Freedom of Oxford, Pengakuan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua

Buletinnusa

Wali Kota Oxford di Inggris, Lord Craig Simmons mengaku bangga pemberian penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua; Benny Wenda. Ketua ULMWP menerima penghargaan Honorary Freedom of the City of Oxford di balai kota setempat pada 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00. "Ini adalah kehormatan besar bagi saya sebagai Wali Kota Lord (Oxford) karena mengusulkan dan memberikan penghargaan Honorary Freedom of the City kepada Benny Wenda," katanya wali kota Oxford, Inggris. Simmons mengabaikan protes keras dari pemerintah Indonesia. 

Oleh: A. Ibrahim Peyon ^[*]

Honorary Freedom of The City of Oxford
Pengakuan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua

Pengantar

Artikel ini akan dibahas Honorary Freedom of the City of Oxford diberikan kepada ketua ULMWP, tuan Benny Wenda 17 Juli 2019 di Balai kota Oxford. Analisa komparasi perjuangan Afrika Selatan dan West Papua dalam konteks penerimaan Honorary Freedom, simbol dan nilai-nilai Honorary Freedom, makna politik, reaksi pemerintah Indonesia dan tanggapan rakyat Papua. Tema-tema itu dirangkum dalam tulisan ini secara proporsional.

Honorary Freedom of Oxford simbol dan nilai peradaban

Oxford salah satu kota tertua lebih dari 400 tahun, pusat peradaban manusia, kultur, Pendidikan dan teknologi. Oxford juga telah menjadi pusat atau kota ibu/mama bagi 53 negara anggota persemakmuran bekas jajahan Inggris. Honorary Freedom adalah bentuk atau nilai simbolik tertinggi. Simbol peradaban, simbol kerajaan Inggris, simbol kota Oxford, simbol negara Inggris dan simbol 53 negara anggota persemakmuran. Honorary Freedom memiliki nilai tertinggi, nilai kehormatan manusia, nilai kemerdekaan dan kedaulatan manusia, nilai demokrasi dan keadilan, nilai pengakuan martabat manusia, nilai integritas manusia dan perdamaian dunia. Honorary Freedom of the City of Oxford adalah simbol dari nilai-nilai itu. Honorary Freedom adalah nilai tertinggi dalam peradaban manusia. Nilai-nilai ini juga disimbolkan dalam Nobel Peace Prize of Oslo.

Pemberian Honorary Freedom dan Nobel Peace Prize ialah simbol untuk melawanan kejahatan manusia, simbol untuk melawan penindasan dan perbudakan manusia, simbol untuk melawan pembohongan dan manipulasi manusia, simbol untuk melawan barbarisme dan kebiadaban manusia, simbol untuk melawan praktik rasisme masa modern ini.

Tiap tokoh-tokoh dunia sudah memperoleh Honorary Freedon ini mempunyai sejarah dan latar belakang berbeda. Mereka juga mengatasi kondisi sosial politik yang berbeda dan menciptakan kebebasan, keadilan dan perdamaian bagi bangsa mereka. Mulai dari Admiral Lord Nelson yang terima 22 juli 1802 sampai dengan terbaru professor Christopher Brown CBE 2 juli 2016 dan Lesliey Dewhurst 14 september 2016. Mereka semua mempunyai sejarah dan perjuangan berbeda, tetapi mereka memiliki satu misi yaitu menciptakan kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Visi dan misi perjuangan mereka untuk mempertahankan martabat dan peradaban manusia dalam rangka membangun kebebasan, keadilan, demokrasi dan peradaban manusia.

Dalam konteks itu Honorary Freedom ini diberikan kepada Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Nelson Mandela adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan orang-orang kulit hitam di negaranya. Nelson Mandela dan bangsanya bangkit melawan sistem Aparteid, perbudakan dan rasisme oleh minoritas penguasa kulit putih. Perjuangan bangsa Afrika Selatan dan Nelson Mandela diakui secara internasional melalui berbagai penghargaan internasional termasuk Honorary Freedom of Oxford dan Nobel Peace Prize dari Oslo.

Nilai-nilai itu pun sedang diperjuangkan bangsa Papua melawan penindasan dan rasisme bangsa Melayu dari Indonesia. Karena nilai-nilai perjuangannya sama mengenai kemerdekaan, keadilan, demokrasi, perdamaian, penegakan martabat dan peradaban manusia. Dengan nilai-nilai peradaban tersebut perjuangan bangsa Papua telah diakui 17 Juli 2019 dalam bentuk Honorary Freedom of Oxford dan simbol pengakuan itu dianugerahkan kepada Benny Wenda selaku ketua ULMWP dan pemimpin kemerdekaan bangsa Papua.

Nelson Mandela dan Africans National Congress

Perjuangan Nelson Mandela dan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan berbeda dengan perjuangan Benny Wenda dan orang kulit hitam di West Papua secara prinsip. Karena secara geografis, kultur, politik dan musuh yang dihadapi jelas berbeda. Tetapi nilai-nilai perjuangan tetap sama dan tidak berubah. Selain itu, banyak taktik perjuangan untuk menghadapi kolonial mirip dan bahkan sama. Di bagian ini didiskusikan beberapa bagian dianggap penting dan relevan dengan perjuangan bangsa Papua melalui ULMWP sebagai wadah politik resmi. Apa dan bagaimana ULMWP dapat belajar dari persatuan nasional dalam the Africans National Congress (ANC) sebagai lembaga politik resmi dan diakui internasional. Bagaimana Nelson Mandela mengendalikan perjuangan dari dalam penjara dan mobilisasi empat pilar kesatuan nasional dalam the Africans National Congress dan kisah itu saya meringkas dari buku "Nelson Mandela. A Biography" (2008) ditulis oleh Peter Limb.

Nelson Rolihlahia Mandela lahir di Transkei, Afrika Selatan 18 Juli 1918 dan kuliah di Universitas Witwaterand dan dikualifikasi sebagai ahli hukum tahun 1942. Dia bergabung dalam Kongres Nasional Afrika (ANC) pada 1944 yang kemudian akan menjadi pemimpin ANC dan melawan Partai Apartaid Nasional (NPA), partai milik penguasa orang kulit putih dan rasis. Mandela kemudian ditangkap pada 1962 dan ditahan di penjarah. Pada 12 Juli 1964, Mandela dengan tujuh teman lainnya dikirim ke penjara di pulau Robben, 8.7 mil (14 kilo meter) dari di Cape Town. Mandela di penjara ini sejak 1964 sampai 1982. Penjara di pulau Robben adalah penjara rasis, sebuah penjara khusus untuk orang kulit hitam yang dikirim dan ditahan di sana. Tahun 1982 Mandela dipindahkan di Pollsmoor sebuah penjara dibangun kolonial Inggris di bagian pedalaman dekat Cape Town dan di sini dia diisolasi dari teman lain. Kemudian dia dipindahkan dipenjara lain Victor Verster dekat kota Paarl 40 kilometer dari Cape Town. Pada 11 February 1990 dia dibebaskan. Maka total Nelson Mandela 27 tahun di penjara. Kemudian tahun 1994 sampai 1999 menjadi Presiden orang kulit hitam pertama di Afrika Selatan.

Selama Mandela di penjara, teman-temannya dari Kongres Nasional Afrika dan berbagai kelompok perjuangan di dalam negeri melancarkan berbagai perjuangan. Pada 1976 rakyat melancarkan protes kepada militer resim Aparteid dan gerakan itu menjadi lebih populer tahun 1980-an. Gerakan ini adalah sebuah gerakan masa koalisi dari berbagai organisasi perjuangan nasional. Puncak dari gerakan berbagai organisasi itu kemudian bersatu dan dibentuk the United Democratic Front (UDF) pada tahun 1983. The United Democratic Front ialah organisasi koalisi lebih dari 600 komunitas, buruh, tani, perempuan, mahasiswa, organisasi olahraga dan gereja. Dua tahun kemudian 1985 dibentuk the Congress of South African Trade Unions (COSATU), adalah sebuah organisasi afiliasi paling besar dari persatuan nasional pekerja tambang dan para mantan aktivis mahasiswa. Banyak pemimpin gereja termasuk Uskup Desmond Tutu terlibat dalam organisasi-organisasi ini dan mereka protes lebih luas dan lebih popular di seluruh Afrika Selatan. Persatuan nasional dalam the Africans National Congres (ANC) itu menjadi kekuatan dasar ANC untuk mendorong agenda-agenda politik kemerdekaan nasional, pembebasan Nelson Mandela dan para tahanan lainnya. ANC terdiri dari empat pilar perjuangan: (1). Gerakan masa, taktik dan aksi politik; (2). Gerakan perjuangan militer; (3). Organisasi dalam tanah dan intelejen; dan (4). Diplomasi dan solidaritas internasional.

Persatuan berbagai organisasi dalam ANC ini telah mengubah sutu gerakan nasional bangsa Afrika Selatan dan memicu gerakan solidaritas internasional sangat signifikan. Gerakan anti Aparteid menjadi gerakan global di seluruh dunia. Para pemimpin ANC Nelson mandela dan Silulu menjadi tahanan Aparteid menjadi terpopuler di dunia internasional. Di seluruh dunia anti Aparteid menjadi gerakan global, semua elemen bersatu, gereja, mahasiswa, buruh, kelompok-kelompok politik khusus organisasi-organisasi anti-Aparteid bersatu untuk mendukung Afrika Selatan dan bermain peran sangat besar.

Beberapa pemerintah semisal India, Scandinavia, dan negara-negara Eropa Timur menerima materi ANC sebagai badan politik resmi perjuangan nasional. Banyak pemerintah resmi negara-negara di seluruh dunia implementasi resolusi anti-Aparteid di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak negara mengakui the Africans National Congress sebagai lembaga politik resmi Afrika Selatan.

Perusahaan-perusahaan kekuatan kapitalis Eropa Barat khusus Inggris dan Amerika dan koorporasi transnasional diboikot secara efektif oleh solidaritas global dan digunakan jalan keluar. Organisasi-organisasi solidaritas global efektif blokade dan boikot perdagangan semisal perdagangan uranium, emas, tembaga, peralatan militer, tentara bayaran, minyak dan tim-tim olahraga. Solidaritas internasional juga telah mencari dan mengumpulkan materi bagi kebutuhan tahanan politik, keluarga mereka dan menyediakan pengaracara-pengacara hukum para tahanan. Sebuah organisasi paling penting the London-based International Defence and Aid Fund (IDAF) yang membantu Mandela dan kawan-kawannya.

Gerakan solidaritas kekuatan-kekuatan anti-Aparteid di Amerika Serikat meluas, dan gerakan ini merupakan gabungan dari the American Committee on Africa, jaringan kampanye; the Africa Fund terkonsentrasi pada Pendidikan dan Aid; the Congressional Black Caucus; TransAfrica, dan the Free South African Movement. Ditambah dengan kaum buruh federal dan lokal, gereja dan kelompok mahasiswa. Kelompok-kelompok solidaritas ini terlibat dalam berbagai pertemuan dan demonstrasi mingguan serentak menekan pemerintah Amerika Serikat yang mendukung resim resis Aparteid.

Tahun 1980-an semua gerakan itu dibentuk menjadi sebuah gerakan internasional yang terorganisir secara global dan dilakukan agenda-agenda solidaritas serentak dan tiap minggu. Banyak gereja bergabung dalam solidaritas global ini dan melakukan kampanya boikot berbagai produk dari Afrika Selatan. Dengan solidaritas global ini dalam pertemuan negara-negara persemakmuran diutus mantan perdana Menteri Australia Malcolm Fraser dan mantan perdana menteri Nigeria Olusegun Obasanjo ditugaskan untuk fasilitasi negosiasi. Mereka bertemu Mandela Februari 1986 tetapi resim Aparteid tolak negosiasi.

Dalam periode ini banyak awards dan honors dinominasi dan diterima Nelson Mandela. Penghargaan pertama diterima tahun 1964 dari the Students’ Union of University College di London, dipilih sebagai presiden penghormatan, tahun 1973 suatu kelompok ilmuwan tentang partikel-partikel nuklir dari the University of Leeds diberi nama Mandela Particle. Dalam periode ini, India negara pertama diberi sanksi kepada resim Aparteid dan memberikan penghargaan Jawaharlal Nehru Award for International Understanding kepada Mandela. Tahun 1983 Nelson Mandela dan istrinya Winnie Mandela terima penghargaan Doktor honorary dari Universitas. Kemudian pada tahun 1993 Nelson Mandela menerima Nobel Peace Prize dan 23 Juni 1997 Nelson mandele terima Honorary Freedom of the City of Oxford. Dua penghargaan ini diterima setelah Mandela bebas dan sudah terpilih Presiden Afrika Selatan.

Nelson Mandela adalah pemimpin the Africans National Congress (ANC) sebagai lembaga politik resmi melawan resim Aparteid. Dia ditangkap dan dipenjarakan, tetapi bangsanya bangkit dan membangun persatuan nasional. Selama di Penjara 27 tahun, Mandela tidak terlibat langsung mempersatukan bangsanya di lapangen tetapi dia kendalikan semua agenda perjuangan dari penjarah. Bangsa Afrika tetap setia kepada Mandela sebagai simbol bangsa dan pemimpin politik kemerdekaan nasional. Mandela pun tidak terlibat langsung pada diplomasi politik internasional selama masa perjuangan karena seluruh waktunya terhabis di penjara. Mandela keluar negeri dan melakukan serangkaian diplomasi politik setelah dia terbebes dari penjara dan negoisasi dengan resim Aparteid.

Benny Wenda dan ULMWP

Benny Wenda lahir di lembah Balim dan dia masih kecil militer Indonesia serang operasi militer di dataran tinggi [daerah pegunungan] dengan simbol operasi koteka. Koteka adalah pakaian tradisional, alat penutup kelamin laki-laki. Mengapa operasi militer ini disebut operasi koteka? Terminologi ini memiliki makna tersendiri. Koteka itu alat penutup kelamin laki-laki, bila orang yang tidak dikenakan koteka dikaitkan dengan konsep malu. Orang itu dikategori sebagai orang gila, sinting, tidak malu dan dianggap orang mati. Sebaliknya, bila kotekanya dirusak atau dihancurkan oleh pihak lain, si pemilik koteka merasa dirinya sangat dipermalukan, terhina, terinjak-injak, disiksa, dibunuh mati, karena itu tercipta konfliks dalam komunitas. Koteka itu simbol martabat dan harga diri manusia.

Dalam konteks ini operasi militer itu diberi nama dengan simbol operasi koteka. Makna dari simbol itu adalah pemerintah dan militer Indonesia ingin membunuh, menghancurkan dan memusnahkan orang-orang pegunungan dari tanah mereka sendiri. Seiring dengan simbol itu, militer Indonesia telah menghancurkan dan memusnahkan orang-orang Papua dari dataran tinggi yang mencapai ratusan ribu orang. Dalam penelitian the International Coalition for Papua (ICP) dan the Asia Human Right commition (AHRC) dapat dikategorikan sebagai suatu Genocide atau pemusnahan masal. Dalam operasi ini militer Indonesia ke kampung Benny dan daerah-daerah lain dataran tinggi untuk memusnahkan manusia dan segalanya.

Saat itu Benny sendiri masih kecil dan dia mengalami langsung kejadian itu. Beberapa anggota kelurganya dibunuh, tantenya diperkosa di depan matanya sendiri oleh anggota militer secara bergantian. Salah satu kaki dari Benny terkenah serpihan bom dan lumpuh [sampai saat ini]. Kedua orang tuanya kemudian dibawa lari ke hutan, di tempat pengungsian di daerah Mamberamo Tengah. Dengan tujuan berjalan kaki ke Papua New Guinea melalui Mamberamo. Banyak orang lain mengungsi dengan jalur itu. Suatu hari kakeknya berpesan kepada kedua orang tuannya. Tinggalkan saya di tempat ini (Mamberamo Tengah) karena saya sudah tua. Tetapi, segera kalian harus bawa kembali anak ini ke kampung dan kalian menjaga anak ini dengan baik. Setelah anak ini sudah menjadi besar dan sekolah, dia yang akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua. Kemudian kakeknya memberkati Benny Wenda di tempat itu.

Kondisi itu telah terbentuk sikap dan mentalitas kepribadiannya yang terus bergejolak untuk mencari kebenaran sejarah. Di sebuah sekolah di Jayapura, Benny juga telah mendapat diskriminasi rasial oleh teman-teman sekolah migran asal pulau Jawa. Setelah Benny kuliah di sekolah Tinggi Silas Papare di Jayapura, dia menjadi kutu buku di perpustakaan dan sumber-sumber lain untuk mencari tahu kebenaran sejarah. Mengapa bangsa Melayu menduduki negeri kami? Apakah dasar keberadaan mereka dan bagaimana proses-proses sejarah itu? Mengapa sejarah integrasi West Papua tidak diajarkan dalam kurikulum sekolah? Benny mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dan telah menemukan kebenaran sejarahnya bahwa West Papua dianeksasi dan pendudukan Indonesia di West Papua ilegal (illegal occupation).

Proses-proses itu telah menjadi karakter dan kepribadian Benny Wenda untuk bergolak dan menghadapi berbagai tantangan dalam perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Papua. Setelah tumbang kekuasaan diktator Suharto, membawa angin segar di Indonesia dan bangsa Papua pun bangkit menunjukkan identitasnya. Di mana-mana mobilisasi masa di seluruh tanah Papua dan mendirikan berbagai organisasi perjuangan. Perjuangan sporadis dan terbatas di hutan-hutan dibawa di dalam kota dan dimobilisan secara besar-besaran.

Dalam musim semi itulah Benny muncul sebagai pemimpin muda dan idealis. Benny dan teman-temannya bentuk Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) di Jayapura. Melalui organisasi itu kemudian ia dan teman-temannya memobilisasi orang-orang yang berasal dari dataran tinggi. Kemudian dibentuk Satuan Tugas Keamanan Koteka, disebut Satgas Koteka. Misi utama DeMMAK dan Satgas Koteka adalah membangkitakan kebudayaan, nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Papua. Dalam Kongres Papua II, Benny Wenda secara tegas mengatakan DeMMAK berjuang hanya untuk satu agenda yaitu kemerdekaan Papua dari Indonesia. Tidak ada agenda lain seperti otonomi khusus, dialog dan perundungan dengan Indonesia.

Sikap tegas itu menjadi alasan Indonesia mencari strategi untuk menjebak Benny Wenda. Militer kemudian merekayasa peristiwa penyerangan Polsek Abepura dan pembakaran beberapa ruko di lingkaran Abepura. Militer kapitalisasi peristiwa itu dan menuduh Benny sebagai otak peristiwa itu. Media-media Indonesia manipulasi dan kapitalisasi peristiwa itu kemudian menciptakan situasi ketakukan dalam masyarakat dengan bahwa Benny Wenda adalah orang jahat. Kemudian Benny ditangkap tanpa prosedural dan ditahan di tahanan Polresda Jayapura dalam sebuah ruang kecil dan tanpa alat tidur. Kondisi dalam tahanan itu ditulis oleh Socratez Sofyan Yoman sebagai berikut: "Benny disudutkan sebagai penjahat oleh berbagai media di Papua seperti Cenderawasih Pos dan media-media lain. Ketika ditangkap Benny dipukul dan disiksa tidak manusiawi, dia ditahan di ruang kecil dan tidak dilengkapi dengan alat tidur". Atas permohonan Socratez Yoman setelah pertemuan dengan Wakapolda Brigadir Pol. Risman Tarigan dan Benny Wenda di Polda Papua, Yoman minta kepada Tarigan bahwa tolong diperhatikan Benny Wenda tentang kesehatan dan tempat tahanan. Permohonan itu kemudian dipenuhui Risman Tarigan dan Benny dipindahkan ke LP Abepura. Dalam pertemuan ini, Risman Tarigan mengakui kepada Socratez bahwa, Benny Wenda adalah pemimpin yang tenang dan berjiwa besar. Pemimpin masa depan bangsa Papua, kata Risman Tarigan:

"Pak Socratez, semua yang diminta saya akan perhatikan. Dalam waktu singkat, saya akan pindahkan Benny Wenda ke LP Abepura. Saya minta pak Socratez carikan penasihan hukum untuk mendampingi dia (Benny). Pak Socratez lindungi Benny Wenda. Dia pemimpin dan pejuang yang benar. Dia mempunyai visi politik yang jelas, setiap kata-kata yang keluar dari hatinya, dan tidak berpura-pura dan kosong".

Benny Wenda ditahan di LP Abepura dengan tuntutan 25 tahun penjara, tetapi pemerintah Indonesia tidak mampu buktikan tuduhan-tuduhan mereka itu secara hukum. Mereka mencari materi hukum dan saksi tetapi tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Karena tidak ada bukti hukum, militer Indonesia rencanakan untuk membunuh Benny Wenda di penjara Abepura, beberapa kali telah dicoba untuk membunuh tetapi tidak berhasil. Karena itu, Benny Wenda melarikan diri dari tahanan LP Abepura, dengan cara bongkar ventilasi dan melompat tembok penjara keluar. Kemudian dia melintasi daerah perbatasan ke Papua New Guinea dan minta suaka politik ke Inggris dan tinggal di kota Oxford.

Di kota Oxford Benny Wenda menjadikan basis perjuangan dan bentuk kampanye solidaritas global untuk kemerdekaan Papua. Orang-orang Oxford telah menerima Benny dan mendukung perjuangannya. Di kota itu, dia meluncurkan organisasi-organisasi solidaritas internasional mulai dari Free West Papua Campaign (FWPC), anggota lintas Parlemen gabungan di Parlemen Inggris, The Internasional Parlementarian for West Papua (IPWP) dan The International Lowers for West Papua (ILWP). Dengan organisasi-organisasi ini, perjuangan kemerdekaan West Papua menjadi isu global dan mengalir dukungan dari berbagai pihak. Perjuangan Benny Wenda sudah saya tulis dalam artikel lain dengan judul: Perjalanan Benny Wenda dari penjara Abepura ke Internasional dan pimpin ULMWP dan secara detail bisa dilihat di sana.

Dengan perkembangan itu dan perjuangan faksi-faksi lain baik di dalam negeri maupun di dunia internasional maka dibutuhkan kesatuan nasional. Dalam memenuhi kebutuhan itu, Pemerintah Republik Vanuatu dan negara-negara Melanesia dalam forum MSG mendesak orang Papua bersatu dalam satu organisasi politik nasional. Kesempatan itu ditanggapi serius oleh para pejuang kita dan semua organ-organ perjuangan telah bersatu dalam tiga organisasi besar yaitu: Negara Republik Federasi West Papua (NRFWP), The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Tiga organisasi induk ini bersatu dan membentuk The United Liberation Movermment for West Papua (ULMWP) sebagai rumah bersama.

Dalam periode pertama dipimpin oleh tuan Octovianus Mote selaku Sekretaris Jenderal dan tuan Benny Wenda sebagai juru bicara dan anggotanya tuan Rex Rumaikek, tuan Jacob Rumbiak serta nyona Leoni Tangahma selaku eksekutif. Legislatif ULMWP terdiri dari tuan Andy Ayamiseba, tuan Edison Waromi dan tuan Buctar Tabuni. Dalam periode kedua struktur ULMWP telah berubah menjadi semi bodi negara (semi permanen) dengan komposisi lembaga Eksekutif, Legislatif dan Judikatif. Tuan Benny Wenda terpilih menjadi ketua eksekutif ULMWP dan tuan Octovianus Mote sebagai wakil ketua, tuan Rex Rumakiek terpilih menjadi sekretaris, Jacob Rumbiak sebagai jurubicara, nyonya Paula Makabory sebagai Bendehara dan tuan Oridek Ap sebagai anggota. Struktur eksekutif dilengkapi dengan enam Biro, lima di dalam negeri dan satu diluar negeri.

Dalam struktur itu tergambar semi bodi negara dan di mana tiap biro ditangani bidang dan agenda khusus untuk membangun persatuan nasional dalam ULMWP sebagai lembaga politik resmi. Dua agenda terpenting adalah persatuan faksi-faksi militer dan persatuan faksi-faksi sipil dalam negeri. Persatuan militer telah difasilitas oleh Biro Pertahanan dan Keamanan, di mana tiga faksi militer Papua telah bersatu dibawah nama West Papua Army (WPA) dan dinyatakan bergabung dalam ULMWP. Perkembangan ini merupakan satu langkah maju dalam sejarah militer West Papua. Meski proses penyatuan itu telah mendapat penolakan keras bahkan ancaman pembunuhan serius dari beberapa pejuang kepada tuan Benny Wenda dan pemimpin ULMWP lain. Kontradiksi-kontradiksi itu ialah dinamika politik dalam proses penyatuan nasional untuk mencapai kesempurnaan. Dalam teori strukturalisme, kontradiksi-kontradiksi di dalam atau diantara struktur adalah proses penyempurnaan struktur dan atau proses pembentuk, baik kontradiksi di dalam struktur maupun di antara struktur untuk dipertahankan struktur lama atau terbentuk struktur baru terlepas struktur induknya kemudian mencapai penyempurnaan dan kestabilan struktur. Di mana kontradiksi-kontradiksi dalam struktur adalah proses menuju kestabilan sosial politik.

Persatuan nasional ialah kunci untuk kemerdekaan nasional. Dukungan negara-negara secara global dan pengakuan internasional untuk kemerdekaan bangsa Papua tercapai hanya dengan persatuan nasional dalam ULMWP sebagai lembaga politik resmi yang diakui. Lima puluh tahun perjuangan bangsa Papua belum pernah diakui secara resmi oleh dunia internasional. Tetapi, setelah ULMWP terbentuk 2014, perjuangan bangsa Papua telah mendapat pengakuan oleh negara-negara Melanesia dan ULMWP diterima dengan status observer, kemudian diikuti pula oleh Dewan Gereja-Gereja Dunia (WCC). Sejak ULMWP dibentuk, perjuangan kemerdekaan bangsa Papua selalu menjadi agenda resmi dalam pertemuan Pasifik Islands Forum (PIF) dan dalam pertemuan negara-negara Afrika, Karibian dan Pasifik (ACP). Semua perkembangan itu terjadi hanya karena persatuan nasional dalam lembaga politik ULMWP.

Persatuan nasional ini telah menjadi misi utama ULMWP dibawah kepemimpinan tuan Benny Wenda karena itu tuan Benny Wenda merangkul semua pejuang dan mengakui perjuangan mereka. Karena perjuangan ini bukan milik individu, kelompok dan daerah tertentu, tetapi ini milik semua orang Papua. Mereka berjuang dengan cara dan gaya mereka masing-masing, dan semua perjuangan itu harus diterima, dirangkul, dihargai dan diakui. Dengan misi persatuan nasional itu, agenda persatuan militer difasilitasi Biro pertahanan dan keamanan ULMWP. Tiga faksi militer yang berbeda: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB); Tentara Revolusi West Papua (TRWP); dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB); menyatakan bersatu dibawah nama West Papua Army dan bergabung dalam ULMWP. Seperti dilaporkan dalam beberapa media, bahwa ULMWP tidak dibentuk suatu organisasi militer baru sebagai tandingan dari tiga faksi militer tersebut, tetapi ULMWP memfasilitasi tiga faksi militer itu untuk bersatu di bawah satu nama, yaitu: West Papua Army (WPA). Persatuan militer di bawah nama WPA tidak dileburkan dalam suatu struktur komando nasional, tetapi WPA berfungsi hanya sebagai wadah koordinatif. Ketiga faksi militer itu masih dipertahankan struktur komando masing-masing.

(Baca artikel ini: Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua)

Satu tujuan persatuan militer adalah mendorong pengakuan internasional sebagai militer bangsa Papua sebagaimana dengan pengakuan internasional kepada ULMWP sebagai lembaga politik resmi. Demikian pun perjuangan militer bangsa Papua tidak dicap oleh kolonial Indonesia dengan berbagai terminologi negatif dan merendahkan kualitas perjuangan. Semisal dengan label separatisme seperti, Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) dan terminologi rasis lainya. Militer Papua adalah pejuang sejati dan pejuang kebenaran, pejuang penghormatan dan penegak martabat kemanusiaan, pejuang keadilan dan demokrasi, pejuang peradaban manusia dan perdamaian dunia. Ini menjadi misi utama persatuan militer di bawah nama West Papua Army. Mendorong pengakuan internasional dan menempatkan secara proporsional.

Persatuan nasional adalah kebutuhan mendesak untuk mendorong agenda-agenda perjuangan nasional secara bersama pada level lebih tinggi. Termasuk agenda petisi referendum sudah ada di komisi dekolonisasi dan komisi tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam usaha mendorong agenda-agenda itu diperlukan kesatuan nasional dalam sebuah lembaga politik resmi. Lembaga politik itu menjadi badan otoritas nasional untuk mengendalikan sistem dan struktur sosial politik mencapai tujuan akhir. Hal itu menjadi tujuan utama dan mendorong agenda persatuan nasional dalam ULMWP dan hanya dengan persatuan nasional, orang Papua dapat mencapai kemerdekaan nasional.

Kesamaan dan perbedaan

Kesamaan dan perbedaan diantara Nelson Mandela dan Benny Wenda memiliki makna politik tersendiri. Tulisan ini tidak bermasud suatu studi komparasi semata, tetapi nilai-nilai mana yang terinspirasi dalam perjuangan ini. Bila dilihat dari perjuangan Afrika Selatan dengan West Papua tentu memiliki banyak perberbedaan, kemiripan dan sedikit kesamaan. Karena kultur, sejarah, masa, medan politik, geografis dan musuh yang dihadapi berbeda. Ada enam hal menjadi indikator analisasi dalam kajian ini.

1. Afrika Selatan sudah merdeka dari negara induk kolonial Eropa Barat. Tetapi negara itu dikendalikan oleh migran Eropa dengan partai Nasional Aparteid. Partai ini menjalankan sistem anti orang kuliat hitam atau sistem rasis kulit hitam. Maka majoritas penduduk asli kulit hita diperbudak dan dijajah di atas tanah mereka sendiri. Sedang bangsa Papua sudah dideklarasikan pada 1 Desember 1961 sebagai sebuah embrio negara dan sementara diperjuangkan proses pengakuan internasional sebagai sebuah negara resmi. Tetapi, embrio negara itu dicaplok dan dianeksi kolonial Indonesia maka status Papua daerah koloni yang diduduki.
2. Proses perbudakan dan praktik rasisme antara Afrika Selatan dan West Papua sama. Di Afrika Selatan ras kaukosoid dengan ciri fenotip putih menjajah kelompok negroid dengan fenotip hitam. Ciri fenotip ini diasosiasikan dengan kera dan struktur mental sebagai kelompok manusia yang rendah dan kelas dua. Situasi itu mirip atau sama dengan praktik rasisme di Papua. Papua dicaplok dan diduduki oleh kelompok ras Mongoloid-Melayu dengan ciri fenotip kulit berwarna sawo matang dan berambut lurus. Sedang bangsa Papua Negro-Melanesoid dengan ciri fenotip rambut terlingkar dan warna kulit coklat atau hitam. Perbedaan fenotip ini digunakan sebagai dasar konstruksi pandangan rasisme orang Indonesia terhadap bangsa Papua. Perbedaan fenotip orang Papua ini juga diasosiakan dengan jenis hewan tertentu seperti gorila, kera dan monyet. Label-label hewan itu disamakan dengan manusia Papua dan ini disebut rasisme Indonesia.
3. Kongres Nasional Afrika (ANC) adalah lembaga politik nasional resmi bangsa Afrika. Berbagai organisasi perjuangan bersatu dalam lembaga itu. Semua sistem dan agenda-agenda organisasi terpusat dan dikendalikan oleh lembaga ini. Kongres Nasional Afrika terdiri dari empat pilar: (a). Gerakan masa, taktik dan aksi politik dalam negeri; (b). Gerakan perjuangan militer dalam negeri; (c). Organisasi dalam tanah dan intelijen; dan (d). Diplomasi dan solidaritas internasional. Maka semua sudah bersatu dalam ANC sebagai lembaga politik nasional. Sedang bangsa Papua kini sudah memiliki ULMWP sebagai lembaga politik nasional. Di dalam ULMWP sudah memiliki empat pilar itu tetapi proses persatuan nasional mengalami kontradiksi di antara individu dan kelompok. Hal ini menjadi agenda mendesak menuju kesempurnaan nasional.
4. Tokoh Nelson Mandela lahir dan besar di sebuah kampung kecil di daerah pedesaan bernama Mvezo sebagai seorang anak raja wilayah itu. Mandela bergabung dalam ANC setelah dia menyelesaikan studi hukumnya dan dalam kongres nasional dia terpilih secara demokratis untuk memimpin perjuangan nasional. Sebelum dia ditangkap beberapa kali melakukan perjalanan diplomasi ke luar negeri. Mandela kemudian ditangkap dan dipenjarakan selama 27 tahun di beberapa penjara yang berbeda. Benny Wenda pun sama. Dia lahir dan besar di kampung dari keluarga seorang pemimpin. Tetapi, hal yang berbeda Wenda sejak kecil telah mengalami penindasan dan kekerasan oleh kolonial Indonesia dan dia telah mulai perjuangan sejak kecil, sedang Mandela tidak mengalami kekerasan waktu kecil itu. Mandela ditangkap dan dipenjarakan 27 tahun, demikian pun tuan Wenda ditangkap dan dipenjarahkan 25 tahun. Mandela menjalani hukuman di penjara sampai akhir perjuangan, sedang Wenda meloloskan diri keluar dari penjara dengan memikul misi besar. Wenda keluar negeri dan membuat gelombang besar di dunia internasional dan membentuk berbagai organisasi secara nasional dan internasional. Wenda kemudian terpilih secara demokrasi sebagai ketua ULMWP dan mendorong persatuan nasional baik sipil dan militer.
5. Nelson Mandela memperoleh beberapa penghargaan kecil sebelum Afrika Selatan dibebaskan dari perbudakan Aparteid. Setelah Nelson Mandela bebas dan Afrika memperoleh kemerdekaan dan Mandela menerima Nobel Peace Prize tahun 1993, kemudian Mandela menjadi presiden Afrika Selatan sebagai orang kulit hutam pertama memperoleh Honorary Freedom Oxford tahun 1997. Mandela menerima dua nobel besar itu tidak mempengaruhi perjuangan Afrika Selatan, kecuali beberapa penghargaan kecil sebelum merdeka. Mandela terima dua novel besar itu diakui secara simbolik dari hasil yang sudah dicapai. Berbeda dengan Wenda. Wenda memperoleh Honorary Freedom Oxford sebelum bangsa Papua memperoleh kemerdekaan. Tetapi, tuan Benny Wenda dan bangsa Papua sudah memperoleh Honorary Freedom Oxford sebagai simbol pengakuan perjuangan nasional. Maka penerimaan penghargaan ini mempunyai pengaruh sangat signifikan untuk mobilisasi dukungan internasional.
6. Satu hal yang berbeda antara Wenda dengan tokoh lain terima Honorary Freedom dan Nobel Peace Prize adalah tuan Benny Wenda berjuang dalam empat medan politik berbeda: (a). Berjuang di dalam negeri. Dia mendirikan organisasi dalam negeri, mengorganisir dan mobilisasi masa dalam kota. (b). Dia ditangkap kolonial dan dipenjarakan dengan tuntutan 26 tahun penjara. (c). Diplomasi internasional. Dia mendirikan berbagai organisasi di internasional, mobilisai dukungan dan solidaritas internasional. (d). Dia dipilih secara demokratis sebagai pemimpin ULMWP dan memimpin perjuangan. Hal ini dapat membedakan dengan tokoh-tokoh lain di seluruh dunia. Medan-medan politik itu menjadi ciri khusus dan unik bagi Benny Wenda.

Melihat kesamaan dan perbedaan itu Wenda pantas disejajarkan dengan Mandela dalam konteks tertentu.

Honorary Freedom Pengakuan Perjuangan Kemerdekaan Papua

Di mana pun di dunia ini, tokoh-tokoh kemerdekaan nasional menerima penghargaan ada tiga tujuan utama. (1). Simbol pengakuan kepada tokoh penerima penghargaan itu secara personal dan perjuangannya. (2). Simbol pengakuan terhadap misi dari perjuangan itu sendiri. (3). Bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan itu.

Bila dikaitkan dengan Honorary Freedom diterima tuan Benny Wenda 17 Juli 2019 dalam suatu upacara khusus di Balai kota Oxford itu diidentifikasi sebagai berikut: (1). Pengakuan terhadap tokoh Benny Wenda sendiri atas perjuangannya, pengakuan sebagai pemimpin kemerdekaan bangsa Papua dan pengakuan sebagai salah satu pemimpin dunia. (2). Penghargaan itu simbol pengakuan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Papua selama 57 tahun ini. Perjuangan bangsa Papua dengan berbagai cara dan di berbagai tempat. Perjuangan kecil sampai besar itu dapat diakui melalui penghargaan itu. Hal itu disebutkan oleh Benny dalam pidato penerimaan award itu. (3). penghargaan itu adalah pengakuan terhadap misi dari perjuangan itu sendiri. Misi dari perjuangan bangsa Papua itu antara lain: (a). Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara politik. (b). Menghapus kolonialisme, penindasan, perbudakan, dan rasisme Indonesia. (c). Menciptakan perdamaian dunia. (d). membangun demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia. (e). Menegahkan harkat dan martabat kemanusiaan. (f). Membangun peradaban dunia. Misi itu telah diakui secara resmi melalui pemberian Honorary Freedom of the City of Oxford ini.

Misi itu disampaikan dalam pidato pada upacara penerimaan Honorary Freedom 17 Juli 2019 itu. Dalam suatu upacara resmi pemerintah kota Oxford dan delegasi dari pemerintah pusat dan Parlemen Inggris, wakil dari ratu Elisabeth selaku kepala negara Inggris Raya dan 53 negara anggota persemakmuran. Semua orang menyampaikan pidato dalam upacara itu ditekankan unsur-unsur berikut:

1. Pengakuan mengenai perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Bangsa. 
2. Pengakuan terhadap Benny Wenda sebagai tokoh perjuangan demokrasi, keadilan dan perdamaian. 
3. Pengakuan bahwa West Papua diokupasi dan pendudukan Indonesia di Papua ilegal. 
4. Diakui bahwa ada masalah di West Papua harus diselesaikan. 
5. Pemberian Honorary Freedom diberikan oleh pemerintah kota dalam suatu upacara resmi secara khusus. 
6. Delegasi pemerintah pusat, parlemen Inggris dan delegasi ratu Elisabeth hadir secara resmi. Kondisi ini menunjukkan parlemen Inggris, pemerintah central Inggris dan ratu sebagai kepala negara telah mengetahui proses penyerahan Honorary Freedom kepada Benny Wenda.

Proses persetujuan Dewan Kota Oxford juga dilakukan secara terbuka dalam upacara ini, di mana Wali Kota Oxford memberikan kesempatan kepada semua anggota dewan Oxford untuk menentukan hak pilihan mereka dengan dua pilihan, setuju memberikan Award kepada Benny atau tidak. Tetapi, secara terbuka semua anggota Dewan angkat tangan bertanda setuju. Hal ini menunjukkan dukungan resmi dan terbuka oleh pemerintah resmi.

Mengapa pemerintah kota Oxford mendukung kemerdekaan Papua secara resmi? Kita semua tahu bahwa delegasi resmi pemerintah Inggris telah hadir dan terlibat langsung dalam upacara deklarasi Negara West Papua 1 Desember 1961 di kota Jayapura. Kehadiran delegasi resmi pemerintah Inggris, pemerintah Ausralia, pemerintah Belanda dan pemerintah Provinsi Australia-Papua New Guinea (kini negara PNG) telah hadir menyaksikan deklarasi embrio kemerdekaan Papua itu. Sedang delegasi pemerintah Amerika Serikat dibatalkan agendanya, karena presiden F. Kenedy dan presiden Sukarno melakukan pertemuan rahasia mengenai rencana kontrak karya gunung emas di Papua (kini PT. Freeport di Tembagapura). Kehadiran delegasi resmi pemerintah Inggris dan Australia 1 Desember 1961 adalah pengakuan terhadap negara West Papua yang dipersiapkan saat itu. Hal itu menjadi salah satu alasan utama pemerintah kota Oxford mengakui perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui pemberian award itu.

Dengan demikian pemberian Honorary Freedom ini mempunyai daya mobilisasi dukungan global sangat tinggi mengenai perjuangan dan kemerdekaan bangsa Papua. Hal ini terlihat dengan mobilisasi informasi mengenai pemberian itu dari berbagai media masa di seluruh dunia. Berdasarkan data saya 203 media di seluruh dunia publikasi berita itu. Termasuk media-media dari Indonesia. Daya mobilisasi informasi ini dapat mempengaruhi dukungan global yang melahirkan kepada kebijakan-kebijakan negara untuk mendukung perjuangan bangsa Papua. Hal itu menjadi ketakutan pemerintah Indonesia dan mengeluarkan berbagai statemen.

Sikap Pemerintah Indonesia

Berdasarkan data saya 16 media di Indonesia menulis berita mengenai Honorary Freedom of Oxford. Hampir semua media itu menulis sikap dan pernyataan pemerintah Indonesia terhadap pemberian award, pernyataan ancaman kepada Inggris, pelecehan dan kriminalisasi kepada tuan Benny Wenda. Hanya tiga media yang menulis berita secara berimbang dan proporsional mewakili pandangan pemerintah Oxford dan tuan Benny Wenda. Pernyataan-pernyataan itu diidentifikasi ke dalam dua kelompok.

1). Protes dan serangan kepada pemerintah Inggris

Pemerintah Indonesia melancarkan protes, kecaman, serangan dan duduhan berlebihan kepada pemerintah Inggris dan kota Oxford berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengecam keras terhadap pemerintah Inggris dan kota Oxford atas pemberian penghargaan kepada Benny Wenda. 
2. Pemerintah Indonesia protes Inggris dan kota Oxford atas pemberian penghargaan itu. 
3. Pemerintah Indonesia kirim nota protes resmi kepada pemerintah Inggris. 
4. Pemerintah Indonesia panggil wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Venn oleh Menteri luar negeri Retno Marsudi. 
5. Kementerian luar negeri Inggris tidak pernah menjelaskan status tuan Benny Wenda kepada pemerintah Indonesia. 
6. Pemerintah Inggris telah melukai hati dan perasaan rakyat Indonesia. 
7. RI sudah protes Inggris sejak 2018 tapi Oxford tetap beri Award ke Benny Wenda. 
8. Indonesia klaim pemerintah Inggris tegaskan dukung NKRI. 
9. Penghargaan Oxford bukan pengakuan kedaulatan Papua. 
10. Kredibilitas Oxford berkurang karena penghargaan kepada Benny Wenda. 
11. Kota Oxford sama dengan DKI Jakarta atau kota lain di Indonesia.

Berdasarkan klasifikasi sikap Indonesia tersebut di atas digambarkan bahwa, protes pemerintah Indonesia itu terlihat irasional, tidak konsisten, tidak terarah, serangan membabu buta, emosional dan flustrasi. Komentar saling bertolak belakang diantara pejabat Indonesia. Gambaran ini menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan akal sehat dan kebingungan dan itu terlihat dari frustrasinya.

Statemen (1) sampai (4) di atas merupakan hal biasa dalam diplomasi internasional. Bila suatu negara dianggap mengganggu atau intervensi kepentingan negara dilakukan protes atau keluarkan kecaman. Tetapi, bila tindakan itu dinilai lebih serius ganggu kepentingan dan stabilitas nasional maka dikirim nota protes. Bila tindakan itu dianggap sangat serius mengganggu stabilitas dan kepentingan negara maka dipanggil duta besar negara bersangkutan dan tahap akhir diusir duta besarnya dari negara itu. Bila kita mengikuti tahap-tahap itu maka masalah pemberian penghargaan kepada tuan Benny Wenda dari kota Oxford sudah pada kategori sangat serius. Selain itu juga, Januari 2019 lalu Indonesia telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Vanuatu, karena bersama pemimpin Persatuan Gerakan Kemerdekaan West Papua (ULMWP) Benny Wenda dan bertemu ketua Komisi Tinggi HAM PBB dan menyerahkan Petisi Referendum West Papua.

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah Indonesia tidak mengusir Dubes Inggris dari Indonesia? Atau sebaliknya, tidak ditarik Dubes Indonesia dari Inggris? Jawabannya: pertama, Inggris adalah negara tertua dan negara induk dari banyak negara di dunia. Inggris menjajah 90 negara yang sudah merdeka dan 53 negara ada dibawah kerajaan inggris disebut negara persemakmuran. Bila Indonesia mengusir Dubes Inggris dari Indonesia atau sebaliknya tarik kembali Dubes Indonesia dari Inggris memiliki dampak politik sangat luas. Kedua, Indonesia dan Inggris saling berkandung dalam investasi ekonomi dan perdagangan. Inggris memiliki banyak investasi di Indonesia termasuk proyek raksasa BP LNG Tangguh di Bintuni. Hubungan kepentingan ini akan terganggu bila Indonesia mengusir Dubes Inggris dari Indonesia. Bila investasi terganggu maka akan berdampak pada pendapatan negara, perekonomian rakyat, pengangguran tenaga kerja dan berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik maka stabilitas negara akan terganggu. Ketiga, Indonesia sendiri sudah mengirimkan delegasi dan surat protes kepada pemerintah Inggris dan pemerintah kota Oxford satu minggu sebelum 17 Juli 2019, di mana Indonesia memaksa Inggris tidak boleh menganugrahkan Honorary Freedom kepada tuan Benny Wenda. Bila pemerintah kota Oxford dapat memberikan penghargaan itu kepada Benny Wenda maka pemerintah Indonesia mengancam segera menarik kembali semua investasi Indonesia dari Inggris. Indonesia juga mengancam akan mencabut semua investasi milik Inggris di Indonesia termasuk investasi proyek raksasa BP LNG Tangguh dari Bintuni. Pertanyaan kita adalah apakah Indonesia berani merealisasikan ancaman pencabutan investasi itu? Jawabannya ialah tidak dan tidak berani. Karena risiko sangat besar dan tuntutan itu bisa disebut tuntutan manusia stress dan orang gila.

Kemudian statemen (5) sampai (7) itu berkaitan dengan kepercayaan, nilai demokrasi dan kebenaran yang dianut pemerintah Inggris dan negara demokrasi lain di dunia. Kepercayaan pemerintah Inggris terhadap Indonesia mengenai masalah West Papua sudah botak. Pemerintah Inggris sudah tahu bahwa Indonesia okupasi Papua dan pendudukan Indonesia di Papua itu ilegal. Pelanggaran hak asasi manusia dan proses genosida orang Papua melalui berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Inggris sudah tahu rekayasa Indonesia dalam banyak hal untuk kasus Papua. Termasuk kriminalisasi tuan Benny Wenda tahun 2001 kemudian ditangkap dan dihukum 25 tahun penjara tanpa bukti hukum.

Indonesia juga sudah pernah salah menggunakan lembaga Interpol dan telah didaftarkan Benny Wenda dengan status kriminal internasional tahun 2011. Namun pada tahun 2012, interpol menghapus nama Benny Wenda dari daftar kriminal internasional, karena dinilai Indonesia salah menggunakan jasa interpol untuk kepentingan politik. Hal itu suatu pukulan keras dan dapat dipermalukan bagi Indonesia di mata publik internasional. Itulah menjadi dasar maka Inggris tidak memberikan keterangan kepada Indonesia tentang keberadaan tuan Benny Wenda di Inggris. Hal itu pula menjadi dasar pemerintah Inggris tidak menghiraukan permintaan Indonesia selama satu tahun, untuk meminta kepada Inggris membatalkan penganugerahan Honorary Freedom kepada Benny Wenda. Inggris sudah tahun bahwa Benny Wenda adalah orang benar dan tidak memiliki masalah hukum. Benny Wenda pejuang sejati dan pemimpin bangsa Papua, pejuang demokrasi, keadilan dan perdamaian. Karena itu, Benny Wenda berhak untuk mendapatkan Honorary Freedom dan Benny berhak mendapat penghormatan dan menjadi salah satu pemimpin dunia, dan Benny pantas untuk dihormati. Kejahatan Indonesia di West Papua telah melewati batas kemanusiaan. Indonesia melukasi perasaan bangsa Papua sangat sadis, biadab dan sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Inggris sudah tahu itu, karena itu Honorary freedom itu sangat pantas diberikan kepada tuan Benny Wenda untuk mengakui martabat manusia yang disakiti dan dilecehkan itu.

Terkait dengan statemen (8) dan (9) Indonesia klaim diri bahwa pemerintah Inggris tegaskan dukung NKRI adalah statemen politik. Statemen politik selalu berubah tiap saat [dinamis]. Stamenen politik macam itu adalah untuk menjaga etika diplomasi. Di sisi lain pemerintah Inggris mengakui perjuangan kemerdekaan Papua melalui pemberian Honorary Freedom. Statemen itu bermaksud menenangkan Indonesia agar tidak menimbulkan keretakan hubungan lebih luas. Statemen (9) mengatakan bahwa penghargaan Oxford bukan pengakuan kedaulatan Papua. Statemen ini bisa masuk akal dan benar. Karena pemberian Honorary Freedom bukan untuk mengakui kedaulatan Papua, tetapi mengakui perjuangan kemerdekaan Papua. Dengan kata lain, mengakui proses yang hendak diperjuangkan untuk mencapai kedaulatan bangsa. Pengakuan kedaulatan Papua tidak datang dari sebuah penghargaan tetapi dari negara-negara resmi dalam mekanisme PBB.

Statemen (10) mengatakan kredibilitas Oxford berkurang karena penghargaan kepada Benny Wenda. Statemen ini dikategorikan sebagai pernyataan orang gila atau manusia bodoh. Sangat memalukan, bila seorang Duta Besar Indonesia untuk Inggris ini mengatakan itu. Statemen ini bermasud merendahkan martabat tuan Benny Wenda dan perjuangan bangsa Papua. Tetapi, sebenarnya dia sendiri sedang tunjukkan kebodohan dan kerendahan kredibilitas dirinya. Orang Indonesia dan masyarakat dunia internasional melihat Dubes ini sebagai manusia bodoh, rendah dan kredibilitasnya dapat diragukan. Karena dia menunjukkan kelemahannya sendiri. Pemberian award itu menimbulkan dampak yang sebaliknya. Dunia melihat kota Oxford sebagai kota tertua, pusat peradaban, pusat demokrasi, pusat keadilan dan pusat perdamaian. Oxford juga tetap menjadi pusat pendidikan, Ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain mengangkat posisi dan kredibilitas tuan Benny Wenda. Maka kredibiltas kota Oxford justru meningkat dan dihormati. Statemen Dubes ini statemen pejabat Indonesia gagal misi negara, dia difasilitasi dengan ratusan staf diplomat, milyaran anggaran negara dan berbagai fasilitas lain. Tetapi, dia kalah dari diplomasi Benny Wenda seorang diri. Bekerja tanpa staf, keuangan dan fasilitas lain. Benny hanya mengandalkan kebenaran sejarah dan Tuhan.

Statemen (11) mentahkan kota Oxford sama dengan DKI atau kota lain di Indonesia. Komparasi Oxford dengan kota-kota di Indonesia ini pun tidak berdasar dan tidak logis, karena tidak dibuktikan dengan indikator jelas dan logis. Oxford adalah suatu kota tertua dengan usia 4 ratusan tahun, pusat pendidikan dan peradaban dunia, pusat 53 negara persemakmuran, pusat demokrasi dan kemerdekaan. Nilai-nilai itu tidak dimiliki kota-kota di Indonesia. Maka komparasi DKI dan Oxford adalah asal bunyi dan tidak realistis.

Semua statemen Indonesia itu ditanggapi secara singkat oleh wali kota dan ketua dewan Oxford, mereka mengatakan merasa bangga telah memberikan Honorary Freedom kepada Benny Wenda. Karena Benny adalah pejuang keadilan, demokrasi dan perdamaian.

2). Serangan dan Pelecehan kepada Benny Wenda

Statemen pemerintah Indonesia menyerang dan melecehkan martabat tuan Benny Wenda dan bangsa Papua dikategori menjadi delapan, antara lain:

1. Penghargaan kepada Benny Wenda hanya mencari perhatian. 
2. Pemerintah Indonesia tuduh Benny Wenda pelaku kriminal dan bertanggung jawab atas aksi KKB di Papua. 
3. Pemberian Honorary Freedom tidak berarti dan tidak bermakna. 
4. RI tak perlu hiraukan penghargaan Oxford ke Benny Wenda. 
5. Benny Wenda terputus dengan kondisi real di Papua. 
6. Pemerintah jangan remehkan penghargaan untuk Benny Wenda. 
7. Kemenlu minta rakyat Papua tak terprovokasi. 
8. Kredibilitas Oxford berkurang karena penghargaan pada Benny Wenda.

Statemen (1) di atas dikatakan oleh Menkopolhukam Wiranto, dia mengatakan Honorary Freedom itu hanya mencari perhatian saja. Statemen ini selalu diulang oleh Wiranto dan pejabat negara lain. Statemen (2) di atas dikatakan oleh Faizasyah, jurubira kementerian luar negeri. Faizasyah mengatakan tuan Benny Wenda pelaku kriminal dan disebut Benny Wenda bertanggung jawab atas aksi pihak KKB di Papua. Tanggapan atas statemen itu sebagai berikut:

• Pertama, pemerintah Indonesia berulang kali menuduh tuan Benny Wenda sebagai pelaku kriminal. Tuduhan itu terkait dengan peristiswa penyerangan kantor polsek Abepura tahun 2001, peristiwa ini direkayasa oleh militer Indonesia bermaksud untuk menangkap tuan Benny Wenda dan orang-orang dari daerah Lapago. Dengan maksud untuk melemahkan kebangkitan orang pegunungan saat itu. Dengan alasan itu, militer Indonesia serang asrama Nduga, asrama Waropen, dan pemukiman orang-orang Yali dari Angguruk di Skayland. Indonesia serang, tangkap, siksa dan bunuh secara membabi buta. Kemudian polisi tangkap Benny Wenda dan dipenjarahkan dengan tuntutan 25 tahun. Di Pengadilan Indonesia tidak mampu hadirkan saksi dan bukti-bukti hukum. Salah satu pengacara hukum tuan Benny Wenda waktu itu adalah Jennifer Robinson pendiri ILWP dan pengacara tuan Benny saat itu. Dengan tuduhan ini juga Indonesia dilaporkan tuan Benny Wenda kepada Intelpol seperti dibahas di atas. Tetapi, tuduhan itu tidak terbukti dan hanya rekayasa belaka saja. Lalu dasar apa disebut tuan Benny Wenda selaku kriminal? Sangat lucu pejabat Indonesia. Karena negara ini dipimpin oleh sekelompok manusia pembohong dan kriminal.
• Kedua, Faizasyah juga menuduh tuan Benny Wenda bertanggung jawab atas kekerasan dari KKB di Papua. Tidak jelas maksud pernyataan ini. Siapa itu KKB dan di mana peristiwa itu. Bila dimaksud dengan perang kemerdekaan di daerah Nduga dipimpin Brigadir Jenderal Enggianus Kogoya selaku Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat/West Papua Army (TPN-PB/WPA). Itu lain hal. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin tuan Benny Wenda tinggal lebih dari 20 ribu mil itu bisa terlibat dalam perang? Alat ukur apa digunakan pemerintah Indonesia buktikan tuduhan itu? Apa bentuk keterlibatan? Statemen ini sungguh lucu, tidak masuk akal. Maka dianggap sebagai statemen sampah. ULMWP secara organisasi telah mengakui tiga faksi militer Papua, TPN-PB, TRWP dan TNPB sudah bersatu di bawah nama West Papua Army (WPA) dan ULMWP bertanggung jawab secara politik atas tiga faksi militer itu. ULMWP tidak bertanggung jawab atas aksi KKB, KSB dan kelompok lain dengan terminologi sejenis itu. Bila Indonesia mau ULMWP bertanggung jawab secara politik maka caranya mudah. Pemerintah Indonesia harus mengakui West Papua Army (WPA) sebagai militer bangsa Papua.

Dalam statemen (3) ini mengatakan pemberian Honorary Freedom tidak berarti dan tdak bermakna. Statemen ini menghibur diri atas kegagalan diplomasi Dubes Indonesia untuk Inggris, karena dia tidak berhasil gagalkan pemberian penghargaan ini. Di sisi lain, Indonesia berusaha kendalikan perhatian orang Papua dan rakyat Indonesia atas penyerahan award itu. Jadi, yang tidak berisi dan tidak bermakna itu adalah pernyataan pejabat pemerintah Indonesia itu. Pemberian honorary Freedom bagi bangsa Papua sangat bermakna dan peristiwa bersejarah paling penting dalam sejarah perjuangan Papua. Dalam statemen (4) ini menyatakan, RI tak perlu hiraukan penghargaan Oxford ke Benny Wenda. Statemen ini bagi Indonesia silahkan karena award itu telah mengganggu pendudukan ilegal di Papua, tetapi orang Papua telah menjadi perhatian serius dan merayakan kemenangan itu dengan berbagai cara.

Statemen yang bertolak belakang dengan (4) adalah statemen (5) di atas yang mengatakan Kemenlu minta rakyat Papua tak terprovokasi. Indonesia mengatakan Honorary Freedom tidak bermakna, tidak perlu ditanggapi dan tidak berarti. Tetapi, mengapa Kemenlu minta rakyat Papua tidak terprovokasi? Statemen ini membuktikan ketakutan Indonesia sangat serius. Hal ini diakui oleh Dubes Indonesia untuk kerajaan Inggris bahwa pemberian Honorary Freedom memberikan legitimasi kepada Benny Wenda dan kelompoknya untuk melanjutkan perjuangan mereka.

Statemen (6) mengatakan Benny Wenda terputus dengan kondisi real di Papua. Apa yang dimaksud kondisi real di Papua? Kondisi real di Papua adalah orang Papua menjadi minoritas di atas negeri sendiri, sektor-sektor ekonomi, birokrasi dan pemerintahan dikuasai kolonial. Tanah-tanah rakyat dirampas dan dikuasai kapitalis didukung kolonial, mengurangi angka kelahiran dengan program KB, mempercepat angka kematian dengan HIV/AIDS, alkohol, penyebaran WTS dan racun yang diback-up oleh militer dan polisi. Penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, modus tabrak lari, modus gantung diri, dan operasi militer dan polisi di seluruh tanah Papua. Itulah realita tuan Benny Wenda tahu. Tuan Benny Wenda berdiri atas realita itu. Tuan Benny juga berdiri atas sejarah Papua yaitu: 1 Desember 1961 dan aneksasi 1 Mei 1963, perjanjian New York 1962, dan manipulasi Pepera 1969 dan resolusi UN Nomor. 2504 tahun 1969. Itu realita dan realita itu tidak terputus. Perjuangan Papua bukan pembangunan jalan, jembatan dan aspal, tetapi perjuangan untuk eksistensi dan martabat kami sebagai suatu bangsa merdeka di dunia ini.

Kesimpulan

Pertama, pemberian Honorary Freedom resmi dari pemerintah Oxford dan hadir juga utusan ratu selaku kepala negara Inggris dan kepala negara-negara persemakmuran, utusan pemerintah central dan parlemen Inggris. Maka pemberian penghargaan kepada tuan Benny Wenda sudah diketahui oleh ratu dan pemerintah Inggris. Kedua, pemberian Honorary Freedom kepada tuan Benny Wenda ialah bentuk pengakuan dan legitimasi atas perjuangan kemerdekaan bangsa Ppaua. Ketiga, untuk mewujudkan bentuk nyata dari Honorary Freedom dapat dicapai hanya melalui persatuan nasional dalam ULMWP. Persatuan nasional adalah kunci pengakuan internasional untuk kemerdekaan bangsa Papua.

___________
^[*] Penulis dosen antropologi di Universitas Cenderawasih, Papua.


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com