Dua Mantan Bendahara Sekretariat Bursel Dituntut Penjara

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Dua mantan bendahara pengeluaran Sekretariat Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Hatija Atamimi dan Said Behuku dituntut 4,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku dalam dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif tahun 2011.

"Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana," kata JPU Rolly Manampiring di Ambon, Jumat (30/11).

Tuntutan jaksa disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, Jenny Tulak dan didampingi Rony Felix Wuisan dan Hamzah Khailul sebagai hakim anggota.

Untuk terdakwa Hatija Atamimi selain dituntut 4,5 tahun penjara juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp200 juta lebih subsider dua tahun.

Sedangkan terdakwa Said Behuku dituntut membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp500 juta lebih, subsider dua tahun kurungan.

Yang memberatkan para terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa Hatija Atamimi, Marcel Hehanussa dan terdakwa Said Behuku yang menggunakan jasa Adolf Seleky sebagai penasihat hukum. (MP-3)

Hanubun: Maluku Tenggara Butuh Perda Kebersihan

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun menyatakan kabupaten tersebut membutuhkan peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati untuk mengatur kebersihan, agar terbebas dari sampah terutama di tempat umum seperti pasar dan lainnya.

"Perda ataupun Perbup Maluku Tenggara yang akan mengatur tentang kebersihan, khususnya membuang sampah sembarangan itu tidak boleh terjadi. Dinas terkait baik Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, dan PU akan saya ajak untuk membuktikan ini, targetnya bukan apa apa, hanya ingin Maluku Tenggara bersih," katanya saat melakukan peninjauan di Pasar Langgur, Jumat (30/11).

Ia menegaskan bahwa kebersihan itu masalah penting dan merupakan tanggung jawab semua pihak untuk menjaganya.

"Kita mau daerah ini bersih dan higienis, maka kita mulai dari pasar karena itu sumber orang berbelanja dan sumber orang makan," ujarnya.

Jika pasar kotor, lanjutnya maka dapat dibayangkan ketidaknyamanannya bagi para pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di sana.

Thaher mengimbau semua pihak baik dinas teknis, masyarakat dan pedagang untuk peduli pada kebersihan.

"Ke depan, semua pihak punya kewajiban menjaga kebersihan. Harapan saya, kita mulai dari wilayah perkotaan seperti pasar dan lainnya, maka ohoi-ohoi juga akan bersih," katanya.

Ia menegaskan untuk infrastruktur di pasar Langgur tidak boleh ada istilah tidak bertuan, semua bangunan harus ada koordinasi dengan Dinas PU atau dinas terkait, supaya ditata dan ditempati dengan baik, agar para pembeli merasa nyaman berbelanja.

Bupati menambahkan saat ini sudah ada pembangunan di pasar Langgur yang dananya bersumber dari DAK, namun belum selesai.

"Saya akan minta masukan dari Dinas PU, supaya saya tanya ke Jakarta kenapa pembangunannya tidak selesai," katanya.

"Jangan hanya terima proyek dan tidak selesai pada waktunya, dan itu saya tidak mau. Jadi l, saya minta kepada kontraktor yang berurusan dengan ini segera selesaikan pada waktunya, karena saya tidak mau tau, dan akan koordinasi ke Jakarta," terangnya. (MP-5)

Ini Penyebab Herman Hattu Mundur Dari Fraksi NasDem

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Anggota DPRD Maluku dari Fraksi Partai NasDem, Herman Hattu, mengundurkan diri sebagai anggota fraksi karena sudah tidak lagi memiliki persamaan prinsip dengan anggota fraksi lainnya. Perbedaan sikap paling keras ketika hasil pemikirannya menyangkut persoalan masyarakat sudah tidak lagi digubris.

“Saya punya pokok pikiran telah dipangkas habis oleh saudara ketua fraksi. Saya merasa cukup berdosa, jika masyarakat punya kerinduan untuk mendapat pelayanan,” ujarnya di Ambon, Kamis (29/11).

Herman katakan, selain perbedaan prinsip, faktor penyebab pengunduran diri adalah pengambilan keputusan oleh Ketua Fraksi NasDem, Abdullah Marasabessy tanpa sepengetahuan dirinya. Merasa hak kewenangannya untuk menyampaikan pendapat tak lagi digubris, dia lantas memilih untuk mengundurkan diri dari Fraksi NasDem.

“Mengambil langkah oleh ketua fraksi tanpa sepengetahuan saya. Karena itu, dari pada saya sudah tidak lagi berfungsi untuk menyampaikan keinginan masyarakat, lebih baik saya mengundurkan diri dari fraksi,” ungkapnya.

Dijelaskan Herman, sebagai anggota DPRD dirinya berhak untuk mengajukan pokok pikiran berdasarkan permohonan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam UU menyangkut fungsi keuangan, regulasi dan pengawasan, dan pengajuan pokok pikiran masuk dalam fungsi keuangan.

“Jujur saja, hampir 100 persen pokok pikiran saya itu untuk kepentingan keagamaan di Maluku. olehnya itu, sebagai anggota DPRD, saya sangat tidak setuju. Kecuali kita melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu salah. Itu hal prinsip. Partai dan fraksi merupakan jembatan pelayanan bagi masyarakat,” bebernya.

Herman menambahkan, pengunduran diri dari fraksi NasDem tidak berdampak pada penyampaian kata akhir fraksi menyangkut RAPBD Maluku 2019.

“Tetap sah, tadi saya mengatakan pengunduran diri setelah RAPBD menjadi APBD 2019 diketuk. berarti tetap sah. Dan jangan kepentingan pribadi, kita malah mengurangi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Diakui Herman, tak ada permasalahan pribadi antara dirinya dengan ketua fraksi.

“Persoalan ini semata-mata menyangkut hak dalam penyampaian aspirasi masyarakat tak digubris lagi. Jika ada yang berasumsi ada masalah, itu urusan mereka,” tandasnya. (MP-9)

Presiden Minta ASN Jadi Agen Transformasi Penguatan SDM

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat diri menjadi agen transformasi penguatan Sember Daya Manusia (SDM). Hal ini perlu dilakukan, untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berat.

“Dalam kaitan ini, saya minta kepada seluruh jajaran ASN untuk segera memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa. Dengan peran ASN yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, saya yakin transformasi kualitas SDM ini bisa dilakukan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa,” ungkap Jokowi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Gubernur Maluku, Said Assagaff saat bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-47 lingkup Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (29/11).

Menurut Jokowi, dalam 4 (empat) tahun terakhir ini, pemerintahan telah memberikan prioritas besar kepada pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, pemerintah membuka keterisolasian, membangun konektivitas, memperkokoh persatuan nasional, memperbaiki pelayanan kepada masyarakat serta membangun sentra-sentra ekonomi baru.

“Di tahun 2019, pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat SDM untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Untuk itu, kualitas SDM di pemerintahan dan swasta, SDM di semua sektor, SDM di semua lapis pemerintahan serta kualitas SDM di usia dini dan remaja, harus ditingkatkan secara signifikan. SDM kita harus mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknologi yang sedang berubah cepat,” kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan, kepada seluruh ASN di semua lapisan pemerintahan dan di semua sektor, untuk tidak terjebak dengan ego-sektoral, ego-organisasi atau ego-programnya masing-masing.

“Sekali lagi, semua permasalahan yang ada di masyarakat itu bersifat lintas sektoral bahkan juga lintas daerah. Dengan berkolaborasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya yakin ASN bisa mengaktualisasikan baktinya secara lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Dijelaskan Presiden, apalagi menghadapi revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial, politik, ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi, terutama pengkomputeran dan media sosial, memang memfasilitasi cara kerja birokrasi, namun, teknologi tersebut juga memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pelayanan yang lebih baik dari ASN. Selain itu, pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dunia usaha menyampaikan aspirasinya tersebut akan menjadi beban ASN jika tidak diikuti dengan perubahan kerja.

“Mau tidak mau, ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. ASN harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait,” tandasnya.

Diungkapkan Jokowi, momentum HUT sebagai ajang refleksi terhadap apa saja yang telah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan ke depan. Selama 47 tahun, KORPRI beserta seluruh jajaran ASN telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. KORPRI telah menjadi salah satu pengikat dalam memperkokoh persaudaraan dan persatuan nasional dalam keberagaman.

“Jajaran ASN telah menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan monitor penting dalam pembangunan nasional. Jajaran ASN juga ikut serta menjadi teladan masyarakat dalam mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme,” katanya.

“Atas peran-peran besar tersebut, saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk para ASN, untuk para ASN yang bertugas di daerah terpencil dan di pulau-pulau terluar yang bekerja penuh dedikasi dengan segala keterbatasan yang dihadapi,” katanya lagi.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui peningkatan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan dan pensiun.

“Upaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan. Dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat, ASN juga harus melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman,” pungkasnya (MP-7)

Ranperda Budidaya Perikanan Tingkatkan Produksi Nelayan Ambon

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ambon, Steven Patty mengatakan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) usaha budidaya perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi nelayan.

"Ranperda budidaya perikanan yang sementara dibahas DPRD merupakan regulasi bagi pelaku usaha di Kota Ambon dalam melaksanakan aktifitas budidaya di daerah itu," katanya di Ambon, Jumat (30/11).

Menurut dia, tahun 2018 pihaknya telah mengusulkan regulasi sesuai kewenangan yakni berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.

Usulan yang dibuat kemudian disampaikan ke DPRD kota untuk dibahas guna ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang usaha budidaya perikanan.

"Usulan tersebut telah dibahas di masa sidang ke empat tahun 2018 dan diharapkan akan segera ditetapkan menjadi perda yang akan menjadi regulasi bagi pelaku usaha perikanan," ujarnya.

Dia mengakui, ranperda tersebut dibahas secara bertahap demi kepentingan nelayan, mengingat nelayan tangkap itu produksinya jauh dibandingkan nelayan budidaya.

"Nelayan tangkap hasilnya jelas terukur, karena itu kita dorong agar nelayan budidaya tingkat kesejahteraannya dapat meningkat, semua ini kita lakukan dalam rangka menyukseskan Ambon sebagai kota ikan," kata steiven.

Ia mengatakan, produksi budidaya perikanan di Kota Ambon, Maluku masih didominasi konsumsi lokal. Hasil produksi budidaya sebagian besar langsung dibeli oleh rumah makan yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Ambon dan sekitarnya, serta untuk konsumsi masyarakat.

Potensi budidaya perikanan di kawasan teluk didominasi jenis ikan permukaan (pelagis) seperti kerapu, bubara atau kuwe, serta bawal putih.

Jenis ikan tersebut digemari oleh masyarakat karena hidup pada perairan pantai dangkal, karang, dan batu karang.

"Selain itu harga jual ikan pelagis lebih tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya, sehingga banyak dibeli oleh para pemilik rumah makan," ujarnya.

Data produksi ikan hasil budidaya di Teluk Ambon tahun 2017, jenis ikan kerapu sebanyak 110 ton, bubara 50 ton, kakap 70 ton, sementara ikan samandar dan baronang mencapai 50 ton per tahun.

"Jumlah produksi tersebut masih rendah sehingga belum mencukupi untuk ekspor, tetapi hanya memenuhi konsumsi lokal," katanya. (MP-3)

Bupati Malra : Masyarakat Perlu Mendapat Akses Perencanaan Penataan Ruang

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun mengatakan penataan ruang adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaannya.

Menurut Hanubun, secara sederhana ruang diartikan sebagai ruang atau wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

“Untuk itu semua maka diperlukan sebuah perencanaan yang disusun secara baik dan komprehensif guna terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktifitasnya,” ujarnya saat membuka Konsultasi Publik Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara, yang dipusatkan di Langgur, Kamis (29/11).

Dijelaskan Hanubun, sistem perencanaan pembangunan secara umum memiliki beberapa komponen program/ kegiatan yakni sistem perencanaan umum, sistem perencanaan program/ kegiatan, sistem penganggaran serta sistem evaluasi, monitoring dan pengendalian.

“Sementara dokumen tata ruang merupakan salah satu dokumen resmi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, dokumen ini akan menjadi pedoman dasar dalam perencanaan keuangan (spatial plan) yang diatur dalam peraturan perundangan,” ungkapnya.

Diungkapkan Hanubun, kabupaten Malra sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku yang telah memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku 20 tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012-2023.

“Pada tahun ini dokumen RTRW tersebut telah masuk pada tahun ke-6 yang menurut ketentuan UU Nomor 26 tahun 2017 tentang Penataan Ruang, maka dapat dilakukan revisi terhadap substansi/ muatan dokumen RTRW yang telah ditetapkan,” tandasnya.

Hanubun berharap, semua peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud dapat berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan maupun kebutuhan data yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan.

“Ini adalah tahun pertama saya bersama pak wakil bupati, Pak Petrus Beruatwarin memimpin Kabupaten Malra, maka melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama bersinergi membangun daerah ini sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, baik secara proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan di daerah yang sama-sama kita cintai ini,” pungkasnya. (MP-11)

Hakim Adili Terdakwa Pembeli Satu Paket Sabu

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon mengadili Abdusalam Pelu alias Dus (45), terdakwa yang ditangkap polisi pada tanggal 16 September 2018 karena membeli satu paket narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp1,5 juta.

Ketua majelis hakim PN setempat, Jenny Tulak didampingi Amaye Yambeyabdi dan Rony Felix Wuisan selaku hakim anggota menggelar sidang perdana di Ambon, Kamis (29/11), dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU Syahrul Anwar.

JPU dalam surat dakwaannya menjelaskan, pada tanggal 16 September 2018 lalu terdakwa yang sedang berada kawasan Durian Patah, Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon menghubungi seseorang bernama Ahmad Rifai alias Kadafi untuk membeli sabu-sabu.

Namun Kadafi yang berstatus DPO polisi ini menyarankan terdakwa mentransfer uang melalui rekening salah satu bank swasta dan menggunakan nomor rekening atas nama Afrizal Setiawan sebagai pihak penerima transfer dana.

Setelah mentransfer Rp1,5 juta, terdakwa kemudian dihubungi Kadafi untuk menunggu selama beberapa jam dan nantinya mengambil barang yang dipesan pada sebuah halte di kawasan Halong, Kecamatan Baguala (Kota Ambon).

"Terdakwa kemudian pergi ke Halong menuju halte yang disebutkan dan akan menemukan sebuah dos rokok yang diletakan di bawah anak tangga halte," kata jaksa.

Setelah mendapatkan barang yang dicari, terdakwa kembali ke kawasan Durian Patah dan menunggu mobil angkutan umum tujuan Desa Hitu, Kecamatan Leihitu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah.

Namun gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan membuat masyarakat dan informan menghubungi polisi sehingga sejumlah saksi yang merupakan aparat kepolisian membawa surat perintah penggeledahan dan memeriksa terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 gram.

JPU menjerat terdakwa melanggar pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. (MP-2)

BPOM Maluku Minta Distributor Musnahkan Minuman Kedaluwarsa

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Maluku meminta pihak distributor untuk memusnahkan minuman yang telah melewati masa kedaluwarsa.

Pengawasan yang dilakukan petugas gabungan BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku dan kota Ambon serta Badan Ketahanan Pangan, menemukan ratusan botol minuman keras yang telah melewati masa kedaluwarsa di distributor PT Murni Utama.

"Kami menemukan ratusan botol minuman keras di distributor PT Murni Utama, yakni tiga jenis minuman merek Guinnes sebanyak 151 botol, Strong Bow Apple Ciders 648 botol, dan Hyneken 768 botol," kata petugas pengawas Farmasi dan makanan BPOM Maluku, Rolly Manuputty, Kamis (29/11).

Ia mengatakan, minuman yang ditemukan memang tidak dijual oleh pihak distributor, tetapi masih diletakkan di gudang dekat dengan minuman yang masih layak dikonsumsi.

Pihak distributor belum memusnahkan minuman kedaluwarsa tersebut, tetapi masih berada di dalam gudang, sehingga diberikan waktu enam hari untuk memusnahkan ratusan botol minuman keras tersebut.

"Minuman merek Guinnes tanggal kedaluwarsanya bulan Maret 2018, sedangkan Strong Bow Apple Ciders dan Hyneken kadaluarsanya bulan Oktober, tetapi belum dimusnahkan dan masih disimpan di gudang," katanya.

Rolly menyatakan, pihak distributor beralasan belum melakukan pemusnahan karena harus melaporkan ke pabrik, sehingga pihaknya memberikan waktu hingga Senin (10/12).

"Jika distributor tidak menindaklanjuti pemusnahan, maka kami tetap akan memberikan sanksi karena mereka telah melakukan penandatanganan berita acara untuk melakukan pemusnahan," katanya.

Diakuinya, distributor harusnya memiliki tempat untuk menyimpan dan memusnahkan barang-barang yang tidak layak dijual.

Terkait dengan temuan tersebut, pihaknya akan memberikan pembinaan kepada distributor untuk tidak membiarkan barang kedaluwarsa di tempatkan yang sama dengan barang yang dijual.

"Harusnya ada gudang karantina khusus untuk produk yang tidak layak dijual, jangan ditempatkan dekat minuman masih layak konsumsi, karena itu harus diberikan pembinaan," katanya.

Selain melakukan pengawasan di distributor, petugas gabungan juga melakukan pengawasan di toko Galaxi dan menemukan sejumlah kosmetik dan makanan tidak layak konsumsi.

Petugas menemukan kosmetik tanpa izin edar satu item, kosmetik kedaluwarsa 10 item, dan makanan yang kedaluwarsa sebanyak satu pak.

"Temuan tersebut langsung dilakukan pemusnahan oleh pemilik toko," kata Rolly. (MP-4)

Bawaslu RI Gelar Rakornas Di Malra

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun memberikan apresiasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia yang menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Kegiatan Rakornas tersebut dihadiri oleh seluruh Komisioner dan Anggota Bawaslu se-Indonesia tersebut dipusatkan di Grand Vilia Hotel Langgur, Rabu (28/11).

Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, dalam sambutannya mengatakan, ditunjuknya Malra sebagai tempat dan/ atau tuan rumah penyelenggaraan Rakornas merupakan bentuk dan perhatian dari Bawaslu RI untuk itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas penyelenggaraan demokrasi di daerah-daerah, secara khusus di kawasan timur Indonesia termasuk Malra.

“Saya yakin dan percaya bahwa melalui penyelenggaraan rakornas ini akan dampak positif yang didapatkan oleh daerah dan masyarakat Malra,” ungkapnya.

Menurut Hanubun, selain dari manfaat ekonomi yang diperoleh, juga terdapat informasi dan pengetahuan yang pasti akan tersalurkan kepada masyarakat, sehubungan dengan penyelenggaraan proses politik dan pemilihan umum yang baik, berintegritas dan berhasil guna untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

“Momentum pelaksanaan rakornas pada hari ini hendaknya dapat menjadi suatu forum komunikatif, informatif dan sekaligus menjadi forum yang edukatif,” tandasnya.

Dijelaskan Hanubun, salah satu kesenjangan terbesar yang juga dialami masyarakat Malra adalah kurangnya supply informasi yang cukup, berimbang dan ter-up to date terkait dengan fenomena dan/atau event-event yang berlaku secara nasional. Sehingga terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, partisipasi, maupun aspek pengawasan, kadang dipahami secara baik.

“Melalui rakornas ini, meskipun fokusnya pada penyelesaian sengketa, namun tidak ada salahnya juga bila informasi-informasi yang lain terkait dengan pemilihan umum dapat dibagikan dalam forum ini,” ujarnya.

Hanubun menambahkan, melalui rakornas tersebut, semua tahapan penyelenggaraan Pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan maupun pada tahapan evaluasi, nantinya dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

“Termasuk didalamnya kegiatan pembinaan dan pendampingan secara berkala, akan akan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan teredukasi untuk aktif terlibat dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu yang berkualitas bagi kemajuan bangsa kedepan,” pungkasnya. (MP-11)

Pdt. Dorman Wandikbo Terpilih Sebagai Presiden GIDI Periode 2018-2023

Buletinnusa

Pendeta yang masuk dalam daftar calon sedang berpose bersama dengan menunjukan nomor urut masing-masing calon. Diantaranya adalah sebagai berikut; Nomor (1) Pdt. Hengki Felle, Nomor (2) Pdt. Lipiyus Biniluk, Nomor (3) Pdt. Dorman Wandikbo dan Nomor (4). Pdt. Lenis Kogoya.

Bokondini -- Gereja Injili di Indonesia (GIDI) menggelar Konfrensi ke – XIX 27 – 30 November 2018 yang di buka oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara.

Konfrensi ini di hadiri sekitar 1.600 orang dari 8 wilayah pelayanan, yakni wilayah Bogoba, wilayah Toli, wilayah Yamo, wilayah Yahokimo, wilayah Pegunungan Bintang, wilayah Pantura, wilayah Pantai Selatan, dan wilayah Yasumba.

(Lihat ini: Konferensi Umum GIDI Diikuti 1600 Peserta)

Pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2018 telah dilakukan pemilihan Presiden GIDI untuk periode 2018-2023. Dalam pemilihan ini, Pendeta yang masuk dalam daftar calon adalah sebagai berikut; (1) Pdt. Hengki Felle, (2) Pdt. Lipiyus Biniluk, (3) Pdt. Dorman Wandikbo dan (4). Pdt. Lenis Kogoya.

Dikutip dari halan resmi GIDI, (30/11), setelah dilakukan pemilihan Presiden GIDI, hasil perhitungan suara dimenangkan oleh Pdt. Dorman Wandikbo, dengan total (651 suara), dan diikuti oleh Pdt. Lipiyus Biniluk dengan (233 suara), serta Pdt. Lenis Kogoya (218 suara), kemudian Pdt. Hengki Felle (10 suara).

Proses pemilihan telah berjalan aman dan lancar hingga selesai.

Simak juga, berikut ini:

1. Wabup Mamteng Laporkan Presiden GIDI ke Polda
2. Wakil Bupati Mamteng Laporkan Akun GIDI

Posted by: Admin
Copyright ©GIDI Official "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Ini Hasil Pertemuan Presiden Dengan Gubernur Papua Soal Divestasi

Buletinnusa

Pertemuan Presiden Dengan Gubernur Papua Soal Divestasi.

Jakarta -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait percepatan pelaksanaan divestasi saham PT Freeport Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/11).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Papua, Lukas Enembe, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin.

Bersama dengan Gubernur Enembe, juga Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, Ketua DPR Papua Yunus Wonda, dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

(Simak ini: Presiden Undang Gubernur Bahas Divestasi Saham Freeport)

Gubernur Enembe mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo menekankan pengurusan 10 persen saham PT. Freeport Indonesia untuk Papua, tidak boleh ada 'penumpang gelap' dan harus selesai sesuai kesepakatan bersama.

Gubernur mengatakan, dirinya sudah menyampaikan ke Presiden Jokowi terkait apa saja yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat Papua atas kepemilikan saham 10 persen.

"Kami dan masyarakat Papua berkeinginan 10 persen saham betul-betul diproses dan harus sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya.

(Baca ini: Ada Penumpang Gelap Dalam Divestasi Saham Freeport?)

Dikatakan Enembe, Presiden juga meminta agar proses divestasi saham harus selesai tahun ini dan memperhatikan hak-hak orang Papua. Artinya, jangan sampai ada pihak lain yang ikut masuk atau memanfaatkan momentum ini.

"Tidak boleh lagi ada kasus Papa minta saham. Intinya, beliau (Presiden) sampaikan proses pengurusan saham ini harus benar-benar dilakukan secara hati-hati. Presiden berbicara dengan hati dan ikhlas," tutur Enembe.

"Kalau terkait penolakan kami, itu soal nama BUMD yang diajukan dalam proposal Inalum. Saya pahami keinginan Presiden terkait kepemilikan saham. Jadi Papua memiliki saham 10 persen dan Papua juga memiliki hak terhadap agenda Freeport selanjutnya," sambung Enembe.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada jajarannya agar proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen diselesaikan sebelum 2019.

"Saya minta semua tahapan proses divestasi itu sebelum akhir 2018 ini semuanya rampung," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, proses divestasi PT Freeport Indonesia adalah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam strategis dari tangan asing ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Upaya ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya di Papua.

Dari laporan yang dikantongi Presiden Jokowi, proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan.

(Baca juga: Gubernur Bingung Cari Pengganti Dirut RSUD Jayapura)

Beberapa tahapan yang sudah dilewati yakni divestment agreement, sales and purchase agreement, serta subscription agreement.

Kendati demikian, masih ada beberapa tahapan yang perlu penyesuaian dan dipercepat. Seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah dan tailing.

"Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan," kata Presiden Jokowi.


Copyright ©Seputar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Doa Nasional 1 Desember Besok, ULMWP akan Pimpin di Kantor MRP

Buletinnusa

Seorang anak Papua memegang plakat yang bertuliskan “Hari Kemerdekaan West Papua adalah tanggal 1 Desember 1961, bukan 17 Agustus 1945.”

Jayapura -- Tindak lanjut seruan Doa Nasional 1 Desember yang dikeluarkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada tanggal 23 November 2018, kini sebuah selebaran tengah beredar di seluruh Wilayah Tabi, Kamis, (29/11/2018), Jayapura, Papua.

(Baca juga: Dukung Seruan ULMWP, 1 Desember KNPB Menghimbau Doa Nasional)

Dalam selebaran itu dikatakan, pada tanggal 1 Desember 1962 secara de facto kemerdekaan West Papua telah diproklamirkan, dengan ditandai pengibaran bendera Bintang Fajar dan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dinyanyikan. Pelaksanaan pengibaran bendera Bintang Fajar dan Nyanyian kebangsaan "Hai Tanahku Papua", namun, kemerdekaan bangsa Papua kemudian dianeksasi oleh pemerintah Indonesia melalui cara-cara yang licik dan inkonstitusional; melalui (1) Pemakluman TRIKORA, 19 Desember 1961, Operasi Militer dan Transmigran (2) New York Agreement, 15 Agustus 1962, yang cacat Hukum, (3) Penyerahan West Papua secara sepihak kepada Pemerintah Indonesia, 1 Mei 1963. (4) Pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat Hukum Internasional.

Selanjutnya dikatakan, bangsa Papua masih terus memperjuangkan Hak Politiknya Untuk Menentukan Nasib Sendiri; Merdeka dan Berdaulat, walaupun banyak korban berjatuhan, Hingga decade ini, memasuki 1 Desmber 2018, melalui wadah Politik bangsa Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menghibau kepada segenap rakyat bangsa Papua untuk mengadakan Doa Nasional.

(Baca ini: 1 Desember, ULMWP Serukan Doa Nasional di Seluruh West Papua)

Dengan demikian, dihimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan elemen-elemen perjuangan di seluruh tanah air West Papua untuk bergabung dan bersama-sama pada Aksi Doa Pemulihan bagi bangsa Papua.

Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Desember 2018, bertempat di kantor MRP, pada pukul: 9.00 waktu Papua - selesai.

Titik kumpul yang ditentukan adalah, (1) dari wilayah Sentani, kumpul di Lapangan Makam Theys Sentani, (2). dari Abe dan sekitarnya kumpul di Depan Kantor Pos abepura, (3) dari Jayapura kota dan sekitarnya berkumpul di Taman Imbi, Jayapura Kota.

Selebaran ditandatangani oleh Simion B. Daby sebagai Koordinator kegiatan dan mewakili badan Politik ULMWP, Markus Haluk selaku penanggung jawab kegiatan.

Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Official "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Angkutan Online Dan Konvensional Wajib Uji KIR

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Ambon, Roby Sapulette menyatakan, taksi penumpang konvensional maupun berbasis daring (online) wajib melakukan Uji Kelayakan Kendaraan (KIR).

"Uji KIR merupakan kewajiban kendaraan komersil serta bagian yang harus dipenuhi karena berkaitan keselamatan penumpang," katanya di Ambon, Kamis (29/11).

Menurut dia, angkutan sewa wajib memenuhi sejumlah aspek yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, termasuk melakukan uji KIR kendaraan.

Sistem uji KIR dimulai dari tahapan pengecekan identitas hingga penempelan stiker tanda lulus uji. Seluruh angkutan orang baik konvensional maupun online mesti melakukan uji KIR, guna mengecek kondisi kendaraan, sehingga pihaknya akan meminta pihak operator untuk melakukan uji KIR.

"Kita berharap setiap kendaraan komersil baik konvensional maupun taksi online untuk mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah," katanya.

Roby mengatakan, pihaknya juga akan mengimbau taksi konvensional wajib mempunyai badan usaha seperti koperasi angkutan taksi.

Pihaknya di tahun 2019, juga akan memberlakukan penarikan retribusi parkir bagi taksi konvensional, karena membebani ruang jalan serta perlakukan yang sama bagi seluruh pengguna jalan.

"Kita juga telah memikirkan agar taksi diberikan logo atau stiker khusus, agar ada perbedaan antara taksi konvensional atau online, " ujarnya.

Dishub Ambon katanya, sementara melakukan survei untuk menentukan kuota transportasi berbasis aplikasi "online ride sharing".

Survei dilakukan untuk menentukan kuota kendaraan sesuai kebutuhan masyarakat, serta melihat kondisi arus lalu lintas di Ambon, mengingat jumlah kendaraan mengalami peningkatan, jika terjadi penumpukan kendaraan akan berdampak pada kemacetan.

Ditambahkannya, saat ini armada online baik grab maupun alfajek yang telah beroperasi di Ambon sebanyak 70 armada.

"Sedangkan untuk aplikasi gojek sampai saat ini belum melaporkan, karena mereka hanya meminta izin operasional untuk "Go Food dan Go Send" atau pengantaran makanan dan paket," kata dia. (MP-3)

Bupati Malra Serahkan Bantuan 90 Unit Rumah Layak Huni

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) lewat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), menggelar kegiatan Penyerahan Dana Bantuan Kemiskinan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antara Negara kepada 90 Kepala Keluarga.

Berdasarkan pantauan Malukupost.com, penyerahan bantuan berupa 90 Unit Rumah Layak Huni tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, yang dipusatkan di Aula Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Senin (26/11).

Bupati Malra, M Thaher Hanubun dalam arahannya kepada para penerima bantuan menyatakan, penyaluran dana ini setidaknya sudah memberikan manfaat yang sangat penting bagi warga dari ohoi-ohoi yang menerima bantuan.

“Tidak mudah untuk proses ini, tetapi sungguh luar biasa karena kepala dinas sosial masih bertanggung jawab dalam melihat kebutuhan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi. Semua harus berjalan sesuai Undang-Undang,” ujarnya.

Hanubun menandaskan, masyarakat penerima bantuan jangan kedepan nanti bantuan yang sudah diterima telah dikurangi, artinya sebagian besar telah diuangkan dan tidak ada bukti nyata, misalnya bantuan semen dan lain-lain.

“Ingat, tiga bulan kedepan nanti saya sendiri yang akan turun ke ohoi-ohoi penerima bantuan untuk melihat secara langsung, dan apabila ditemukan tidak sesuai penggunaannya maka akan dialihkan ke keluarga yang lain,” tegasnya.

Dijelaskan Hanubun, dalam jangka waktu 3 tahun kedepan, jalan untuk menjangkau ke wilayah Kei Besar Timur dan lain-lain sudah bisa digunakan. Untuk itu, dukungan masyarakat untuk proses-proses kedepan nanti, teristimewa proses pembuatan jalan yang akan membantu dan mempermudah masyarakat Kei Besar.

“Termasuk juga kepada Pemda yang sudah siap bekerja sama dengan Bank terkait pencairan dana untuk proses kedepannya, khusus pembuatan jalan di Kei Besar,” ungkapnya.

Hanubun sangat berharap, dengan adanya dana bantuan tersebut dapat memberikan dorongan kepada masyarakat yang semakin bersemangat dan tetap mempertahankan prestasi.

Sekedar diketahui, bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tersebut berjumlah 90 unit diserahkan kepada keluarga yang berasal dari 6 ohoi dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Kei Besar dan Kei Kecil Barat. (MP-11)

Sahuburua Pimpin Peringatan HGN dan HUT PGRI Di Tual

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua memimpin upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-47, yang dilaksanakan di Kota Tual, Rabu (28/11/2018).

Turut hadir dalam upacara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Saleh Thio, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) setempat, beserta Kepala Sekolah se-Maluku.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyatakan, melalui tema HGN tahun 2018 yakni “Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad XXI”, meninscayakan peningkatan profesionalisme guru.

"Terutama menyangkut sikap mental dan komitmen para guru, untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, revolusi industri keempat yang sudah merambah kesemua sektor, harus disikapi dengan arif, karena telah mengubah peradaban manusia secara fundamental.

“Untuk itu, diperlukan guru yang profesional, guru yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang supercepat, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap satuan pendidikan, dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul dengan kompetensi global,” katanya.

Dijelaskan Muhadjir, walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat, dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut. Sebab tugas utama guru, tambah dia, adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi setiap peserta didik. Oleh karena itu, profesi guru disebutnya sangat lekat dengan integritas dan kepribadian. Guru tidak hanya bertugas untuk mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya.

“Tugas guru sebagai pendidik, adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik, dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya,” tandasnya.

Muhadjir menandaskan, dalam rangka perluasan akses, pemerataan mutu dan percepatan terwujudnya guru profesional, pada tahun yang akan datang, Kemendikbud akan menerapkan Kebijakan system Zonasi. Kebijakan system Zonasi ini diharapkan akan mempercepat pemerataan kualitas Pendidikan di seluruh tanah air dan diharapkan akan memudahkan penanganan dan pengelolaan guru.

“Mulai dari distribusi, peningkatan kompetensi, pengembangan karir dan penyaluran bantuan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melalui kelompok/musyawarah kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah (KKG, MGMP, KKS, MKPS, KKPS atau MKPS),” bebernya.

Muhadjir berharap, dengan momentum Hari Guru Nasional, dapat dijadikan semangat untuk terus membangun peradaban bangsa, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu dan berkarakter serta mampu bersaing dalam kancah pergaulan global.

“Bangsa ini, menitipkan amanah kepada Bapak dan Ibu Guru untuk memelihara, mengembangkan jati diri dan membentuk karakter generasi penerus bangsa agar bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang mandiri, berdaya saing dan penuh toleransi,” katanya.

“Sungguhlah tugas yang amat berat bila dipikul seorang diri. Maka dari itu, marilah kita bergandeng tangan menunaikan tugas mulia ini. Di pundak Bapak dan Ibu Guru, kami gantungkan masa depan bangsa ini,” katanya lagi. (MP-11)

Transaksi Emas Pinggiran Masih Sepi

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Transaksi emas pinggiran di emper pertokoan Ambon Plaza (Amplaz) maupun kawasan Tanah Tinggi, depan kantor Pegadaian Cabang Ambon, hingga kini masih terlihat sepi.

"Masih biasa-biasa saja, belum begitu ramai, nanti kita lihat perkembangan di bulan Desember pasti ada warga yang datang menjual dan membeli, apalagi menghadapi perayaan Natal 25 Desember 2018," kata Umar yang bermukim di Gunung Malintang, kawasan Desa Batu merah, Kamis (29/11).

Selama ini warga yang datang hanya melihat-lihat saja, lanjutnya, kalaupun ada hanya untuk mencuci dan memperbaiki emas yang patah terutama kalung, kalau yang menjual belum begitu ramai, selama satu minggu belakangan ini saya baru berhasil membeli lima gram emas dengan harga yang dipatok Rp450.000/gram.

Ditanya waktu-waktu tertentu yang dianggap cukup ramai, Umar menjelaskan, waktu ramai biasanya menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, kalau menjelang hari raya idul fitri biasanya sejak bulan puasa lagi sudah mulai ramai, mereka membeli mempersiapkan perayaan idul fitri, begitu juga menjelang perayaan Natal.

"Jadi biasanya kalau menjelang hari-hari besar keagamaan seperti bulan puasa, lebaran maupun Natal dan tahun baru banyak warga yang datang untuk beli maupun jual," ujarnya.

Begitu juga dengan situasi selesai hari raya, lanjutnya, ada saja warga yang datang untuk menjual lagi guna mencari modal usaha.

"Sekarang ini umumnya pedagang emas yang juga berprofesi solder yang kebanyakan menerima order perbaikan atau solder emas dengan ongkos Rp20.000 per titik," katanya.

Ada keuntungan khusus yang mereka raih, sebab kalau ada kerusakan atau patah yang berlebihan maka harus sepakat dulu sebelum dilakukan solder. Kalau rusaknya banyak harus ada penambahan emas. Itu berarti bayarannya bervariasi Rp20.000 hingga Rp25.000 /titik.

Dia menambahkan, perhiasan emas yang banyak putus atau sudah lama harga belinya turun, patokan harga mulai dari Rp430.000 hingga Rp450.000/gram.

Begitu juga emas yang tidak rusak tetapi terkesan sudah lama harganya antara Rp500.000 hingga Rp520.000, nanti setelah dicuci, biasanya kami jual seharga Rp540.000/gram, jadi kami hanya menarik keuntungan Rp20.000 saja. (MP-3)

Dinkes Maluku Lakukan Penyuluhan Penanganan Gizi Buruk

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku mengirimkan tim ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk melakukan penyuluhan cepat tentang penanganan masalah kurang gizi dan gizi buruk kepada seluruh kepala puskesmas di daerah itu.

"Harusnya tim sudah jalan sejak Selasa (27/11), tetapi dari kabupaten mengatakan harus mengumpulkan seluruh kepala puskesmas yang ada baru program penyuluhan yang diberikan bisa maksimal dan komprehensif," kata Kadinkes Maluku dr. Meylke Pontoh di Ambon, Kamis (29/11).

Ia menjelaskan seluruh kepala puskesmas harus hadir dalam kegiatan itu agar diberikan pelatihan cepat guna mengidentifikasi kasus-kasus yang cenderung masuk kurang gizi dan penanganan seperti apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan kasus gizi buruk.

"Makanya tim sudah diberangkatkan ke Kabupaten SBT hari ini agar esoknya seluruh kepala puskesmas sudah terkumpul untuk menerima program pelatihan cepat penanganan kasus kurang gizi maupun gizi buruk," katanya.

Oleh karena ada jadwal kedatangan kapal penumpang dari beberapa pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur yang lokasinya jauh dan ada puskesmas di daerah itu.

Kalau sudah masuk dalam kategori gizi buruk, kata dia, tentu ada komplikasi penyakit-penyakit lainnya.

Ia mengatakan program pemberian makanan tambahan biasanya diberikan untuk upaya pencegahan karena biasanya berat badan seseorang cenderung menurun lalu diberikan makanan tambahan dengan rumus-rumus tertentu agar tidak masuk ke kategori gizi buruk.

Bila sudah masuk kategori penyakit gizi buruk, kata dia, ada prosedur tetap dalam penanganan, tidak lagi memberikan makanan tambahan, seperti biskuit.

"Tetap ada formula tersendiri yang diracik lalu diberikan ke pasien yang ada di rumah sakit," katanya.

Apalagi, kata dia, di Kabupaten Seram Bagian Timur saat ini sudah ada dokter spesialis anak sehingga empat pasien gizi buruk yang ditemukan di daerah itu akan ditangani dan mendapat terapi medis.

Selain itu, katanya, ada ahli gizi, tetapi tim dari Dinkes provinsi yang turun ke daerah itu juga terdiri atas para ahli gizi yang akan memberikan penyuluhan.

Saat ini, terdapat emat pasien penderita gizi buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sementara menjalani perawatan intensif. Mereka tidak dirujuk ke RSUD Haulussy Ambon karena di daerah itu sudah ada dokter spesialis anak serta peralatan yang memadai untuk menangani kasus tersebut.

Laporan dari kabupaten itu, juga menyebutkan bahwa perkembangan empat pasien gizi buruk terjadi sedikit mengalami kenaikan berat badan, akan tetapi tidak harus dipulangkan saat ini.

"Meskipun dipulangkan nanti ke rumah, maka kondisi pasien harus dipantau terus sehingga perlu ada koordinasi dengan puskesmas yang wilayah kerjanya mencakup domisili pasien," katanya. (MP-6)

Waspadai Hujan Di Wilayah Perbatasan Maluku

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura Ambon mengimbau masyarakat, terutama para nelayan tradisional, agar mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir di wilayah perbatasan Maluku pada beberapa hari kedepan.

"Peringatan dini diprakirakan terjadi di perairan Kepulauan Sermata, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) hingga Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru serta Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah," kata Kepala BMKG Stasiun Pattimura Ambon Ot Oral Sem Wilar saat dikonfirmasi di Ambon, Kamis (29/11).

Kabupaten MBD, MTB maupun Kepulauan Aru secara geografis letaknya berbatasan dengan Timor Leste dan Australia.

"Jadi perlu diwaspadai karena adanya awan gelap (Cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang," ujarnya.

Apalagi, katanya, angin umumnya bertiup dari arah barat daya - barat laut dengan kecepatan terbesar 17 Knots (35 KM per jam).

"Syukurlah tinggi gelombang di wilayah tersebut 1,25 meter, tetapi tetap harus diwaspadai karena sewaktu-waktu bisa berubah," kata Ot.

Dia mengemukakan, imbauan ini telah diteruskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, maupun sembilan kabupaten dan dua kota.

"Saya pun mengharapkan para bupati dan wali Kota agar mengimbau perusahaan penyedia maupun pengguna jasa transportasi laut untuk memerhatikan peringatan dini dari BMKG," ujar Ot.

Pertimbangannya, kata dia, bila kondisi cuaca ekstrem, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

"Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan," kata Ot.

Disinggung soal suhu, dia menjelaskan, bervariasi 19-29 derajat Celcius dan kelembaban 80-100 persen. (MP-4)

Ekspedisi Keliling BI Tahap III Singgahi Delapan Daerah Di SBT

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi kas keliling tahap ke III tahun 2018 dengan menyinggahi delapan titik yang tersebar mulai dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Maluku dan Papua.

"Ekspedisi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 30 Nopember hingga tanggal 7 Desember 2018 itu berdasarkan kerja sama Kantor Bank Indonesia Pusat dengan TNI-AL, dalam hal ini pemanfaatan kapal perang, sedangkan BI Maluku selaku pelaksana saja," kata Ketua Tim Ekspedisi kas keliling BI Maluku Hujianto di Ambon, Kamis (29/11).

Rute yang akan disinggahi mulai dari Ambon, Geser, Pulau Panjang, Manawoka, Gorom, Karas, Weri, Fak-fak, Rumbati, dan balik lagi ke Ambon.

Tim akan bertolak dari pelabuhan Pangkalan utama angkatan laut (Lantamal IX) Ambon di Desa Halong, pukul,12.00 WIT, dengan tujuan utama Pulau Geser.

Hujianto mengatakan, ekspedisi tahap III ini relatif masih sama, yakni penukaran uang lusuh atau yang tidak layak edar dari masyarakat akan digantikan dengan uang baru hasil cetak sempurna dari Peruri yang belum pernah dipakai sama sekali.

"Kemudian ada juga kegiatan sosialisasi, bagaimana kita bisa mengenal ciri-ciri uang asli rupiah, kemudian ada juga program penyerahan bantuan program BI (PSBI) yang selama ini tujuannya untuk kegiatan pendidikan, berupa alat genset, buku-buku pelajaran dan juga peralatan olah raga bagi sekolah tingkat SMA/SMK," ujarnya.

Dalam kegiatan kas keliling ini ada juga kegiatan pengobatan gratis kepada masyarakat yang disinggahi.

Walaupun memang kegiatan intinya merupakan kas keliling, namun dari pengamatan selama ini kegiatan ini cukup mendapat perhatian masyarakat dari pengobatan gratis.

"Hal ini memang wajar, karena yang kita lakukan ini rutenya hampir semua pulau terluar dan tertinggal," katanya.

"Sebab, jangankan dokter, mungkin saja di Puskesmas-puskesmas di pulau-pulau itu tidak ada petugas kesehatan, atau belum tentu orang yang sakit pergi ke Puskesmas ada perawatnya," ujarnya menambahkan. (MP-5)

Pembenahan Pasar Mardika Diharapkan Terealisasi Secepatnya

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Anggota DPRD Maluku mengharapkan, rencana Pemkot Ambon yang akan melakukan program pembenahan dan penataan pasar serta terminal Mardika bisa terealisasi secepatnya.

"Program pembenahan pasar dan terminal Mardika Ambon juga jadi perhatian komisi, karena teman-teman dari dapil Kota Ambon berkeinginan minimal tahun ini persoalan lahan bisa diselesaikan," kata Ketua Komisi-C DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon, Rabu (28/11).

Menurut dia, pasar Mardika harus ditata secara baik karena ada 3.093 pedagang, dan lapak-lapak mereka harus dibenahi.

Sebab lahan itu milik Pemprov Maluku yang nanti dibicarakan dengan Pemkot Ambon dan baru sekali rapat pembahasan bersama DPRD provinsi pada awal Juni 2018 tetapi belum ada kelanjutannya sampai saat ini.

Dia berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan karena masalah ini juga dibahas komisi dengan Kementerian Perdagangan saat melakukan penyampaian aspirasi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Awal Juni 2018, Pemkot Ambon melakukan rapat koordinasi dengan Komisi-A dan Komisi-C DPRD Maluku membicarakan pembangunan pasar Mardika dan DPRD provinsi mendukung penuh program pemkot yang akan merevitalisasi pasar dan terminal Mardika dengan desain yang lebih modern.

Pihak Pemkot Ambon saat itu diwakili Asisten II, Kadis Perindag dan Bappeda serta Bagian hukum Pemkot.

Sebelum aset pemprov berupa tanah dan bangunan seluruh pasar Mardika diberikan hak pengelolaannya kepada pemkot, maka DPRD meminta pemprov mengundang pedagang dan pemilik ruko yang sebagian besar sudah memiliki HGB untuk musyawarah.

Pasar dan terminal Mardika dibangun tahun 1985 oleh PT Bumi Perkasa Timur dan dibuat MoU dengan pemprov selama 30 tahun dari 1987 hingga 2017 dan MoU itu sudah berakhir tahun lalu.

Apabila mau diperpanjang lagi, maka satu tahun sebelum berakhirnya masa MoU itu pengelola harus mengajukan permohonan kepada pemprov untuk perpanjangan kontrak baru, dan aturan membuka ruang bisa diperpanjang itu selama 20 tahun.

Tetapi pengelola tidak melakukan perpanjangan kontrak sehingga otomatis aset Pasar Mardika menjadi milik pemprov dan itu perlu juga dibuktikan MoU seperti apa.

Yang menjadi kendalanya sekarang, sebagian besar pemilik bangunan ruko di sana sudah memiliki hak guna bangunan (HGB) karena telah membayar ke pengelola dan pemprov juga ada yang sudah memberikan rekomendasi kepada pemilik HGB membuat sertifikat perpanjangan HGB di BPN.

Sehingga saat aset mau diberikan juga ke Pemkot untuk mengelola dengan cara merevitalisasi pasar Mardika maka perlu juga dibicarakan secara baik-baik dengan sebagian besar para pedagang yang telah mengantongi HGB.

Prinsipnya DPRD Maluku lewat Komisi A dan C dalam rapat koordinasi dengan pemkot menyetujui dan mendukung rencana tersebut.

Tetapi persoalan yang menyangkut HGB juga perlu dievaluasi dan mendata ulang kira-kira berapa banyak pedagang yang sudah mempunyai HGB dan bagaimana dengan rencana pemkot melakukan revitalisasi agar tidak terjadi permasalahan di lapangan.

HGB itu acak sebagian di blok A dan blok B jadi belum tahu pasti, katanya. (MP-4)

Harga Kopra Di Ambon Rp4.000/Kg

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Harga kopra yang ditawarkan para pembeli di Kota Ambon kembali bergerak naik dari Rp3.500 menjadi Rp4.000/Kg sekarang ini.

Hasil pantauan di lokasi transaksi hasil perkebunan Maluku, di lokasi pasar Mardika maupun di jalan Rijoly, Kelurahan Batu gajah, Kamis (29/11), pembeli mematok harga kopra kembali bergerak naik dari sebelumnya Rp3.500 naik menjadi Rp4.000/Kg.

"Harga kopra kembali naik sudah dua hari belakangan ini, mudah-mudahan akan terus bertahan atau bergerak naik," kata Evi pembeli yang berlokasi di jalan Rijoly, Kelurahan Batu gajah.

Kalau harga cengkih masih bertahan yakni Rp88.000/Kg, harga ini juga sedikit bergerak naik dari Rp87.000 pada pekan lalu, jadi naik hanya Rp1.000 saja sejak dua hari belakangan ini, sedangkan harga biji pala bundar juga masih bertahan Rp64.000/Kg.

Sedangkan untuk fuli (pembungkus biji pala) hingga kini masih terus bertahan dengan harga Rp168.000/Kg, kecuali coklat yang juga sedikit bergerak turun dari Rp27.000 menjadi Rp26.000/Kg.

Menurut evi, kalau dilihat dari perkembangan harga hasil perkebunan Maluku sekarang ini harga cengkih masih bagus, pada hal sekarang ini masa panen, dan sekarang ini yang datang menjual hasil panen mereka kebanyakan petani Pulau Buru, kalau Pulau Seram belum terlalu banyak.

"Jadi harga berbagai jenis hasil perkebunan daerah ini dapat dikatakan masih bagus, apalagi kopra yang sudah mulai bergerak naik walaupun belum menggembirakan para petani di daerah ini," ujarnya.

Walaupun demikian, lanjutnya, sampai sekarang ada saja petani yang datang menjual kopra, sebab mereka tidak mungkin mau menjual seluruh hasil panen mereka ke pasar.

Evi menambahkan, kami juga tidak bisa berbuat banyak, sebab patokan harga yang kami terapkan di Ambon sesuai hasil pemantauan harga di pasar utama Surabaya, sebab hasil pembelian di Ambon dijual lagi ke Surabaya.

"Kalau sampai terjadi perubahan harga di Surabaya sudah pasti di Ambon juga berpengaruh," ujarnya lagi. (MP-2)

Pemegang Saham BM-Malut Tidak Penuhi Panggilan Penyidik

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Pemegang saham pengendali PT. Bank Maluku-Maluku Utara (BM-Malut) hari ini tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Reverse Repo Obligasi bank senilai Rp238,5 miliar.

"Surat panggilannya kami layangkan ke Kantor PT. BM-Malut sejak tanggal 25 November 2018 tetapi hari ini tidak hadir dan juga tidak ada konfirmasi balik secara resmi," kata Wakajati Maluku, Agoes Eryl di Ambon, Rabu (28/11).

Penjelasan Wakajati yang didampingi Rolly Manampiring selaku jaksa penyidik, disampaikan kepada wartawan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan kasus revers repo obligasi terhadap dua tersangka berinisial IR dan IT.

"Pemegang saham pengendali seharusnya hadir saat ini sesuai undangan yang kami layangkan tetapi tidak hadir tanpa disertai alasan," katanya.

Sejumlah pihak dari internal bank yang telah diperiksa penyidik diantaranya mantan Dirut Dirk Soplanit, mantan dirut pemasaran, Wellem Patty, mantan direktur kepatuhan Izak Tenu, kepala satuan audit internal PT. BM-Malut, Jacob Leasa dan beberapa pejabat lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin pada tahun 2014, ditemukan adanya transaksi pembelian revers repo surat berharga senilai Rp238,5 miliar di BUMD milik Pemprov Maluku tersebut.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menemukan adanya transaksi pembelian revers repo surat berharga senilai Rp146 miliar dan 1.250 dolar AS di PT. BM-Malut.

Kedua transaksi tersebut dilakukan pihak bank dengan PT. Andalan Artha Advisindo Securitas dengan direkturnya Andri Rukminto dan PT. BM- Malut saat itu menerbitkan obligasi sebesar Rp300 miliar dalam bentuk tiga seri.

Untuk seri A senilai Rp80 miliar yang telah dilunasi pada tahun 2013, seri B Rp10 miliar dilunasi tahun 2015, dan seri C Rp210 miliar yang jatuh tempo tahun 2017 lalu. (MP-4)

KPU Ambon Minta LPSDK Diserahkan Januari 2019

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon meminta partai politik (parpol) untuk menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada awal 2019.

"Batas waktu penyerahan LPSDK pada 2-3 Januari 2019, kita minta parpol untuk memperhatikan tahapan sehingga sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye," kata Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, M Shadek Fuad, Rabu (28/11).

Menurut dia, dana kampanye peserta pemilu juga hanya boleh diterima melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK) setiap parpol.

LPSDK berupa uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Selain itu benda bergerak dan tidak bergerak, serta jenis pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati peserta pemilu.

"Karena itu peserta pemilu tidak boleh menerima uang untuk kepentingan kampanye selain melalui rekening dan tidak boleh diterima dan ditampung di kas," ujarnya.

Shadek mengatakan, seluruh transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dana kampanye, harus tercatat dalam perbankan secara transparan, guna menghindari ketidakjelasan sumbangan maupun penyalahgunaan penggunaan dana kampanye.

"Seluruh proses kampanye dan dana kampanye harus dilakukan secara transparan, tercatat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas," katanya.

Ia menyatakan, seluruh peserta pemilu harus patuh dalam pencatatan dana kampanye serta memperhatikan jadwal penyampaian laporan dana kampanye ke KPU.

"LADK dari seluruh partai politik dan tim kampanye Pilpres telah diserahkan ke KPU dan telah dilakukan verifikasi, hasilnya tidak ditemukan masalah," katanya.

Ditambahkannya, tahapan yang harus dilakukan parpol dan tim kampanye capres yakni penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang berisikan data dana yang masuk dan harus dilaporkan ke KPU pada 2 Januari 2019.

Serta Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang nantinya harus diserahkan ke KPU satu hari setelah berakhirnya masa kampanye pada 14 April 2019. (MP-6)

Kegiatan Operasi Pasar Bulog Maluku Berjalan Lancar

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kegiatan operasi pasar (OP) Perum Bulog Maluku dengan menjual beras Rp10.000/Kg hingga kini tetap berjalan cukup lancar.

"Kami masih terus melaksanakan operasi pasar dengan mengacu pada surat Menteri Perindustrian yang ditentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018," kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Maluku Armin Bandjar di Ambon, Rabu (28/11).

Hingga kini, total beras yang tersalur pada kegiatan OP selama tahun 2018 hingga bulan Nopember tercatat sebanyak 5.520 ton, dengan rinciannya untuk Kota Ambon sudah mencapai 2.590 ton.

Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang meliputi 13 titik penjualan mencapai 346 ton, Seram Bagian Barat (SBB) 103 ton, Kabupaten Buru termasuk Kabupaten Buru Selatan sebanyak 283, ton, kemudian di Kota Tual 1.666 ton.

Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 532 ton.

Menurutnya, kalau sampai dengan bulan Desember 2018 diperkirakan menghadapi perayaan Natal dan Tahun baru dengan stok beras yang mencapai 14.000 ton yang tersimpan di gudang-gudang milik Bulog Maluku akan terpenuhi permintaan.

"Jadi sudah diantisipasi oleh Bulog Maluku jangan-jangan terjadi lonjakan harga menghadapi perayaan Natal 25 Desember 2018 dan memasuki Tahun baru 1 Januari 2019," ujarnya.

Bulog Maluku juga mendukung, apabila ada dinas-dinas di kabupaten dan kota melaksanakan pasar murah dan bekerja sama dengan Bulog sebagai pengadaan beras tetap bersedia.

Ia mengungkapkan, harga beras operasi pasar tetap sebesar Rp10.000/Kg, masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp10.250/Kg, sangat menguntungkan masyarakat yang ada di daerah ini, apalagi kualitas beras Bulog juga cukup bagus.

Hasil pantauan di lokasi pasar Mardika, pasar Gotong Royong dan Batu merah para pedagang mematok harga beras seperti Bulir Mas, Tawon maupun Dua Udang dijual Rp13.500/kg, beras Bulog Rp10.000, beras asal Namlea, Kabupaten Pulau Buru Rp10.000/kg, beras cap Kuda Terbang Rp11.000/kg, beras AAA WTJ Rp11.000/kg, beras Mr K Rp11.000/kg, beras merek Dua Beruang Rp12.000/kg, beras Micky Mouse Rp12.000/kg, Rojolele Makasar Rp11.000/kg.

"Ada juga beberapa jenis beras antarpulau lainnya harga masih tetap stabil seperti beras cap Mawar Merah Rp13.000/kg, beras cap WTJ Phinisi Rp13.000/kg, beras cap Padi Udang Rp13.000/kg, beras Bola Mas Rp13.000/kg, dan beras pulut Rp22.000/kg. (MP-3)

PLN M2U Tanam 1.000 Pohon Peringati HMPI

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U), Rabu (28/11), melakukan penanaman 1.000 pohon dengan tujuh jenis tanaman prioritas dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2018 Penanaman 1.000 pohon dilakukan di Kecamatan Bula kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dengan tujuh jenis tanaman yang diprioritaskan, yakni tanaman produktif yang dapat melestarikan alam, melestarikan tanaman khas lokal dan dapat mengurangi pencemaran, kata Manajer Hukum dan Humas PLN M2U, Ramli Malawat.

"Lokasi penanaman pohon difokuskan di wilayah sekitar PLN dan lokasi masyarakat umum, seperti pesisir laut, sempadan sungai, lahan gundul, dan lainnya," katanya.

Ia mengatakan, aksi penanaman pohon merupakan bagian program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Peduli.

Bentuk kepedulian PLN terhadap lingkungan bertujuan mencegah efek rumah kaca dan mengurangi pemanasan global. Efek gas rumah kaca adalah penumpukan gas Karbon dioksida (CO2) pada atmosfer yang menyebabkan berlubangnya atmosfer.

"Berdasarkan penelitian setiap satu hektar hutan tropis dapat mengubah 3,7 ton CO2 menjadi 2 ton Oksigen (O2). Bertambahnya pohon akan menambah jumlah oksigen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia," ujar Ramli.

Menanam pohon, katanya, juga dapat mengurangi abrasi pantai. Program penanaman pohon ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan stakeholder PLN.

"PLN kembali melakukan aksi penanaman pohon sebagai upaya dalam melaksanakan bisnis ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan," ujarnya.

Ramli menjelaskan, PLN menanam 22.000 pohon serentak dilakukan di 22 unit kerja PLN se-Indonesia.

HMPI ditetapkan dalam Keppres RI No 24 Tahun 2008, merupakan langkah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menanam pohon. HMPI juga dilakukan sebagai wujud kepedulian dalam memulihkan kerusakan hutan dan lahan.

Aksi tanam pohon PLN merupakan kelanjutan dari aksi tanam pohon tahap I yang dilakukan pada 5 Juni 2018, melibatkan 32 unit PLN se-Indonesia dan telah menanam 34.000 pohon. (MP-5)