Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Bupati setempat, Senin (22/7/2019).
Bupati Hanubun dalam arahannya menjelaskan rapat ini dimaksudkan untuk mengecek dan mengetahui tahapan persiapan dan proses menjelang Peringatan HUT RI ke-74 di Malra.
Termasuk menyampaikan beberapa agenda tambahan diluar dari kegiatan rutin/wajib lainnya dalam perayaan HUT kemerdekaan tahun ini.
“Saya ingin 17 Agustus tahun ini ada sedikit berbeda, kalau kegiatan taptu dan upacara itu rutin dilakukan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang saya ingin TNI-Polri terlibat secara langsung didalamnya. Saya ingin ada semangat gebyar 17 itu, jadi mungkin mulai masuk bulan Agustus itu ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia,” imbuhnya.
Selain itu, Bupati juga ingin melibatkan unsur aktivis dan seluruh elemen pemuda untuk mendukung agenda dimaksud.
“Saya minta kalau bisa nanti entah itu tanggal 14 atau 15 Agustus, ada gerak jalan atau gerak jalan juang yang melibatkan TNI - Polri bersama dengan aktivis dan seluruh elemen pemuda. Dan nantinya pada tanggal 17 Agustus itu dilaksanakan pesta rakyat,” harapnya.
Bupati menekankan, tujuan Pemda yakni menjadikan masyarakat Malra (Kei) sebagai contoh dan suri teladan bagi bangsa Indonesia dalam semangat keharmonisan keberagaman dan toleransi dalam kehidupan beradat-istiadat, berbudaya dan beragama.
“Karena masyarkat Kei telah menjadi kekuatan dalam semangat kebhhinekaan, maka saya dan kita semua sudah selayaknya turut aktif mengekspos menyuarakan ke seluruh Indonesia demi kemajuan NKRI,” tandasnya.
Lanjut dia, melalui momentum hari kemerdekan, sudah saatnya kita turut berpartisipasi dan berkontribusi memperjuangkan dan merajut kembali kebhinekaan, agar menjadi sumbangsih warga Indonesia secara umum dan bagi masyarakat Kei secara khusus.
“Sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, telah lahir lebih dulu hukum adat Larwul Ngabal. Bahkan Presiden pertama Ir. Soekarno menetapkan gotong-royong, dan kami di sini (Kei) gotong royong itu sudah duluan, yakni dengan istilah MAREN, itu sudah dari dulu ada di Kei,” tukasnya.
Hal inilah yang akan diperkenalkan dan dipublikasikan keluar oleh Pemda.
Dan untuk tujuan itu, perlu melibatkan TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat.
“Karena kalau kita berbeda-beda maka kita tidak akan bisa bangun daerah dan bangsa ini. Jadi, ini adalah kesempatan kita untuk mengekspos Malra dari sisi adat dan budaya dan keragaman,” tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wabup Petrus Beruatwarin berharap agar agenda kegiatan tambahan dari Bupati tersebut mendapat perhatian serius untuk dilaksanakan.
Ia juga mengingatkan panitia dan seksi-seksi acara agar dalam bekerja harus ada kordinasi, komunikasi dan kolaborasi, agar semua kegiatan ini dapat berjalan efektif, efisien dan berhikmah.
"Kegiatan-kegiatan tambahan dari Pemda tersebut dipercayakan kepada TNI-Polri atas nama Pemda, dan Kepala Dinas Pendidikan yang mengkoordinir," tukasnya.
Untuk diketahui, sejumlah lomba yang akan digelar yakni lomba gapura untuk tingkat ohoi dan lomba gerak jalan indah. Semua SKPD wajib memasang gapura dan bendera merah putih didepan pintu gerbang kantor masing-masing.
Sedangkan untuk tanggung jawab kegiatan dimulai dari upacara taptu hingga detik-detik proklamasi yakni upacara Taptu penanggung jawabnya yakni TNI Angkatan Udara (Lanud Dumatubun Langgur).
Kemudian, upacara renungan suci penanggung jawabnya yakni TNI Angkatan Laut (Lanal Tual), upacara Detik-detik Proklamasi penanggung jawabnya yakni Polri (Polres Malra), dan upacara Ziarah Suci penanggung jawabnya yakni TNI Angkatan Darat (Kodim 1503 Malra),
Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Halaman Upacara Kantor Bupati (kantor baru) yang berlokasi di Jalan Langgur-Debut.
Hadir pada rapat tersebut yakni dari para Pimpinan OPD terkait, perwakilan dari unsur TNI-Polri, unsur Pemuda (KNPI dua kubu), unsur TP PKK, dan undangan lainnya.
(MP-15)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar