Rabu, 31 Juli 2019

Pemerintah Kabupaten Malra Gelar Seleksi Terbuka JPT Pratama

Buletinnusa

Hanubun: “Ini bukan ajang seremonial, namun ajang untuk membuktikan diri”

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengatakan, ada pergeseran paradigma dari apa yang dikenal sebagai zona nyaman bergeser ke zona kompetisi, karena harus menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki integritas, kapasitas dan kemampuan intelektual. “Kompetensi adalah hal yang mutlak dan determinan dalam promosi dan pengembangan karier, untuk itu semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi guna menduduki jabatan di pemerintahan,” katanya saat membuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Malra Tahun 2019 di Langgur, Rabu (31/7).
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengatakan, ada pergeseran paradigma dari apa yang dikenal sebagai zona nyaman bergeser ke zona kompetisi, karena harus menghasilkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki integritas, kapasitas dan kemampuan intelektual.

“Kompetensi adalah hal yang mutlak dan determinan dalam promosi dan pengembangan karier, untuk itu semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi guna menduduki jabatan di pemerintahan,” katanya saat membuka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Malra Tahun 2019 di Langgur, Rabu (31/7).

Menurut Hanubun, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan itu adalah dalam rangka promosi dan mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat terhadap jabatan Sekda dan jabatan Struktural Eselon II.b (kepala dinas/badan) yang lowong.

“Kami menilai sudah saatnya dilakukan kebijakan ini untuk lebih meningkatkan kinerja perangkat daerah guna perwujudan agenda dan program pemda 5 tahun kedepan,” ungkapnya.

Hanubun katakan, melalui seleksi tersebut akan dapat diukur kompetensi manajerial, kompetensi teknis serta kompetensi sosio kultural dari setiap pemangku jabatan.

“Tidak menutup kemungkinan terhadap beberapa jabatan tertentu setara eselon II dan IV akan kami lakukan seleksi terbuka dengan prinsip yang sama juga, sehingga kami peroleh manajer lini yang handal,” tandasnya.

Hanubun berharap, seluruh peserta seleksi sungguh-sungguh dan berdisiplin mengikuti seluruh tahapan seleksi terbuka ini.

“Ini bukan ajang seremonial, namun ajang untuk membuktikan diri bahwa saudara memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipercayakan,” tegasnya. (MP-15)

Selasa, 30 Juli 2019

ULMWP-WPA Turut Berduka atas Kepergian Alm. John Talu Tekwie

Buletinnusa
ULMWP-WPA Turut Berduka atas Kepergian Alm. John Talu Tekwie
Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan senior Organisasi Papua Merdeka (OPM) berpose bersama Alm. John Talu Tekwie (lingkaran warna merah) dalam sebuah kegiatan Melanesia di Stanley Hotel, Port Moresby, Papua Nugini. (dok. pribadi)
Port Numbay, -- Pemenang gelar juara zona perdagangan bebas John Talu Tekwie telah meninggal pada Senin, (29/07/2019) di Vanimo, Papua Nugini.

Kerabat keluarganya memposting di Facebook sebagai pemberitahuan publik yang diteruskannya pada pukul 2.30 pagi, waktu setempat. Dikutip postcourier.com.pg, Alm. Talu meninggal setelah lama menderita sakit.

Kepergian Alm. Talu sangat memukul hati rakyat Papua dan masyarakat Melanesia pada umumnya. United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melalui kepala Biro Pertahanan dan Keamanan mengucapkan rasa belasungkawanya atas kepergian Alm. John Talu Tekwie.

"ULMWP bersama Keluarga Besar West Papua Army, menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Tuan John Talu Tekwie kehadirat Allah Moyang Papua yang Abadi," tutur Kepala Biro melalui media ini, (30/07).

ULMWP merasah kehilangan seorang Sosok Pemimpin dan Patriot Bangsa Melanesia yang vokal dan berkomitmen untuk masalah kemanusiaan dan penjajahan di tanah Papua.

"Engkau pergi disaat pemerintah Papua New Guinea dengan Tegas Menyatakan dukungannya atas Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Saudara West Papua, dalam rekomendasi pertemua [Menlu] Pasifik Islands Forum (PIF ) di Fiji belum lama ini," ujarnya.

Selamat Jalan Patriot Bangsa, Jasa dan Komitmenmu akan terpatri dalam Sanubari kami selaku penerus perjuangan kemerdekaan bangsa Papua dan Melanesia di Pasifik.

"Kami percaya, keluarga yang ditinggalkan pasti mendapat penghiburan dari Allah Moyang Papua yang Abadi," tutupnya.

Belasungkawa mengalir di media sosial dari orang-orang keluarga, orang terkekatnya dari sekitar Sepik Barat, Papua Nugini hingga dari West Papua atas kematiannya.

Tentang John Talu

Dari desa di Pantai Barat Vanimo, di Sepik Barat, ia memasuki politik pada tahun 1992 sebagai anggota parlemen regional yang menggulingkan Karl Stack dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan Perdagangan dan Industri.

Dia membentuk Partai Masyarakat Adat yang kemudian menjadi Partai Rakyat Melanesia. Dia melayani selama dua periode dan dikalahkan oleh Carlos Yuni pada tahun 2002.

Dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Papua Nugini dan rekan dari West West Center, ia vokal tentang Zona Perdagangan Bebas dan kemandirian ekonomi.

Setelah meninggalkan politik, ia masih mengejar zona perdagangan bebas untuk diwujudkan dalam Vanimo berkolaborasi dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dan pusat-pusat lain di Bougainville dan Manus juga membeli ide-idenya.

Ia juga seorang advokat untuk Kemerdekaan West Papua dari kolonialisme Indonesia (*).


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com/viaULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Perdana Menteri Vanuatu Siap Mundur

Buletinnusa
Perdana Menteri Vanuatu Siap Mundur
"...Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, berkata dia tidak akan ragu untuk mundur jika ada gugatan pidana terhadapnya"
Port Vila, – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, menyambut baik keputusan Pengadilan Banding yang memutuskan bahwa jabatan Sekretaris Parlemen (Parliamentary Secretary; PS) itu tidak konstitusional.

“Jabatan PS diciptakan dengan niat baik dan bukan pemolitikan,” PM Salwai menegaskan dalam konferensi pers, Kamis kemarin.

PM Salwai mengungkapkan bahwa pemerintah koalisi yang ia pimpin mengakui transparansi, dan jika itu berarti mereka harus menjawab beberapa masalah yang telah lama terkubur di masa lalu, maka ia akan menjawabnya.

Terkait dengan desakan pengunduran dirinya, PM Salwai berkata dia tidak akan ragu untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala pemerintahan, jika ada gugatan pidana terhadapnya.

Salwai menerangkan dia tidak meminta agar ditunjuk menjadi perdana menteri, pemerintah koalisi hari ini yang telah memilihnya, oleh karena itu, jika orang-orang yang sama akan meminta dia untuk mengundurkan diri dari jabatan itu, ia akan melakukannya.

PM Salwai mengatakan bahwa dia tahu kalau Pemimpin Oposisi, MP Ismael Kalsakau, telah mengumumkan niatnya untuk meneruskan perkara sehubungan dengan jabatan PS di pengadilan, dan dia mengatakan sudah seharusnya investigasi mengenai jabatan itu dimulai dari 2013.

“Sebagai Perdana Menteri, saya menyambut baik keputusannya untuk memulai penyelidikan, saya meminta dia untuk mengajukan keluhannya kepada kantor Ombudsman, dan agar penyelidikan dimulai sejak posisi itu pertama kali diciptakan tahun 2013,” katanya.

Salwai juga mendesak organisasi-organisasi media untuk melakukan pelaporan secara bertanggung jawab, ia berkata dia telah meneruskan keprihatinan ini pada ‘Media Assosiesen blong Vanuatu’ (MAV), sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas media di Vanuatu. Ia juga mendesak pengguna Facebook untuk berkomentar secara positif dan tidak menciptakan perpecahan di masyarakat terkait persoalan ini.

Sementara itu, MP Ismael Kalsakau, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Salwai pada pukul 10 pagi, Jumat kemarin (26/7/2019). Kalsakau berkata laporan itu didasarkan pada tuduhan penyuapan.

Dia menambahkan tuduhan pelanggaran kode etik dan perilaku, Leadership Code, akan diajukan segera setelah perayaan Kemerdekaan Vanuatu yang ke-39 minggu ini. (Daily Post Vanuatu/Richard M. Nanua)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pengungsi Nduga Tolak Bantuan Kemensos

Buletinnusa
Seorang ibu di lokasi pengungsian masyarakat Nduga sedang memberikan susu kepada anaknya – Jubi/Albertus Vembri
Jayapura, – Pengungsi Nduga menolak bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Penolakan ini dilakukan oleh para pengungsi di Weneroma, Jayawijaya setelah mengetahui rapat koordinasi dalam penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Makodim Jayawijaya.

Penolakan ini, menurut ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem dilakukan melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh gereja dan tokoh adat pada hari Senin (29/7/2019) .

“Bantuan tersebut kan didatangkan ke Wamena setelah media memberitakan kondisi pengungsi Nduga. Kalau itu bantuan kementerian, seharusnya diserahkan oleh perwakilan pemerintah kepada pengungsi langsung. Tapi kenyataannya tidak demikian,” ungkap Hesegem, Selasa (30/7/2019).

Menurut Hesegem, para pengungsi setelah mengetahui adanya rapat koordinasi di Makodim Jayawijaya, langsung melakukan rapat. Ketika rombongan Kemensos datang ke lokasi pengungsi di Weneroma, para pengungsi sudah memutuskan menolak bantuan tersebut. Alasan para pengungsi juga disampaikan dengan jelas. Pengungsi tidak bisa menerima bantuan apabila penyalurannya melibatkan aparat keamanan selain karena trauma juga karena kepercayaan para pengungsi.
Pengungsi Nduga Tolak Bantuan Kemensos
Surat penolakan bantuan Kemensos – Jubi/IST
Koordinator Sinode Kingmi di Jayawijaya, Pendeta Desmon Walilo menjelaskan bahwa masyarakat di pegunungan punya kepercayaan apabila mereka menerima bantuan atau makan makanan dari orang-orang yang dianggap sebagai “musuh” maka tubuh mereka akan lemah, sakit lalu meninggal.

“Para pengungsi ini kan pergi dari kampung mereka karena ada operasi militer atau operasi keamanan yang dilakukan oleh anggota TNI atau Polri, jadi mereka akan tolak bantuan apapun yang melibatkan TNI atau Polri,” ungkap Pendeta Walilo.

Selain itu, menurut Pendeta Walilo, rapat koordinasi yang dilakukan sejak pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat menimbulkan kecurigaan para pengungsi. Sebab Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan kepada pihak gereja yang mendampingi para pengungsi ia hanya akan mampir sebentar di Makodim untuk koordinasi.

“Dalam pengertian masyarakat, sebentar itu tidak lebih dari satu jam. Tapi kenyataannya berjam-jam sehingga masyarakat curiga. Sebagian besar masyarakat juga sudah pulang saat rombongan Kemensos tiba di lokasi pengungsian,” ujar Pendeta Walilo.

Dalam surat penolakan yang diterima redaksi Jubi, pengungsi Nduga menolak menerima bantuan tersebut dengan empat alasan, yakni : 1) Presiden Joko Widodo harus menarik pasukan organik dari Nduga agar para pengungsi bisa kembali ke kampung masing-masing untuk beraktivitas; 2) Selama delapan bulan negara lebih mementingkan operasi militer daripada nasib para pengungsi; 3) 139 orang telah meninggal karena kelaparan, sakit dan ditembak; 4) Hingga bulan kedelapan, belum ada tempat yang jelas untuk para pengungsi.

Harry Hikmat saat melakukan rapat koordinasi terkait pengungsi Nduga bersama Dandim 1702/Jayawijaya, Kapolres, Pemerintah Kabupaten Nduga, Pemerintah Jayawijaya, Dinas Sosial Provinsi Papua, Senin lalu di Makodim Jayawijaya mengatakan pengalaman TNI dan Polri dalam pendistribusian bantuan dapat mempermudah dinas sosial provinsi maupun kabupaten dalam menyalurkan bantuan.

Namun ia mengakui ketika bantuan disalurkan menggunakan sumber daya aparat keamanan, dalam hal ini TNI ada penolakan dari masyarakat sehingga menghambat penyaluran bantuan.

“Tetapi kita akan coba tetap salurkan dan akan berbincang dengan tokoh masyarakat bagaimana bantuan itu bisa sampai. Butuh pengertian satu sama lain agar aksi kemanusiaan ini bisa jalan dan optimal,” kata Harry.

Harry juga memastikan setelah bantuan tahap pertama senilai Rp 2 milar lebih berupa logistik dan beras GBP disalurkan, bantuan tahap kedua siap disalurkan lagi kepada para pengungsi Nduga. Tahap I sudah disalurkan pada Januari 2019. Tahap II paket perlengkapan sekolah, bermain anak, belajar anak, olahraga maupun perlengkapan kelompok rentan seperti lansia dan kebutuhan khusus sudah disiapkan. Dan tahap III dalam bentuk beras regular maupun makanan tambahan dan paket logistik.

“Untuk keseluruhan, bantuan tahap II dan III posisinya sudah ada di gudang logistik dinas sosial Nduga di Wamena,” kata Harry. (*)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Pesiden GIDI: Generasi Muda Papua Harus Menulis Sejarah Papua

Buletinnusa
Pesiden GIDI: Generasi Muda Papua Harus Menulis Sejarah Papua
Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandikbo. – Jubi/Dok.
Jayapura, – Presiden Gereja Injili di Indonesia atau GIDI, Pdt Dorman Wandikbo berpesan agar generasi muda Papua harus bisa menulis. Kemampuan menulis penting agar generasi muda Papua dapat menulis sendiri sejarah Papua.

Hal itu disampaikan Pdt Dorman Wandikbo di sela peluncuran buku “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua” yang berlangsung di Jayapura, Selasa (30/7/2019). “Kini banyak sekali penulis Papua. Itu bagus. Jika orang Papua tidak menulis peristiwa hari ini, generasi orang Papua berikutnya tidak akan mengetahui sejarah Papua,” kata Wandikbo.

Wandikbo menyebut buku “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua” merupakan catatan peristiwa sejarah besar di Tanah papua yang sedang terjadi. Buku itu dipaparkan dengan data lapangan yang akurat, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Wandikbo berharap pelucuran buku itu memacu semangat generasi muda Papua untuk terus menulis buku yang mengungkap persoalan Papua. “Kami dari pihak gereja terus mendorong agar ada penulisan buku seperti itu. Masalah Nduga saat ini bukan masalah lokal, tetapi sudah menjadi masalah internasional,” katanya.

Pembantu Rektor 3 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Isak Rumbarar mengatakan buku “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua” dapat dijadikan referensi dan panduan dalam mengadvokasi kasus Nduga. “Saya naik ke Nduga selama dua minggu, dan saya telah mengamati situasi Nduga. Buku yang ditulis Markus Haluk ini sesuai dengan kondisi di sana,” katanya.

Rumbarar berharap terbitnya buku “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua” dapat menggugah generasi muda Papua untuk memiliki semangat mengumpulkan dan mengolah data terkait berbagai persoalan di Papua. Ia juga berharap buku itu menggugah minat generasi muda Papua untuk membaca buku.

“Jangan jadikan media sosial sebagai referensi. Generasi muda Papua harus bisa melihat langsung kondisi di daerahnya, dan menuliskan situasi itu,” kata Rumbarar. (*)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

ULMWP: Mengucapkan Selamat Merayakan HUT Kemerdekaan Negara Vanuatu Ke-39

Buletinnusa
ULMWP: Mengucapkan Selamat Merayakan HUT Kemerdekaan Negara Vanuatu Ke-39
Juru Bicara ULMWP, Dr. Jacob Rumbiak (sebelah kanan) mendampingi Presiden Eksekutif ULMWP, Benny Wenda (sebelah kanan) menghadiri Undangan HUT kemerdekaan negara Vanuatu yang ke-38 tahun di Port Vila, Vanuatu 30 Juli 2018. (ISTIMEWA).
Port Vila, -- "Tepat tanggal 30 Juli, seluruh rakyat Vanuatu selalu memperingati, selalu dikenang turun temurung anak negeri bangsa negaranya atas betapa jahatnya kaum penguasa penjajah bangsa asing bagaikan penyakit kangker ganas yang mematikan dimasa penjajahan, sekaligus mengenang para pejuang bangsa Melanesia Vanuatu yang dengan gigih, gagah berani berjuang mengorbangkan harta benda, jiwa dan raganya menentang penjajahan merebut hak kemerdekaannya yang kini telah berusia 39 tahun terhitung sejak 30 Juli 1980," papar juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Jacob Rumbiak melalui surat elektronik, pada Selasa (30/07/2019).

Dalam release resmi yang terima tabloid-wani.com, ULMWP menegaskan, Negara Vanuatu adalah satu-satunya negara di kawasan Pasifik yang memperoleh hak kemerdekaannya lewat keringat, air mata, korban harta benda, penculikkan, pemenjaraan hingga cucuran darah dibarengi tulang belulang berserakah dipersada tanah airnya saat menentang dan mengusir penguasa penjajahan bangsa asing Perancis dan Inggris dimasa lalu, kini ke dua negara tersebut adalah dua dari lima negara hak veto Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB.

"Pengalaman pahit yang dialami para pendiri negara Vanuatu yang tersirat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Vanuatu masih segar dalam ingatan generasi bangsa negaranya, masih dihayati dan benar-benar diamalkan untuk menolong sesama bangsanya sendiri Papua Barat dan wilayah Melanesia lainnya yang masih terjajah oleh penguasa bangsa asing lainnya, dimanapun dan kapanpun untuk harus merdeka dan berdaulat diatas tanah airnya sendiri sebagaimana yang telah dilakukan oleh pera pendiri negaranya Vanuatu diamasa silam," tegas Rumbiak.

Menurutnya, kemerdekaan negara Vanuatu dijamin konvenan PBB yakni Hak Azasi Manusia setiap bangsa, hak politik dan hak miliknya yang tak boleh dirampas oleh siapapun dan kapanpun.

"Hak kemerdekaan yang sama berdasarkan konvenan PBB itulah yang menetapkan tekad negara Vanuatu berani tampil di berbagai panggung dunia menyuarakan hak kemerdekaan bagi sesama saudara saudari sebangsanya Melanesia Papua Barat atas hak kemerdekaannya," tulis Jubir ULMWP.

Lanjut Jubir, dalam perayaan HUT kemerdekaan ke-39 ini, Pemerintah Negara Vanuatu resmi mengundang Tuan Benny Wenda selaku Ketua Eksekutif ULMWP, Tuan Andy Ayamiseba selaku Wakil Legislatif ULMWP dan Tuan Kolonel Fredy Waromi Atase Militer West Papua mewakili seluruh rakyat West Papua.

"Turut menghadiri upacara kenegaraan perayaan Hari Ulang Tahun ke 39 tahun 30 Juli 2019 mulai sekitar Jam 08:00 hingga selesai, berlangsung di halaman Lapangan Kemerdekaan kota Port Vila ibu kota Negara Republik Kepulauan Vanuatu," ujarnya.

"Kehadiran wakil resmi West Papua sebagai rasa hormat sekaligus mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Vanuatu," tutup Rumbiak, selaku juru bicara ULMWP (*).


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com/viaULMWP "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Bupati Malra Apresiasi TMMD ke-105 Kodim 1503/Tual

Buletinnusa

Hanubun: “Saya harap kegiatan TMMD tahun depan dilaksanakan di Kei Besar”

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun didampingi Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, menghadiri kegiatan Tatap Muka bersama Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) dan Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-105 KODIM 1503/Tual. Pantauan media ini, kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Desa (Ohoi) Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Malra, Senin, (29/7).
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun didampingi Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, menghadiri kegiatan Tatap Muka bersama Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) dan Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-105 KODIM 1503/Tual.

Pantauan media ini, kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Desa (Ohoi) Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Malra, Senin, (29/7).

Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun didampingi Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, menghadiri kegiatan Tatap Muka bersama Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) dan Tim Pengawasan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-105 KODIM 1503/Tual. Pantauan media ini, kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Desa (Ohoi) Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Malra, Senin, (29/7).
Dalam sambutannya, Bupati Hanubun menjelaskan terkait kehidupan kekeluargaan dan kekerabatan di Kei. Meskipun berbeda agama namun kekerabatan (Adat) selalu menjadi kekuatan untuk memperkuat semangat kekeluargaan.

“Contoh Ohoi Ohoidertawun ini, dimana masyarakatnya yang menganut tiga agama namun hidup berdampingan dan aman hingga saat ini, itu karena tatanan budaya dan adat di Kei ini yang menjadi pijakan sekaligus pegangan bagi masyarakat Kei, bahwa kita semua adalah keluarga, ain ni ain,” katanya.

Hanubun katakan, Pemda Malra mengapresiasi kegiatan TMMD, karena selain melakukan kegiatan di kawasan pariwisata, pelaksanaan pembangunan fisik serta kegiatan pembinaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Persoalan penanggulangan kemiskinan di Malra adalah masih tingginya angka rumah warga yang tidak layak huni, pesisir ini juga sebagai kawasan pariwisata sehingga dapat mendorong masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya di bidang pariwisata tersebut,” ujarnya.

Hanubun mengakui, persiapan kegiatan TMMD tahun 2019 mungkin masih kurang dari pihak Pemerintah Daerah namun kedepannya nanti kegiatan TMMD tahun depan akan diperbaiki.

"Kegiatan TMMD kali ini hanya dilaksanakan di Kei Kecil, saya harap tahun depan diusahakan dilaksanakan juga di Kei Besar terutama di bidang perumahan dan infrastruktur lainnya," pungkasnya. (MP-15)

Inilah Isi Pesan Oknum ASN yang ingin menyuap Bupati Hanubun

Buletinnusa
Bupati Malra M. Thaher Hanubun (tengah) saat menyampaikan pernyataan
Langgur, Malukupost.com – Salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mencoba menyuap Bupati M. Thaher Hanubun lewat pesan singkat media sosial WhatsApp (WA).

Namun Bupati menolak mentah-mentah upaya penyuapan yang hendak dilakukan anak buahnya itu.

Kesal bercampur marah tampak pada wajah orang nomor satu di Malra tersebut saat memimpin rapat bersama dengan pihak Inspektorat, Dinas PMD, serta Camat dan Kepala Desa di Langgur, Sabtu (27/7/2019).

“Jangan coba-coba menyogok saya, sudah cukup gaji saya. Walaupun Rp 6 juta lebih, tapi saya makan dan jalan itu dibiayai oleh Negara,” tegasnya dengan suara lantang.

Para peserta rapat bersama tersebut pun tersentak dengan pernyataan Bupati.

Selanjutnya, Hanubun membacakan isi pesan dari oknum ASN tersebut dihadapan para peserta rapat tersebut : “Maaf Pak Bupati, tadi saya ada bawa sejumlah uang dalam amplop yang mau dikasi ke bapak, cuman karna banyak orang dalam ruangan, amplopnya saya bawa pulang dan masih saya pegang ini Pak, mohon arahan, jika berkenan saya transfer ke rekening Bapak”.

"Ini hal yang paling tidak baik! Jadi, jangan coba-coba menyogok saya," tegasnya.

Hanubun juga mengingatkan seluruh kepala dan pejabat ohoi, juga para camat, ketika dirinya melakukan perjalanan dinas (kunjungan kerja) atau sekedar jalan-jalan ke ohoi-ohoi dan kecamatan agar tidak menyibukkan diri dengan pelayanan-pelayanan yang memboroskan anggaran.

Sama halnya dengan dirinya saat jalan ke desa-desa/ohoi, jangan siapkan sesuat.

“Cukup saja kalian ada di Ohoi itu sudah lebih dari cukup, jangan lagi kalian siapkan makan dan sebagainya dengan memakai anggaran ohoi. Jangan buat apa-apa bagi beta, cukup sudah kalian layani masyarakat di ohoi itu, karena kalian layani masyarakat ohoi maka kalian sayangi kami, dan kalian sayang masyarakat ohoi maka kalian juga sayang kami," pintanya.

Di kesempatan itu pula, Hanubun mengingatkan pihak-pihak di ohoi agar tidak menjadikan jabatan dan harta untuk mengorbankan orang lain.

Dirinya mencontohi salah satu ohoi yang warganya bertahun-tahun menampung air hujan untuk minum, kemudian Pemda menyalukan air bersih, namun karena kepentingan (proses) kepala ohoi definitif maka saluran air tersebut diputus sehingga masyarakatnya kembali meminum air hujan.

"Saya minta dengan hormat kepada semua pihak, kerja baik-baik dan layani masyarakat dengan baik. Khusus untuk ASN yang saat ini menjabat sebagai kepala ohoi, kalian merupakan garda terdepan Pemda untuk segera menyelesaikan proses penetapan penjabat ohoi definitif di tempat kalian bertugas saat ini," tandasnya.

(MP-15)

Senin, 29 Juli 2019

Sejumlah Ohoi di Malra Terbukti Salahgunakan Kewenangan

Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com – Dari hasil pengelolaan dana desa sesuai audit Inspektorat  Maluku Tenggara ditemukan masih ada beberapa ohoi yang menyalahgunakan wewenangnya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Malra, Fatma Talaohu, dalam rapat bersama Bupati Malra, Kepala Dinas PMD, para Camat, Kepala dan Pejabat Ohoi di aula lantai III Kantor Bupati setempat, Sabtu, (27/7/2019).  

Talaohu menjelaskan, untuk menyerahkan LHP kepada aparatur penegak hukum membutuhkan suatu pengendalian yang memadai oleh Inspektorat karena tidak sembarangan menyerahkan dokumen tersebut kepada penegak hukum.

“Saya harus mem-backup Pemda sampai dengan penanganan di tingkat aparat penegak hukum itu harus berjalan mulus, dan itu saya akan lengkapi dia dengan standar prosedur pengendalia internalnya,” jelasnya.

Ia memastikan, ada beberapa ohoi sudah terbukti dan dalam 1 - 2 hari ini kami akan serahkan ke aparat penegak hokum.

Talaohu mengungkapkan, pada hari Kamis (25/7/2019), tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) berkunjung ke Pemda Malra. 

Tim KPK tersebut secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pencegahan korupsi terintegrasi.

Untuk diketahui, ada beberapa sasaran yang dievaluasi dalam rangka pencegahan korupsi tersebut, pertama terkait dengan perencanaan; kedua yakni pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan; yang ketiga itu pengadaan barang dan jasa; keempat itu pelayanan publik dimana mereka terfokus kepada pelayanan terpadu satu pintu; kelima itu transparansi tata kelola pemerintahan, dan yang keenam itu tanggungjawa bapak-ibu semua dan pemerintah daerah yakni pengelolaan dana desa.

“Kita semua sudah menandatangani pakta integritas, dimana itu merupakan wujud nyata daripada sebuah amanah, artinya harus jamin kualitas amanah itu dengan baik secara berjenjang. Jadi bapak-ibu sekalian harus hati-hati dalam pengelolaan keuangan desa karena itu diawasi langsung oleh KPK dan diawasi secara berlapis-lapis,” tegasnya. 

(MP-15)

Aspotmar Lakukan Wasev TMMD ke-105 Di Malra

Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin menjemput kedatangan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) beserta rombongan. Pantauan media ini, dengan menggunakan pesawat komersial Wings Air, Jenderal Bintang Dua itu bersama rombongan tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra, Senin (29/7).
Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin menjemput kedatangan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) beserta rombongan.

Pantauan media ini, dengan menggunakan pesawat komersial Wings Air, Jenderal Bintang Dua itu bersama rombongan tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra, Senin (29/7).

Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Petrus Beruatwarin menjemput kedatangan Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) KASAL Mayjend TNI (Mar) Bambang Suswanto, SH, M.Tr (Han) beserta rombongan. Pantauan media ini, dengan menggunakan pesawat komersial Wings Air, Jenderal Bintang Dua itu bersama rombongan tiba di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra, Senin (29/7).
Selain acara penyambutan tersebut, dilakukan pula penyambutan secara adat Kei (Rinin) dan pemasangan gelang adat kepada Aspotmar KASAL oleh Kapitan Kirkes, dan dilanjutkan dengan pertemuan singkat antara Wabup dan Aspotmar KASAL bersama rombongan di ruang VIP Bandara setempat.

Usai pertemuan singkat tersebut, Wabup Malra dan Aspotmar KASAL bersama rombongan selanjutnya melakukan perjalanan menuju lokasi TMMD ke-105 Kodim 1503 yang dipusatkan di ohoi Ohoidertawun.

Untuk diketahui, kunker Aspotmar KASAL tersebut sekaligus melakukan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TMMD ke-105 Kodim 1503/Tual di Kabupaten Malra.

Hadir pula dalam kunker tersebut yakni Tim Wasev  antara lain Kol. Mar. Umar Farouq (Paban V/Bhakti TNI Spotmar), Pabandya PB (Spaban V/Bhakti Spotmar) Letkol Laut (KH) Ahmad Farizal, Komandan Korem 151/Binaiya Kolonel Inf. Hartono, S.I.P dan Kasiter Korem 151/Binaiya Mayor Inf. Yoyok Wahyudi. (MP-15)

Sekolah Di Ambon Diimbau Terapkan Pendidikan Inklusif

Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengajak seluruh kepala sekolah untuk menerapkan sistem pendidikan secara inklusif. "Pendidikan secara inklusif memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk mengeyam pendidikan di sekolah," katanya saat meresmikan gedung Sekolah Dasar negeri 96 di Ambon, Senin (29/7). Menurut dia, pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular.
Ambon, Malukupost.com - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengajak seluruh kepala sekolah untuk menerapkan sistem pendidikan secara inklusif.

"Pendidikan secara inklusif memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas untuk mengeyam pendidikan di sekolah," katanya saat meresmikan gedung Sekolah Dasar negeri 96 di Ambon, Senin (29/7).

Menurut dia, pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular.

"Kita harus memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta membantu meningkatkan mutu pendidikan," katanya.

Richard menyatakan, kota Ambon sejak tahun 2014 telah dicanangkan oleh Unesco sebagai kota inklusif, karena Ambon dianggap mampu menyelesaikan konflik sosial serta mampu memperbaiki kondisi traumatik masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Kota inklusif katanya, merupakan kota layak huni, yakni terdapat indikator acuan menjadi kota inklusif antara lain, partisipasi difabel, upaya pemenuhan hak difabel, Terjaminnya Aksesibilitas, dan adanya sikap inklusif warga kota.

"Penyandang disabilitas harus setara dengan anak-anak pada umum lainnya yang mulai dari pendidikan inklusif. karena itu saya minta para kepala sekolah untuk mewujudkan hal itu," ujarnya.

Richard menjelaskan, penyandang disabilitas bukan menjadi alasan sekolah untuk menutup pintu, karena sejatinya sekolah harus membuka pintu untuk anak-anak memiliki pendidikan yang hakiki.

"Saya harap para kepala sekolah lebih peka melihat setiap kondisi yang ada, karena saya tidak sungkan untuk menegur ketika menerima laporan dari orang tua siswa jika sekolah tidak menerima siswa difabel," tandasnya.

Selain pendidikan inklusif, pihaknya juga akan menginstruksikan seluruh sektor, mulai dari gedung pemerintahan, swasta, hotel dan restoran untuk lebih memperhatikan fasilitas kaum difabel.

"Mereka memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang sama dan kita harus memperhatikan semua itu, " kata Richard.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmy Salatallohy menambahkan, SD Negeri 96 Ambon ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 549 Tahun 2019 tentang ijin Pendidikan Sekolah Dasar dengan tujuan memudahkan akses memperoleh pendidikan bagi para siswa di sekitar wilayah ini.

Sebelum gedung sekolah SD 96 dibangun, para siswa wilayah Karpan-Kopertis mengalami kendala dikarenakan gedung tempat bersekolah yang terletak jauh dari tempat tinggal para siswa. (MP-2)

Pegiat Perdamaian Jeny Mahupale, Dari Kampung Ke New York City

Buletinnusa
Pendeta Jeny Elna Mahupale diapit  dua tokoh perdamaian internasional Imam Ashafa dan Pastor James di New York City. Pekerja damai asal Maluku ini diundang mengikuti retret jaringan Tanenbaum Peacemaker in Action (PiA), akhir Juli 2019.     

Laporan Rudi Fofid-Ambon 


Malukupost.com - Seorang perempuan pendeta yang selama ini bergerak dari kampung ke kampung di Maluku, tiba-tiba duduk di antara para aktivis perdamaian internasional di New York City, Amerika Serikat.  Di sana, ia paparkan pengalaman merajut hubungan persaudaraan Islam-Kristen di level akar rumput di Maluku.

Jeny Elna Mahupale, sosok perempuan itu. Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPPM) ini  bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Wassu, di Pulau Haruku.  Upaya-upaya yang dilakukannya hampir sepuluh tahun terakhir di Waai, Suli, Poka,  Rumahtiga, Tial, dan lokasi lain,  mengantar sang aktivis perdamaian ke pentas internasional.

Kepada Media Online Maluku Post,  malam ini, peraih Tanembaum Award Pendeta Jacky Manuputty yang mendampingi Pendeta Mahupale mengungkapkan, kerabat perempuan Maluku ini lolos dalam nominasi pekerja damai berbasis pemuka agama. Calon yang lolos, diundang mengikuti retreat regular jaringan Tanenbaum Peacemaker in Action (PiA) yang berbasis di New York City.

Sebelum ini, Tanenbaum Center meminta semua Peacemakers yang pernah mendapat award menominasikan satu kandidat dari negaranya untuk diseleksi menjadi peserta retreat regular  oleh Tanenbaum Center, akhir Juli 2019.   Selaku salah satu penerima award Peacemaker Tanenbaum, Manuputty mengajukan Mahupale sebagai calon dari Maluku.

``Beta nominasikan Pendeta Jeni Mahupale.  Dari  23 nama yang dinominasikan,  Pendeta Yeni dan tiga nominator lain lolos sehingga diundang  bergabung dalam retreat tahun ini,`` jelas Manuputty, dari New York City.

Pendeta Jeni Mahupale tidak muncul begitu saja karena usulan Pendeta Manuputty.  Secara akademis, ia meraih gelar master resolusi konflik di ICRP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Pulang dari sana bergabung dengan Balitbang GPM. Ia diangkat sebagai Sekretaris Yeperti GPM sambil menjadi Manajer Program Yayasan Sagu Salempeng.  Yayasan ini mengelola penguatan ekonomi perempuan lintas agama pada beberapa desa bertetangga di Pulau Ambon.

Mahupale  mengaku berada di Australia sebagai panelis Asia-Australia Aid Conferences ketika mendengar kabar lolos ke retret tahunan Tanenbaum di New York City.  Ia mendapat informasi berturut-turut dari Pendeta Jacky Manuputty, Sekum Sinode GPM Pendeta Elifas Maspaitella, dan akhirnya email dari Tanenbaum.

``Beta gembira dan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih Pendeta Jacky yang  memberi kepercayaan kepada beta," ungkap Pendeta Mahupale saat dihubungi di New York City, Senin malam ini.

Bagi Pendeta Mahupale, hal paling berkesan sebagai peserta retret tahunan ini  bukan hanya bisa menginjakkan kaki di Negeri Paman Sam tetapi dapat berjumpa pekerja damai di seluruh dunia. 
Menurut Pendeta Mahupale, pengalaman setiap peserta retret dalam mengelola konflik dan kerja-kerja perdamaian, sangat berharga dan saling menginspirasi.  Dua tokoh yang sempat dijumpai yaitu Pastor James dan Imam Ashafa, yang akrab dengan publik dunia karena terdokumentasi dalam film  Imam dan Pastor.

``Beta bertemu Imam dan Pastor, juga perempuan Muslim peacemaker. Beta menggali sebanyak mungkin dan belajar dari mereka tentang strategi dan pendekatan yang dipakai dalam mengelola konflik yg terjadi sesuai konteks masing-masing,`` jelas Mahupale.

Para peserta retret Tanenbaum mendapat kesempatan mendengar kisah-kisah perdamaian yang disampaikan dua pendeta dari Maluku.  Pendeta Mahupale menceritakan fokus kerja di Maluku yang melibatkan perempuan dan anak,  peningkatan ekonomi masyarakat dan kemiskinan, serta para penyandang disabilitas. 

``Beta juga menjelaskan tentang pela dan gandong di Maluku,`` pungkas Mahupale. (Malukupost/foto jacky manuputty)

ULMWP Apresiasi Pertemuan Negara Pasifik yang akan Bahas Pelanggaran HAM di Papua

Buletinnusa
Pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik di Fiji, 26 Juli 2019. (Foto: Pacific Islands Forum Secretariat)
Jayapura, – Kepala Kantor Kordinasi United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP di West Papua, Markus Haluk mengapresiasi hasil Forum Pertemuan Menteri Luar Negeri Pacific Islands Forum atau PIF di Fiji yang merekomendasikan masalah pelanggaran hak asasi di Papua menjadi agenda pertemuan para kepala negara Kepulauan Pasifik pada Agustus 2019. Haluk mengharapkan perhatian PIF itu akan membuka mata rakyat Indonesia atas situasi nyata yang terjadi di Papua.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih atas semua dukungan dan keprihatinan bersama rakyat, para pemimpin gereja, adat, anggota parlemen dan pemerintah atas situasi pelanggaran hak asasi manusia di West Papua. Perjuangan kami menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,” ungkap Markus Haluk di Jayapura, Senin (29/07/2019).

Sebelumnya, pemimpin sidang PIF pada Jumat (26/7/2019), David Adeang menyatakan PIF merekomendasikan masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua menjadi salah satu agenda pertemuan para kepala negara Kepulauan Pasifik yang akan berlangsung di Tuvalu pada 13-16 Agustus 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Adeang dalam siaran pers yang diterima Jubi pada Sabtu (27/7/2019).

“Isu-isu kunci yang dipertimbangkan sebagai rekomendasi dan prioritas untuk para pemimpin adalah advokasi perubahan iklim, keamanan regional, tata kelola laut, dan pelanggaran HAM di West Papua,” ungkap David Adeang dalam siaran persnya.

Haluk menyatakan kemunculan isu pelanggaran HAM dalam PIF bukanlah hasil dari sebuah propaganda. Isu pelanggaran HAM berulangkali muncul dalam PIF karena kasus pelanggaran HAM baru terus terjadi di Papua, dan secara sistematis memarjinalisasi orang asli Papua, serta membatasi kebebasan orang asli Papua. Menurutnya, perhatian negara-negara Pasifik muncul bukan disebabkan satu atau dua kasus pelanggaran HAM di Papua, melainkan muncul karena rangkaian panjang kekerasan fisik dan mental yang dialami orang asli Papua selama 56 tahun.

(Baca ini: Pertemuan Menlu PIF di Fiji, West Papua Masuk dalam "Isu Kunci")

Haluk mencontohkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua, ketika ribuan warga sipil Nduga mengungsi untuk menghindari operasi gabungan TNI/Polri mengejar kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Krisis kemanusiaan di Nduga itu menjadi fakta terbaru bagaimana rakyat Papua hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, dan terus berada dalam pusaran kekerasan.

“Adalah benar, terus terjadi pembungkaman ruang kebebasan dan demokrasi, HAM. Rakyat Papua terus terbungkam, tersisih di atas ranah leluhur mereka sendiri,”ungkapnya.

Menurut Haluk, pada masa Orde Baru, kekerasan Negara terjadi di Papua, Aceh, dan Timor Leste. Pasca referendum 1999 yang memerdekakan Timor Leste serta Perjanjian Helsinki 2005 yang mengakhiri Gerakan Aceh Merdeka, Papua menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara terus menerus mengalami kekerasan Negara dan konflik.

Haluk juga menyebut keberhasilan Bougainville dan New Caledonia memastikan pelaksanaan penentuan nasib sendiri membuat Papua menjadi satu-satunya kawasan di Pasifik yang masih harus berjuang menuntut hak penentuan nasib sendiri. Bougainville akan menggelar referendum untuk menentukan nasib sendiri pada November 2019, sementara New Caledonia akan menjalankan referendum pada 2020.

“Jadi West Papua adalah satu-satunya wilayah yang menjadi fokus perhatian oleh rakyat, pemimpin Indonesia, regional Melanesia, para pemimpin ASEAN, serta dunia internasional,”ungkapnya.

Markus Haluk menyatakan pemerintah maupun rakyat Indonesia tidak perlu risau atau khawatir dengan perjuangan politik bangsa Papua. Haluk menyatakan rakyat dan pemerintah Indonesia sebaiknya berfikir positif menanggapi perjuangan rakyat Papua. “Sudah waktunya pemerintah maupun rakyat Indonesia untuk terbuka mengakui perjuangan luhur bangsa Papua,”ungkapnya.

Haluk meyakini, jika perjuangan rakyat Papua menuntut penentuan nasib sendiri dipenuhi, hubungan antara Indonesia dan Papua tetap akan berjalan sebagai hubungan bermartabat di antara dua bangsa merdeka. Ia mencontohkan hubungan baik Indonesia dan Timor Leste tetap terjalin pasca referendum 1999.

“Rakyat Papua dan rakyat Indonesia di mana pun, mari mendukungan pemimpin ULMWP, para pemimpin Melanesia, dan para pemimpin negara Pasifik untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua, serta pengakuan atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua,”ungkapnya.

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan isu pelanggaran HAM di Papua akan terus dibicarakan para pemimpin negara Pasifik, sepanjang Indonesia tidak melakukan upaya serius untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM itu, dan tidak berupaya keras mencegah pelanggaran HAM baru terjadi di Papua.

“Dunia kini berbeda dengan dunia masa lalu. Dengan apa menyembunyikan kesalahannya? Ini zaman teknologi tinggi, . Karena itu, Indonesia tidak perlu membuang energi dan anggaran untuk meredam semakin kuatnya isu Papua di Pasifik. Lebih baik mendukung perjuangan rakyat Papua, daripada terus menerus dipermalukan di forum-forum regional dan internasional,”tegasnya.(*)


Copyright ©Jubi "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

RINDU DENDAM DI WAISISIL NAE-NAE TOTU

Buletinnusa

Catatan Rudi Fofid-Ambon

Awal tahun 1984, kami 22 mahasiswa semester dua Fakultas Pertanian Universitas Pattimura bertolak ke Saparua. Kami tingal di Saparua Kota, Tiouw, dan Paperu.  Ketua angkatan 1983 Jerry Luhukay, menjadi penggagas sekaligus penjamin bahwa acara kami bisa terlaksana di Saparua.

Kami memang membentuk sebuah kelompok aksi bernama Dobeldi (Berdoa, Belajar, Mengabdi).  Kami bekerja sama dengan SMA Negeri Saparua, dan para raja, dan pendeta.  Misi kami adalah "penyuluhan pertanian" dengan fokus, memanfaatkan setiap jengkal tanah pekarangan rumah sebagai sumber pangan dan obat. 

Memang, di antara kami ada beberapa penyuluh pertanian lulusan SPMA Ambon, yang punya reputasi nasional. Akan tetapi, mayoritas kami lulusan SMA, dan tidak punya latar belakang yang kuat soal pertanian. Kami baru selesai semester pertama, dan baru belajar ilmu dasar, seperti di SMA.  Belum kukuh sebagai ``mahasiswa pertanian`` yang punya kapasitas sebagai ``penyuluh``. 

Kami sadari itu,  sehingga sebelum turun ke Saparua, kami masing-masing orang membekali diri dengan informasi teknis, mengenai semua jenis tanaman yang dibudidaya di Saparua.  Kami sadari, petani Saparua bukan petani kacang. Justru ahli pertanian Prof Dr Ir Toyib Hadiwijaya pun datang belajar okulasi rambutan dan jeruk di Saparua, atau riset cengkih di Haria, sebelum menulis buku Cengkih.

Singkat cerita, berkat dukungan semua pihak di Saparua, kegiatan kami berjalan dengan baik.   Kami tidak tahu, bahwa kakak-kakak kami di kampus mengecam kami, sebab kami memang masih kacang-kacang dan lancang bikin kegiatan bertajuk ``penyuluhan``. 

Beta coba ingat-ingat, waktu itu, siapa saja yang pergi ke Saparua.  Saya tulis saja di sini. Jerry Luhukay, Markus Luhukay, Johan Manuhutu, Leonora Tomasoa, Any Tahitu, Em Soselissa, Salim Basalamah, Sudirman Radjaloa, Muhammad Arsad Hadun, Berty Solisa, Lydia Parera, Rita Sihasale, Christian Herman, Agus Raharusun, Faidah Azus, Fauziah Hulopy,  Ely Leunupun, dan saya Rudy Fofid.  Ada empat nama lagi, tetapi saya sudah lupa, siapa gerangan. 

Waktu itulah, beta tinggal di Keluarga Om Jop Ramschie, lorong masuk Jembatan Batu. Makanya  beta kenal Robon, Rena, Janti, Roland, Agith, kakak beradik.   Keluar dari lorong, pasti mampir di Helmy dan Heldy Paulus.  Juga bisa mampir di Manteri Tuhulele.  Makanya bisa kenal Ida Tahulele dan Nis Tuhulele. Belakangan, beta kenal adik mereka Aldo Tuhulele. 
RINDU DENDAM

Satu hari, katong Kelompok Dobeldi dari Pantai Waisisil menuju Paperu. Hari pas magrib. Mati-mati gelap.  Katong berjalan bekelompok dua tiga orang. Beta dengan lelaki TNS Elia Leunupun berjalan paling belakang. 

Dari jauh, beta sudah lihat, nae-nae Totu,  rumah pertama tangang kanan, ada seorang Oma berdiri. Setiap kelompok memberi salam, dan Oma membalas dengan ramah.

Giliran paling akhir adalah beta dengan Elia.  Mungkin Oma lihat katong dua paling belakang, Oma langsung cegat. 

"Nyong dong dari mana?" Begitu pertanyaan Oma. 

Pertanyaan ini, di berbagai tempat di Maluku, sering menimbulkan salah tafsir, baik di Maluku Utara, Tengah, sampai Tenggara.  Sampai oras ini, pertanyaan ini masih secara santun dikemukakan dalam perjumpaan awal, baik diucapkan dalam Melayu Maluku, maupun dalam bahasa daerah. 

"Katong baru dari Waisisil, Oma," jawab beta dengan Elia. 

Oma nampak tidak puas. Bukan itu, jawaban yang diharapkan.  Akhirnya, Oma secara bijak mengubah pertanyaan. 

"Nyong dua, asal dari kampung mana?"

Beta mengaku orang Kei, sedangkan Elia mengaku orang TNS.  Sontak Oma maju dua langkah, langsung merangkul beta dengan Elia. 

"Sioh, beta rindu dendam! Beta juga orang Tenggara, kawin di sini dan seng pernah ke Tenggara.  Beta fam Kolijey,"  kata Oma dengan penuh semangat. 

Sejak perjumpaan dengan Oma Kolijey, beta terganggu sekali dengan diksi "rindu dendam".   Memang, Rindu Dendam sudah beta dengar, sebagai judul buku JE Tatengkeng.  Akan tetapi, beta belum baca.  Beta sendiri punya pemahaman, rindu dendam adalah hasrat untuk membalas dendam yang menggebu-gebu. Semacam dendam membara. 

Karena pemahaman beta seperti itu, maka apa yang disebut Oma Kolijey, sangatlah mengganggu.  Sebab itu, ketika sampai di Ambon, beta cari Kamus Umum Bahasa Indonesai yang disusun Bapak Kamus Indonesia WJS Poerwadarminta.  Ternyata, beta salah besar.  Rindu dendam adalah rindu yang sangat dalam. 

Sejak itu, beta beberapa kali menulis puisi menggunakan kata rindu dendam.   Belakangan beta dengar juga lirik lagu Franky Sahilatua yang juga menggunakan diksi yang sama.  Hanya saja, Franky menggunakannya secara berbeda.  Dendam rindu. 

"Kunyanyikan sebuah lagu/ Bagi hati yang dendam rindu/ Tumbuhkah lagi kembang yang ranum/ Hirup sejuk udara kota ini...ii..," demikian sepenggal lirik lagu itu" (Lagu: Di Atas Viaduk Cikapundung).
Cerita Oma Kolijey dan diksi dendam rindu ini pernah beta tulis di FB.  Hanya, tidak selengkap ini.  Beta tulis ulang saja, supaya jadi kenangan kecil.  Mungkin tidak penting untuk sejarah besar, tetapi dengan catatan kecil ini, beta cuma mau bilang, bahwa di kampung-kampung, ada banyak sekali sumber kearifan dan kecerdasan.  Seringkali, beta ilang jalan, ilang orientasi, menganggap segala kearifan dan kecerdasan ada pada hal-hal yang akademis, sampai lupa bahwa, kampung halaman adalah segala-galanya. 

Beta punya sejumlah kisah-kisah kecil di Saparua, beta pernah menulis beberapa.   Semoga sepenggal kisah ini bisa berguna. Paling tidak, basudara yang baca bisa lupakan tulisan ini, dan kembali merenung pengalaman masing-masing, pada masa kini maupun masa lalu.   Cerita-cerita kecil, kenangan-kenangan kecil itu, sayang kalau tidak ditulis.  Mungkin tidak penting untuk hari ini, tetapi kelak berguna bagi anak-cucu. 

Danke banyak bagi yang sudah baca.  Salam!

Kaki Gunung Kie Matubu, Tidore, 29 Juli 2019
Penulis adalah redaktur pelaksana Media Online Maluku Post


Minggu, 28 Juli 2019

Amunisi KKSB Tak Pernah Habis, Darimana Asalnya?

Buletinnusa
Amunisi KKSB Tak Pernah Habis, Darimana Asalnya?
Amunisi senjata api milik Tentara West Papua (ist)
Kota Jayapura – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda meminta Panglima Kodam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk lebih ketat melihat jumlah amunisi dan senjata api yang dipegang oleh anggotanya.

Ini dimaksudkan untuk mencari tahu, dari mana senjata api dan amunisi yang saat ini dipegang oleh kelompok yang berseberangan dan masih melakukan teror di Papua.

Walaupun Yunus mengetahui amunisi dan senjata api yang dipegang oleh kelompok yang berseberangan, juga dimungkinkan hasil rampasan dari aparat keamanan.

“Pertanyaan kita hari ini, peluru tersebut didapat dari mana? Karena kita tahu tidak ada yang ciptakan peluru disana dan jika mereka dapat dari luar, pertanyaan kami bagaimana bisa tembus sampai diatas? Sedangkan sekarang saja keamanan di bandara sudah sangat ketat,” kata Yunus di Kantor DPR Papua, Jumat 26 Juli 2019.

Sebelumnya DPR dan Gubernur Papua telah minta pasukan TNI/Polri dari Nduga ditarik, untuk menghindari terjadinya kasus serupa.

“Selama masih ada peluru beredar di daerah pegunungan, peristiwa penembakan akan terus terjadi. Saya terus berpikir, siapa yang menjual peluru di pegunungan sana?” katanya.

Amunisi KKSB dari Berbagai Sumber

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebutkan amunisi dan senjata api dari KKB berasal dari berbagai sumber, diantaranya beberapa bulan lalu berhasil ditangkap Warga Negara Polandia di Wamena yang sedang transaksi amunisi dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

“Ratusan amunisi berhasil diamankan, namun kemungkinan sudah lolos ribuan butir yang lain sebelum tertangkap. Apalagi garis perbatasan negara yang sangat luas dan garis pantai Papua yang panjang, tidak mungkin bisa dijaga aparat keamanan selama 24 jam dan memungkinkan menjadi peluang pasokan amunisi dari luar,” kata Aidi, Jumat 26 Juli 2019.

Sementara sumber amnusi lainnya yang diperoleh KKSB menurut Aidi bisa juga dari kerusuhan Ambon dan Poso. Pasca kejadian di dua daerah itu banyak tersebar senjata dan amunisi di tangan perusuh dan belum semuanya berhasil ditarik kembali ke negara dan kemungkinan sebagian besar disusupkan masuk ke Papua.

“Terjadinya konflik di beberapa negara tetangga seperti Pilipina juga menjadi peluang sumber pasokon amunisi dan senjata masuk ke Papua,” ujarnya.

Hal lain yang dilakukan oleh KKSB adalah melakukan penyerangan terhadap pos TNI/Polri dan perampasan senjata api yang dipegang oleh aparat keamanan.

Aidi menyebutkan ada dugaan keterlibatan tokoh Papua tertentu yang mendukung perjuangan KKSB dengan indikator bahwa pada saat KKSB melaksanakan serangkaian tindakan kekerasan, pembantaian, penyerangan, pemerkosaan, justru pemerintah setempat ataupun tokoh Papua hanya diam, bungkam seribu bahasa.

“Justru saat negara bertindak mengerahkan aparat keamanan TNI/Polri, justru tokoh Papua ramai-ramai protes, mengkritik, memaki, memfitnah bahkan meminta TNI/Polri ditarik dari Nduga. Jadi bukan tidak mungkin para tokoh Papua tertentu berada dibalik pergerakan KKSB di hutan,” tambah Aidi. *** (Imelda/Katharina)


Copyright ©Kabar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Tolikara Beli Tanah untuk Bangun Asrama Mahasiswa Kota Studi Manado

Buletinnusa
Tolikara Beli Tanah untuk Bangun Asrama Mahasiswa Kota Studi Manado
Manado, -- Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, SE, M.Si didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Joni Towolom, SKM melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara dalam rangka serah terima sertifikat tanah seluas 8.152 meter persegi.

Serah terima sertifikat tanah itu, diterima langsung Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo disaksikan oleh tokoh agama dan mahasiswa Manado asal Tolikara di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, (26/7).

Serah terima sertifikat tanah dilakukan menyusul telah dirampungkannya proses pembelian tanah itu.

Bupati Usman Wanimbo mengatakan, Pemkab Tolikara membeli tanah seluas 8.152 meter persegi di Kota Manado, Sulawesi Utara untuk pembangunan asrama putra dan asrama putri serta tempat ibadah.

“Proses pembelian ini sudah dilakukan pada tahun anggaran 2018, namun karena tanah ini dibeli dari 3 pemilik, maka pemerintah meminta akta notaris untuk membuat sertifikat menjadi satu pemilik sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Tolikara,” kata Bupati Usman Wanimbo.

Proses pengurusan balik nama surat tanah ini juga dihadiri tokoh adat dan tokoh agama dan mahasiswa di wilayah studi Kota Manado.

Bupati Usman Wanimbo berharap dengan diserahterimakan sertifikat ini, proses pembagunan bisa dipercepat sehingga mahasiswa kota studi Manado bisa menempatinya.

Menurutnya, kelengkapan administrasi ini sangat penting karena, tanah itu merupakan aset daerah.

“Sumber masalah tanah itu, paling banyak karena kepemilikan sertifikat yang tumpang tindih, makanya ini harus kami selesaikan supaya kemudian hari jelas bahwa tanah ini milik Pemda Tolikara,” jelas Bupati Usman Wanimbo.

Dari tempat pengurusan akta notaris, Bupati Usman Wanimbo melanjutkan peninjauan lokasi tanah untuk peletakkan batu pertama pembangunan asrama mahasiswa itu. (Diskominfo Tolikara/rm)


Copyright ©PapuaToday "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Kepala Ohoi - Pejabat Kepala Ohoi Harus Kreatif dan Inovatif

Buletinnusa
Bupati Malra M. Thaher Hanubun
Langgur, Malukupost.com – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun menghimbau para kepala ohoi (desa) dan pejabat kepala ohoi agar mampu mengelola dana desa dengan baik, efektif dan efisien

Hanubun mencontohkan, pelaksanaan kegiatan Wonderful Sail to Indonesia in Debut yang baru saja selesai, merupakan momen yang baik bagi ohoi-ohoi untuk menyiapkan wilayahnya masing-masing.

Teristimewa menggiatkan kebersihan dan penataan lokasi-lokasi untuk dimanfaatkan sebagai pemasukan (devisa) bagi ohoi itu sendiri.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para camat di wilayah Kei Kecil Barat, Manyeuw, Hoar Sorbai dan Kei Kecil serta seluruh masyarakatnya yang telah mendukung kegiatan Wonderful Sail Indonesia hingga berjalan dengan baik,” ucapnya di Langgur, Senin (29/7/2019).

Diungkapkan, para peserta wonderful sail (yachters) sangat berterima kasih sekaligus mengapresiasi kesigapan dan pelayanan yang diberikan kepada mereka sejak tiba di ohoi Debut sebagai pintu masuk Wonderful Sail Indonesia 2019.

“Para peserta wonderful sail berjumlah kurang lebih 126 dari 14 negara yang datang kesini mengatakan luar biasa, mereka menitip pesan kepada saya untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara,” katanya.

Menurut Hanubun, dengan kegiatan seperti wonderful sail, nama daerah ini semakin harum, bukan di Indonesia saja tapi di dunia internasional nama daerah Kei cukup bagus.

“Alhamdulilah puji Tuhan, harapan saya kepada mereka waktu acara penutapan di Wab kemarin itu adalah ketika mereka pulang saya berharap mereka datang lagi dan tinggal lebih lama di Kei sini,” bebernya.

Untuk itu, kedepan jika ada iven-iven terkait pariwisata lainnya di Malra, masing-masing ohoi dapat membenahi dirinya, dimulai dengan menata dan membangun lingkungannya.

Hanubun berharap, para kepala ohoi dan pejabat ohoi yang lain contohkan yang ada di Rumah Dian dan terakhir Dian Darat.

Mereka dengan dana desanya dapat meciptakan sesuatu yang luar biasa di ohoi.

“Kepala ohoi dan pejabat ohoi harus kreatif dan inovatif. Kita harus wujudkan kehidupan dari lingkungan kita sendiri. Dana desa itu sebenarnya sudah cukup untuk kelola ohoi supaya lebih maju,” tegasnya.

(MP-15)

Satgas Pamtas Yonif 126/KC Temukan 2 Ons Ganja Kering dan Tanaman Ganja di Perbatasan RI-PNG

Buletinnusa
Keerom, -- Satgas Pamtas Yonif 126/KC menemukan 2 ons ganja kering dan 6 batang tanaman ganja di wilayah perbatasan RI-PNG saat melaksanakan patroli keamanan ke wilayah perbatasan RI-PNG di Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Sabtu (27/07/2019).

Komandan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Letkol Inf Mulyo Junaidi mengatakan kegiatan patroli keamanan di wilayah perbatasan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Satgas Pamtas Yonif 126/KC dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah tingkat pelanggaran.

Seperti yang dilaksanakan Pos Waris melaksanakan kegiatan patroli keamanan ke wilayah perbatasan RI-PNG dipimpin oleh Serka Ruslan Simamora beserta 9 orang anggota, pada saat beristrirahat di gubug disela-sela melaksanakan patroli, anggota Tim patroli melihat 2 plastik ganja kering berat 2 ons, kemudian dilaksanakan penyisiran di seputaran gubuk ditemukan lagi 6 batang tanaman ganja dengan tinggi 20 cm s.d 60 cm.

Saat penemuan pohon ganja tidak ditemukan orang yang dicurigai sebagai penanam ganja dan tanaman ganja ini sengaja di tanam di sekitar gubug yang berada diatas bukit dengan jumlah sedikit di area yang luas untuk menghindari kecurigaan petugas keamanan.

Komandan Satgas Pamtas Yonif 126/KC Letkol Inf Mulyo Junaidi menyampaikan untuk mengantisipasi dan mencegah peredaran narkoba jenis ganja kami meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan patroli keamanan ke wilayah perbatasan untuk mencari ladang ganja dan pembawa ganja dari wilayah PNG.

“Panjangnya perbatasan RI-PNG, keadaan medan yang berbukit dan masih hutan telah dimanfaatkan oknum masyarakat untuk menanam pohon ganja di sekitar perbatasan RI-PNG dan mennyeludupkan ganja ke wilayah Papua,” tegas Dansatgas.

“Penemuan ganja ini bukan yang pertama kali lagi tapi sudah keempat kali diamankan dari wilayah perbartasan RI-PNG.” Tutupnya. (adv/redaksi)


Copyright ©Reportase Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Rakyat Papua Apresiasi Hasil Putusan Para Menlu PIF di Fiji

Buletinnusa
Rakyat Papua Apresiasi Hasil Putusan Para Menlu PIF di Fiji
Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu didampingi oleh Lora Lini (Utusan Khusus Vanuatu untuk West Papua di dekolonisasi PBB) bersama delegasi ULMWP saat menghadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tingkat Menlu. Delegasi ULMWP antara lain: ketua Benny Wenda (kedua dari kanan), bendahara Paula Makabory (kedua dari kiri) serta ULMWP misi Pasifik Ronny Kareni (pesis dibelakang Paula). (Foto: Twitter/LoraLINI)
FIJI, - Menyikapi hasil keputusan para Menteri Luar Negeri (Menlu) Pacifik Island Forum (PIF) bersama Rakyat, Pimpinan Gereja, Adat, Anggota Parlemen terkait situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua, di Fiji pada 26 Juli 2019 lalu.

Rakyat Papua melalui ULMWP di tanah Papua menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasi kepada para Menlu PIF bersama semua komponen rakyat yang telah memberikan perhatian terhadap situasi yang terjadi di Tanah Papua.

Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, Markus Haluk mengklaim, situasi yang terjadi di tanah seperti pelanggaran HAM dan kejahatan lainnya yang berlangsung secara sismatis.

“Memang benar telah terjadi pembungkaman ruang kebebasan, demokrasi, HAM. Rakyat Papua terus terbungkam, tersisih di atas tanah leluhur mereka sendiri,”kata Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, Markus Haluk melalui press releasenya, Minggu (28/07/2019).

Menurutnya, Konflik kekerasan yang terjadi selama kurang lebih 56 tahun di West Papua, karena dari sisi Indonesia bahwa West Papua merupakan satu-satunya wilayah yang terus berkonflik sama seperti perjuangan konflik yang terjadi di Timor Leste melalui Refrendum pada tahun 1999 dan Aceh melalui perjanjian Hilsingki pada 2005.

Sedangkan dalam konteks Melanesia pun sama, lanjutnya, dimana West Papua merupakan satu-satunya yang masih untuk memastikan perjuangan Penentuan Nasib Sendiri setelah New Caledonia melalui Refrendum 2020 dan Bougenvill melalui Refrendum November 2019.

“Jadi West Papua adalah satu-satunya wilayah yang menjadi fokus perhatian oleh rakyat, pemimpin Indonesia maupun regional melanesia, Asean dan pacifik serta dunia internasional,”sebut Markus Haluk.

Dikemukakannya, pemerintah maupun rakyat Indonesia tidak perlu khawatir dengan perjuangan politik Bangsa Papua. Namun, Sebaliknya kini sudah waktunya, pemerintah maupun rakyat Indonesia secara demokratis dan terbuka mengakui perjuangan leluhur bangsa Papua.

Tetapi pemerintah dan rakyat Indonesia perlu berpikir kedepan terkait kerja sama diantara 2 bangsa secara bermartabat, sebagaimana dibangun antara Timor Leste dan Indonesia, Belanda dengan Indonesia, UK dengan PNG, UK dengan AS. Hal itu sebagai berbagai pengalaman dan kerja sama yang baik diantara kolonial dengan terkoloni setelah Merdeka dan Berdaulat.

(Baca ini: Pertemuan Menlu PIF di Fiji, West Papua Masuk dalam "Isu Kunci")

Untuk itu diharapkan kepada rakyat Papua dan rakyat nusantara dimanapun berada, mari memberikan dukungan dan pertisipasi kepada pemimpin ULMWP, Para pemimpin Melanesia, Pacifik dan negara lain dalam memberikan dukungan penting Hak Penentuan Nasib Sendiri serta mengakui secara defaktAa bahwa adanya pelanggaran HAM di West Papua.

“Kami juga mohon dukungan kemanusiaan bagi zona demiliterisasi dari Nduga dan penyelamatan pengungsi warga sipil Nduga, karena kondisi mereka kini kian memprihatinkan dan korban terus berjatuhan,”tandas Markus Haluk. [RED/RW]


Copyright ©PB Online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

8000 pengungsi Nduga Tersebar di Lima Kabupaten

Buletinnusa
8000 pengungsi Nduga Tersebar di Lima Kabupaten
Ribka Haluk
Jayapura, - Sekitar 8000 jiwa pengungsi konflik Nduga terdata menyebar ke lima kabupaten yang ada di Papua. Menurut Dinas Sosial Provinsi Papua, penyebaran pengungsi tersebut berada di ke Puncak, Jayawijaya, Lanny Jaya termasuk Mimika dan Asmat.

“Hasil pendataan itu sekitar 8000 jiwa, Benar pengungsi menyebar ke-5 kabupaten yang ada di sekitar Nduga, ada yang ke Puncak, Jayawijaya, Lanny Jaya, lebih banyak di Puncak karena mereka punya hubungan kekeluargaan,” katanya Kepala Dinsos Papua, Ribka Haluk, kemarin.

Menurutnya, dengan Dinas Sosial juga mengalami kendala dalam pendataan, lantaran pola hidup masyarakat Nduga yang kerap berpinda-pindah mempersulit Dinsos untuk melakukan pendataan, terlebih sistem kependudukan di wilayah tersebut belum berjalan dengan baik.

“Memang secara matematis kita agak susah memprediksi karena pola hidup masyarakatnya berpindah-pindah. Layanan kependudukan (di Nduga) belum berjalan maksimal sampai dengan sekarang, jadi kita belum bisa prediksi secara baik,” tutur Ribka, serta menambahkan, masyarakat Nduga yang mengungsi tidak terfokus pada satu titik, mereka sudah bergerak ke kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Nduga.

(Baca juga: ULMWP : TPN-PB dan Aparat Keamanan Indonesia Tak Boleh Korbankan Warga Sipil)

Terkait bantuan untuk para pengungsi Nduga, Ribka menyebut semua bantuan telah tersedia dan akan disalurkan melalui Dinas Sosial setempat. Lanjutnya, Dinsos Papua akan segera membawa bantuan tersebut ke Jayawijaya dan menyerahkannya kepada Dinsos Nduga untuk kemudian disalurkan kepada para pengungsi.

“Dari pasca penanganan konflik nduga, kita sudah lakukan terus kerja sama dengan kemensos dan bantuannya sudah ada di sini. Hari ini kita lagi kordinasi dengan Bupati supaya nanti bantuannya diarahkan langsung ke masyarakat yang terdampak konflik sosial di Nduga,” katanya. (TA)

(Baca ini: ULMWP Kepada RI Terkait Kasus Nduga: “Akui Saja Daripada Dipermalukan Terus")


Copyright ©Kawat Timur "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Tahun 2022 Freeport Targetkan Produksi 200 Ribu Ton Per Hari

Buletinnusa
Tony Wenas
Timika, - PT Freeport Indonesia (PT FI) meyakini proses transisi dari pertambangan terbuka ke pertambangan bawah tanah akan berjalan mulus, sehingga perusahaan menargetkan kapasitas produksi bijih (ore) akan kembali pulih pada 2022 menjadi 200.000 ton per hari dari saat ini sebesar 120.000ton per hari.

Saat ini karena sedang berlangsung proses transisi penambangan, kapasitas produksi Freeport berkurang hingga 50 persen dari total kapasitas semula. Proses pertambangan terbuka diperkirakan akan selesai pada akhir 2019, dan saat itu proses pertambangan Freeport akan dilakukan di bawah tanah (underground mining).

"Produksinya memang berkurang 40 hingga 50 persen. Namun pada 2021 sudah mulai naik lagi signifikan, dan 2022 bisa kembali normal," ujar Direktur Utama PT FI Tony Wenas di pertambangan bawah tanah Grasberg, Mimika, Papua, Minggu.

Bijih yang ditambang itu nantinya akan diolah untuk menghasilkan konsentrat tembaga dan emas melalui proses memisahkan mineral berharga dari pengotor yang menutupinya.

Pada 2019 PT Freeport Indonesia sudah mengucurkan investasi satu miliar dolar AS untuk mengembangkan tambang bawah tanah tersebut. Hingga 2041, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 15 miliar dolar AS.

"Sudah dimulai sebenarnya untuk pertambangan bawah tanah (undergrund pit) tapi belum maksimal. Bisa maksimal kalau yang tambang terbuka (open pit) selesai. Jadi ada transisi, ada overlapsedikit supaya kita tidak rugi produksi dan supaya tetap aman dilakukan," ujar dia.

Dengan berkurangnya produksi, Tony mengakui akan terjadi penurunan pendapatan dengan besaran hingga 40 persen-50 persen.

"Pendapatan tentunya berkurang kira-kira hampir sama di 40-50 persen tapi kita masih tetap profitable (menguntungkan). Cuma kas dipergunakan untuk pengembangan tambang bawah tanah," ujar dia.

Untuk mengoptimalkan produksi pada 2022 itu, selama 2-3 tahun ke depan, sejumlah infrastruktur untuk pertambangan bawah tanah terus dibangun, seperti terowongan bawah tanah yang mencapai 700 kilometer, infrastruktur penghancuran bebatuan yang menghalangi bijih, infrastruktur pengerukan, dan pengangkutan.

Cadangan hasil tambang di bawah tanah Grasberg masih besar. Terdapat sekitar empat area penambangan bawah tanah yakni lapisan deep ore zone (DOZ), dan deep milll level zone (DMLZ). Sejalan dengan itu, Freeport juga melakukan pengembangan di big gossan stope (BGS) dan grasberg block cave (GBC).

Di kesempatan terpisah, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan masa transisi dari produksi tambang terbuka (open pit) ke aktivitas pengerukan emas tambang bawah tanah (underground) memang menjadi salah satu tantangan perusahaan yang 51 persen sahamnya kini dimiliki Indonesia.

"Harus hati-hati, kami melihat ini sudah ada underground mining tapi beberapa titik-titik yang lebih kecil, ternyata kalau tidak dijaga dengan hati-hati itu air juga mulai masuk. Itu bisa membuat sulit pengambilan dari mineralnya sehingga yang harus dijaga," ujarnya.

Per akhir 2018 Indonesia secara sah memiliki 51 persen saham Freeport setelah BUMN PT Indonesia Asahan Analum (Inalum) menyepakati persetujuan penjualan dan pembelian (Sales Purchase Agreement/SPA) dengan Freeport Mcmoran Inc dan Rio Tinto.

Saat ini kepemilikan PT Freeport Indonesia adalah 26,24 persen milik PT Inalum, 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM), dan 48,76 persen Freeport McMoran Inc.


Copyright ©Seputar Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Setelah Garuda, Menyusul Sriwijaya Bakal Tinggalkan Manokwari

Buletinnusa
Salah satu maskapai Sriwijaya Air di Bandara Rendani Manokwari (ist)
Manokwari, - Setelah maskapai Garuda Indonesia tidak lagi mendarat di Bandara Rendani Manokwari, kini giliran maskapai Sriwijaya Air yang berencana mengalihkan penerbangan menuju Manokwari ke rute lain.

“Mulai 30 Juli 2019 ini kami sementara akan suspend penerbangan dari dan menuju Manokwari,” kata Vice President Corporate Secretary Sriwijaya Air, Retri Maya dalam rilis yang diterima klikpapua.com, Sabtu (27/7/2019).

Terkait beberapa keterlambatan jadwal penerbangan yang dialami Sriwijaya Air selama bulan Juli 2019 di Manokwari, Maya mengatakan, managemen Sriwijaya Air memohon maaf kepada seluruh pelanggan atas kejadian tersebut.

Namun demikian Sriwijaya Air memastikan bahwa seluruh armadanya layak beroperasi dan selalu mengedepankan faktor keselamatan keamanan dan kenyamanan diseluruh penerbangannya.

Lanjut Maya, Sriwijaya Air sangat patuh terhadap regulasi penerbangan, termasuk salah satunya yaitu mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi. Hal ini diyakini menjadi salah satu Standard of Procedure (SOP) perusahaan dalam mengoperasikan setiap layanannya.

“Dalam aturan penerbangan diberlakukan kewajiban pengecekan kelaikan armada yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dengan demikian tentu saja setiap armada yang dioperasikan Sriwijaya Air layak untuk beroperasi,” kata Maya.

Maya menambahkan saat ini pun Sriwijaya Air telah menjalin kerjasama dengan Garuda Maintenance Facility Aero Asia dalam hal perawatan seluruh armadanya.

“Sriwijaya Air mempercayakan perawatan seluruh armadanya kepada salah satu MRO (Maintenance, Repai & Overhaul) terbesar di Asia Tenggara yaitu GMF AA. Dengan demikian kami memastikan bahwa reliability pesawat kami cukup baik,” lanjut Maya.

Disisi lain, demi memberikan layanan yang optimal kepada seluruh pelanggannya Sriwijaya Air pun pernah berupaya untuk mengganti armada yang akan digunakan untuk melayani penerbangan dari dan menuju Manokwari. Namun demikian hal tersebut belum dapat direalisasikan karena masih ada kendala pada saat mendarat di Bandar Udara Rendani, Manokwari.

“Sriwijaya Air pun sudah pernah dua kali mencoba menerbangkan Boeing 737 800NG ke Manokwari. Akan tetapi karena masih ada kendala yang beresiko terhadap keselamatan penerbangan jadi kami tetap layani dengan Boeing 737 500,” terang Maya.

Atas kejadian keterlambatan penerbangan Sriwijaya Air beberapa waktu lalu, Maya berharap seluruh pelanggan tidak memberikan asumsi yang semata-mata dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta merusak citra Sriwijaya Air.

“Perlu kita ketahui bahwa keterlambatan yang dialami Sriwijaya Air kemarin tidak hanya karena faktor kerusakan pesawat tapi juga faktor ekternal dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk memaksa pesawat diterbangkan. Dan komitmen kami
Sriwijaya Air selalu mengutamakan keselamatan penumpang dan crew nya serta tidak akan menerbangkan pesawat dan mengorbankan keselamatan penumpang dan juga crew. Oleh karena itu kami terpaksa harus menunda jadwal penerbangan kemarin,” tuntas Maya.(rls/bm)


Copyright ©Klik Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com