Buletinnusa Langgur, Malukupost.com - Aliansi Pemuda Kota (APEK) Maluku Tenggara (Malra) menggelar lomba baris empang dalam rangka memperingati HUT Kabupaten setempat yang ke-67 Tahun 2019.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, lomba didominasi oleh anak-anak muda (pemuda-pemudi) yang tersebar di wilayah Malra dan Kota Tual tersebut dilepas oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, Sabtu (14/12/2019).
Ketua Panitia Lomba, Pablo Rafra, kepada media ini di Langgur, Minggu (15/12/2019) mengatakan, lomba tersebut dilaksanakan atas kerja sama APEK Malra dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat yang bertujuan untuk menghidupan kembali lomba Baris Empang yang sudah berpuluh tahun tidak pernah dilombakan..
“Kami lakukan kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT Kabupaten maluku Tenggara (Malra) yang ke-67 Tahun 2019, dan kegiatan ini dibuat untuk menghidupkan kembali baris empang ini, karena sudah sekitar 10-20 tahun, ungkapnya.
Rafra menambahkan, selain untuk memeriahkan HUT Kabupaten Malra, pihaknya ingin agar silaturahmi diantara anak-anak muda (antar kompleks) baik itu di Malra maupun kota Tual tetap terjaga dan terus terjalin dengan baik.
Untuk diketahui, peserta (regu) yang mendaftar berjumlah 36 regu, yang mengikuti Technical Meeting sebanyak 20 regu, sedangkan yang resmi dilepas dalam lomba sebanyak 18 regu.
Lomba baris empang tersebut mengambil titik start di depan Kantor Dispora Malra dan finish di depan Kantor Bupati Malra.
(MP-15)
Jumat, 20 Desember 2019
“Si Kembang Paris” Kontrol Pendidikan Anak Didik PAUD di Malra
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara (Malra) menggelar kegiatan sosialisasi aplikasi “Si Kembang Paris” (Sistem Pelaporan Perkembangan Anak Didik PAUD) berbasis aplikasi website dalam rangka meningkatkan sistem pelaporan perkembangan anak didik.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Bunda PAUD Kecamatan oleh Ibu Eva E. Hanubun selaku Bunda PAUD Kabupaten Malra, pekan lalu.
Kepada media ini di Langgur, Minggu (15/12), Jaqualine Juliana Salawaney, S.Psi.,M.Psi selaku reformer (pembaru) aplikasi “Si Kembang Paris” mengatakan aplikasi tersebut didesain untuk meningkatkan sistem pelaporan pendidikan anak didik pada tingkat PAUD.
“Aplikasi ini dibuat terkait dengan peningkatan anak usia dini di kabupaten Malra, karena selama ini sistem pelaporan perkembangan anak didik PAUD masih bersifat manual,” ujarnya.
Dijelaskan Salawaney, untuk penerapannya aplikasi itu disosialisasikan kepada seluruh lembaga PAUD di Malra, sedangkan untuk para orang tua akan disosialisasikan pada kegiatan pendidikan keluarga. Selain itu, dirinya memilki ide (inovasi) yaitu membuat sistem pelaporan perkembangan anak didik PAUD berbasis aplikasi website, dimana aplikasi ini juga nantinya bisa terhubung (conect) langsung melalui handphone (android).
“Tujuan dari sosilisasi aplikasi ini yakni, pertama memperkenalkan Aplikasi Si kembang Paris kepada seluruh masyarakat Malra, baik pemerintah, organisasi-organisasi, kelompok pemerhati PAUD, satuan pendidikan Usia Dini, maupun masyarakat luas. Yang kedua untuk memberikan informasi tentang cara mengetahui laporan perkembangan anak didik PAUD dan informasi PAUD di Malra secara cepat dan mudah dengan menggunakan HP Android karena aplikasi bersifat Online,” katanya.
“yang Ketiga yakni mempererat hubungan kemitraan dengan para stakeholder Eksternal yang menangani prorgam PAUD dalam hal mendukung kegiatan PAUD di Malra. Dan yang keempat adalah Satuan PAUD dapat dengan mudah mengakses infomasi PAUD dan dapat memudahkan lembaga-lembaga PAUD untuk mempromosikan prestasi yang mereka dapatkan,” katanya lagi.
Salawaney menambahkan, sasaran utama yakni para pimpinan OPD sebagai stakeholder eksternal dalam penangananan PAUD di Maluku Tenggara, para Bunda PAUD pada 11 Kecamatan, Pengawas TK/ PAUD, para Ketua PKG PAUD, para Ketua Gugus PAUD, para kepala sekolah TK dan Pengelola Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis serta para pendidik PAUD se kabupaten Malra.
“Melalui sosialisasi Aplikasi Si Kembang Paris ini dapat meningkatkan kinerja para pendidik dan pengelola PAUD terkait dengan sistem pelaporan perkembangan anak didik,” harapnya.
(MP-15)
Sosialisasi tersebut dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Bunda PAUD Kecamatan oleh Ibu Eva E. Hanubun selaku Bunda PAUD Kabupaten Malra, pekan lalu.
Kepada media ini di Langgur, Minggu (15/12), Jaqualine Juliana Salawaney, S.Psi.,M.Psi selaku reformer (pembaru) aplikasi “Si Kembang Paris” mengatakan aplikasi tersebut didesain untuk meningkatkan sistem pelaporan pendidikan anak didik pada tingkat PAUD.
“Aplikasi ini dibuat terkait dengan peningkatan anak usia dini di kabupaten Malra, karena selama ini sistem pelaporan perkembangan anak didik PAUD masih bersifat manual,” ujarnya.
Dijelaskan Salawaney, untuk penerapannya aplikasi itu disosialisasikan kepada seluruh lembaga PAUD di Malra, sedangkan untuk para orang tua akan disosialisasikan pada kegiatan pendidikan keluarga. Selain itu, dirinya memilki ide (inovasi) yaitu membuat sistem pelaporan perkembangan anak didik PAUD berbasis aplikasi website, dimana aplikasi ini juga nantinya bisa terhubung (conect) langsung melalui handphone (android).
“Tujuan dari sosilisasi aplikasi ini yakni, pertama memperkenalkan Aplikasi Si kembang Paris kepada seluruh masyarakat Malra, baik pemerintah, organisasi-organisasi, kelompok pemerhati PAUD, satuan pendidikan Usia Dini, maupun masyarakat luas. Yang kedua untuk memberikan informasi tentang cara mengetahui laporan perkembangan anak didik PAUD dan informasi PAUD di Malra secara cepat dan mudah dengan menggunakan HP Android karena aplikasi bersifat Online,” katanya.
“yang Ketiga yakni mempererat hubungan kemitraan dengan para stakeholder Eksternal yang menangani prorgam PAUD dalam hal mendukung kegiatan PAUD di Malra. Dan yang keempat adalah Satuan PAUD dapat dengan mudah mengakses infomasi PAUD dan dapat memudahkan lembaga-lembaga PAUD untuk mempromosikan prestasi yang mereka dapatkan,” katanya lagi.
Salawaney menambahkan, sasaran utama yakni para pimpinan OPD sebagai stakeholder eksternal dalam penangananan PAUD di Maluku Tenggara, para Bunda PAUD pada 11 Kecamatan, Pengawas TK/ PAUD, para Ketua PKG PAUD, para Ketua Gugus PAUD, para kepala sekolah TK dan Pengelola Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis serta para pendidik PAUD se kabupaten Malra.
“Melalui sosialisasi Aplikasi Si Kembang Paris ini dapat meningkatkan kinerja para pendidik dan pengelola PAUD terkait dengan sistem pelaporan perkembangan anak didik,” harapnya.
(MP-15)
Hanubun: Kei Besar Sudah Ditetapkan Sebagai Proyek Nasional
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dibawah kepemipinan Bupati Drs. Hi. M. Thaher Hanubun dan wakil Bupati Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si terus membuktikan janji mereka lewat capaian-capaian kinerjanya.
Dalam setahun kepemimpinan mereka berdua, kabupaten Malra semakin dikenal di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dunia internasional. Capaian kinerja tercatat pada dunia pendidikan dan kesehatan, serta pariwisata yang menjadi leading sector (sektor utama/unggulan) daerah ini.
Fokus pembangunan sejumlah infrastruktur pada wilayah Kei Besar yang diperjuangkan habis-habisan oleh dua putera terbaik pilihan masyarakat Evav (hasil Pilkada kemarin) terus-menerus dikumandangkan dan diimplementasikan.
Meskipun harus menuai kritikan bahkan cemooh dari sejumlah masyarakat, namun mereka berdua tetap teguh bak batu karang untuk menunaikan dan menuntaskan impian dan harapan besar masyarakat Malra.
Dengan ditopang dengan doa dari seluruh masyarakat dan atas kerjasama yang baik dengan partner mereka yakni DPRD Malra, pembagunan wilayah Kei Besar semakin baik dari waktu ke waktu.
Puncaknya ketika perjuangan untuk jalan lingkar Kei Besar akhirnya resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bupati Hanubun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan Definitif DPRD Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024, Sabtu (14/12) mengungkapkan, jalan lingkar Kei Besar telah ditetapkan sebagai proyek nasional.
“Berkat doa dari kita semua, para tokoh adat, tokoh agama dan seluruh rakyat Malra, maka Kei Besar sudah ditetapkan menjadi Trans Kei Besar,” ujarnya.
Hanubun mengungkapkan, Kei Besar sudah ditetapkan sebagai Proyek Nasional, yakni jalan trans pada 18 pulau tertinggal, 16 pulau terluar dan terdepan di dalam matriks pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
“Kei Besar sudah ditetapkan sebagai Proyek Nasional, dimana jalan trans pada 18 pulau tertinggal, 16 pulau terluar dan terdepan di dalam matriks pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024,” katanya.
Untuk diketahui, bupati dan wakil bupati diundang untuk menghadiri langsung penetapan Kei Besar sebagai Proyek Nasional di Istana Jakarta pekan depan.
“Perjuangan itu sudah memasuki finish, dan kami (saya dan wakil bupati) diundang di Istana Negara Jakarta untuk ditetapkan sebagai salah satu wilayah dalam proyek nasional tersebut. yang kita ajukan adalah 170 km dan yang ditetapkan di RPJMN adlah 102 km,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan mitra kerja Pemda yakni DPRD Malra, agar selama kepemimpinan pemerintahan ini, Malra terus maju, berkembang serta menjadi lebih baik.
“Kami minta dukungan dari DPRD dan rakyat Malra sehingag di Kei Besar akan diatasi dengan jalan lingkar dari tahun ke tahun direncanakan sampai tahun 2024, maka jalan lingkar yang sudah ditetapkan adalah 102 km,” tandasnya.
(MP-15)
Dalam setahun kepemimpinan mereka berdua, kabupaten Malra semakin dikenal di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dunia internasional. Capaian kinerja tercatat pada dunia pendidikan dan kesehatan, serta pariwisata yang menjadi leading sector (sektor utama/unggulan) daerah ini.
Fokus pembangunan sejumlah infrastruktur pada wilayah Kei Besar yang diperjuangkan habis-habisan oleh dua putera terbaik pilihan masyarakat Evav (hasil Pilkada kemarin) terus-menerus dikumandangkan dan diimplementasikan.
Meskipun harus menuai kritikan bahkan cemooh dari sejumlah masyarakat, namun mereka berdua tetap teguh bak batu karang untuk menunaikan dan menuntaskan impian dan harapan besar masyarakat Malra.
Dengan ditopang dengan doa dari seluruh masyarakat dan atas kerjasama yang baik dengan partner mereka yakni DPRD Malra, pembagunan wilayah Kei Besar semakin baik dari waktu ke waktu.
Puncaknya ketika perjuangan untuk jalan lingkar Kei Besar akhirnya resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Bupati Hanubun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan Definitif DPRD Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024, Sabtu (14/12) mengungkapkan, jalan lingkar Kei Besar telah ditetapkan sebagai proyek nasional.
“Berkat doa dari kita semua, para tokoh adat, tokoh agama dan seluruh rakyat Malra, maka Kei Besar sudah ditetapkan menjadi Trans Kei Besar,” ujarnya.
Hanubun mengungkapkan, Kei Besar sudah ditetapkan sebagai Proyek Nasional, yakni jalan trans pada 18 pulau tertinggal, 16 pulau terluar dan terdepan di dalam matriks pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
“Kei Besar sudah ditetapkan sebagai Proyek Nasional, dimana jalan trans pada 18 pulau tertinggal, 16 pulau terluar dan terdepan di dalam matriks pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024,” katanya.
Untuk diketahui, bupati dan wakil bupati diundang untuk menghadiri langsung penetapan Kei Besar sebagai Proyek Nasional di Istana Jakarta pekan depan.
“Perjuangan itu sudah memasuki finish, dan kami (saya dan wakil bupati) diundang di Istana Negara Jakarta untuk ditetapkan sebagai salah satu wilayah dalam proyek nasional tersebut. yang kita ajukan adalah 170 km dan yang ditetapkan di RPJMN adlah 102 km,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan mitra kerja Pemda yakni DPRD Malra, agar selama kepemimpinan pemerintahan ini, Malra terus maju, berkembang serta menjadi lebih baik.
“Kami minta dukungan dari DPRD dan rakyat Malra sehingag di Kei Besar akan diatasi dengan jalan lingkar dari tahun ke tahun direncanakan sampai tahun 2024, maka jalan lingkar yang sudah ditetapkan adalah 102 km,” tandasnya.
(MP-15)
Kamis, 19 Desember 2019
Ini Kendala PDAM Saumlaki Distribusikan Air ke Warga
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupostcom - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga saat ini masih terkendala mendistribusikan air bersih untuk warga masyarakat di kota Saumlaki dan sejumlah desa akibat dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah itu.
Pejabat Sementara Direktur Utama (Dirut) PDAM Kepulauan Tanimbar, Ucok Poltak Hutajulu menyatakan, kemarau panjang yang melanda kabupaten Kepulauan Tanimbar menyebabkan kekeringan pada dua sumber air baku yakni sumber air Bomaki dan sumber air Wemomolin.
"Berdasarkan data, kebutuhan air di Saumlaki dan sekitarnya itu 128.259 m³ per bulan, tapi produksi selama ini tercatat hanya 62.644 m³/bulan. Artinya bahwa produksi kita masih jauh dari kebutuhan sehingga PDAM tidak dapat melayani 1x24 jam" ujarnya di Saumlaki, Jumat (20/12/2019).
Dijelaskan Hutajulu, untuk memaksimalkan pelayanan, pihaknya terus melakukan pembenahan dan pembersihan di sumber air walau tekanannya tidak sampai pada pelanggan-pelanggan yang jauh. Sejumlah program prioritas telah dilakukan, salah satu diantaranya adalah menambah pompa di sumber air Wemomolin sehingga mampu menghasilkan 75 liter/detik. Upaya penambahan pompa ini telah diusulkan ke Balai Cipta Karya provinsi Maluku dan dipastikan sudah masuk dalam sipa untuk dikerjakan pada 2021.
“Bukan hanya itu, PDAM masih membutuhkan sejumlah sarana penunjang untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Akibat belum ada bak pasir penyaring lumpur, aliran air melalui pipa kerap dialiri lumpur,” katanya.
"Kami harap Pemda Kepulauan Tanimbar bisa bantu PDAM dengan menyediakan bak saringan pasir sehingga lumpur-lumpur yang masuk kedalam pipa harus tersaring dalam pipa distribusi," katanya lagi.
Menurut Hutajulu, selain kekeringan yang mengakibatkan berkurangnya pasokan air, kondisi ini diperparah lagi dengan masih banyaknya sambungan pipa ke rumah warga yang tidak sesuai prosedur atau tapping ilegal. Dan banyaknya sambungan pipa mengakibatkan terjadi kehilangan banyak air sepanjang perjalanan melewati pipa dari arah sumber air hingga ke bak induk di belakang kantor PDAM.
"Disebut ilegal karena seharusnya air itu sampai di bak dulu baru dialirkan ke masyarakat, namun nyatanya dalam perjalanan, sudah dilakukan penyambungan ke rumah-rumah penduduk," urainya.
Hutajulu menyebutkan, ada 179 Tapping Ilegal yang berlokasi dari pemukiman di seputaran Batalyon, pasar Omele, desa Sifnana hingga ke jalan poros Saumlaki yang di ambil dari pipa induk dengan diameter yang bervariasi yakni mulai dari ¹/2 inch, 3/4 dan 1/2 inch.
Kondisi ini diduga telah lama terjadi dan sengaja dibiarkan. Namun sejak Agustus lalu, Hutagalung telah menyurati para pihak itu untuk menghentikan penyambungan dari pipa induk.
"Namun jika ada pelanggan yang mau tapping, maka harus dilakukan dari pipa induk sumber air Bomaki karena itu distribusi langsung, kalo dari sumber air Wermomolin harus ke bak dulu baru dari bak yang distribusi," lanjutnya
Kondisi ini telah dibahas bersama Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Cipta Karya, sehingga untuk mengatasinya, akan dilakukan pemasangan pipa by pass dari Batalyon sampai ke bak air di samping kantor PDAM sehingga sehingga suplay air bersih ke setiap pelanggan akan bisa terkontrol dengan baik.
Cara ini dipastikan akan meningkatkan tekanan air di bak dan penyaluran air ke pelanggan teristimewa di wilayah Olilit dan Minasanega bisa terlaksana.
"Untuk itu, jika ada masyarakat yang komplain bahwa air tidak pernah mencukupi, mohon dimaklumi, karena tinggi permukaan air cuma 30 cm di bak. Jika saja bak penuh, maka tekanan bisa sampai ke Olilit,"katanya menerangkan.
(MP-14)
 |
| Penjabat Sementara Dirut PDAM Kepulauan Tanimbar, Ucok Poltak Hutajulu |
Pejabat Sementara Direktur Utama (Dirut) PDAM Kepulauan Tanimbar, Ucok Poltak Hutajulu menyatakan, kemarau panjang yang melanda kabupaten Kepulauan Tanimbar menyebabkan kekeringan pada dua sumber air baku yakni sumber air Bomaki dan sumber air Wemomolin.
"Berdasarkan data, kebutuhan air di Saumlaki dan sekitarnya itu 128.259 m³ per bulan, tapi produksi selama ini tercatat hanya 62.644 m³/bulan. Artinya bahwa produksi kita masih jauh dari kebutuhan sehingga PDAM tidak dapat melayani 1x24 jam" ujarnya di Saumlaki, Jumat (20/12/2019).
Dijelaskan Hutajulu, untuk memaksimalkan pelayanan, pihaknya terus melakukan pembenahan dan pembersihan di sumber air walau tekanannya tidak sampai pada pelanggan-pelanggan yang jauh. Sejumlah program prioritas telah dilakukan, salah satu diantaranya adalah menambah pompa di sumber air Wemomolin sehingga mampu menghasilkan 75 liter/detik. Upaya penambahan pompa ini telah diusulkan ke Balai Cipta Karya provinsi Maluku dan dipastikan sudah masuk dalam sipa untuk dikerjakan pada 2021.
“Bukan hanya itu, PDAM masih membutuhkan sejumlah sarana penunjang untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Akibat belum ada bak pasir penyaring lumpur, aliran air melalui pipa kerap dialiri lumpur,” katanya.
"Kami harap Pemda Kepulauan Tanimbar bisa bantu PDAM dengan menyediakan bak saringan pasir sehingga lumpur-lumpur yang masuk kedalam pipa harus tersaring dalam pipa distribusi," katanya lagi.
Menurut Hutajulu, selain kekeringan yang mengakibatkan berkurangnya pasokan air, kondisi ini diperparah lagi dengan masih banyaknya sambungan pipa ke rumah warga yang tidak sesuai prosedur atau tapping ilegal. Dan banyaknya sambungan pipa mengakibatkan terjadi kehilangan banyak air sepanjang perjalanan melewati pipa dari arah sumber air hingga ke bak induk di belakang kantor PDAM.
"Disebut ilegal karena seharusnya air itu sampai di bak dulu baru dialirkan ke masyarakat, namun nyatanya dalam perjalanan, sudah dilakukan penyambungan ke rumah-rumah penduduk," urainya.
Hutajulu menyebutkan, ada 179 Tapping Ilegal yang berlokasi dari pemukiman di seputaran Batalyon, pasar Omele, desa Sifnana hingga ke jalan poros Saumlaki yang di ambil dari pipa induk dengan diameter yang bervariasi yakni mulai dari ¹/2 inch, 3/4 dan 1/2 inch.
Kondisi ini diduga telah lama terjadi dan sengaja dibiarkan. Namun sejak Agustus lalu, Hutagalung telah menyurati para pihak itu untuk menghentikan penyambungan dari pipa induk.
"Namun jika ada pelanggan yang mau tapping, maka harus dilakukan dari pipa induk sumber air Bomaki karena itu distribusi langsung, kalo dari sumber air Wermomolin harus ke bak dulu baru dari bak yang distribusi," lanjutnya
Kondisi ini telah dibahas bersama Pemerintah daerah melalui Bappeda dan Dinas Cipta Karya, sehingga untuk mengatasinya, akan dilakukan pemasangan pipa by pass dari Batalyon sampai ke bak air di samping kantor PDAM sehingga sehingga suplay air bersih ke setiap pelanggan akan bisa terkontrol dengan baik.
Cara ini dipastikan akan meningkatkan tekanan air di bak dan penyaluran air ke pelanggan teristimewa di wilayah Olilit dan Minasanega bisa terlaksana.
"Untuk itu, jika ada masyarakat yang komplain bahwa air tidak pernah mencukupi, mohon dimaklumi, karena tinggi permukaan air cuma 30 cm di bak. Jika saja bak penuh, maka tekanan bisa sampai ke Olilit,"katanya menerangkan.
(MP-14)
Polres MTB Kerahkan Ratusan Personil Amankan Natal dan Tahun Baru
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Siwalima 2019 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 25 Desember 2019 dan perayaan tahun baru 2020 yang bertempat di lapangan Mapolres MTB, Kamis (19/12).
Apel gelar pasukan itu dilaksanakan dengan tema "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2019 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020".
Kapolres MTB, AKBP. Andre Sukendar bertindak sebagai pemimpin apel, Paur Subag Dal Ops Polres MTB, Iptu A.Layan bertindak sebagai perwira apel, dan Komandan Apel adalah KBO Sat Lantas Polres MTB, Ipda Johanis Samponu.
"Kita akan menerjunkan 140 personil Polri yang didalamnya termasuk Brimob, dan kita melibatkan TNI dan instansi terkait sebanyak 65 personil," kata Kapolres.
Dijelaskan Kapolres, pengamanan ini akan dilaksanakan sejak 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 pada enam pos dan dua pos pelayanan yang berlokasi di kota Saumlaki dan desa sekitarnya.
“Sementara proses pengamanan di sejumlah desa akan dilaksanakan oleh setiap Polsek berdasarkan amanat Kapolri, Jenderal Idham Aziz,” tandasnya.
Usai pemeriksaan pasukan, penyematan pita operasi, Kapolres membacakan amanat Kapolri, acara dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti berupa miras ilegal dan knalpot racing hasil razia rutin Polres MTB dalam rangka mendukung Operasi Lilin Siwalima 2019, serta penandatanganan Berita Acara pemusnahan barang bukti, dengan rincian 14 jirigen miras jenis sopi dan 15 karton miras sopi yang diperkirakan sebanyak 489 Liter serta sejumlah Knalpot Racing yang diperoleh dari Operasi Zebra Siwalima 2019.
Sekedar diketahui, jumlah pasukan yang mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2019 terdiri dari 1 SSR gabungan Sub Den Pom Saumlaki, POM-AL dan Sie Propam Polres MTB, 1 SST personil Yonif 734/SNS, 1 SST personil Kodim 1507/Saumlaki, 1 SST personil Lanal Saumlaki, 1 SST personil Satrad/245 Nifmasbulur, 1 SST personil Kompi 3 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Maluku, 1 SST personil Sat Sabhara Polres MTB, 1 SST personil Sat Lantas Polres MTB, 1 SST personil gabungan Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Sat Intelkam Polres MTB, 1 SST personil Satpol PP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 1 SSR Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan UUP Kelas II Saumlaki, 1 SSR Staf BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 1 SSR Pemuda Masjid Saumlaki.
(MP-14)
Apel gelar pasukan itu dilaksanakan dengan tema "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2019 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020".
"Kita akan menerjunkan 140 personil Polri yang didalamnya termasuk Brimob, dan kita melibatkan TNI dan instansi terkait sebanyak 65 personil," kata Kapolres.
Dijelaskan Kapolres, pengamanan ini akan dilaksanakan sejak 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 pada enam pos dan dua pos pelayanan yang berlokasi di kota Saumlaki dan desa sekitarnya.
“Sementara proses pengamanan di sejumlah desa akan dilaksanakan oleh setiap Polsek berdasarkan amanat Kapolri, Jenderal Idham Aziz,” tandasnya.
Sekedar diketahui, jumlah pasukan yang mengikuti apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2019 terdiri dari 1 SSR gabungan Sub Den Pom Saumlaki, POM-AL dan Sie Propam Polres MTB, 1 SST personil Yonif 734/SNS, 1 SST personil Kodim 1507/Saumlaki, 1 SST personil Lanal Saumlaki, 1 SST personil Satrad/245 Nifmasbulur, 1 SST personil Kompi 3 Batalyon C Pelopor Brimob Polda Maluku, 1 SST personil Sat Sabhara Polres MTB, 1 SST personil Sat Lantas Polres MTB, 1 SST personil gabungan Sat Reskrim, Sat Narkoba dan Sat Intelkam Polres MTB, 1 SST personil Satpol PP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 1 SSR Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan UUP Kelas II Saumlaki, 1 SSR Staf BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 1 SSR Pemuda Masjid Saumlaki.
(MP-14)
Pulau Nustual Jadi Lokasi Pembangunan Jembatan Kilang Gas Blok Masela
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Pulau Nustual yang berada di wilayah petuanan desa Lermatang, kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, provinsi Maluku akan menjadi tempat pembangunan pelabuhan kilang gas cair Blok Abadi Masela.
Drs. Imanuel Metwaan, Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda provinsi Maluku menyatakan hal ini usai menggelar sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kilang gas alam cair Blok Abadi Masela kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang bertempat di balai desa Lermatang, Kamis (19/12/2019).
"Pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair di pulau Nustual desa Lermatang, kecamatan Tanimbar Selatan itu membutuhkan lahan seluas 27 hektar," katanya.
Rencana pengadaan tanah seluas 27 hektar ini diajukan oleh SKK Migas kepada Gubernur Maluku dan setelah dibentuk tim, mereka pun melakukan berbagai tahapan. Tim ini diketuai oleh Asisten 1 Setda Provinsi Maluku.
"Kami diterjunkan berdasarkan SK Gubernur Maluku untuk melakukan berbagai persiapan. Sosialisasi ini dilakukan karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil," katanya.
Dijelaskan Imanuel, proses pengadaan tanah itu akan dilaksanakan di tahun depan, hanya saja proses persiapannya sudah dilakukan saat ini. Setelah tahapan sosialisasi pengadaan tanah ini, akan dilanjutkan dengan pendataan kepemilikan lahan di pulau Nustual pada bulan Januari 2020, konsultasi publik dan setelah itu akan ada SK penetapan lokasi oleh Gubernur Maluku.
“Kemudian, SK tersebut akan diserahkan kepada SKK Migas dan seterusnya kepada BPN untuk dilakukan pengukuran. Proses pembayaran ganti rugi lahan dilaksanakan proses pengukuran. Yang akan diganti rugi itu bukan hanya tanah tetapi apa saja yang ada diatas tanah," tambahnya.
Berdasarkan pantauan, dalam sosialisasi itu sejumlah materi dipaparkan dan diawali dengan arahan umum dari Gubernur Maluku yang disampaikan oleh Hendri M. Far-far, Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, dan Asisten 1 Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Damianus Lamere.
Materi yang dipaparkan adalah: tahapan persiapan pengadaan tanah oleh Imanuel Metwaan, materi tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil oleh Kepala Seksi pengadaan tanah pada Kantor Wilayah BPN Maluku, Muchsin Alaydrus.
Pihak SKK Migas yang diwakili oleh Farida, menjelaskan tentang rencana pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair di pulau Nus Tual desa Lermatang seluas 27 hektar.
Kegiatan sosialisasi ini dimoderatori oleh Somalay Batlayeri, Kepala Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah pada Setda kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Peserta yang hadir menyatakan dukungannya terhadap rencana ini dan setelah kegiatan tersebut berakhir dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan dukungan masyarakat yang hadir terhadap pembangunan dipulau kecil ini.
Tentang pembangunan di pulau kecil ini, dia pastikan bahwa segala hal telah dikaji dalam studi AMDAL dan akan dibeli oleh negara serta menjadi milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(MP-14)
Drs. Imanuel Metwaan, Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda provinsi Maluku menyatakan hal ini usai menggelar sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kilang gas alam cair Blok Abadi Masela kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan yang bertempat di balai desa Lermatang, Kamis (19/12/2019).
"Pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair di pulau Nustual desa Lermatang, kecamatan Tanimbar Selatan itu membutuhkan lahan seluas 27 hektar," katanya.
Rencana pengadaan tanah seluas 27 hektar ini diajukan oleh SKK Migas kepada Gubernur Maluku dan setelah dibentuk tim, mereka pun melakukan berbagai tahapan. Tim ini diketuai oleh Asisten 1 Setda Provinsi Maluku.
"Kami diterjunkan berdasarkan SK Gubernur Maluku untuk melakukan berbagai persiapan. Sosialisasi ini dilakukan karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil," katanya.
Dijelaskan Imanuel, proses pengadaan tanah itu akan dilaksanakan di tahun depan, hanya saja proses persiapannya sudah dilakukan saat ini. Setelah tahapan sosialisasi pengadaan tanah ini, akan dilanjutkan dengan pendataan kepemilikan lahan di pulau Nustual pada bulan Januari 2020, konsultasi publik dan setelah itu akan ada SK penetapan lokasi oleh Gubernur Maluku.
“Kemudian, SK tersebut akan diserahkan kepada SKK Migas dan seterusnya kepada BPN untuk dilakukan pengukuran. Proses pembayaran ganti rugi lahan dilaksanakan proses pengukuran. Yang akan diganti rugi itu bukan hanya tanah tetapi apa saja yang ada diatas tanah," tambahnya.
Berdasarkan pantauan, dalam sosialisasi itu sejumlah materi dipaparkan dan diawali dengan arahan umum dari Gubernur Maluku yang disampaikan oleh Hendri M. Far-far, Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, dan Asisten 1 Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Damianus Lamere.
Materi yang dipaparkan adalah: tahapan persiapan pengadaan tanah oleh Imanuel Metwaan, materi tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil oleh Kepala Seksi pengadaan tanah pada Kantor Wilayah BPN Maluku, Muchsin Alaydrus.
Pihak SKK Migas yang diwakili oleh Farida, menjelaskan tentang rencana pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair di pulau Nus Tual desa Lermatang seluas 27 hektar.
Kegiatan sosialisasi ini dimoderatori oleh Somalay Batlayeri, Kepala Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah pada Setda kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Peserta yang hadir menyatakan dukungannya terhadap rencana ini dan setelah kegiatan tersebut berakhir dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan dukungan masyarakat yang hadir terhadap pembangunan dipulau kecil ini.
Tentang pembangunan di pulau kecil ini, dia pastikan bahwa segala hal telah dikaji dalam studi AMDAL dan akan dibeli oleh negara serta menjadi milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(MP-14)
Beruatwarin: Hasil Pemeriksaan APIP Miliki Posisi Strategis Bagi Pemkab Malra
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra), Ir Petrus Beruatwarin mengatakan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki posisi strategis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, responsif, efektif, efisien dan akuntabel.
“Dewasa ini ekspektasi terhadap eksistensi dan peran pengawasan khususnya APIP cenderung semakin tinggi, terlebih dengan semakin gencarnya usaha pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya pada kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Rapat Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIPTahun 2019 di Langgur, Senin (16/12/2019).
Menurut Beruatwarin, APIP bertugas sebagai benteng pertahanan lapis ketiga dalam pencegahan sampai dengan korupsi, dimana lapisan pertama berada pada manajemen masing-masing OPD, dan lapisan kedua berada pada sistem pengendalian intern masing-masing OPD.
“APIP harus berperan sebagai penjamin mutu yang memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan sehingga dapat membangun suatu sistem peringatan dini yang memadai, sekaligus mampu menjadi consulting partner,” tandasnya.
Beruatwarin katakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memasyarakatkan hasil-hasil pemeriksaan dengan dengan maksud pembudayaan pengawasan, meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan pada setiap OPD, meningkatkan koordinasi diantara aparat pengawasan fungsional pemerintah.
“Selain itu, juga untuk meningkatkan penangaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah lebih tertata dan berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Dijelaskan Beruatwarin, Pemerintah daerah (Pemda) Malra telah membangun kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tual tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
“Yang didalamnya juga berkaitan dengan usaha Pemda dalam meningkatkan akselerasi penyelsaian temuan pemeriksaan khususnya menyangkut kerugian daerah,” tegasnya.
Beruatwarin mengajak semua pihak, terutama masyarakat, swasta dan seluruh jajaran pemerintahan sebagai pilar utama good governance untuk bersinergi sesuai fungsi masing-masing, membangun pemerintahan yang baik, bersih dan amanah bagi kesejahteraan rakyat Malra.
(MP-15)
 |
| Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin |
“Dewasa ini ekspektasi terhadap eksistensi dan peran pengawasan khususnya APIP cenderung semakin tinggi, terlebih dengan semakin gencarnya usaha pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya pada kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Rapat Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIPTahun 2019 di Langgur, Senin (16/12/2019).
Menurut Beruatwarin, APIP bertugas sebagai benteng pertahanan lapis ketiga dalam pencegahan sampai dengan korupsi, dimana lapisan pertama berada pada manajemen masing-masing OPD, dan lapisan kedua berada pada sistem pengendalian intern masing-masing OPD.
“APIP harus berperan sebagai penjamin mutu yang memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan sehingga dapat membangun suatu sistem peringatan dini yang memadai, sekaligus mampu menjadi consulting partner,” tandasnya.
Beruatwarin katakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memasyarakatkan hasil-hasil pemeriksaan dengan dengan maksud pembudayaan pengawasan, meningkatkan fungsi dan peranan pengawasan pada setiap OPD, meningkatkan koordinasi diantara aparat pengawasan fungsional pemerintah.
“Selain itu, juga untuk meningkatkan penangaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah lebih tertata dan berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Dijelaskan Beruatwarin, Pemerintah daerah (Pemda) Malra telah membangun kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tual tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
“Yang didalamnya juga berkaitan dengan usaha Pemda dalam meningkatkan akselerasi penyelsaian temuan pemeriksaan khususnya menyangkut kerugian daerah,” tegasnya.
Beruatwarin mengajak semua pihak, terutama masyarakat, swasta dan seluruh jajaran pemerintahan sebagai pilar utama good governance untuk bersinergi sesuai fungsi masing-masing, membangun pemerintahan yang baik, bersih dan amanah bagi kesejahteraan rakyat Malra.
(MP-15)
Kudubun: Momentum Pelantikan Pimpinan Definitif Titik Start Wujudkan Perubahan
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Momentum Pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Malra Periode 2019-2024 adalah sebagai titik start dalam mewujudkan perubahan yang dapat dilakukan dalam ketiga ruang gerak (tiga fungsi utama) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengara (Malra), Minduchri Kudubun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan Definitif DPRD Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Sabtu (14/12).
Ketiga ruang gerak tersebut yakni, pertama : politik Legislasi yakni sebagi wakil rakyat harus mampu membuat peraturan daerah yang berkualitas melalui jalan Jaring Aspirasi.
Disamping itu pula, perlu adanya pikiran para ahli untuk mendampingi sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi keinginan masyarakat serta dapat menjaga kearifan lokal yang ada di daerah ini sebagi wujud kepedulian kita dalam mempertahankan pranata-pranata adat dan sejarah sejak leluhur kita.
“Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada saudara Sekwan agar segera mengajukan telaah kepada pimpinan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam membiayai jasa tim ahli yang akan dipakai oleh dewan ini,” ujarnya.
Selanjutnya pada ruang gerak yang kedua yaitu politik anggaran, dimana didalam penyusunan anggaran harus melalui proses penyusunan yang partisipatif yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang.
Pada tahapan ini, sebagai Ketua DPRD dirinya berharap agar pimpinan dan anggota DPRD dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada pada daerah pemilihan masing-masing, untuk segera menyiapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020, untuk diakomodir dalam rencana kerja pemda tahun 2021
“Hal ini penting, agar rakyat mengetahui wakil-wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan keinginan dan harapan mereka, karena dewan ini dalam melakukan reses untuk satu tahun persidangan adalah sebanyak tiga kali sehingga cukup untuk mendapatkan masukan dari rakyat sebagai aspirasi yang harus diakomodir dalam rencana kerja Pemda,” tuturnya.
Sedangkan ruang gerak ketiga yaitu Politik Pengawasan, yakni pimpinan dan anggota DPRD hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politk, visi politik, misi politik dan platform politik dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya proses pemerintahan, sebab rakyat selalu menunggu kita pada hajatan lima tahunan.
“Hendaknya kepentingan rakyat harus diatas segala-galanya, karena dari rakyatlah maka kita boleh ada di gedung yang terhormat ini,” tegasnya.
Dijelaskan Kudubun, tugas DPRD harus berjalan bahkan ditingkatkan pelayanannya sesuai tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif daerah dalam mengawal dan mewujudkan berbagai kebijakan daerah guna mencapai visi, misi dan rencana strategis daerah yang telah termuat dalam RPJMD yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati
“Sehingga dalam kurun waktu lima tahun kedepan, masyarakat sudah bisa merasakan adanya perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat di daerah ini,” imbuhnya.
Politisi muda asadari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajakrekan-rekan pimpinan dan anggota, pelantikan pimpinan definitif DPRD Malra ini dijadikan sebagai momentum dalam membangun hubungan kemitraan antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif di daerah ini.
Menurutnya, antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakn urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi masing-masing.
“Sehingga diantara kedua lembaga ini saling membangun hubungan kejra yang sifatnya saling mendukung dan bukan merupakan lawan atau pesaing satu dengan yang lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing,” tandasnya.
Dengan integritas pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan badan perencanaan pembangunan dan alokasi pembiayaan memerlukan persetujuan DPRD lewat Perda APBD. Sementara fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
(MP-15)
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengara (Malra), Minduchri Kudubun, dalam sambutannya pada Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan Definitif DPRD Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Sabtu (14/12).
Ketiga ruang gerak tersebut yakni, pertama : politik Legislasi yakni sebagi wakil rakyat harus mampu membuat peraturan daerah yang berkualitas melalui jalan Jaring Aspirasi.
Disamping itu pula, perlu adanya pikiran para ahli untuk mendampingi sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi keinginan masyarakat serta dapat menjaga kearifan lokal yang ada di daerah ini sebagi wujud kepedulian kita dalam mempertahankan pranata-pranata adat dan sejarah sejak leluhur kita.
“Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada saudara Sekwan agar segera mengajukan telaah kepada pimpinan terkait dengan anggaran yang digunakan dalam membiayai jasa tim ahli yang akan dipakai oleh dewan ini,” ujarnya.
Selanjutnya pada ruang gerak yang kedua yaitu politik anggaran, dimana didalam penyusunan anggaran harus melalui proses penyusunan yang partisipatif yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang.
Pada tahapan ini, sebagai Ketua DPRD dirinya berharap agar pimpinan dan anggota DPRD dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada pada daerah pemilihan masing-masing, untuk segera menyiapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2020, untuk diakomodir dalam rencana kerja pemda tahun 2021
“Hal ini penting, agar rakyat mengetahui wakil-wakil rakyat yang betul-betul memperjuangkan keinginan dan harapan mereka, karena dewan ini dalam melakukan reses untuk satu tahun persidangan adalah sebanyak tiga kali sehingga cukup untuk mendapatkan masukan dari rakyat sebagai aspirasi yang harus diakomodir dalam rencana kerja Pemda,” tuturnya.
Sedangkan ruang gerak ketiga yaitu Politik Pengawasan, yakni pimpinan dan anggota DPRD hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politk, visi politik, misi politik dan platform politik dalam menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya proses pemerintahan, sebab rakyat selalu menunggu kita pada hajatan lima tahunan.
“Hendaknya kepentingan rakyat harus diatas segala-galanya, karena dari rakyatlah maka kita boleh ada di gedung yang terhormat ini,” tegasnya.
Dijelaskan Kudubun, tugas DPRD harus berjalan bahkan ditingkatkan pelayanannya sesuai tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif daerah dalam mengawal dan mewujudkan berbagai kebijakan daerah guna mencapai visi, misi dan rencana strategis daerah yang telah termuat dalam RPJMD yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati
“Sehingga dalam kurun waktu lima tahun kedepan, masyarakat sudah bisa merasakan adanya perubahan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat di daerah ini,” imbuhnya.
Politisi muda asadari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengajakrekan-rekan pimpinan dan anggota, pelantikan pimpinan definitif DPRD Malra ini dijadikan sebagai momentum dalam membangun hubungan kemitraan antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif di daerah ini.
Menurutnya, antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakn urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi masing-masing.
“Sehingga diantara kedua lembaga ini saling membangun hubungan kejra yang sifatnya saling mendukung dan bukan merupakan lawan atau pesaing satu dengan yang lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing,” tandasnya.
Dengan integritas pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif berdasarkan badan perencanaan pembangunan dan alokasi pembiayaan memerlukan persetujuan DPRD lewat Perda APBD. Sementara fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
(MP-15)
Pemkab Malra Gelar Konsultasi Publik Revisi RTRW Tahun 2019
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengatakan, penataan ruang adalah suatu proses yang bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluru lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktifitasnya.
“Kabupaten Maluku Tenggara dengan wilayah seluas 4.212,51 Km2, dan hanya 24 persennya merupakan wilayah daratan, maka aspek perencanaan tata ruang menjadi sangat penting dan strategis, guna menunjang aktivitas pembangunan, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampungnya,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan pejabat Sekda setempat, Bernadus Rettob, pada kegiatan Konsultasi Publik, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 di Langgur, Sabtu (14/12/19)
Menurut Hanubun, dengan kondisi geografis tersebut, mengharuskan untuk mengelola dan menata daerah dengan baik dan dengan suatu perencanaan yang komprehensif sesuai kondisi dan karakteristik sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada dan saat ini pihaknya tengah berada dalam suatu rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, Revisi RTRW.
“Sebelumnya kita telah melaksanakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap dokumen RTRW yang menghasilkan rekomendasi bahwa RTRW kita harus direvisi, rangkaian proses revisi tersebut telah sampai pada tahapan konsultasi publik. Forum ini merupakan wadah untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran dan sekaligus menjaring aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, guna memboboti dan/atau menyempurnakan dokumen RTRW yang berlaku untuk 20 tahun kedepan,” bebernya.
Dijelaskan Hanubun, penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang komprehensif, aplikatif dan partisipatif merupakan bentuk dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakatnya.
“Hal ini sejalan dengan misi kelima Pemda tahun 2018-2023 yakni mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity aproach), berbasis budaya, kearifan lokal dan masyarakat hukum adat,” katanya.
Hanubun menambahkan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap semua masukan, saran pendapat, bahkan kritik sekalipun, sepanjang itu semua dilakukan secara baik, dalam koridor dan bersifat konstruktif bagi kemajuan daerah.
“Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, bekerja membangun daerah ini, untuk menuju pada kesejahteraan,” pungkasnya.
(MP-15)
“Kabupaten Maluku Tenggara dengan wilayah seluas 4.212,51 Km2, dan hanya 24 persennya merupakan wilayah daratan, maka aspek perencanaan tata ruang menjadi sangat penting dan strategis, guna menunjang aktivitas pembangunan, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampungnya,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan pejabat Sekda setempat, Bernadus Rettob, pada kegiatan Konsultasi Publik, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 di Langgur, Sabtu (14/12/19)
Menurut Hanubun, dengan kondisi geografis tersebut, mengharuskan untuk mengelola dan menata daerah dengan baik dan dengan suatu perencanaan yang komprehensif sesuai kondisi dan karakteristik sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai potensi dan tantangan yang ada dan saat ini pihaknya tengah berada dalam suatu rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, Revisi RTRW.
“Sebelumnya kita telah melaksanakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap dokumen RTRW yang menghasilkan rekomendasi bahwa RTRW kita harus direvisi, rangkaian proses revisi tersebut telah sampai pada tahapan konsultasi publik. Forum ini merupakan wadah untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran dan sekaligus menjaring aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, guna memboboti dan/atau menyempurnakan dokumen RTRW yang berlaku untuk 20 tahun kedepan,” bebernya.
Dijelaskan Hanubun, penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang komprehensif, aplikatif dan partisipatif merupakan bentuk dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakatnya.
“Hal ini sejalan dengan misi kelima Pemda tahun 2018-2023 yakni mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity aproach), berbasis budaya, kearifan lokal dan masyarakat hukum adat,” katanya.
Hanubun menambahkan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap semua masukan, saran pendapat, bahkan kritik sekalipun, sepanjang itu semua dilakukan secara baik, dalam koridor dan bersifat konstruktif bagi kemajuan daerah.
“Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, bekerja membangun daerah ini, untuk menuju pada kesejahteraan,” pungkasnya.
(MP-15)
Beruatwarin: Kesehatan Dipandang Sebagai Investasi Dukung Pembangunan Ekonomi
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin mengatakan pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Sebagai forum komunikasi dan koordinasi, maka dalam rapat kerja ini akan dijaring pertukaran informasi baik antara DPRD, Bappeda, Keuangan dan BKPSDM, para Camat dan PKK. Hal tersebut bertujuan agar dapat memperkaya (memperkuat) Dinkes dalam melihat seberapa jauh permasalahan atau hambatan dalam penyampaian target yang telah ditetapkan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,” ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Dinas Kesehatan (Dinkes) Malra di Langgur, Senin (16/12)..
Wabup berharap, melalui paparan Kepala Dinkes Malra terkait capaian kinerja di tahun 2019 akan meningkat akan meningkat di banding tahun kemarin walaupun masih terbatas pada masalah SDM, sarana dan prasarana.
“Di tahun 2019 dalam laporan akuntabilitas kinerja Dinkes sesuai SPM belum mencapai tarhet 100% diakibatkan masih kurangnya SDM dan sarana-prasarana,” ujarnya.
Beruatwarinmenandaskan, selain dari target SPM, Malra saat ini sedang mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).
“Masalah kesehatan masih dihadapkan pada penyakit menlar seperti ISPA, diare, TBC yang mana sejak tahun 2010 telah terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, mislanya stroke, jantung, kanker, diabetes, hipertensi yang diakibatkan karena gaya hidup masyarakat,” tegasnya.
Dijelaskan Beruatwarin, untuk itu kegiatan promotof dan preventif sebagi upaya yang sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit, baik menular maupun tidak menular, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengedepankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.
“Pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya kesehatan nasional, yang mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan,” katanya.
Beruawarin menambahkan, program unggulan dimaksud diantaranya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Program Indonesia dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
“Semua pihak marilah bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku,” pungkasnya.
(MP-15)
“Sebagai forum komunikasi dan koordinasi, maka dalam rapat kerja ini akan dijaring pertukaran informasi baik antara DPRD, Bappeda, Keuangan dan BKPSDM, para Camat dan PKK. Hal tersebut bertujuan agar dapat memperkaya (memperkuat) Dinkes dalam melihat seberapa jauh permasalahan atau hambatan dalam penyampaian target yang telah ditetapkan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,” ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Dinas Kesehatan (Dinkes) Malra di Langgur, Senin (16/12)..
Wabup berharap, melalui paparan Kepala Dinkes Malra terkait capaian kinerja di tahun 2019 akan meningkat akan meningkat di banding tahun kemarin walaupun masih terbatas pada masalah SDM, sarana dan prasarana.
“Di tahun 2019 dalam laporan akuntabilitas kinerja Dinkes sesuai SPM belum mencapai tarhet 100% diakibatkan masih kurangnya SDM dan sarana-prasarana,” ujarnya.
Beruatwarinmenandaskan, selain dari target SPM, Malra saat ini sedang mengalami perubahan pola penyakit yang ditandai dengan meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).
“Masalah kesehatan masih dihadapkan pada penyakit menlar seperti ISPA, diare, TBC yang mana sejak tahun 2010 telah terjadi perubahan pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, mislanya stroke, jantung, kanker, diabetes, hipertensi yang diakibatkan karena gaya hidup masyarakat,” tegasnya.
Dijelaskan Beruatwarin, untuk itu kegiatan promotof dan preventif sebagi upaya yang sangat efektif untuk mencegah meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit, baik menular maupun tidak menular, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengedepankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.
“Pembangunan kesehatan telah memperjuangkan tiga pilar yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya kesehatan nasional, yang mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan,” katanya.
Beruawarin menambahkan, program unggulan dimaksud diantaranya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Program Indonesia dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
“Semua pihak marilah bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku,” pungkasnya.
(MP-15)
Rabu, 18 Desember 2019
DPRD Malra Gelar Pengawasan Di Kecamatan Kei Kecil Barat
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melaksanakan pengawasan keempat terhadap pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik dan non fisik yang dibiayai dari APBD setempat tahun 2019.
Informasi yang berhasil dihimpun, pelaksanaan pengawasan tersebut terbagi dalam dua wilayah (Wilayah I dan II). Wilayah I meliputi Kecamatan Kei Kecil, Manyeuw, Kei Kecil Timur Selatan, Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat. Sedangkan Wilayah II meliputi Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.
Berdasarkan pantauan media ini, di Kecamatan Kei Kecil Barat, Rabu (18/12/2019), Tim dari anggota DPRD Malra yakni Benediktus Rejaan, S.Hut, M.Si dan Blandina Fautngilyanan, S.Pd melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah dan Puskesmas.
Blandina Fautngilyanan menyatakan, DPRD melakukan pengawasan terhadap sejumlah proyek bantuan pemerintah kabupaten Malra dalam hal ini bantuan dana yang dikucurkan untuk pembangunan fisik maupun non fisik serta memastikan pelaksanaan pembangunannya berjalan dengan lancar dan baik.
“Beberapa sekolah yang menerima DAK, saat dilakukan pengawasan disana ternyata semuanya berjalan dengan lancar namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pengawasan ini yakni untuk kondisi guru-guru di setiap sekolah yang kami kunjungi, masalah utamanya yakni tentang kurangnya tenaga pendidik,” ujarnya.
Fautngilyanan katakan, pihaknya juga menemukan pula ada sekolah yang sudah libur terlebih dahulu, sedangkan pada kalender pendidikan belum waktunya libur yakni di SD Kristen Ohoira dan SD Kristen Madwaer.
“Pada SD Kristen Ohoira, karena ada perayaan Natal sekolah maka sekolah diliburkan, hal ini yang mengakibatkan kami tidak dapat melakukan dialog dan tanya-jawab dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah setempat terkait dengan sejauh mana perkembangan pendidikan di sekolah tersebut,” katanya.
“Sementara di SD Kristen Madwaer, saat Tim tiba tidak ada siswa maupun guru yang kelihatan. Sekolah terlihat sepi, padahal waktu (jam) pada saat itu seharusnya belum jam pulang sekolah,” katanya lagi.
Dijelaskan Fautngilyanan, sejumlah sekolah di kecamatan Kei Kecil Barat yang dikunjungi Tim Pengawasan dari DPRD Malra yakni SD Inpres Yatwav, SD Kristen Madwear, SDNK Somlain, SDNK Ohoiren dan SD Kristen Ohoira. Dan sebagai tindak lanjut untuk sekolah-sekolah itu terkait kekurangan tenaga gurunya yang harus dilengkapi.
“Itu akan kami tindak lanjuti, selain itu disiplin para guru dan kepala sekolah juga tentang jam sekolah, kalau belum satnya libur jangan sekolah diliburkan lebih dulu, Saya memang orang (basic) pendidikan, sudah tentu saya akan menyuarakan dan memperjuangkannya di parlemen dan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan Malra terkait masalah dan temuan terkait masalah-masalah (keluhan) ini,” tegasnya.
Fautngilayanan menambahkan, selain melakukan pengawasan di sekolah-sekolah, Tim DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga menyambangi Puskesmas Ohoira meskipun Kepala Puskesmas tidak berada di tempat, namun Tim dapat melakukan diskusi dan tanya-jawab dengan sejumlah staf di Puskesmas tersebut untuk mendengar keluhan serta menghimpun sejumlah informasi-informasi terkait kondisi fisik maupun non fisik pada Puskesmas Rawat Inap tersebut.
“Untuk Puskesmas Ohoira, dalam pengawasan ini kami temukan beberap kekurangan yang harus dilengkapi, misalnya rumah dinas dokter. Kondisi (fisik) bangunan tersebut dan beberapa fasilitas kesehatan lainnya sangat kurang, ditambah belum efektifnya pelayanan disana,” bebernya.
Sekedar diketahui, Blandina Fautngilyanan, S.Pd, sebelum melenggang ke gedung parlemen DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, pernah menjadi bagian dari keluarga besar dunia pendidikan di kabupaten setempat.
Fautngilayan berkarir menjadi Guru, bahkan merupakan mantan Kepala Sekolah (SD) pada SDNK Bombay (Kei Besar). Dan dengan basic ilmu pendidikannya tersebut, politisi asal Partai Peindo ini bertekad akan menyuarakan dan memperjuangkan semua masalah, keluhan dan harapan dalam dunia pendidikan di Malra selama dirinya berada di gedung parlemen.
(MP-15)
Fautngilyanan Bertekad Memperjuangkan Masalah Pendidikan dan Kesehatan
Informasi yang berhasil dihimpun, pelaksanaan pengawasan tersebut terbagi dalam dua wilayah (Wilayah I dan II). Wilayah I meliputi Kecamatan Kei Kecil, Manyeuw, Kei Kecil Timur Selatan, Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat. Sedangkan Wilayah II meliputi Kecamatan Kei Besar, Kei Besar Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat.
Berdasarkan pantauan media ini, di Kecamatan Kei Kecil Barat, Rabu (18/12/2019), Tim dari anggota DPRD Malra yakni Benediktus Rejaan, S.Hut, M.Si dan Blandina Fautngilyanan, S.Pd melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah dan Puskesmas.
 |
| Blandina Fautngilyanan |
“Beberapa sekolah yang menerima DAK, saat dilakukan pengawasan disana ternyata semuanya berjalan dengan lancar namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pengawasan ini yakni untuk kondisi guru-guru di setiap sekolah yang kami kunjungi, masalah utamanya yakni tentang kurangnya tenaga pendidik,” ujarnya.
Fautngilyanan katakan, pihaknya juga menemukan pula ada sekolah yang sudah libur terlebih dahulu, sedangkan pada kalender pendidikan belum waktunya libur yakni di SD Kristen Ohoira dan SD Kristen Madwaer.
“Pada SD Kristen Ohoira, karena ada perayaan Natal sekolah maka sekolah diliburkan, hal ini yang mengakibatkan kami tidak dapat melakukan dialog dan tanya-jawab dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah setempat terkait dengan sejauh mana perkembangan pendidikan di sekolah tersebut,” katanya.
“Sementara di SD Kristen Madwaer, saat Tim tiba tidak ada siswa maupun guru yang kelihatan. Sekolah terlihat sepi, padahal waktu (jam) pada saat itu seharusnya belum jam pulang sekolah,” katanya lagi.
 |
| Kunjungan ke beberapa sekolah |
“Itu akan kami tindak lanjuti, selain itu disiplin para guru dan kepala sekolah juga tentang jam sekolah, kalau belum satnya libur jangan sekolah diliburkan lebih dulu, Saya memang orang (basic) pendidikan, sudah tentu saya akan menyuarakan dan memperjuangkannya di parlemen dan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan Malra terkait masalah dan temuan terkait masalah-masalah (keluhan) ini,” tegasnya.
Fautngilayanan menambahkan, selain melakukan pengawasan di sekolah-sekolah, Tim DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga menyambangi Puskesmas Ohoira meskipun Kepala Puskesmas tidak berada di tempat, namun Tim dapat melakukan diskusi dan tanya-jawab dengan sejumlah staf di Puskesmas tersebut untuk mendengar keluhan serta menghimpun sejumlah informasi-informasi terkait kondisi fisik maupun non fisik pada Puskesmas Rawat Inap tersebut.
 |
| Kunjungan di Puskesmas Ohoira |
Sekedar diketahui, Blandina Fautngilyanan, S.Pd, sebelum melenggang ke gedung parlemen DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, pernah menjadi bagian dari keluarga besar dunia pendidikan di kabupaten setempat.
Fautngilayan berkarir menjadi Guru, bahkan merupakan mantan Kepala Sekolah (SD) pada SDNK Bombay (Kei Besar). Dan dengan basic ilmu pendidikannya tersebut, politisi asal Partai Peindo ini bertekad akan menyuarakan dan memperjuangkan semua masalah, keluhan dan harapan dalam dunia pendidikan di Malra selama dirinya berada di gedung parlemen.
(MP-15)
Pimpinan Definitif DPRD Malra Periode 2019-2024 Dilantik
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Pimpinan Definitif DPRD Maluku Tenggara Masa Jabatan 2019-2024, digelar di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Sabtu (14/12).
Pantauan media ini, paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh pimpinan sementara DPRD Malra, Albert Efruan S.PAK, dan dihadiri oleh anggota DPRD Malra Periode 2019-2024.
Sebelum dilakukan pengambilan sumpah dan janji, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Malra, Ir. Jan P. Rahanra.
Dalam surat keputusan Gubernur Maluku nomor : 311 tertanggal 5 Desember Tahun 2019 tentang Pengresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara masa jabatan 2019-2024 tersebut, telah menetapkan 3 (tiga) orang pimpinan defitinif DPRD Malra.
Ketiga pimpinan DPRD Malra yang telah ditetapkan tersebut yakni Minduchri Kudubun sebagai Ketua, Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin masing-masing sebagai Wakil-wakil Ketua. Selanjutnya, ketiga pimpinan DPRD tersebut diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tual, Ali Murdiat SH.MH.
Ketua PN Tual mengingatkan, bahwa sumpah dan janji para pimpinan DPRD tersebut mengandung arti tanggungjawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, dan tangungjawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan UUD 1954.
Selain itu, sumpah dan janji pimpinan DPRD ini juga mengadung arti sebuah tanggungjawab bagi kesejahteraan rakyat Maluku Tenggara.
Setelah dilakukan pengambilan sumpah dan janji, para pimpinan DPRD yang dilantik tersebut melakukan penandatangan berita acara pengucapan sumpah janji, yang diikuti pula oleh para rohaniwan serta Ketua PN Tual.
Proses pengambian sumpah dan janji pimpinan DPRD Malra tersebut tersebut diakhiri dengan serah terima Pimpinan DPRD Malra dari pimpinan sementara kepada Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 yang ditandai dengan penyerahan “Palu Pimpinan DPRD.
Penyerahan Palu Pimpinan DPRD Malra tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Ketua PN Tual.
Turut hadir dalam paripurna tersebut yakni para pimpinan TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.
(MP-15)
Pantauan media ini, paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh pimpinan sementara DPRD Malra, Albert Efruan S.PAK, dan dihadiri oleh anggota DPRD Malra Periode 2019-2024.
Sebelum dilakukan pengambilan sumpah dan janji, diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Maluku oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Malra, Ir. Jan P. Rahanra.
Dalam surat keputusan Gubernur Maluku nomor : 311 tertanggal 5 Desember Tahun 2019 tentang Pengresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara masa jabatan 2019-2024 tersebut, telah menetapkan 3 (tiga) orang pimpinan defitinif DPRD Malra.
Ketiga pimpinan DPRD Malra yang telah ditetapkan tersebut yakni Minduchri Kudubun sebagai Ketua, Albert Efruan dan Yohanis Bosko Rahawarin masing-masing sebagai Wakil-wakil Ketua. Selanjutnya, ketiga pimpinan DPRD tersebut diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tual, Ali Murdiat SH.MH.
Ketua PN Tual mengingatkan, bahwa sumpah dan janji para pimpinan DPRD tersebut mengandung arti tanggungjawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, dan tangungjawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan UUD 1954.
Selain itu, sumpah dan janji pimpinan DPRD ini juga mengadung arti sebuah tanggungjawab bagi kesejahteraan rakyat Maluku Tenggara.
Setelah dilakukan pengambilan sumpah dan janji, para pimpinan DPRD yang dilantik tersebut melakukan penandatangan berita acara pengucapan sumpah janji, yang diikuti pula oleh para rohaniwan serta Ketua PN Tual.
Proses pengambian sumpah dan janji pimpinan DPRD Malra tersebut tersebut diakhiri dengan serah terima Pimpinan DPRD Malra dari pimpinan sementara kepada Pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 yang ditandai dengan penyerahan “Palu Pimpinan DPRD.
Penyerahan Palu Pimpinan DPRD Malra tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Ketua PN Tual.
Turut hadir dalam paripurna tersebut yakni para pimpinan TNI/Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan OPD serta tamu undangan lainnya.
(MP-15)
Ini Pesan Hanubun Saat Melantik Tiga TP PKK Kecamatan Di Malra
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Eva Eliya Hanubun melantik Ketua TP-PKK dari tiga Kecamatan serta Pengukuhan Bunda PAUD, yang dipusatkan di aula kantor Bupati, Rabu (11/12).
Siaran pers humas pemda Malra setempat yang diterima media ini di Langgur, Kamis (12/12) menyebutkan, Ketua TP-PKK tiga kecamatan yang dilantik yakni Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Barat.
Eva Hanubun mengatakan, pelantikan TP-PKK Kecamatan adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan organisasi TP-PKK di semua jenjang organisasi.
“Visi dari Gerakan PKK adalah terwujdunya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Hanubun, visi tersebut memiliki makna yang sangat hakiki dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang pembentukannya berawal dari keluarga (suami, isteri dan anak-anak).
“Pemberdayaan keluarga melalui 10 program pokok PKK akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.
Dijelasakn Hanubun, dari aspek kesetaraan dan keadilan gender mengandung makna bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak serta kewajiban yang sama, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama ddalam hukum dan pemerintahan.
“visi tersebut hanya bisa terwujud jika 10 program pokok dapat diimplementasikan secara baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Hanubun berharap, adanya perhatian dan bantuan dari para camat untuk ikut mengawal dan mengarahkan kinerja TP-PKK Kecamatan dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan.
Eva Hanubun yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten mengingatkan para Bunda PAUD Kecamatan tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) perkembanagn anak untuk memperoleh proses pendidikan.
“Pendidikan usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari ligkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak,” ungkapnya.
Eva Hanubun berharap, para Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD Kecamatan yang baru dilantik dan dikuhkukan tersebut, dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal agar dapat membawa perubahan yang signifikan bagi pengembangan gerakan PKK dan pendidikan lewat PAUD di kecamatan masing-masing.
Pada kesempatan itu pula, para Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik tersebut dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kecamatan.
(MP-15)
Siaran pers humas pemda Malra setempat yang diterima media ini di Langgur, Kamis (12/12) menyebutkan, Ketua TP-PKK tiga kecamatan yang dilantik yakni Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Barat.
 |
| Ketua TP PKK Malra, Eva Hanubun |
“Visi dari Gerakan PKK adalah terwujdunya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Hanubun, visi tersebut memiliki makna yang sangat hakiki dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang pembentukannya berawal dari keluarga (suami, isteri dan anak-anak).
“Pemberdayaan keluarga melalui 10 program pokok PKK akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.
Dijelasakn Hanubun, dari aspek kesetaraan dan keadilan gender mengandung makna bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak serta kewajiban yang sama, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama ddalam hukum dan pemerintahan.
“visi tersebut hanya bisa terwujud jika 10 program pokok dapat diimplementasikan secara baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Hanubun berharap, adanya perhatian dan bantuan dari para camat untuk ikut mengawal dan mengarahkan kinerja TP-PKK Kecamatan dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan.
Eva Hanubun yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten mengingatkan para Bunda PAUD Kecamatan tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) perkembanagn anak untuk memperoleh proses pendidikan.
“Pendidikan usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari ligkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak,” ungkapnya.
Eva Hanubun berharap, para Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD Kecamatan yang baru dilantik dan dikuhkukan tersebut, dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal agar dapat membawa perubahan yang signifikan bagi pengembangan gerakan PKK dan pendidikan lewat PAUD di kecamatan masing-masing.
Pada kesempatan itu pula, para Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik tersebut dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kecamatan.
(MP-15)
Senin, 16 Desember 2019
Program One Man One Hope Jangkau 112 RTS di Maluku Malut
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Program One Man One Hope yang dicanangkan PT PLN (Persero) sejak Agustus 2019 lalu memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat, khususnya yang kesulitan dalam hal biaya penyambungan listrik termasuk di Maluku dan Maluku Utara (Malut).
Asisten Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (MMU), Darry Giovanno mengatakan program One Man One Hope merupakan gerakan sosial dari para pegawai PLN se-Indonesia yang menyisihkan pendapatannya guna membantu masyarakat yang rumahnya belum berlistrik.
"Di Maluku dan Maluku Utara sendiri hingga hari ini telah tersambung 112 rumah dari target Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 151 rumah yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Adapun dana yang terkumpul dari pegawai di lingkungan PLN UIW MMU yakni sebanyak Rp130.412.135," ujarnya di Ambon, Senin (16/12).
Menurut Darry, untuk Provinsi Maluku tersambung sebanyak 37 rumah pelanggan dari wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah PLN UIW MMU, yakni untuk Kota Ambon sebanyak 11 pelanggan, Masohi sebanyak 5 pelanggan, Tual sebanyak 5 pelanggan, Saumlaki sebanyak 16 pelanggan
“Sedangkan untuk di provinsi Maluku Utara sudah tersambung sebanyak 75 rumah pelanggan, diantaranya PLN UP3 Ternate sebanyak 41 pelanggan, PLN UP3 Sofifi sebanyak 15 pelanggan dan PLN UP3 Tobelo sebanyak 19 pelanggan,” ungkapnya
Darry katakan, penentuan dari masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan dari program One Man One Hope itu yakni berdasarkan perpaduan data runah tangga tidak mampu yang belum berlistrik, data rumah warga di daerah 3T dan data dari TNP2K.
"Program ini juga akan diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2020 mendatang dengan melihat dampak positif dari terlaksananya program ini yang juga selaras dan turut membantu peningkatan rasio elektrifikasi," bebernya.
Darry menambahkan, pihak PT PLN berharap dengan dihadirkannya program one man one hope tersebut dapat meringankan biaya pemasangan listrik sehingga selanjutnya memudahkan masyarakat dengan hanya membayar biaya pemakaian listrik sehari-hari.
“Gerakan program One Man One Hope ini juga tidak terbatas hanya dari pegawai PLN saja, namun juga melibatkan keluarga, sanak saudara, hingga masyarakat umum yang berempati untuk turut serta dalam program ini,” pungkasnya.
(MP-7)
 |
| Darry Giovanno |
"Di Maluku dan Maluku Utara sendiri hingga hari ini telah tersambung 112 rumah dari target Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 151 rumah yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Adapun dana yang terkumpul dari pegawai di lingkungan PLN UIW MMU yakni sebanyak Rp130.412.135," ujarnya di Ambon, Senin (16/12).
Menurut Darry, untuk Provinsi Maluku tersambung sebanyak 37 rumah pelanggan dari wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah PLN UIW MMU, yakni untuk Kota Ambon sebanyak 11 pelanggan, Masohi sebanyak 5 pelanggan, Tual sebanyak 5 pelanggan, Saumlaki sebanyak 16 pelanggan
Darry katakan, penentuan dari masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan dari program One Man One Hope itu yakni berdasarkan perpaduan data runah tangga tidak mampu yang belum berlistrik, data rumah warga di daerah 3T dan data dari TNP2K.
"Program ini juga akan diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2020 mendatang dengan melihat dampak positif dari terlaksananya program ini yang juga selaras dan turut membantu peningkatan rasio elektrifikasi," bebernya.
“Gerakan program One Man One Hope ini juga tidak terbatas hanya dari pegawai PLN saja, namun juga melibatkan keluarga, sanak saudara, hingga masyarakat umum yang berempati untuk turut serta dalam program ini,” pungkasnya.
(MP-7)
Selasa, 10 Desember 2019
Bupati Hanubun: “Memasyarakatkan Olahraga Melalui Cross Country”
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Lomba lari yang bertajuk “Cross Country 12 K” digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2019.
Siaran pers humas pemda setempat yang diterima media ini, Minggu (8/12), lomba tersebut dilaksanakan pada hari sabtu (7/12) dengan titik start halaman kantor bupati Malra.
Dalam arahanya saat membuka lomba tersebut, Bupati Hanubun menghimbau para pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Kita harus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat lewatcross country ini,” ujarnya.
Hanubun berpesan, jangan dilihat dari juaranya tetapi lihat semangat dan keikutsertaan para peserta.
“ Saya berharap kedepan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, agar mewajibkan para generasi muda dan masyarakat untuk ikut kegiatan tersebut,” pungkasnya.
Ssekedai diketahui, selain Cross Country 12 K, kegiatan lainnya yang dilombakan adalah Gerak jalan Kreasi (lomba baris empang) yang kesemuanya diprakarsai oleh Aliansi Pemuda Kota (APEK) Malra.
(MP-15)
Siaran pers humas pemda setempat yang diterima media ini, Minggu (8/12), lomba tersebut dilaksanakan pada hari sabtu (7/12) dengan titik start halaman kantor bupati Malra.
“Kita harus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat lewatcross country ini,” ujarnya.
Hanubun berpesan, jangan dilihat dari juaranya tetapi lihat semangat dan keikutsertaan para peserta.
“ Saya berharap kedepan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, agar mewajibkan para generasi muda dan masyarakat untuk ikut kegiatan tersebut,” pungkasnya.
Ssekedai diketahui, selain Cross Country 12 K, kegiatan lainnya yang dilombakan adalah Gerak jalan Kreasi (lomba baris empang) yang kesemuanya diprakarsai oleh Aliansi Pemuda Kota (APEK) Malra.
(MP-15)
Bupati Malra: DIPA Sebagai Simbol Suatu Tanggungjawab dan Kesungguhan
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, digelar di Aula Kantor KPPN Tual, Senin (9/12)
Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Malra, Hendrikus Watratan menyatakan, penyerahan DIPA adalah sebagai simbol suatu tanggungjawab dan kesungguhan semua pihak untuk melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran pada suatu tahun anggaran secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional dan transparan.
“DIPA dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera da UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,” katanya.
“Penyelenggaraan DIPA juga didasarkan pada kebutuhan pencapaian Rencana Strategis yang dipedomani berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJPP) 20 Tahun. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMP) 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 1 Tahun,” katanya menambahkan.
Menurut Hanubun, pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.
“Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, dengan cara itu, kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkapnya.
Dijelaskan Hanubun, penyusunan anggaran seyogianya dapat dilakukan dengan berbasis kinerja, memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
“Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan serta tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan,” urainya.
Hanubun menambahkan, hal itu dimaksudkan untuk mendorong kualitas penyerapan dan penggunaan anggaran yang sehat dan bertanggungjawab serta memiliki orientasi yang jelas sesuai tata kelola keuangan yang baik.
(MP-15)
Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Malra, Hendrikus Watratan menyatakan, penyerahan DIPA adalah sebagai simbol suatu tanggungjawab dan kesungguhan semua pihak untuk melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran pada suatu tahun anggaran secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional dan transparan.
“DIPA dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera da UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,” katanya.
“Penyelenggaraan DIPA juga didasarkan pada kebutuhan pencapaian Rencana Strategis yang dipedomani berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJPP) 20 Tahun. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMP) 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 1 Tahun,” katanya menambahkan.
Menurut Hanubun, pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.
“Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, dengan cara itu, kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkapnya.
Dijelaskan Hanubun, penyusunan anggaran seyogianya dapat dilakukan dengan berbasis kinerja, memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
“Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan serta tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan,” urainya.
Hanubun menambahkan, hal itu dimaksudkan untuk mendorong kualitas penyerapan dan penggunaan anggaran yang sehat dan bertanggungjawab serta memiliki orientasi yang jelas sesuai tata kelola keuangan yang baik.
(MP-15)
KPPN Tual Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2020
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Eko Efifianto menyatakan kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 memiliki tema APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tema tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2020 yaitu Pembangunan SDM untuk Pembangunan Berkualitas,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tual, Sugino usai dilalukan Penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Kementerian/ Lembaga dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, digelar di Aula Kantor KPPN Tual, Senin (9/12).
Menurut Eko, ada beberapa kebijakan pemerintah dalam APBN Tahun 2020 yakni, Pertama : pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.
“Kedua, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dalam rangka penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako,” katanya.
“Ketiga, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran,” katanya lagi.
Diungkapkan Eko, penetapan DIP tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian negara/ lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2020 sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
“Nilai Pagu DIPA diawal tahun 2020 untuk 58 Satker Instansi Vertikal serta Organisasi Pemerintah Daerah penerima dana Dekonsentrai dan Tugas Pembantuan wilayah kerja KPPN Tual berjumlah Rp799 miliar,” ujarnya.
Dijelaskan Eko, untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggara 2020, maka perlu bercermin dan belajar dari pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di wilayah kerja KPPN Tual yang terdiri dari kabupaten Malra, kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual, dimana tingkat penyerapan anggaran sampai dengan 30 November 2019 telah mencapai Rp1,017 miliar.
“Apabila dirinci lebih lanjut, yakni belanja pegawai telah mencapai Rp220 miliar (82% dari pagu belanja pegawai; belanja barang mencapai mencapai Rp252 miliar (81% dari pagu belanja barang; belanja modal mencapai mencapai Rp164 miliar (62% dari pagu belanja modal. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, diproyeksikan penyerapan anggaran akan mencapai 95% atau lebih tinggi dibandingkan d engan capaian tahun 2018 yang sebesar 93%,” tandasnya.
Eko menambahkan, Kementerian Keuangan telah menerapkan metode atau instrumen untuk menilai kualirtas kinerja pelaksanasan anggaran satuan kerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Angaran (IKPA).
“Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sendiri dinilaid ari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanasan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi,” tuturnya.
Diungkapkan Sugino, hasil monitoring dan evaluasi yang dipantau dari Online Monitoring Siste Perbendaharaan dan Angagran Negara (OM-SPAN) dengan capaian rata-rata IKPA seluruh satker di wilayah kerja KPPN Tual sapai dengan akhir Novembner 2019 mencapai 91,62 (naik 9%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 82,69.
(MP-15)
“Tema tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2020 yaitu Pembangunan SDM untuk Pembangunan Berkualitas,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tual, Sugino usai dilalukan Penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Kementerian/ Lembaga dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, digelar di Aula Kantor KPPN Tual, Senin (9/12).
Menurut Eko, ada beberapa kebijakan pemerintah dalam APBN Tahun 2020 yakni, Pertama : pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.
“Kedua, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dalam rangka penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako,” katanya.
“Ketiga, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran,” katanya lagi.
Diungkapkan Eko, penetapan DIP tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian negara/ lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2020 sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
“Nilai Pagu DIPA diawal tahun 2020 untuk 58 Satker Instansi Vertikal serta Organisasi Pemerintah Daerah penerima dana Dekonsentrai dan Tugas Pembantuan wilayah kerja KPPN Tual berjumlah Rp799 miliar,” ujarnya.
Dijelaskan Eko, untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggara 2020, maka perlu bercermin dan belajar dari pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di wilayah kerja KPPN Tual yang terdiri dari kabupaten Malra, kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual, dimana tingkat penyerapan anggaran sampai dengan 30 November 2019 telah mencapai Rp1,017 miliar.
“Apabila dirinci lebih lanjut, yakni belanja pegawai telah mencapai Rp220 miliar (82% dari pagu belanja pegawai; belanja barang mencapai mencapai Rp252 miliar (81% dari pagu belanja barang; belanja modal mencapai mencapai Rp164 miliar (62% dari pagu belanja modal. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, diproyeksikan penyerapan anggaran akan mencapai 95% atau lebih tinggi dibandingkan d engan capaian tahun 2018 yang sebesar 93%,” tandasnya.
Eko menambahkan, Kementerian Keuangan telah menerapkan metode atau instrumen untuk menilai kualirtas kinerja pelaksanasan anggaran satuan kerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Angaran (IKPA).
“Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sendiri dinilaid ari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanasan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi,” tuturnya.
Diungkapkan Sugino, hasil monitoring dan evaluasi yang dipantau dari Online Monitoring Siste Perbendaharaan dan Angagran Negara (OM-SPAN) dengan capaian rata-rata IKPA seluruh satker di wilayah kerja KPPN Tual sapai dengan akhir Novembner 2019 mencapai 91,62 (naik 9%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 82,69.
(MP-15)
Bupati Hanubun AJak Semua Pihak Membangun Sepakbola Malra
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Sepakbola Maluku Tenggara (Malra) pernah mengalami masa kejayaannya pada tahun 2008-2011, ketika tim kebanggan masyarakat Malra yakni PERSEMALRA menjadi Runner-Up Devisi I PSSI dan berhak berkompetisi di Devisi Utama (kasta tertinggi sepakbola Indonesia waktu itu)
Setelah masa kejayaan Persemalra (klub sepakbola Maluku Tenggara) tersebut, sepakbola Malra bak hilang ditelan bumi.
Beberapa faktor yang menyebabkan sepakbola di Malra mati suri diantaranya tidak adanya biaya operasional (pendanaan), tidak ada pembinaan pemain dari berbagai kategori, minimnya iven (pertandingan lokal), kurangnya sarana prasarana (lapangan alternatif) serta tidak adanya dukungan sponsorhip dari perusahaan BUMN/BUMD.
Bertolak dari hal itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Asosiasi Kabupaten (Askab) Malra menggelar kompetisi Liga Askab U-16 Tahun 2019 memperebutkan Piala Bupati Malra.
Dalam siaran pers humas setda Kabupaten Malra yang diterima media ini di Langgur menyebutkan, kompteisi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, yang dipusatkan di Stadion Mare Langgur, Sabtu (7/12).
Hanubun dalam arahannya mengajak semua pihak agar bersama-sama membangun kembali sepakbola Malra dari tertidur panjangnya.
“Malra sudah lama tertidur cukup lama di bidang olahraga khususnya sepakbola, kita harus bekerja bersama-sama untuk membangun kembali sepakbola Malra,” katanya.
Menurut Hanubun, para pemain dari ke-22 tim yang berkompetisi ini merupakan para pemain masa depan Malra.
“Pemain-pemain dari ke-22 tim ini adalah bibit-bibit unggul yang kedepan akan membangkitkan sepakbola di Malra, kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dan kita harus mempelrihatkan bahwa pemain sepakbola dari Malra (kepulauan Kei) selalu ada untuk Indonesia,” katanya.
“Mari satukan hati dan pikiran jadi satu, pasti Malra akan lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang,” katanya lagi.
Pada kesempatan itu, Bupati menginstruksikan Sekretaris KONI Malra agar menyiapkan peralatan latihan (bola) untuk ke-22 tim yang ikut berlaga dalam kompetisi ini.
“Kepada Sekretaris KONI Malra agar tahun 2020 nanti (awal atau akhir januari), nanti berikan bola kepada ke-22 klub ini masing-masing klub 10 buah bola. Ingat, bola itu harus standar PSSI, bukan bola murahan,” tandasnya.
(MP-15)
Setelah masa kejayaan Persemalra (klub sepakbola Maluku Tenggara) tersebut, sepakbola Malra bak hilang ditelan bumi.
Bertolak dari hal itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Asosiasi Kabupaten (Askab) Malra menggelar kompetisi Liga Askab U-16 Tahun 2019 memperebutkan Piala Bupati Malra.
Dalam siaran pers humas setda Kabupaten Malra yang diterima media ini di Langgur menyebutkan, kompteisi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, yang dipusatkan di Stadion Mare Langgur, Sabtu (7/12).
Hanubun dalam arahannya mengajak semua pihak agar bersama-sama membangun kembali sepakbola Malra dari tertidur panjangnya.
“Malra sudah lama tertidur cukup lama di bidang olahraga khususnya sepakbola, kita harus bekerja bersama-sama untuk membangun kembali sepakbola Malra,” katanya.
Menurut Hanubun, para pemain dari ke-22 tim yang berkompetisi ini merupakan para pemain masa depan Malra.
“Pemain-pemain dari ke-22 tim ini adalah bibit-bibit unggul yang kedepan akan membangkitkan sepakbola di Malra, kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dan kita harus mempelrihatkan bahwa pemain sepakbola dari Malra (kepulauan Kei) selalu ada untuk Indonesia,” katanya.
“Mari satukan hati dan pikiran jadi satu, pasti Malra akan lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang,” katanya lagi.
Pada kesempatan itu, Bupati menginstruksikan Sekretaris KONI Malra agar menyiapkan peralatan latihan (bola) untuk ke-22 tim yang ikut berlaga dalam kompetisi ini.
“Kepada Sekretaris KONI Malra agar tahun 2020 nanti (awal atau akhir januari), nanti berikan bola kepada ke-22 klub ini masing-masing klub 10 buah bola. Ingat, bola itu harus standar PSSI, bukan bola murahan,” tandasnya.
(MP-15)
Senin, 09 Desember 2019
Uluputty Sepakat Pemerintah Cari Solusi Usai Tambang Cinnabar Ditutup
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS dapil Maluku, Saadiah Uluputty sepakat dengan usulan masyarakat Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), agar pemerintah daerah maupun pusat segera mencari solusi usai tambang Cinnabar ditutup.
Hal itu terungkap saat sesi tanya jawab dalam sebagai bagian dari sosialisasi kelembagaan dan Empat Pilar MPR RI yang dilakukan Saadiah Uluputty di Desa Luhu, Kabupaten SBB, Minggu (8/12).
Menurut Uluputty, masyarakat setempat akan menaati aturan perihal penutupan tambang. Namun, sebelum tambang itu benar-benar ditutup, pemerintah harus mencari dan memberi solusi.
“Minimal ada penyediaan mata pencarian pengganti kepada masyarakat, selain menambang Cinnabar di Gunung Tembaga. Saya telah menyampaikan hal ini ke jajaran Kementerian ESDM dalam sebuah rapat kerja beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dijelaskan Uluputty, masyarakat sebenarnya mempunyai banyak pilihan atau opsi alternatif mata pencarian pengganti selain menambang. Dengan memiliki hutan lindung yang dihuni sejumlah SDA seperti kebun kayu putih, lahan pertanian, kepemilikan pohon Sagu dan lainnya.
“Masyarakat bakal tak merasa risau kala akan penuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Belum juga, hasil SDA laut seperti ikan,” tandasnya.
Uluputty katakan, meski begitu hak pemilihan mata pencarian hidup masyarakat merupakan hak pribadi tiap warga kala tentukan bidang apa yang bakal ditekuni untuk menunjang kebutuhan pokok dasar maupun kebutuhan sekolah anak-anak dan lainnya.
"Minimal, pemerintah menggantikan penggunaan Merkuri atau Air Raksa dengan teknologi ramah lingkungan, andai warga masih berminat pergi menambang," imbuhnya.
Ditegaskan Uluputty, pihaknya bersama Kementerian ESDM akan menyambangi Maluku dalam kunjungan kerja. Sebelum kunjungan itu dilakukan, dirinya memastikan akan menyampaikan opsi adanya solusi usai tambang Cinnabar ditutup pemerintah dalam rapat kerja dengan ESDM.
"Saya akan sampaikan, saat rapat maupun dalam kunjungan nanti," pungkasnya.
Uluputty menambahkan, sesuai beberapa penelitian Cinnabar mengandung beberapa zat membahayakan manusia, seperti tubuh getar-getar, mati rasa, kelainan fisik, bahkan bisa meninggal dunia jika tidak ditangani dini.
“Penggunaan merkuri di tambang emas skala kecil selain berbahaya juga tak efisien, yang terbuang jauh lebih banyak daripada yang didapat. Penambang perlu diberikan pembinaan terkait penggunaan zat berbahaya seperti merkuri," jelasnya.
(MP-9)
Hal itu terungkap saat sesi tanya jawab dalam sebagai bagian dari sosialisasi kelembagaan dan Empat Pilar MPR RI yang dilakukan Saadiah Uluputty di Desa Luhu, Kabupaten SBB, Minggu (8/12).
Menurut Uluputty, masyarakat setempat akan menaati aturan perihal penutupan tambang. Namun, sebelum tambang itu benar-benar ditutup, pemerintah harus mencari dan memberi solusi.
“Minimal ada penyediaan mata pencarian pengganti kepada masyarakat, selain menambang Cinnabar di Gunung Tembaga. Saya telah menyampaikan hal ini ke jajaran Kementerian ESDM dalam sebuah rapat kerja beberapa waktu lalu," ujarnya.
Dijelaskan Uluputty, masyarakat sebenarnya mempunyai banyak pilihan atau opsi alternatif mata pencarian pengganti selain menambang. Dengan memiliki hutan lindung yang dihuni sejumlah SDA seperti kebun kayu putih, lahan pertanian, kepemilikan pohon Sagu dan lainnya.
“Masyarakat bakal tak merasa risau kala akan penuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Belum juga, hasil SDA laut seperti ikan,” tandasnya.
Uluputty katakan, meski begitu hak pemilihan mata pencarian hidup masyarakat merupakan hak pribadi tiap warga kala tentukan bidang apa yang bakal ditekuni untuk menunjang kebutuhan pokok dasar maupun kebutuhan sekolah anak-anak dan lainnya.
"Minimal, pemerintah menggantikan penggunaan Merkuri atau Air Raksa dengan teknologi ramah lingkungan, andai warga masih berminat pergi menambang," imbuhnya.
Ditegaskan Uluputty, pihaknya bersama Kementerian ESDM akan menyambangi Maluku dalam kunjungan kerja. Sebelum kunjungan itu dilakukan, dirinya memastikan akan menyampaikan opsi adanya solusi usai tambang Cinnabar ditutup pemerintah dalam rapat kerja dengan ESDM.
"Saya akan sampaikan, saat rapat maupun dalam kunjungan nanti," pungkasnya.
Uluputty menambahkan, sesuai beberapa penelitian Cinnabar mengandung beberapa zat membahayakan manusia, seperti tubuh getar-getar, mati rasa, kelainan fisik, bahkan bisa meninggal dunia jika tidak ditangani dini.
“Penggunaan merkuri di tambang emas skala kecil selain berbahaya juga tak efisien, yang terbuang jauh lebih banyak daripada yang didapat. Penambang perlu diberikan pembinaan terkait penggunaan zat berbahaya seperti merkuri," jelasnya.
(MP-9)
Minggu, 08 Desember 2019
Beruatwarin Harap DPC GRANAT Malra Bersinergi Dengan Pemda Berantas Narkoba
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin mengatakan, saat ini strategi perang untuk melemahkan suatu negara, sudah bergeser dari perang konvensional menjadi perang dengan melemahkan sumber daya negara yang dituju.
“Untuk melemahkan sumber daya, maka tidak hanya perekonomian suatu negara yang diserang tetapi lebih dari itu, sumber daya manusia menjadi target utama untuk melemahkan negara yang dituju. Salah satu cara yang paling efektif adalah menghancurkan generasi negara yang dituju dengan narkotika,” ujarnya di Langgur, Jumat (6/12).
Beruatwarin katakan, berdasarkan data yang ada lebih dari 6 juta jiwa rakyat Indonesia telah menjadi pengguna aktif narkoba. Tidak hanya dikalangan milenial, tetapi juga narkoba telah menyerang bahkan aparatur negara.
“Ini merupakan bencana yang kalau tidak segera diatasi, maka akan menghancurkan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” tandasnya.
Dijelaskan Beruatwarin, sebagai bangsa yang berdiri atas konstitusi diperlukan komitmen dan kerjasama yang sinergis antara seluruh stakeholder, untuk memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya.
“Malra dan Kota Tual tercatat sebagai pengguna Narkotika terbanyak setelah Kota Ambon. Ini adalah ancaman serius bagi kedua daerah ini. Tidak ada kata terlambat untuk menyatakan perang terhadap Narkotika karena merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama, dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Beruatwarin berharap, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Malra yang dilantik pekan kemarin agar dapat bekerjasama dengan pihak keamanan dan pihak terkait lainnya dalam menumpas kejahatan narkoba di daerah itu.
“Saya berharap, GRANAT juga dapat bersinergi dengan Pemda untuk menekan jumlah pengguna Narkotika di daerah ini,” tandasnya.
Wabup Beruatwarin menambahkan, pihak kepolisian juga dapat melihat persoalan ini sebagai ancaman serius sehingga dapat turut bersama-sama Pemda melawan peredaran Narkotika di masyarakat Malra.
(MP-15)
“Untuk melemahkan sumber daya, maka tidak hanya perekonomian suatu negara yang diserang tetapi lebih dari itu, sumber daya manusia menjadi target utama untuk melemahkan negara yang dituju. Salah satu cara yang paling efektif adalah menghancurkan generasi negara yang dituju dengan narkotika,” ujarnya di Langgur, Jumat (6/12).
Beruatwarin katakan, berdasarkan data yang ada lebih dari 6 juta jiwa rakyat Indonesia telah menjadi pengguna aktif narkoba. Tidak hanya dikalangan milenial, tetapi juga narkoba telah menyerang bahkan aparatur negara.
“Ini merupakan bencana yang kalau tidak segera diatasi, maka akan menghancurkan bangsa dan negara yang kita cintai ini,” tandasnya.
Dijelaskan Beruatwarin, sebagai bangsa yang berdiri atas konstitusi diperlukan komitmen dan kerjasama yang sinergis antara seluruh stakeholder, untuk memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya.
“Malra dan Kota Tual tercatat sebagai pengguna Narkotika terbanyak setelah Kota Ambon. Ini adalah ancaman serius bagi kedua daerah ini. Tidak ada kata terlambat untuk menyatakan perang terhadap Narkotika karena merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama, dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Beruatwarin berharap, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Malra yang dilantik pekan kemarin agar dapat bekerjasama dengan pihak keamanan dan pihak terkait lainnya dalam menumpas kejahatan narkoba di daerah itu.
“Saya berharap, GRANAT juga dapat bersinergi dengan Pemda untuk menekan jumlah pengguna Narkotika di daerah ini,” tandasnya.
Wabup Beruatwarin menambahkan, pihak kepolisian juga dapat melihat persoalan ini sebagai ancaman serius sehingga dapat turut bersama-sama Pemda melawan peredaran Narkotika di masyarakat Malra.
(MP-15)
Beruatwarin: Aplikasi e-PEREKAT MALRA Diharapkan Dapat Tersosialisasi Dan Mudah Diakses
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2018-2023 yang dilaksanakan pekan lalu, diperkenalkan pula Aplikasi Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Berbasis Data Terpadu Maluku Tenggara (e-PEREKAT MALRA).
E PEREKAT MALRA merupakan aplikasi yang basis kinerjanya adalah Data Terpadu tersebut, dilaunching oleh Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin.
Wabup Beruatwarin mengatakan, RPJMD dalam struktur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah merupakan pedoman atau rujukan.
“RPJMD menjadi dasar sekaligus instrument penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode pembangunan,” ujarnya di Langgu, Kamis (5/12).
Menurut Wabup, RPJMD harus menjadi dokumen yang inklusif, aplikatif dan harus tersosialisasi dan tersebarluaskan baik di lingkup Pemda, stakeholder pembangunan maupun komponen masyarakat.
“Aplikasi e-PEREKAT MALRA dibangun untuk mengatasi permasalahan utama aspek pemberdayaan di Malra. Masalah utamanya yaitu bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, bantuan yang diberikan terjadi pendobolan dan bantuan tersebut masih tumpang tindih,” bebernya.
Wabup Beruatwarin berharap, itu dapat tersosialisasi dan mudah diakses, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah ohoi (desa) dan masyarakat.
“Sehingga aspek evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dan terwujud guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Malra,” tandasnya. (MP-15)
E PEREKAT MALRA merupakan aplikasi yang basis kinerjanya adalah Data Terpadu tersebut, dilaunching oleh Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin.
Wabup Beruatwarin mengatakan, RPJMD dalam struktur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah adalah merupakan pedoman atau rujukan.
“RPJMD menjadi dasar sekaligus instrument penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode pembangunan,” ujarnya di Langgu, Kamis (5/12).
Menurut Wabup, RPJMD harus menjadi dokumen yang inklusif, aplikatif dan harus tersosialisasi dan tersebarluaskan baik di lingkup Pemda, stakeholder pembangunan maupun komponen masyarakat.
“Aplikasi e-PEREKAT MALRA dibangun untuk mengatasi permasalahan utama aspek pemberdayaan di Malra. Masalah utamanya yaitu bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, bantuan yang diberikan terjadi pendobolan dan bantuan tersebut masih tumpang tindih,” bebernya.
Wabup Beruatwarin berharap, itu dapat tersosialisasi dan mudah diakses, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah ohoi (desa) dan masyarakat.
“Sehingga aspek evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dan terwujud guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Malra,” tandasnya. (MP-15)
Jumat, 06 Desember 2019
Saadiah Uluputty Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI di Ambon
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Maluku bidang Energi, Riset dan Teknologi Lingkungan Hidup, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Kunjungan kali ini, untuk membahas Empat Pilar MPR RI bersama para mahasiswa dan dosen Universitas Darussalam (Unidar) Ambon di Kampus tersebut, Jumat (6/12).
Uluputty yang juga Bendahara Fraksi MPR RI menjelaskan, MPR merupakan lembaga gabungan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada masa sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun sejak reformasi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi lain, yakni Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial. Jumlah anggota MPR totalnya adalah 692 anggota, terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.
"Terkait dengan Sosialisasi Empat Pilar, MPR diamanahi tugas memasyarakatkan kembali Empat Pilar kebangsaan, yang terdiri atas Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Memang, jika dilihat dari jumlah anggota MPR, memang sangat tak seimbang dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang harus diberikan sosialisasi sedemikian besar, sekitar 250 juta jiwa," katanya.
"Makanya upaya sosialisasi ini dilebarkan dengan metode lain selain tatap muka dan dialog, antara lain melalui media massa, melalui para netizen dan media sosial, melalui acara-acara seni dan budaya, sampai gelar acara lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR kepada para pelajar SLTA," katanya lagi.
Menurut Uluputty, walaupun berat namun amanah undang-undang tetap harus dilaksanakan MPR dengan satu tujuan yakni membumikan Pancasila agar bisa menjadi perilaku semua rakyat Indonesia. Sebab Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh Bung Karno digali dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri.
"Beberapa tantangan internal bangsa Indonesia yang mesti disadari generasi muda bangsa, yakni yang pertama, masih lemahnya penghayatan, pengamalan, serta masih adanya pemahaman agama yang keliru sehingga melahirkan paham radikal dan memunculkan aksi terorisme," ungkapnya.
Diungkapkan uluputy, tantangan Kedua yakni, masalah pengabaian kepada kepentingan daerah sehingga timbul fanatisme kedaerahan. Walaupun hal ini, secara bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, tapi masih menjadi tantangan bangsa.
"tantangan Ketiga yaitu, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan serta kemajemukan. Fakta yang terjadi, saat ini masih banyak konflik antarsuku karena masalah perbedaan dan kesenjangan sosial antar wilayah timur, tengah dan barat Indonesia. dan yang keempat yaitu kurangnya keteladanan sikap dan perilaku dari para pemimpin serta tokoh bangsa. Banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat korupsi mulai kepala daerah hingga pimpinan lembaga tinggi negara adalah contoh kurangnya keteladanan untuk masyarakat," tandasnya.
Ditegaskan Uluputty, Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti memberikan teladan yang baik kepada rakyat.
"Jangan berkoar-koar bicara soal kebangsaan, kejujuran, dan nilai-nilai, tapi ternyata malah korupsi. Itulah semua tantangan bangsa yang harus dihadapi, yang mesti diselesaikan segera," pungkasnya.
Usai sosialisasi tersebut, Uluputty dikonfirmasi tanggapannya terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut mengatakan antusias mereka sangat luar biasa.
"Saya sangat apresiasi dan makin optimistis, bila sosialisasi ini akan semakin direspon masyarakat terutama kalangan generasi muda," imbuhnya.
Sekedar diketahui, Komisi 7 DPR RI memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Informasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Lembaga, Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional (DEN), Pusat Peragaan IPTEK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi).
(MP-9)
Uluputty yang juga Bendahara Fraksi MPR RI menjelaskan, MPR merupakan lembaga gabungan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada masa sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Namun sejak reformasi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi lain, yakni Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial. Jumlah anggota MPR totalnya adalah 692 anggota, terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD.
"Makanya upaya sosialisasi ini dilebarkan dengan metode lain selain tatap muka dan dialog, antara lain melalui media massa, melalui para netizen dan media sosial, melalui acara-acara seni dan budaya, sampai gelar acara lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR kepada para pelajar SLTA," katanya lagi.
Menurut Uluputty, walaupun berat namun amanah undang-undang tetap harus dilaksanakan MPR dengan satu tujuan yakni membumikan Pancasila agar bisa menjadi perilaku semua rakyat Indonesia. Sebab Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh Bung Karno digali dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri.
"Beberapa tantangan internal bangsa Indonesia yang mesti disadari generasi muda bangsa, yakni yang pertama, masih lemahnya penghayatan, pengamalan, serta masih adanya pemahaman agama yang keliru sehingga melahirkan paham radikal dan memunculkan aksi terorisme," ungkapnya.
Diungkapkan uluputy, tantangan Kedua yakni, masalah pengabaian kepada kepentingan daerah sehingga timbul fanatisme kedaerahan. Walaupun hal ini, secara bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, tapi masih menjadi tantangan bangsa.
"tantangan Ketiga yaitu, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan serta kemajemukan. Fakta yang terjadi, saat ini masih banyak konflik antarsuku karena masalah perbedaan dan kesenjangan sosial antar wilayah timur, tengah dan barat Indonesia. dan yang keempat yaitu kurangnya keteladanan sikap dan perilaku dari para pemimpin serta tokoh bangsa. Banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat korupsi mulai kepala daerah hingga pimpinan lembaga tinggi negara adalah contoh kurangnya keteladanan untuk masyarakat," tandasnya.
Ditegaskan Uluputty, Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti memberikan teladan yang baik kepada rakyat.
"Jangan berkoar-koar bicara soal kebangsaan, kejujuran, dan nilai-nilai, tapi ternyata malah korupsi. Itulah semua tantangan bangsa yang harus dihadapi, yang mesti diselesaikan segera," pungkasnya.
Usai sosialisasi tersebut, Uluputty dikonfirmasi tanggapannya terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut mengatakan antusias mereka sangat luar biasa.
"Saya sangat apresiasi dan makin optimistis, bila sosialisasi ini akan semakin direspon masyarakat terutama kalangan generasi muda," imbuhnya.
Sekedar diketahui, Komisi 7 DPR RI memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN), Badan Informasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Lembaga, Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional (DEN), Pusat Peragaan IPTEK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi).
(MP-9)
Langganan:
Postingan (Atom)