RPJMD Disetujui, Pemda Malra Komitmen Kei Besar Jadi Prioritas

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com -  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2018-2023 telah disetujui DPRD setempat, pekan kemarin.

Dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Malra menjadikan Pulau Kei Besar sebagai prioritas.

Ketika dihubungi media ini melalui saluran teleponnya, Jumat (19/7/2019), Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, menjelaskan bahwa setelah melalui pembahasan selama kurang lebih 3 hari, Ranperda RPJMD dapat disetujui.

"Pada saat ini kita sudah boleh mencapai kesepakatan bersama untuk selanjutnya Ranperda tentang RPJMD ini, dapat ditetapkan menjadi Perda," terangnya.

Hanubun menjelaskan, dinamika pembahasan yang dilalui dalam tiga hari ini, dengan berbagai pikiran-pikiran konstruktif, masukan, saran, bahkan kritik dari Dewan yang terhormat, telah semakin memboboti dan memperkaya RPJMD tersebut.

“Secara khusus dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro-masyarakat miskin, pro-pertumbuhan berkualitas dan pro-keberlanjutan lingkungan, adat dan budaya," ujarnya.

Menurut Hanubun, pembahasan tersebut juga telah memberikan pembobotan yang sangat berharga bagi penyempurnaan RPJMD ini.

Prioritas pembangunan yang meliputi prioritas wajib yakni pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM; prioritas unggulan perikanan dan pariwisata sebagai penggerak pembangunan sektor ekonomi di daerah; serta prioritas penunjang, infrastruktur untuk konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dll akan terus ditingkatkan.

"Satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa kesemuanya itu dilakukan dengan tetap berpegang pada komitmen untuk membangun Pulau Kei Besar sebagai prioritas," tandasnya.

Ditegaskan pula, RPJMD disusun untuk mengarahkan pembangunan secara terpadu, sinergis dan terintegrasi dalam suatu kerangka perencanaan dan penganggaran yang fokus pada pencapaian tujuan guna mewujudkan Visi dan Misi.

Dan, sudah diarahkan pada pelaksanaan paradigma perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

“Untuk itu, saya berharap, Pemerintah daerah bersama komponen adat dan agama akan saling bekerjasama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terlaksana secara baik,” tukasnya.

(MP-15)