Rakyat Papua Apresiasi Hasil Putusan Para Menlu PIF di Fiji

Buletinnusa

Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu didampingi oleh Lora Lini (Utusan Khusus Vanuatu untuk West Papua di dekolonisasi PBB) bersama delegasi ULMWP saat menghadiri pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tingkat Menlu. Delegasi ULMWP antara lain: ketua Benny Wenda (kedua dari kanan), bendahara Paula Makabory (kedua dari kiri) serta ULMWP misi Pasifik Ronny Kareni (pesis dibelakang Paula). (Foto: Twitter/LoraLINI)

FIJI, - Menyikapi hasil keputusan para Menteri Luar Negeri (Menlu) Pacifik Island Forum (PIF) bersama Rakyat, Pimpinan Gereja, Adat, Anggota Parlemen terkait situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua, di Fiji pada 26 Juli 2019 lalu.

Rakyat Papua melalui ULMWP di tanah Papua menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasi kepada para Menlu PIF bersama semua komponen rakyat yang telah memberikan perhatian terhadap situasi yang terjadi di Tanah Papua.

Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, Markus Haluk mengklaim, situasi yang terjadi di tanah seperti pelanggaran HAM dan kejahatan lainnya yang berlangsung secara sismatis.

“Memang benar telah terjadi pembungkaman ruang kebebasan, demokrasi, HAM. Rakyat Papua terus terbungkam, tersisih di atas tanah leluhur mereka sendiri,”kata Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, Markus Haluk melalui press releasenya, Minggu (28/07/2019).

Menurutnya, Konflik kekerasan yang terjadi selama kurang lebih 56 tahun di West Papua, karena dari sisi Indonesia bahwa West Papua merupakan satu-satunya wilayah yang terus berkonflik sama seperti perjuangan konflik yang terjadi di Timor Leste melalui Refrendum pada tahun 1999 dan Aceh melalui perjanjian Hilsingki pada 2005.

Sedangkan dalam konteks Melanesia pun sama, lanjutnya, dimana West Papua merupakan satu-satunya yang masih untuk memastikan perjuangan Penentuan Nasib Sendiri setelah New Caledonia melalui Refrendum 2020 dan Bougenvill melalui Refrendum November 2019.

“Jadi West Papua adalah satu-satunya wilayah yang menjadi fokus perhatian oleh rakyat, pemimpin Indonesia maupun regional melanesia, Asean dan pacifik serta dunia internasional,”sebut Markus Haluk.

Dikemukakannya, pemerintah maupun rakyat Indonesia tidak perlu khawatir dengan perjuangan politik Bangsa Papua. Namun, Sebaliknya kini sudah waktunya, pemerintah maupun rakyat Indonesia secara demokratis dan terbuka mengakui perjuangan leluhur bangsa Papua.

Tetapi pemerintah dan rakyat Indonesia perlu berpikir kedepan terkait kerja sama diantara 2 bangsa secara bermartabat, sebagaimana dibangun antara Timor Leste dan Indonesia, Belanda dengan Indonesia, UK dengan PNG, UK dengan AS. Hal itu sebagai berbagai pengalaman dan kerja sama yang baik diantara kolonial dengan terkoloni setelah Merdeka dan Berdaulat.

(Baca ini: Pertemuan Menlu PIF di Fiji, West Papua Masuk dalam "Isu Kunci")

Untuk itu diharapkan kepada rakyat Papua dan rakyat nusantara dimanapun berada, mari memberikan dukungan dan pertisipasi kepada pemimpin ULMWP, Para pemimpin Melanesia, Pacifik dan negara lain dalam memberikan dukungan penting Hak Penentuan Nasib Sendiri serta mengakui secara defaktAa bahwa adanya pelanggaran HAM di West Papua.

“Kami juga mohon dukungan kemanusiaan bagi zona demiliterisasi dari Nduga dan penyelamatan pengungsi warga sipil Nduga, karena kondisi mereka kini kian memprihatinkan dan korban terus berjatuhan,”tandas Markus Haluk. [RED/RW]


Copyright ©PB Online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com