 |
| Pemimpin kemerdekaan West Papua, ketua Persatuan Gerakan Kemerdekaan untuk West Papua, Mr. Benny Wenda ketika menerima penghargaan "Freedom of Oxford" di Inggris, Rabu (17/07/2019). (img. Istimewa) |
Dalam keterangan yang dilansir pada Kamis (18/7), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London menyatakan pemberian penghargaan itu keliru. Menurut pemerintah Benny adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia.
(Lihat juga: DPR Minta Pemerintah Kirim Nota Diplomatik ke Inggris Soal Benny Wenda)
"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," demikian isi pernyataan KBRI London.
Benny mendapatkan suaka dari pemerintah Inggris pada 2002. Sejak itu dia terus berkampanye untuk memisahkan Papua Barat dari kantornya di Oxford.
KBRI London menyayangkan pemberian penghargaan itu yang dianggap malah memberikan legitimasi kepada Benny Wenda dan kelompok separatis untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata. Yang menjadi korban adalah warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemerintah Inggris menyatakan tetap mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemberian penghargaan kepada Benny tidak mewakili negara.
(Lihat juga: Menerima Freedom of Oxford, Benny Wenda akan Berdiri Sejajar Pemimpin Dunia Lain)
"Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia," demikian lanjutan isi pernyataan itu.
Pemerintah menyatakan pemberian penghargaan kepada Benny memperlihatkan Dewan Kota Oxford tidak memahami sepak terjang Benny dan kelompok separatis.
Pemerintah menyatakan sikap Dewan Kota Oxford justru melukai perasaan rakyat Indonesia, setelah mereka mendukung gerakan Papua Merdeka dan memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada 2013 lalu.
"Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia," lanjut KBRI London. (ayp)
(Baca artikel ini: Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP)
Copyright ©CNN Indonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar