"Termasuk juga dengan kelompok masyarakat, wadah pelayanan, yayasan dan sebagainya, dimana unsur-unsur kelompok pekerja sektor informal atau perusahaan penerima upah menjadi bagian dari penggerak jaminan sosial," kata Kepala Kantor Cabang BPJS-Ketenagakerjaan Kota Ambon, Tri Candra Kartika di Ambon, Kamis (25/1).
Menurut dia, lewat sosialisasi dan edukasi program bisa dilakukan pendaftaran peserta program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.
"Yang pasti kita akan lanjutkan di tahun 2018 dan kita harapkan terdapat peningkatan yang sangat signifikan bagi perlindungan jaminan sosial di Provinsi Maluku," kata Tri.
Dia mengakui, BPJS Ketenagakerjaan di Kota Ambon sudah berjalan sangat bagus, begitu pula di Kota Masohi yang saat ini sudah melakukan pelayanan satu pintu, dan mewajibkan seluruh badan usaha di daerah itu mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS-Ketenagakerjaan.
"Ini bisa diselenggarakan di seluruh daerah di Maluku untuk meningkatkan program perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja," ujarnya.
Tri mengakui pekerja di sektor bukan penerima upah sangat banyak sehingga dibutuhkan sosialisasi dan edukasi melalui tokoh-tokoh masyarakat, agen penggerak jaminan sosial, dan dukungan pemerintah daerah.
"Karena itu BPJS-Ketenagakerjaan Provinsi Maluku yang ada di Kota Ambon sebagai Kantor Cabang dan dua kantor perintis yang ada di Kota Tual dan Kota Masohi akan tingkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi," katanya. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar