 |
| Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua dalam sebuah wawancara di televisi nasional Inggris (20/11/2018) mengenai pengalamannya dengan penggunaan Red Notice Interpol yang tidak adil. Selengkapnya bisa dibaca disini |
Jayapura, - Aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota TPN – PB dua hari lalu di Kuala Kencana Timika yang menewaskan satu warga negara New Zeland dan 4 lainnya kritis mendapat tangapan serius dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Ketua ULMWP, Benny Wenda kepada Cenderawasih Pos menyanpaikan belasungkawa atas enam orang yang ditembak di Kuala Kencana, Timika, dekat tambang emas dan tembaga Freeport, dan seorang Warga negara New Zealand
Benny mengatakan, TPNPB diduga mengklaim bertanggung jawab, namun ULMWP mendesak media internasional untuk memperlakukan klaim tentang penembakan dengan sangat hati-hati.
” Ada sejarah panjang militer Indonesia melakukan pembunuhan, menyamar sebagai orang Papua, untuk membenarkan militerisasinya lebih lanjut, kesepakatan keamanan dan penumpasan. Sejak pembentukannya, ULMWP selalu menganjurkan pendekatan damai untuk konflik politik, dan kami tidak akan membiarkan Negara Indonesia menggunakan insiden ini sebagai alasan lain untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi kami, “ kata Benny.
Dikatakan, Pada tahun 1975, lima wartawan Australia ditembak mati oleh militer Indonesia untuk mencegah mereka melaporkan invasi ilegal ke Timor Timur. Warga Australia lain yang datang untuk melaporkan kematian Balibo Five saat itu juga dieksekusi.
Daerah di sekitar tambang Freeport, tempat penembakan hari ini terjadi, memiliki sejarah panjang operasi bendera palsu Indonesia. Pada tahun 1996, kerusuhan "diatur" oleh keamanan Indonesia dan salahkan [mengkambinghitamkan] orang Papua untuk mempertahankan kontrak keamanan militer Indonesia yang menguntungkan Freeport.
” Pada tahun 2002, seperti yang diungkapkan oleh peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono dan antropolog Universitas Deakin Eben Kirksey, militer Indonesia menembak mati dua orang Amerika dan satu orang Indonesia, yang kemudian menyalahkan orang Papua, dan Pada 2012, seorang turis Jerman ditembak mati oleh militer Indonesia di Jayapura dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Papua tetap berbahaya, menyalahkan Gerakan Papua Merdeka menurut laporan pada saat itu,” tuturnya.
Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah ini, Lanjut Wenda, bahwa Indonesia terus-menerus mencoba untuk memicu kekerasan dan melakukan operasi bendera palsu untuk mendelegitimasi perjuangan rakyat West Papua.
“Kami selalu menganjurkan metode damai. Dalam semua pernyataan kami, saya dan ULMWP telah menyerukan referendum damai tentang kemerdekaan, yang dilakukan dengan pengawasan internasional. Kami hanya pernah mengadvokasi perlawanan sipil dan pertahanan diri tanpa kekerasan dan West Papua Army menjunjung tinggi prinsip tidak menargetkan warga sipil, sesuai dengan hukum humaniter internasional,” paparnya.
West Papua Army menentang pendudukan ilegal Indonesia dan menurutnya kejadian ini bukan warga negara biasa. ULMWP mencatat bahwa penembakan hari ini dilaporkan telah terjadi dengan cara yang sangat profesional, lebih dari 300 meter kedapatan tanda-tanda kemungkinan operasi pasukan khusus Indonesia .
” Wilayah di sekitar lokasi sangat dijaga ketat oleh pasukan keamanan Indonesia – bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan melewati mereka? Kami terus menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan tuntutan kami yang adil dan demokratis. Seperti yang telah kami katakan berulang kali, kami bersedia untuk melakukan negosiasi berdasarkan enam prasyarat kami. Presiden Indonesia telah menolak untuk menanggapi permintaan kami, memperpanjang kekerasan dan penderitaan rakyat saya di West Papua,” paparnya.
Untuk itu, ULMWP menyerukan penghentian sementara kemanusiaan dari konflik bersenjata oleh kedua belah pihak di West Papua karena pandemi Covid-19 global. Biarkan para pekerja kemanusiaan membantu melindungi rakyat West Papua dan pemukim Indonesia dari virus ini.
“Sejauh ini, alih-alih mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi rakyat West Papua, Kementerian Dalam Negeri telah menindas upaya Gubernur Papua untuk menghentikan angkutan migran yang masuk, dan Presiden Widodo telah mencegah langkah-langkah yang dilakukan oleh gubernur daerah, Kami menyerukan pemerintah Indonesia untuk menganggap serius ancaman Covid-19 sebagai krisis kesehatan masyarakat global, daripada menggunakan penembakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka,” jelas Wenda.
Seperti depopulasi Pribumi lainnya di dunia, semua menghadapi ancaman genosida yang papua juga alami dan berpotensi juga dari virus ini. Kegagalan Indonesia untuk melindungi Papua darinya adalah bukti lebih lanjut tentang kebutuhan mendesak kitauntuk menentukan nasib sendiri, untuk diberikan hak penentuan nasib sendiri, (oel).
Baca juga:
- West Papua Menghadapi Krisis Ganda, Coronavirus dan Kolonialisme Indonesia
- ULMWP Serukan Rakyat Kembali ke Cara Hidup Tradisional
Copyright ©Cepos Online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar