"Saya mau mengajak dan menantang para mahasiswa dan universitas di sini untuk membantu aparat desa," kata Menkeu Sri Mulyani di Ambon, Rabu (7/3).
Menkeu Sri Mulyani berada di Ambon untuk melakukan serangkaian kegiatan seperti pertemuan dengan jajarannya, menjadi pembicara di Konferensi Musik Indonesia dan memberikan kuliah umum.
Di sela-sela kuliah umumnya yang bertajuk "Menggerakkan Roda Perekonomian Dari Pinggiran" di Universitas Pattimura (Unpatti), Menkeu Sri mengatakan tahun 2019 anggaran dana desa akan dinaikkan mencapai hampir 30 persen, dari Rp60 triliun menjadi Rp75 triliun.
Hal itu tentunya diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa, juga semakin mengurangi angka kemiskinan.
Karena itu, diharapkan mahasiswa dan akademisi bisa membantu pemerintah dalam mendorong pengelolaan dana desa, salah satunya adalah dengan turun tangan memberdayakan aparatur desa.
"Pada saat dana desa akan naik lagi, tahun ini Rp60 triliun, tahun depan Rp75 triliun naik hampir 30 persen. Pertanyaannya apakah bisa mengangkat perekonomian desa? Saya titip pesan kepada mahasiswa dan universitas untuk turun ke desa dan memberdayakan aparatur desa sehingga bisa lebih berkembang," ujarnya.
Lebih lanjut Menkeu mengatakan dari sisi kemiskinan, Maluku masih tergolong tinggi. Angka kemiskinan di pedesaan bahkan jauh lebih tinggi, yakni seperempat dari total populasi.
Sedangkan di perkotaan sudah mengalami penurunan sebesar 18,2 persen.
"Kalau dilihat dari sini ratio Maluku lebih rendah dari nasional, ini berarti provinsi ini relatif lebih rata tetapi tidak menunjukan bahwa ada yang betul-betul tumbuh tinggi. Di Maluku jumlah penduduk miskin pedesaan mengalami penurunan, tapi kita tentunya ingin mengalami penurunan yang jauh lebih cepat," ujarnya.
Penggunaan dana desa, kata Menkeu Sri, harus memperhatikan prioritas, apa yang seharusnya diutamakan untuk segera ditangani. Kecilnya anggaran bukanlah alasan untuk meningkatkan perekonomian.
Ia memisalkan ada desa di Indonesia yang dalam kurun waktu dua tahun hanya dengan dana sebesar Rp200 juta, mampu meningkatkan pendapatan mereka hingga Rp15 miliar melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
"Saya sendiri sudah melihatnya, hanya dalam waktu dua tahun dengan dana yang cuma Rp200 juta, sekarang ini setiap tahunnya melalui BUMDES mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15 miliar," ucap Menkeu Sri. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar