Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu (31/1), mengatakan, Rakerda di desa merupakan gagasan Gubernur, Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua setelah dilantik pada 10 Maret 2014.
Tujuannya, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya berbaur dengan rakyat sehingga bisa diserap apa sesungguhnya kebutuhan mereka agar bisa diprogramkan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial yang tepat sasaran.
Tidur di rumah rakyat itu secara tidak langsung juga memberdayakan mereka dengan memanfaatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kebutuhan selama tiga hari di sana.
"Khan para peserta dari masing - masing OPD diberikan SPPD, makanya dengan tinggal di rumah rakyat bisa memberdayakan mereka untuk makan siang maupun malam serta kebutuhan lain sehingga bila kembali dari Pulau Manipa ada uang berputar di sana,"ujar Bobby.
Rakerda di Desa Ngafan juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepemimpinannya dengan Wagub, Zeth Sahuburua yang dipercayakan memimpin Maluku sejak 10 Maret 2014.
"Jadi perlu dievaluasi realisasi dari program - program prioritas yang dilaksanakan maupun menyusun kegiatan strategis ke depan dengan menyaksikan kebutuhan masyarakat secara langsung agar tepat sasaran dan berhasil guna," katanya.
Dia merujuk Rakerda Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak beberapa kali, semata - mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja.
"Jadi ini (Rakerda) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah," tandas Bobby.
Dia mengemukakan, Gubernur, Wagub, Sekda maupun para OPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.
"OPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan," tegas Bobby.
Sebelumnya, Rakerda Pemprov Maluku diselenggarakan di kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar