Menlu Inggris Diminta Mengambil Sikap Tegas Terhadap Indonesia

Buletinnusa

House of Lords, UK (ist)

Kebebasan pers di West Papua yang diduduki Indonesia

LONDON, -- Delapan anggota House of Lords [sebutan bagi majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Inggris] meminta menteri luar negeri untuk mengambil sikap tegas menentang pelarangan hampir semua media asing, LSM, dan lembaga kemanusiaan yang hendak memasuki West Papua.

Presiden Indonesia Joko Widodo "Kami berharap Inggris akan mengambil sikap kuat terhadap kebebasan pers di Papua Barat," tulis delapan anggota parlemen Inggris.

Kami, anggota House of Lords, ingin menarik perhatian Jeremy Hunt pada pembatasan ketat kebebasan pers di West Papua yang diduduki Indonesia. Sejak pengambilalihan Indonesia pada tahun 1963, hampir semua media asing, LSM dan lembaga kemanusiaan telah dilarang untuk masuk ke Papua. Pada saat ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistemik terhadap penduduk asli [Papua], pemerintah Indonesia berupaya mengendalikan arus informasi dari Papua ke dunia luar.

Para pejabat PBB menemukan, diri mereka dilarang untuk mengakses West Papua. Mantan komisioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas terus-menerus menyeret Indonesia dalam menanggapi keinginannya untuk mengunjungi wilayah tersebut. Komisaris tinggi saat ini, Michelle Bachelet juga menemukan hal yang sama bahwa, permintaannya untuk akses ke West Papua tidak terpenuhi.

Baca ini:

1. Debat Tentang West Papua, Pemerintah Inggris Menyebut "Pepera Benar-benar Cacat"
2. Ini Transkrip Lengkap [full], Debat Tentang West Papua di Parlemen Inggris

Wartawan Papua yang bekerja secara lokal menghadapi ancaman yang bahkan lebih parah. Dekade ini, beberapa telah terbunuh, ditangkap, dipukuli atau disiksa, diduga karena melaporkan kegiatan layanan keamanan Indonesia.

Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran menjadikan kebebasan pers sebagai pilar agendanya pada tahun 2019. Kami berharap Inggris akan mengambil sikap yang kuat atas kebebasan pers di Papua dan memastikan bahwa tidak mendukung kegiatan represif ini melalui dukungan diplomatik dan hubungan militer dan polisi. .

Richard Harries, menteri Ray Collins Shadow untuk urusan luar negeri dan pembangunan internasional, Wakil Ketua Alistair Cooke, Wakil Pemimpin Navnit Dholakia, Demokrat Liberal, David Hannay, Leslie Griffiths, Alan Beith, David Alton Anggota Parlemen Internasional untuk West Papua (IPWP), Kelompok Semua Partai Inggris (APPG) untuk West Papua.

(Baca juga: APPG: Kasus Chagos Punya Implikasi Positif pada Persoalan West Papua)


Posted by: Admin
Copyright ©The Guardian "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com