Bupati Malra, Anderias Rentanubun, dalam sambutannya yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan SDA Setda Malra, A. H. Ingratubun mengatakan, pembentukan Kampung KB berkaitan erat dengan pengembangan kegiatan Prioritas Pembangunan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
“Esensinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana agenda prioritas kelima dalam nawacita Presiden Republik Indonesia,” katanya.
Menurut Rentanubun menjelaskan, pembentukan Kampung KB juga dimaksudkan untuk “membumikan” kembali program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Membangun Keluarga, guna mendekatkan pelayanan kepada keluarga-keluarga di Malra, mengimplementasikan 8 (delapan) Fungsi Keluarga, mengintegrasikan lintas sektoral dalam memberikan pelayanan kepada keluarga.
“Membangun rasa memiliki keluarga dan masyarakat terhadap program pembangunan, serta membangun Indonesia dari pinggiran dengan memberikan perhatian kepada daerah dan Ohoi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.
Rentanubun katakan, Kampung KB dijadikan sebagai lokasi penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh dan merupakan miniatur dari sinergitas pelaksanaan kegiatan secara komprehensif, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal di Kampung KB.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kebijakan mutlak diperlukan, agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar optimal,” ujarnya.
Dijelaskan Rentanubun, Kampung KB ini harus menjadi pilot project, dimana seluruh pemangku kebijakan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas secara bersama-sama, dengan mengenyampingkan ego maupun kepentingan sektoral. Artinya program ini merupakan wujud Gerakan Revolusi Mental berbasis keluarga untuk membangun karakter anak bangsa, serta menanamkan Budaya Gotong-royong dalam kehidupan bermasyarakat.
“Kalau dalam konteks ke-Maluku Tenggaraan, nilai-nilai kearifan lokal seperti budaya gotong-royong atau Maren sudah mengakar dan membudaya dalam tradisi masyarakat Malra,” imbuhnya.
Diungkapkan Rentanubun, nilai-nilai kearifan lokal lainnya dalam Hukum Adat Larvul Ngabal, seperti ain ni ain dan sebagainya juga menjadi modal sosial kultural dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini relevan dengan hasil Konferensi Internasional Keluarga Berencana yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 25-28 Januari 2016 yang menekankan pada “Global Comitments, Local Actions”.
“Keberhasilan kita dalam membangun Keluarga Sejahtera melalui Program Kampung KB ini tentu tidak mungkin dapat terwujud bila jajaran Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPKKB) bekerja sendiri saja, butuh dukungan dan suport dari seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah ini,” tandasnya.
Rentanubun menambahkan, pemerintah kabupaten bersama seluruh sektor, instansi terkait dan para mitra kerja harus berperan aktif sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, agar Kampung KB ini mendapatkan penganggaran program secara utuh dan menyeluruh. Program Kampung KB ini harus dijadikan sebagai peluang emas untuk menunjukkan eksistensi program pembangunan di seluruh wilayah Malra.
“Saya mengajak kita semua agar bekerja keras dan bergotong-royong untuk mensukseskan Program Kampung KB ini,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, hadir dalam kegiatan pencanangan tersebut yakni Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Renta Rego, Ketua DPRD Malra, Ketua PKK Kabupaten Malra, pimpinan SKPD, unsur TNI/Polri serta masyarakat Ohoi Letman. (MP-11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar