebabkan perjuangan kemerdekaan Papua masih berlangsung hingga saat ini. (Foto: Illawarra Mercury).

WOLLONGONG, AUSTRALIA  - Duta Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Indonesia pada pertengahan dekade 1990-an, Stephen Hill, belum lama ini meluncurkan buku karyanya berjudul Captives for Freedom,  di University of Wollongong, New South Wales, Australia.

Stephen Hill yang merupakan profesor emeritus pada universitas tersebut, lewat buku itu mengisahkan salah satu episode tugasnya yang mencekam selama di Indonesia, yakni menyelamatkan seorang stafnya yang menjadi sandera tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.

Dia berharap melalui buku yang diluncurkan pada 25 Oktober lalu, ia dapat mengungkapkan hal-hal tersembunyi di Indonesia kepada pembaca di Australia. Bagaimana pun, menurut dia, Indonesia adalah salah satu negara tetangga terdekat Australia.

"Banyak orang di Australia tahu hanya sedikit tentang Papua, walaupun pulau itu merupakan tetangga terdekat kami dan kepedulian saya adalah orang-orang harus mulai mampu memahami apa yang terjadi, khususnya tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di perbatasan kita," kata dia, dikutip dari situs berita Illawarra Mercury.

"Jumlah orang Papua yang terbunuh sangat sulit untuk dikatakan. Perkiraan paling dapat dipercaya mengatakan antara 50.000 hingga 100.000 orang dibunuh oleh militer Indonesia ketika itu," kata dia.

Ditawan untuk Merdeka

Hill baru enam bulan dalam tugasnya ketika salah seorang stafnya di kantor PBB di Jakarta, bernama Martha Klein, disandera oleh pejuang OPM. Martha disandera bersama dengan partnernya, serta sejumlah orang asing dan orang Indonesia lainnya.

Membuat masalah menjadi rumit, ternyata Martha sedang mengandung. Dan ketika para pejuang OPM mengetahui hal itu, mereka menerimanya sebagai 'Anugerah dari Tuhan.' Mereka menganggap bayi itu akan menjadi mesias bagi perjuangan mereka. Lalu mereka membuat rencana menahan Martha sebagai tawanan menunggu hingga sang bayi lahir. Sang bayi akan diberi nama Papuani, dan akan mereka bawa kemana pun mereka pergi, sebagai maskot perjuangan mereka di hutan.

Dalam buku yang diterbitkan oleh University of Papua New Guinea Press ini, Hill mengisahkan bagaimana perjuangannya untuk membebaskan stafnya yang disandera tersebut. "Butuh waktu sekitar lima bulan untuk membebaskan mereka. Wanita dari kantor saya hamil jadi kami sangat prihatin dengan apa yang akan terjadi padanya," kata Hill.

Hill saat itu merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas peran PBB dalam menegosiasikan pelepasan sandera dan mengusahakan datangnya bantuan.

"Saya melaporkan setiap hari ke Dewan Keamanan PBB tentang apa yang terjadi, sehingga  saya memiliki laporan kontemporer tentang apa yang kami lakukan saat itu," kata dia. "Saya ingin pembaca melihat plot (cerita) berkembang.... Saya pikir (plot cerita) itu bekerja cukup bagus," tambah dia.

Prof Hill bekerja untuk PBB selama 11 tahun sejak pertengahan 1990-an, dan ia meyakini bahwa ada beberapa alasan mengapa pejuang OPM memilih untuk menangkap dua pekerja asing PBB tersebut.

"Tapi alasan utamanya adalah karena mereka ingin menarik perhatian dunia pada permasalahan yang dialami orang Papua yang pada dasarnya karena dijarah, diperkosa dan dibunuh oleh militer Indonesia," kata dia.

Kendati buku ini berpusat pada narasi tentang pembebasan Martha, pada dasarnya isinya adalah kisah tentang perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Dalam bab terakhir buku ini digambarkan bagaimana gerakan ini kemudian dapat mempersatukan diri di tengah komunitas internasional dan Hill mencoba meramalkan bagaimana masa depan Papua dalam konteks politik Indonesia yang rumit. Menurut dia, Papua masih akan tetap sebagai tawanan bagi kemerdekaan, captives for freedom.

Kritis terhadap Papua

Buku dengan tebal 230 halaman ini bukan buku pertama tentang Papua yang ditulis oleh Prof Hill. Pada tahun 2014, ia menerbitkan buku yang berjudul Merdeka - Hostages, Freedom and Flying Pigs in West Papua. Bila membaca sinopsis buku ini, dapat dikatakan buku ini mengisahkan hal yang sama dengan Captives for Freedom, yakni tentang pembebasan staf PBB yang sedang hamil, yang disandera oleh pejuang OPM.

"Pada akhir 1995, sebagai seorang yang baru ditempatkan sebagai Direktur dan Perwakilan, atau Dutabesar PBB di kantor UNESCO, Jakarta, saya menyetujui misi dan cuti rekreasi staf ekologi saya, Martha Klein. Dia bepergian ke Papua. Jika saya tahu apa yang akan terjadi pada saat itu, saya tidak akan pernah menyetujui misi itu," demikian ia menulis dalam bukunya yang terbit pada tahun 2014 tersebut.

Menurut ulasan pada situs amazon.com, buku terbitan Perceptric Press Sydney itu ditulis dengan gaya novel dan diyakini tidak semuanya merupakan fakta. Ketimbang sebagai akademisi, Stephen Hill memilih gaya penulis novel dalam buku tersebut.

"Kredensi Stephen Hill luar biasa, tapi dia menulis seperti seorang novelis, bukan akademisi. Cerita pribadi yang luar biasa yang diceritakan menunjukkan integritas dan kekuatan nilai dan budaya masyarakat adat Papua dalam menghadapi ekses global yang terburuk," demikian ulasan Amazon.

"Martha, tokoh utama narasi, mengatakan: 'Bagi siapa saja yang ingin mengerti mengapa drama penyanderaan kami diletakkan pada tempat utama, dan situasi politik dan hak asasi manusia saat ini di Papua, buku ini harus dibaca.'"

Stephen Hill sendiri adalah seorang pengamat masalah Papua yang kritis. Dalam sebuah tulisannya di The Conversation, ia dengan terang menggambarkan permasalahan Papua dan pandangannya tentang hal itu. Ia bersimpati pada tekad Jokowi untuk mengatasi masalah Papua. Namun, "Jokowi dikelilingi oleh politisi dan jenderal militer yang agendanya tidak membantu
Papua."

Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Baru Presiden Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Blora Sebesar 23,5 Persen

Buletinnusa -

Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah, Selasa (24/10/2017) lalu mengapresiasi tingkat pertumbuhan ekonomi Banggai, Blora dan Bojonegoro. (foto: dok-setkab)

BLORA. Bupati Djoko Nugroho pada hari Senin (30/10/2017) kemarin mengatakan bahwa Kabupaten Blora mendapatkan pujian dan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia (RI) karena dinilai memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2016. Hal itu menurutnya diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017) lalu.

“Presiden mengatakan bahwa Blora tahun 2016 kemarin pertumbuhan ekonominya mencapai 23,5 persen. Tertinggi kedua se Indonesia. Rasanya bangga, tetapi juga agak kurang percaya. Namun apapun itu, kita harus mensyukuri dan mari jadikan prestasi ini sebagai penyemangat dalam bekerja,” ucap Bupati.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet http://setkab.go.id, disebutkan oleh Presiden Jokowi ada tiga daerah kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi selama tahun 2016 karena industri gas alam.

Yang pertama adalah Kabupaten Banggai sebesar 37 persen, kedua Kabupaten Blora sebesar 23,5 persen, dan ketiga Kabupaten Bojonegoro sebesar 13,18 persen.

Bupati Djoko Nugroho, Senin (30/10/2017) kemarin merasa bangga karena Presiden mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Blora. Ia bertekad akan terus malaksanakan pembangunan agar ekonomi semakin meningkat. (foto: dok-ib)

“Keempat adalah Kabupaten Morowali sebesar 13,18 persen, ini karena nikel; dan kelima Kabupaten Mimika sebesar 12,8 persen,” kata Jokowi di hadapan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menyikapi hal tersebut, karena Blora mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, maka agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin tinggi, Bupati tidak hanya memperhatikan sektor migas saja. Namun juga memikirkan keberadaan petani yang berada di pelosok desa-desa hutan.

Di masa kepemimpinannya yang kedua ini, dengan didampingi Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si, pihaknya bertekad terus menggenjot pembangunan agar perekonomian terus meningkat. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan akses jalan desa hutan di wilayah Blora Selatan mulai Kradenan, Randublatung hingga Jati. Serta melakukan revitalisasi sejumlah pasar tradisional di sejumlah kecamatan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan antar desa hutan yang mulai dilaksanakan tahun 2016 dan berlanjut tahun ini, pihaknya berharap perekonomian warga desa hutan bisa membaik. Akses masyarakat menuju pusat ekonomi lebih lancar sehingga meningkatkan nilai perdagangan. (humas | jo-ib)

Mantan Bendahara Dinkes Bursel Divonis Dua Tahun

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Mantan Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku, Hanokh Rahanmase divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim tipikor pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara bersama-sama bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi sebagai dakwaan subsidair," kata majelis hakim tipikor Jimmy Wally didampingi RA Didi Ismiatun dan Hery Leliantono selaku hakim anggota di Ambon, Senin (30/10).

Namun majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi sebagai dakwaan primair.

Menurut majelis hakim, terdakwa mengetahui ada program perjalanan dinas yang tidak dilakukan hingga perbaikan atau renovasi kantor-kantor puskesmas di Kabupaten Buru Selatan, namun yang bersangkutan menandatangani kuitansi yang dipakai sebagai bukti laporan pertanggungjawaban anggaran.

Terdakwa juga dihukum tetap berada dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.

Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Maluku, Rolly Manampiring dan IGD Widhartama yang dalam persidangan sebelumnya meminta terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum enam tahun penjara JPU juga meminta majelis hakim menghukum terdakwa membayar denda Rp100 subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp800 juta dan harta benda terdakwa akan dirampas dan disita untuk menutupi uang pengganti dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya diberikan hukuman tambahan berupa kurungan selama tiga tahun.

Atas putusan tersebut, baik terdakwa melalui tim penasihat hukumnya dikoordinir Richard Ririhena maupun JPU menyatakan pikir-pikir, sehingga diberikan waktu tujuh hari oleh majelis hakim untuk menyampaikan sikap mereka.

Pada tahun anggaran 2011, Dinkes Bursel mendapatkan kucuran dana Rp4 miliar lebih untuk empat item kegiatan diantaranya pembangunan atau rehab sepuluh gedung puskesmas namun kegiatan itu diduga fiktif, pengadaan alat tulis kantor, serta biaya perjalanan dinas.

Kasus ini mencuat setelah BPK RI Perwakilan Maluku melakukan audit dan menemukan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sekitar Rp800 juta.

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini cukup lama sampai Kadinkes Bursel dr Elia Hehamony meninggal dunia dan mantan bendaharanya Hanokh Rahanmase dijadikan terdakwa dalam perkara ini. (MP-5)

Lagi Mes*m di Kuburan, Kedua Remaja ini Diarak Warga, Pas Diinterogasi, Ada yang Nyembul Dari Resleting Celana Wanita!

Infoteratas.com - Entah apa yang ada di pikiran kedua remaja ini.

Entah karena suasana kuburan yang sepi, mereka beranikan diri memadu kasih di tempat yang banyak ditakuti orang kebanyakan itu.

Kepalang tanggung sudah berdua, akhirnya mereka berbuat mes*m di antara nisan dan pepohonan yang rimbun.

Sedang asyik mesum, tak sadar, warga memergoki perbuatan mereka.


Dua orang remaja ini pun tertangkap basah saat sedang berbuat mesum di sekitar pemakaman umum.

Warga yang naik pitam kemudian menginterogasi mereka.

Mengenakan baju serba hitam, sepasang remaja itu menunduk saat diinterogasi warga setempat.

Saat ditanya oleh warga, keduanya mengaku murid SMP di sebuah MTS.

Warga yang menginterogasi meminta nomor handphone orang tua agar mereka dikawinkan, namun mereka mengaku tak memilikinya.

Warga kemudian mengancam untuk mengarak mereka telanjang jika tak mau dikawinkan.

Saat interogasi tengah berlangsung sebuah insiden kecil membuat suasana yang tegang dan gelap menjadi berubah.

Saat tengah membenahi posisi duduknya, di sela-sela interogasi, resleting remaja wanita tampak dalam kondisi terbuka.

Warga pun sontak tertawa, suasana tegang jadi cair dan ramai.

Interogasi belum selesai, warga kembali melemparkan pertanyaan pada keduanya.

Menggunakan bahasa sunda, warga kembali menanyakan nomor HP orangtua mereka.

Sementara video berdurasi kurang dari tiga menit ini terhenti tanpa diketahui kelanjutnnya.

Tak diketahui pasti kapan dan dimana lokasi kejadian itu.

Video yang diunggah oleh akun Facebook Info Untuk Anda pada Selasa (31/10/2017) tersebut telah ditonton sebanyak 55 ribu tayangan.

"Silakan dishare atau bagikan supaya menjadi pelajaran untuk para orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya. Sepasang "kekasih" di bawah umur (pelajar SMP) tertangkap basah oleh warga sedang berbuat mesum di sekitar pemakaman umum. Wargapun mengancam, mereka akan diarak keliling kampung tanpa busana jika mereka tidak mau dikawinkan. Semoga jadi pelajaran penting untuk kita semua terutama untuk para orang tua," keterangan pada unggahan tersebut.

Lihat videonya di bawah:



Sumber: Grid.id

Baru Lima Penjudi Beromset Jutaan Rupiah Ditangkap di Kapuan Cepu

Buletinnusa -

Lima penjudi yang berhasil ditangkap Polisi di Desa Kapuan Kecamatan Cepu. (foto: dok-ib)

BLORA. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Blora berhasil menangkap lima pelaku pemain judi dadu. Lima pelaku ini diamankan saat sedang asyik bermain judi di wilayah Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, pada hari Senin (30/10/17) kemarin pukul 16.00 WIB.

Lima pemain judi tersebut yakni Suwandi (39) warga Menggung, Sutiktomo (38) warga Kapuan, Mulyono (42) warga Karangboyo, Setiyomo (38) warga Jipang, dan Sakiyanto (38) warga Brabowan Sambong.

Mereka diamankan ketika Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana sering adanya aktivitas permainan judi dadu di Kapuan. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Sat Reskrim Polres Blora langsung mendatangi lokasi. Sekitar pukul 18.05 WIB, anggota Opsnal Sat Reskrim langsung menggerebek lokasi tersebut.

Dalam aksi penggerebekan sempat terjadi kejar-kejaran antara aparat kepolisian dan para penjudi. Hal itu lantaran para pelaku mengetahui kedatangan polisi.

Tak ingin kehilangan buruannya, polisi pun dengan sigap tanpa ada letusan tembakan peringatan langsung mengepung lokasi untuk menghentikan pelarian pelaku.

Barak bukti yang diamankan petugas untuk kepentingan penyelidikan kasus. (foto: dok-ib)

Alhasil lima pelaku berhasil diamankan dan tidak bisa berkutik. Selain para pelaku polisi juga mengamankan alat judi berupa dadu serta uang tunai Rp. 1.578.000.- hasil judi dadu.

Usai mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya para pelaku langsung dibawa ke Mapolres Blora untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Blora AKBP Saptono, S.I.K, M.H saat dikonfirmasi Selasa (31/10/2017) pagi, membenarkan jika telah mengamankan lima para pelaku pemain judi dadu.

“Pelaku kita amankan saat asyik berjudi jenis dadu disalah satu rumah milik tersangka yang ada di Kelurahan Kapuan. Saat penangkapan pelaku sempat ingin melarikan diri namun berhasil kita tangkap,” ucap AKBP Saptono

Kapolres Blora menjelaskan peran masing-masing pelaku berbeda. Ada yang berperan sebagai bandar dan ada yang sebagai pemain. Namun seluruhnya akan diproses secara hukum.

“Untuk saat ini kita amankan satu orang bandar dan empat orang pemain, serta satu unit alat untuk judi dadu. Untuk kelima pelaku nantinya akan kita jerat dengan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman kurungan penjaranya diatas lima tahun,” tutupnya. (res-infoblora)

Baru Polisi Awasi Pendistribusian Pupuk, Jika Ada Pelanggaran Diminta Lapor

Buletinnusa -

Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan ketersediaan pupuk bersubsidi di pengecer, kemarin. (foto: dok-ib)

BLORA. Penduduk Kabupaten Blora yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani saat ini sedang membutuhkan pupuk bersubsidi untuk keperluan musim tanam padi. Agar tidak terjadi penyelewengan, penimbunan dan penjualan pupuk yang tidak sesuai harga, jajaran Kepolisian Resort (Polres) Blora akhirnya menurunkan anggotanya untuk melakukan pengawasan.

“Kami perintahkan seluruh Kapolsek agar menerjunkan semua Bhabinkamtibmas ke desa-desa guna melakukan pengawasan proses distribusi pupuk. Jangan sampai petani yang menjadi korbannya karena pupuk langka,” ucap Kapolres AKBP Saptono SIK, MH, Senin (30/10/2017) kemarin.

Bhabinkamtiubmas pun langsung melakukan pengecekan serta pemantauan stok pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Blora, utamanya ke agen dan distributor sesuai arahan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH.

“Polri khususnya Polres Blora, siap mendukung program pemerintah tentang upaya khusus ketahanan pangan, agar kesejahteraan petani meningkat. Hal tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan stok pupuk bersubsidi bagi petani yang lancar,” ungkap Kapolres Blora.

Ia mengatakan, sidak yang dilakukan oleh jajarannya itu untuk mengecek secara langsung persediaan pupuk bersubsidi di gudang para pengecer yang bertindak sebagai penyalur pupuk bersubsidi ke kelompok tani yang ada di Desa.

“Kita tidak mau adanya penyimpangan pupuk bersubsidi di wilayah Blora. Untuk itulah, Bhabinkamtibmas harus rutin melakukan sidak. Sampai saat ini stok pupuk bersubsidi masih aman untuk musim tanam bulan ini, kami upayakan agar distribusinya lancar,” kata AKBP Saptono.

Dengan adanya pendampingan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas bersama dengan petugas penyuluh lapangan terhadap petani diharapkan bisa memperlancar pendistribusian pupuk, sehingga program pemerintah tentang ketahanan pangan bisa terwujud, kesejahteraan petani pun akan meningkat.

Kapolres mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar segera melapor ke polisi jika melihat penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi.

“Adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini akan kita tanggapi secara serius. Kita juga melibatkan instansi terkait. Sebab, ini menyangkut kehidupan petani dan produktivitas tanaman. Antisipasi perlu kita lakukan supaya jangan sampai terjadi penyimpangan dan kelangkaan,” tegas AKBP Saptono. (res-infoblora)

Selain Dibanting Terungkap......, Begini Cara Kejam Tukang Ojek Menganiaya Alesha Hingga Tewas!

Infoteratas.com - Terungkap bagaimana Effendi (45), menganiaya Alesha Keisha Ardani dengan keji. Bocah berumur 2 tahun itu pun tewas akibat perbuatan tukang ojek langganan sang ibu.

Cara Effendi menganiaya Alesha terungkap saat pelaku diperiksa penyidik di ruang unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Selasa (31/10/2017).

"Saat itu Rina (ibu korban) menitipkan anaknya ke saya. Alesha saat itu hampir tertidur. Kemudian terbangun dan meronta. Saya panik saat itu, tapi saya tetap menggendong Alesha," ujar Effendi saat pemeriksaan berlangsung.

Namun saat digendongan Effendi, Alesha tetap meronta ingin melepaskan diri. Bukannya melepaskan, tapi Effendi kemudian membawa korban ke dalam kamar. Di dalam kamar itulah kemudian pelaku membanting korban ke tempat tidur.

Tak hanya satu kali, Effendi yang saat itu mengaku kalap juga mengangkat kedua kaki Alesha dan kemudian membentur-benturkan kepala Alesha yang ada di bawah ke tempat tidur.

"Di kasur terdapat gantungan baju dari kawat banyak. Mungkin kena (gantungan baju) itu dia pingsan. Saya sudah ngomong tidur tidur tidur, tapi dia nangis terus ya saya banting," ujar pria yang memiliki tubuh besar ini.

Sebelum melakukan penganiayaan tersebut, Effendi mengaku belum sempat beristirahat setelah bekerja sepanjang malam. Selain itu dia mengaku kondisi badannya juga tak enak karena pusing.

"Rina datang ke rumah membawa anak itu. Dan langsung menitipkan ke saya. Dia pergi dengan laki-laki katanya temannya. Saya tidak kenal," tambahnya.

Selama menjadi tukang ojek langganan Rina, Effendi mengaku dirinya hanya dibayar Rp 15 ribu. Bahkan kadang ongkos mengantarkan Rina ke beberapa tempat juga sering belum dibayar.

"Katanya utang dulu. Termasuk juga utang ke istri saya belum dibayar sampai saat ini," pungkasnya.(detik.com)

Operator Malra Mengubah SK Gubernur Harus Dipidana

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Operator komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang sengaja mengubah surat keputusan gubernur Maluku terhadap 13 nama guru honorer yang telah dialihkan ke pemprov harus diproses pidana.

"Ada 270-an guru honorer Kabupaten Maluku Tenggara yang dialihkan ke pemprov namun operator sengaja mengubah 13 nama guru honorer dengan orang baru merupakan sebuah perbuatan pidana sehingga DPRD perlu mengeluarkan rekomendasi hukum," kata anggota DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Selasa (31/10).

Pengalihan para abdi sipil negara termasuk guru honorer dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku kepada pemerintah provinsi ini berkaitan dengan penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Akibatnya, kata Luthfi, jumlah ASN provinsi yang awalnya sekitar 4 ribuan orang kini naik menjadi lebih dari 11 ribu orang pegawai sehingga pemprov harus menaikkan alokasi anggaran belanja pegawai setiap tahunnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan operator komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara yang sengaja menggantikan 13 nama guru honorer sesuai SK gubernur telah dipecat.

"Terkait masalah pergantian nama belasan guru honorer itu juga sudah diselesaikan, dan pelakunya langsung dipecat, dan untuk satu orang guru masih bermasalah karena ada keberatan dari kepala sekolahnya," tandas Richard.

Sementara ketua komisi d DPRD Maluku, Saadiyah Uluputty menjelaskan, saat komisi melakukan kunjungan pengawasan ke Kabupaten Maluku Tenggara menemukan kasus pergantian SK gubernur oleh operator pada Dinas Pendidikan Malra ini sudah diselesaikan.

Hanya saja tersisa dua guru yang nama mereka ada dalam sk gubernur dan masih melakukan aktivitas mengajar namun belum menerima pembayaran gaji. (MP-4)

Pemerintah Indonesia 'tak bisa' Cegah Negara Pasifik Angkat isu Papua di PBB

Buletinnusa Pemerintah Indonesia menegaskan tidak dapat mencegah negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengangkat kasus pelanggaran HAM di Papua ke Sidang Umum PBB.

Retno Marsudi.

Soalnya, seperti dijelaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, setiap negara anggota PBB mendapat hak untuk membicarakan perihal apapun di forum sidang umum.

"Semua negara bebas menyampaikan pendapat. Itu hak mereka," ujarnya usai memaparkan capaian kinerja Kementerian Luar Negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (26/10).

Namun para diplomat Indonesia di PBB bisa menjawab semua tuntutan dan desakan yang muncul tersebut dengan pemaparan kemajuan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Hak kami adalah menjelaskan pembangunan yang dilakukan di Papua, perkembangan komprehensif dan lain-lain, itu sudah kami jelaskan," kata Retno.

Secara diplomatik, tambah Retno, Indonesia sebenarnya secara konsisten berupaya membangun hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

Hubungan itu dijalin bukan hanya dengan secara aktif menghadiri forum multilateral yang digelar di kawasan, namun -tegas Menlu Retno- Indonesia juga sempat membantu Fiji dan Vanuatu, dua negara di Pasifik selatan, yang dilanda bencana alam tahun 2015.

"Presensi Indonesia untuk semua forum di kawasan itu sangat kelihatan, baik dalam MSG (Melanesian Spearhead Group), PIF (Pacific Islands Forum), dan PIDF (Pacific Island Development Forum)," ujar Retno.Kasus penembakan aparat keamanan terhadap warga sipil masih terjadi di Papua, salah satunya di Deiyai, Agustus lalu.

Baca ini: St Vincent & Grenadines Mendukung Penentuan Nasib Sendiri West Papua di Majelis Umum PBB

Namun, Retno menyebut pemerintah Indonesia tidak akan bersedia membahas isu tentang penentuan hak sendiri, kemerdekaan, dan separatisme.

"Di situlah titik kami berhenti. Pemerintah tidak akan mundur satu inci pun jika bicara separatisme," tegasnya.

'Harus terbuka'

Ketua Tim Kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth, menilai tanggapan para diplomat terhadap desakan negara Pasifik Selatan selama ini masih kurang tepat.

Menurut Adriana, pemerintah sepatutnya tak hanya memaparkan capaian pembangunan infrastruktur, tapi juga mengakui adanya sejumlah pelanggaran hak sosial politik yang masih terjadi di Papua dan Papua Barat.

Sekelompok pemuda Papua berunjuk rasa di Jakarta, pada Agustus 2017, dengan tuntutan agar pemerintah Indonesia menggelar referendum di Papua.

Di era keterbukaan informasi berbasis teknologi, kata Adriana, peristiwa apapun di Papua dapat diketahui masyarakat luas, termasuk negara-negara lain.

"Yang tidak pernah disentuh adalah faktor sipil-politik, seperti kebebasan berekspresi dan kekerasan oleh aparat dan sipil bersenjata. Ini tidak disampaikan secara diplomatis sehingga pemerintah seolah defensif," ujarnya.

Ditambahkannya bahwa menilai desakan terkait Papua dari dalam negeri maupun negara-negara Pasifik Selatan di forum global berpotensi untuk terus bergulir karena -selain ikatan emosional di antara ras Melanesia- juga disebabkan karena penyelesaian persoalan Papua yang belum menyeluruh.

"Kekecewaan atas capaian pemerintah tidak bisa ditolak karena bagi mereka infrastruktur bukan satu-satunya persoalan di Papua," kata Adriana.Presiden Jokowi menerbitkan grasi bagi sejumlah tahanan politik Papua walau janjinya membebaskan seluruh tahanan politik di sana belum terwujud.

Baca ini: PM Vanuatu Menuduh Para Pemimpin Dunia Mengabaikan West Papua

Dalam dua tahun terakhir, isu Papua selalu muncul di sidang umum PBB.

September lalu misalnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, meminta Dewan HAM PBB menyelidiki pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Dalam sidang yang sama, PM Tuvalu, Enele Sosene Sopoaga, mendorong agar PBB ikut serta mengadvokasi penentuan nasib sendiri untuk warga Papua.

Adapun, Louis Straker, Perdana Menteri Saint Vincent dan Grenadine -negara di Kepulauan Karibia- menuding dekolonisasi di Papua belum berakhir. "Upaya intensif penting untuk mewujudkan pemerintah mandiri dan kesetaraan politik di Papua," kata Straker,

Permintaan itu lantas dijawab oleh Sekretaris III Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Ainan Nuran, dengan menyebut isu pelanggaran HAM di Papua merupakan berita bohong.

"Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Keduanya akan selalu menjadi bagian kesatuan Indonesia."

"Negara-negara tersebut dengan bodohnya tertipu oleh individu yang memiliki agenda separatis untuk mengeksploitasi isu HAM," kata Ainun.

Sementara September tahun sebelumnya, diplomat muda Indonesia lainnya untuk PBB, Nara Masista Rakhmatia, menyebut pemerintah tidak pernah menutup kasus apapun di Papua.

"Mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa," kata Nara.Pemerintah Indonesia sudah menjanjikan 5-10% saham PT Freeport diberikan kepada Pemprov Papua dan Pemda Timika.

Dalam catatan Setara Institute, pada tahun 2016 setidaknya terjadi 107 pelanggaran bernuansa HAM di Papua, yang meningkat dari 16 kasus pada tahun 2015 dan 68 kasus sepanjang 2014.

Pemerintah Indonesia -lewat Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan- pernah membentuk tim khusus untuk menuntaskan 12 kasus HAM di Papua, antara lain kasus Wamena, kasus Kongres Rakyat Papua III, dan penghilangan Aristoteles, sopir Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Aluay.

Aluay sendiri tewas ditembak aparat keamanan Indonesia pada 10 November 2001 lalu.

Tim lintas lembaga itu awalnya ditargetkan menyelesaikan seluruh perkara tersebut tahun 2016 namun kinerja tim itu agaknya tak berlanjut ketika Kemenko Polhukam dipimpin oleh Wiranto, ,mantan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Baca juga: Sogavare: PBB Omong Kosong bila Abaikan Aspirasi Rakyat West Papua


Copyright ©BBC Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

BPBD Ambon Tambah Dua Desa Tangguh Bencana

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon menambah dua desa tangguh bencana alam, yakni Galal dan Hative Kecil di Sirimau.

"Kedua desa ini merupakan daerah yang pernah mengalami bencana tsunami pada tahun 1950," kata Kepala BPBD Enrico Matitaputty di Ambon, Selasa (31/10).

Enrico mengatakan bahwa program desa tangguh bencana di Ambon sangat membantu pemerintah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pencegahan menghadapi bencana, kata dia, telah dibentuk desa tangguh bencana yang difokuskan pada dua kecamatan, yakni Leitimur Selatan dan Nusaniwe.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

"Upaya penanggulangan bencana, peran pemerintah menjadi sangat penting dan strategis ketika bencana terjadi di luar kemampuan masyarakat. Akan tetapi, jika bencana terjadi dapat ditanggulangi masyarakat, sudah sepatutnya masyarakat menjadi garda depan," ujarnya.

Penguatan kapasitas telah dilakukan sejak November 2014, yakni pelatihan sukarelawan desa fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju desa dan kelurahan tangguh bencana.

Paradigma penyelenggaraan bencana menitikberatkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan yang merupakan upaya membangun kesiapan masyarakat secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Menghadapi bencana alam, lanjut dia, masyarakat tidak boleh pasif. Setiap masyarakat diharapkan mempunyai cara untuk menyampaikan informasi jika terjadi bencana.

"Oleh karena itu, kegiatan pra bencana memiliki makna penting dan strategis karena sangat menentukan kemampuan dalam menghadapi bencana dan pasca bencana," katanya.

Selain menambah dua desa tangguh bencana, pihaknya juga akan melakukan pelatihan kepada kader desa untuk menjadi sukarelawan desa.

"Pelatihan kader desa akan difokuskan di Galala dan Hative Kecil. Upaya ini agar masyarakat dapat mengantisipasi sejak awal ketika terjadi bencana," katanya. (MP-2)

Gempa Beruntun Guncang Pulau Ambon

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Gempa bumi tektonik beruntun mengguncang Kota dan Pulau Ambon, Provinsi Maluku, Senin malam membuat warga panik dan berhamburan keluar dari rumah maupun bangunan bertingkat untuk menyelamatkan diri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, gempa pertama berkekuatan 5,7 Skala Richter (SR) terjadi pada pukul 20:31:41 WIT dengan lokasi 50 Kilometer Barat Daya Pulau Ambon dengan kedalaman 10 kilometer dibawah permukaan laut. Pusat gempa yakni pada 3.79 Lintang Selatan (LS) dan 127.76 Bujur Timur (BT).

Gempa kedua terjadi tiga menit kemudian yakni pada pukul 20:34:42 WIT dengan kekuatan 5,6 SR dengan lokasi 47 Kilometer Barat Daya Pulau Ambon pada kedalaman 40 kilometer dibawah permukaan laut. Pusat gempa yakni pada 3.76 LS dan 127.78 BT.

Sedangkan gempa ketiga dengan skala lebih besar yakni 6,2 SR mengguncang Pulau Ambon pukul 20:50:50 WIT dengan kedalaman 10 kilometer dibawah permukaan laut dengan lokasi 38 kilometer Barat Daya Pulau Ambon. Posisi gempa 3.69 LS dan 127.85 BT.

Gempa ke empat dengan kekuatan lebih kecil yakni 5,2 SR terjadi pukul 20:59:43 WIT dengan kedalaman 17 KM dibawah permukaan laut dan 47 Km Barat Daya Pulau Ambon dan berada pada posisi 3.78 LS dan 127.8 BT.

Akibat gempa beruntun tersebut warga yang berada di rumah masing-masing berlarian keluar rumah karena khawatir tertimpa bangunan rumah yang roboh.

Begitu pun aparatur sipil negara (ASN) yang sedang bekerja lembur di kantor Gubernur Maluku, panik dan lari berhamburan keluar dari bangun berlantai tujuh tersebut, karena gempa yang dirasakan sangat kuat membuat bangunan kantor tersebut bergoyang.

Sejumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara yang sementara menginap pada sejumlah hotel berbintang maupun melati di pusat Kota Ambon juga berlarian keluar untuk menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan akibat bencana alam tersebut.

"Kami benar-benar kaget dan panik. Awalnya tidak terlalu merasakan gempa, tetapi goncangan secara tiba-tiba selain membuat bangunan kantor Gubernur bergoyang, meja serta peralatan kantor lainnya ikut bergetar dan jatuh," kata Ny. Muna, salah satu staf di Biro keuangan Setda Maluku.

Hingga berita ini diturunkan, banyak warga masih terlihat berada di jalan maupun lokasi yang luas karena masih takut terjadi gempa susulan serta kemungkinan lain yang dapat menimbulkan korban jiwa. (MP-3)

DPRD Ambon Minta Keterangan Pertamina Soal Pembatasan Premium

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - DPRD Kota Ambon akan mengundang PT. Pertamina Persero Cabang Ambon untuk meminta keterangan terkait pembatasan stok premium di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ibu kota provinsi Maluku itu.

"Kami akan mengundang Pertamina untuk memberikan keterangan, sebab DPRD mencurigai ada permainan tingkat tinggi di balik terbatasnya stok premium di semua SPBU di Kota Ambon," kata Jusuf Latumeten, Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat, Selasa (31/10).

Ia menyatakan dirinya melihat sendiri betapa setiap hari pada jam-jam tertentu pasti terjadi antrean panjang kendaraan roda dua maupun empat di SPBU, untuk menunggu giliran membeli premium.

"Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ternyata semua SPBU itu mempergunakan waktu yang tidak maksimal dalam melayani konsumen," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada pagi hari SPBU melayani konsumen yang membeli premium selama dua jam, dan pada sore hari juga demikian.

Karena itu, kelihatan jelas sekali bahwa BBM jenis premium dijual terbatas, dan ini dampak dari kebijakan Pertamina mengurangi jatah pengiriman per hari untuk setiap SPBU.

Jusuf menambahkan, informasi dari pihak pengusaha SPBU, selama ini jatah setiap SPBU untuk premium sebanyak 25 kilo liter (KL), namun belakangan ini Pertamina sudah menguranginya menjadi 10 KL.

"Apakah tindakan ini sengaja dibuat Pertamina agar premium langka dan akhirnya masyarakat harus beralih ke pertalite, sebenarnya bisa disampaikan terus terang saja, jangan akal-akalan," ujarnya.

Dari sisi ekonomis mobil-mobil penumpang (angkutan dalam kota) tidak mungkin membeli pertalite tetapi membeli premium yang harganya lebih murah.

"Mari kita lihat persoalan yang ada, jangan mau menang sendiri, nanti saya akan tunggu dalam pertemuan dengan komisi yang diagendakan dalam minggu ini juga," kata Jusuf. (MP-6)

Romantis! Momen Pernikahan Song Jong Ki dan Song Hye Kyo, Video dan Fotonya Bikin Baper

Tim Dokter Singapura Gelar Pengobatan Gratis Di Ambon 1 - 5 November

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Tim dokter Singapore General Hospital akan melakukan pengobatan gratis di kota Ambon pada 1-5 November 2017.

Tim dokter Singapore akan melakukan pemeriksaan dan operasi gratis bagi masyarakat kurang mampu di kota Ambon dan sekitarnya, kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan kota Ambon, Robert Chandra, Selasa (31/10).

Menurut dia, pemeriksaan dan operasi akan dilakukan untuk penyakit mata, tulang, tumor, benjolan di tumbuh seperti gondok, luka bakar serta bibir sumbing.

Layanan pemeriksaan akan dilakukan di dua rumah sakit di Ambon, untuk mata akan dilakukan di Klinik mata Ambon - Vlissingen di Passo, sedangkan operasi penyakit lainnya difokuskan di rumah sakit Dr Latumeten Ambon.

"Pemeriksaan mata akan dilakukan 1-3 November, sedangkan operasi luka bakar dan lainnya akan dimulai 3-5 November, karena itu kami membuka kesempatan bagi warga kota Ambon yang kurang mampu untuk segera mendaftarkan diri," ujarnya.

Robert menjelaskan, sampai saat ini pasien yang telah terdaftar sebanyak 250 orang yang terdiri dari 130 pasien mata dan sisanya untuk penyakit tumor, tulang, luka bakar dan bibir sumbing .

"Dari 250 pasien yang telah mendaftar sebagian berasal dari kabupaten dan kota di provinsi Maluku, karena itu kita mengimbau pasien datang pada tanggal 1 - November untuk melakukan pemeriksaan awal, mengingat jumlah pasien yang terdaftar cukup banyak," tandasnya.

Diakuinya, pemeriksaan kesehatan merupakan program kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dengan Rumah sakit Singapore general hospital yang telah dilakukan sejak tahun 2015.

"Pemeriksaan ini melibatkan tim dokter dan perawat yang direncanakan akan tiba di Ambon dalam dua gelombang yakni pada tanggal 1 November," katanya.

Robert menambahkan, di tahun 2015 tim dokter dan perawat dari Singapore general Hospital memberi pelatihan untuk 200 perawat di Kota Ambon, mencakup langkah preventif yang bisa dilakukan tenaga medis di Puskesmas dalam penanganan pertolongan pertama kecelakaan atau P3K.

Selain itu juga dilakukan konsultasi pemeriksaan gratis untuk penyakit jantung, tulang, urologi, mata dan bedah plastik.

"Pasien diutamakan dalam pelayanan kesehatan yakni masyarakat miskin kota Ambon, untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim dokter Singapura," ujarnya. (MP-5)

Mentan Program Kepulauan Aru Jadi Sentra Produksi Ternak

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, memprogramkan kabupaten Kepulauan Aru menjadi sentra produksi ternak, terutama sapi tujuan pangsa ekspor di masa mendatang.

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kepulauan Aru, Rudy Siwabessy, dihubungi dari Ambon, Selasa (31/10), mengatakan, Mentan saat berada di Dobo, ibu kota kabupaten setempat pada 27 Oktober 2017 menjanjikan 200 ekor sapi sebagai stimulan kepada masyarakat untuk mengembangkannya.

"Saya juga siap memberikan inti plasma pada masyarakat. Masyarakat diberi induk sapi , setelah memiliki anak diambil selanjutnya besar baru dijual kepada investor," ujarnya.

Mentan yang melakukan pertemuan dihadiri Wagub Maluku, Zeh Sahuburua, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Deden Juana dan Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga itu bahkan telah menyiapkan investor yang siap membeli hasil peternakan masyarakat.

"Jika sapi yang dijanjikan tidak sampai di Kepulauan Aru, maka silahkan ke Kementerian Pertanian (Kementan). Saya siap membayar sapinya dan bersamaan dengan itu, maka pasti Direktur Perternakan Kementan dicopot," kata Rudy mengutip penegasan Mentan.

Mentan juga untuk mendukung percepatan rencana pengembangan peternakan sapi, berjanji memberikan bantuan peralatan mekanis peternakan sapi berupa 10 unit traktor untuk masyarakat yang nantinya akan digunakan bersama - sama.

Terobosan ini karena mempertimbangkan APBD Kepulauan Aru yang relatif terbatas, makanya menggandeng investor.

Tujuannya agar produksi ternak dari Kepulauan Aru mampu menyangga kebutuhan nasional, selanjutnya ekspor.

Mentan menginginkan terobosan agar tidak lagi memgimpor daging yang selama ini sering menjadi masalah menjelang perayaan hari - hari besar keagamaan.

Dia menilai, lokasi di Kepulauan Aru cocok untuk pengembangan sentra peternakan dalam skala besar karena tersedia lahan luas. Apalagi, karakteristik tanah idial bagi pengembangan makanan ternak.

Apalagi, secara geografis Kepulauan Aru berdekatan dengan Australia sehingga berpotensi untuk pengembangan ternak sapi. Bahkan, di Kepulauan Aru juga hidup kanguru.

Mentan saat berkunjung ke Dobo sejak 25 Oktober 2017 juga memberikan 5.000 ekor ayam untuk dipelihara masyarakat Kepulauan Aru. (MP-2)

Penyidik Periksa Mantan Kepala BPJN Di Sukamiskin

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Amran Mustari, mantan kepala BPJN Wilayah IX Maluku-Maluku Utara yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyaratan khusus koruptor Sukamiskin, Jawa Barat.

"Mantan kepala BPJN ini diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi dana proyek pengadaan lahan tahun anggaran 2015 senilai Rp3 miliar atas tersangka ZA alias Cada," kata Kasie Penkum dan Humas kejati setempat, Sammy Sapulette di Ambon, Selasa (31/10).

Dua jaksa yang diutus ke LP Sukamiskin Bandung adalah Plt Kasie Pidsus Kejati Maluku, Devi Muskita dan jaksa penyidik Ekar Hayer.

Karena kasus dugaan korupsi yang muncul di BPJN Maluku ini terjadi disaat Amran masih menjabat sebagai kepala BPJN di sini dan yang bersangkutan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat dalam skandal dugaan suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Sammy, pemeriksaan Amran Mustari sebagai saksi guna melengkapi berkas acara pemeriksaan tersangka ZA yang sementara disusun tim jaksa penyidik kejati dan nantinya akan dilengkapi lagi dengan hasil penghitungan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku serta hasil penilaian apraisal atas lahan yang dibeli pihak BPJN.

Pada tahun anggaran 2015 lalu, BPJN IX Maluku-Malut mendapatkan alokasi anggaran Rp3 miliar untuk pengadaan lahan seluas 4.485 meter persegi di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon dan Zadrak yang saat itu menjabat Kepala Tata Usaha BPJN setempat dipercayakan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Setelah melalui proses penyelidikan awal dan dilakukan ekspos perkara, Kejati Maluku akhirnya menetapkan Zadrak sebagai tersangka pada tanggal 26 Januari 2017.

Kejati Maluku juga akan berkoordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Maluku untuk melakukan audit investigasi atas proyek yang diduga bermasalah tersebut agar bisa mengetahui secara pasti seberapa besar nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini. (MP-2)

Baru Geliatkan Wisata di Desanya, Dua Pemuda Terima Penghargaan dari Bupati

Buletinnusa -

Bupati Djoko Nugroho (kiri) foto bersama dengan dua pemuda penggerak wisata, Desta dan Chris. (foto: dok-infoblora)

BLORA. Sektor pariwisata di Kabupaten Blora saat ini perlahan mulai tumbuh dari pedesaan yang dipelopori oleh para pemuda sehingga muncul beberapa objek wisata baru. Seperti yang dilakukan Desta Wahyu Purnawan asal Desa Bicak Kecamatan Todanan dan Christopher Dwi Ananda asal Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan.

Kedua pemuda desa ini dinilai telah berhasil mengelola potensi alam yang ada di desanya sehingga menjadi daerah tujuan wisata baru. Bukit Cengklik di Desa Bicak yang sebelumnya nganggur, ditata dan dikelola sedemikian rupa oleh Desta bersama karang taruna setempat sehingga berhasil menarik wisatawan.

Begitu juga dengan Cemoro Pitu di kawasan Waduk Greneng Tunjungan, di tangan karang taruna desa yang diketuai oleh Christopher Dwi Ananda berubah menjadi tempat yang asik dikunjungi di seberang Waduk Greneng. Banyak wisatawan berkunjung saat akhir pekan tiba.

Sebagai bentuk penghargaan, kedua pemuda penggerak pariwisata itu pun menerima piagam dari Bupati Blora Djoko Nugroho bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 89 tingkat Kabupaten Blora, Senin (30/10/2017).

Wisata Bukit Cengklik di Desa Bicak yang dikelola Desta bersama karang taruna setempat. (foto: dok-ib)

Kepada Desta dan Christopher, Bupati Djoko Nugroho menyerahkan piagam penghargaan dan memberikan apresiasi kepada kedua pemuda yang mampu membangun sektor pariwisata di kampungnya sehingga menggeliatkan ekonomi desa.

“Ini contoh pemuda hebat yang kreatif dan inovatif. Bisa menumbuhkan sektor pariwisata dan menumbuhkan perekonomian desa. Ayo kita kunjungi Cengklik dan Cemoro Pitu, foto-foto disana kemudian sebarkan ke yang lainnya agar semakin dikenal,” kata Bupati Djoko Nugroho di depan seluruh peserta upacara.

Desta dan Chris juga berterimakasih kepada Bupati yang telah memberikan piagam penghargaan kepada dirinya selaku wakil para pemuda desa.

Terpisah, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Blora, Drs. Kunto Aji mengatakan bahwa tujuan pemberian piagam oleh Bupati adalah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya dalam memajukan sektor pariwisata di pedesaan.

“Dengan pemberian piagam penghargaan ini diharapkan mereka bisa menjadi contoh pemuda pelopor pembangunan pariwisata di desanya. Selain itu juga bisa menginspirasi pemuda lainnya agar bisa termotivasi lebih kreatif dan mandiri,” ucap Kunto Aji.

Menurutnya potensi desa tidak hanya pariwisata saja, ada potensi lainnya seperti agro buah-buahan, perkebunan, pertanian dan lainnya yang bisa digarap oleh para pemuda. (humas | res-ib)