Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Camat Nusalaut, Chris Lailossa menyatakan berdasarkan analisa sementara dari penelitian Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, terjadinya tanah amblas (penurunan tanah) di Desa Sila, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, akibat tekstur tanah berupa batu kapur lapuk saat guncangan gempa tektonik.
"Analisa sementara itu berdasarkan penelitian Tim PVMBG Bandung di Sila pada 16 - 19 November 2019, di mana penyebab terjadinya tanah amblas secara resmi dan permanen akan disampaikan sepekan hingga dua pekan mendatang," kata Chris, dihubungi dari Ambon, Senin (18/11/2019).
Dia mengutip penjelasan Tim PVMBG Bandung yang menyatakan bahwa tekstur tanah berupa batu kapur lapuk sehingga guncangan gempa mengakibatkan terjadinya rongga-rongga.
"Jadi di Pulau Nusalaut tidak terdapat jalur patahan, makanya peristiwa ini di Maluku baru terjadi untuk kedua kalinya, menyusul di Desa Sila maupun Leinitu, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012," ujar Chris mengutip penjelasan TIM PVBMG Bandung.
Dia mengapresiasi penelitian Tim BVMBG Bandung yang sekaligus dimintakan kesediaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sila dan tetangga pada Minggu (17/11) malam.
"Saya mengapresiasi kehadiran Tim PVMBG Bandung karena langsung memberikan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat soal tanah amblas sehingga bisa mengerti penyebab dan upaya-upaya yang harus dihindari," kata Chris.
Dia meminta hasil penelitian nantinya berupa rekomendasi tentang daerah atau lokasi terjadi tanah amblas, terutama di Desa Sila maupun Leinitu agar masyarakat tidak membangun sembarangan.
"Minimal rekomendasi soal daerah bahaya amblas agar masyarakat jangan beraktivitas di sekitar lokasinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sejak dini," ucap Chris.
Tanah amblas bermula pada 4 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIT hanya 75 CM. Pada 6 November 2019, kedalamannya antara 12-15 meter.
Selain itu, keretakan tanah selebar 25 meter dengan panjang 100 meter ke arah pantai.
Amblasan juga mengakibatkan tiga unit rumah warga Sila mengalami keretakan sehingga telah diimbau agar mengungsi untuk sementara.
Sebelumnya, Kades Leinitu Decky Tanasale mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Staf PVMBG Bandung, Salwan Palgunadi memastikan terjadi amblasan di desa Leinitu dan Sila, pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012.
"Tanah amblas terjadi karena tekstur tanah berupa bebatuan koral sehingga bila terjadi gempa tektonik membentuk rongga-rongga," katanya mengutip penjelasan Salwan.
Tanah amblas yang ditinjau di Desa Leinitu dan Sila itu berdasarkan pengamatan mengakibatkan retak-retak yang melingkar.
Berdasarkan data yang dihimpun terjadinya tanah amblas di Desa Leinitu berukuran 2 X 3 meter akibat gempa mengguncang Pulau Nusalaut sejak 1 Juni 2012 dan guncangan kuat pada 16 Juni 2012.
Akibat guncangan pada 16 Juni 2012 tanah terbelah, tiga unit rumah warga mengalami retak-retak dan talud penahan ombak patah.
(MP-2)
Senin, 18 November 2019
Kamis, 14 November 2019
Pemkab Malra Gerakan Kaum Muda Manfaatkan Teknologi Pertanian
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) mulai melirik kalangan muda di daerah setempat agar tertarik dan mau ikut menggerakan sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi yang menjadi kegandrungan kaum melinial.
Kepala Dinas Pertanian Malra, Felix Tethol di Langgur, Kamis (14/11) mengatakan seluruh sektor pertanian di daerah setempat saat ini digerakkan agar dapat menyejahterakan petani dan menarik kaum muda untuk bertani dengan memanfaatkan teknologi.
"Dalam rangka memenuhi visi Pemda Malra yakni mandiri, cerdas, berkeadilan dan demokratis, maka sektor pertanian diarahan dapat menyejahterakan petani dengan menerapkan sistem pertanian berbasis teknologi," ucapnya.
Menurut Felix, ukuran kesejahteraan petani pada umumnya adalah nilai tukar petani (NTP), dimana pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan, maka penghasilan petani di Malra tiap bulan ditargetkan sebesar Rp6 juta.
Dalam upaya mencapai target itu, maka dibangun agrobisnis pertanian pada klaster-klaster sentra komoditi, misalnya yang sudah ada dan produktif yakni agrobisnis pada sentra bawang merah di Ohoi Abean, Yafawun, dan Watngon.
"Untuk mencapai kesejahteraan dan mempermudah petani, maka kami berkomitmen untuk 'selangkah di depan', dimana kami dalam waktu dekat akan menggalakkan satu program untuk pertanian di Malra yakni smart farming (pertanian pintar)," katanya.
Pertanian pintar berkaitan dengan penerapan penggunaan teknologi digital di seluruh elemen pertanian. Tujuannya untuk mempermudah petani mengolah hingga memasarkan hasil panen, dan menarik antusias masyarakat terutama kaum muda untuk menggeluti pertanian.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Malra, Seles Ngamelubun menambahkan, pertanian pintar adalah pengolahan pertanian yang lebih cepat, efisien dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi berbasis teknologi kekinian.
Seluruh rangkaian pertanian mulai dari pembenihan, pengolahan lahan, panen, pascapanen, kemudian pemasaran yang merupakan kegiatan agrobisnis akan langsung terkoneksi dengan teknologi kekinian.
"Seperti, dalam mengolah lahan pertanian yakni irigasi atau penyiraman tanaman tanpa mengeluarkan tenaga, petani melalui program smart farming ini dengan teknologi kekinian yakni digital (melalui pesan singkat), maka penyiraman terhadap tanaman dapat dilakukan,"ujar Seles.
Hal yang sama juga berlaku untuk pemupukan, penyemprotan hama, dan pengolahan tanah pertanian, yang mana seluruhnya memanfaatkan teknologi digital terkini.
"Dalam waktu dekat akan kami demonstrasikan program smart farming (pertanian pintar) ini bagi publik di Malra dan dapat menjadi contoh bagi kita di Maluku," katanya.
(MP-2)
Kepala Dinas Pertanian Malra, Felix Tethol di Langgur, Kamis (14/11) mengatakan seluruh sektor pertanian di daerah setempat saat ini digerakkan agar dapat menyejahterakan petani dan menarik kaum muda untuk bertani dengan memanfaatkan teknologi.
"Dalam rangka memenuhi visi Pemda Malra yakni mandiri, cerdas, berkeadilan dan demokratis, maka sektor pertanian diarahan dapat menyejahterakan petani dengan menerapkan sistem pertanian berbasis teknologi," ucapnya.
Menurut Felix, ukuran kesejahteraan petani pada umumnya adalah nilai tukar petani (NTP), dimana pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan, maka penghasilan petani di Malra tiap bulan ditargetkan sebesar Rp6 juta.
Dalam upaya mencapai target itu, maka dibangun agrobisnis pertanian pada klaster-klaster sentra komoditi, misalnya yang sudah ada dan produktif yakni agrobisnis pada sentra bawang merah di Ohoi Abean, Yafawun, dan Watngon.
"Untuk mencapai kesejahteraan dan mempermudah petani, maka kami berkomitmen untuk 'selangkah di depan', dimana kami dalam waktu dekat akan menggalakkan satu program untuk pertanian di Malra yakni smart farming (pertanian pintar)," katanya.
Pertanian pintar berkaitan dengan penerapan penggunaan teknologi digital di seluruh elemen pertanian. Tujuannya untuk mempermudah petani mengolah hingga memasarkan hasil panen, dan menarik antusias masyarakat terutama kaum muda untuk menggeluti pertanian.
![]() |
| Seles Ngamelubun |
Seluruh rangkaian pertanian mulai dari pembenihan, pengolahan lahan, panen, pascapanen, kemudian pemasaran yang merupakan kegiatan agrobisnis akan langsung terkoneksi dengan teknologi kekinian.
"Seperti, dalam mengolah lahan pertanian yakni irigasi atau penyiraman tanaman tanpa mengeluarkan tenaga, petani melalui program smart farming ini dengan teknologi kekinian yakni digital (melalui pesan singkat), maka penyiraman terhadap tanaman dapat dilakukan,"ujar Seles.
Hal yang sama juga berlaku untuk pemupukan, penyemprotan hama, dan pengolahan tanah pertanian, yang mana seluruhnya memanfaatkan teknologi digital terkini.
"Dalam waktu dekat akan kami demonstrasikan program smart farming (pertanian pintar) ini bagi publik di Malra dan dapat menjadi contoh bagi kita di Maluku," katanya.
(MP-2)
Rabu, 13 November 2019
Pemkab Malra MoU Dengan Investor Prancis Atasi Masalah Kelistrikan
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) pengembangan pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan PT. Indonesia Power Eletric De France investor asal Perancis sebagai solusi menjawab kebutuhan masyarakat setempat tentang listrik.
Berdasarkan pantauan media ini, penandatanganan MoU Pengembangan Pembangkit Listrik EBT dengan konsep Minigrids itu digelar di Langgur, Rabu (13/11).
Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin mengatakan hingga tahun 2018, cakupan pelayanan listrik di kabupaten setempat hanya mencapai 60% dan kondisi yang sangat memprihatinkan terjadi di pulau Kei Besar.
“Masalah pelayanan kelistrikan tidak pernah habis-habisnya melanda masyarakat di pulau-pulau kecil, sampai dengan hari ini pelayanan listrik masih terbatas pada wilayah perkotaan Elat dan sekitarnya,” ujarnya.
Beruatwarin menandaskan, menjawab kebutuhan masyarakat tentang masalah lsitrik tersebut, maka pemerintah daerah bergerak cepat mencari solusi-solusi terbaik yang tentunya menguntungkan masyarakat dan daerah.
“Rendahnya pelayanan listrik tersebut diatas, disebabkan masih sangat rendahnya kapasitas pembangkit listrik, disamping masih terbatasnya kondisi infrastruktur jaringan jalan dan konektivitas,” ungkapnya.
Menurut Beruatwarin, penyediaan sumber daya alternatif EBT adalah salah satu langkah strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan tenologi berbasis Minigrids adalah bentuk dari pemanfaatan kemajuan iptek untuk meningkatkan pelayanan
“Jadi Minigrids ini adalah pengembangan proyek untuk kelistrikan di pulau-pulau kecil di Indonesia, dan kerja sama ini merupakan bentuk dukungan yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Malra,” bebernya.
Dijelaskan Beruatwarin, dalam hal persiapan pemda Malra harus mampu menjamin bahwa bantuan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan tantangan yang perlu disadari dan antipasi bersama adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses persiapan pemasangan, pembangunan hingga pada pemanfaatannya.
“Dalam hal pembangunan, masyarakat harus benar-benar memahami arti penting pelaksanaan EBT ini yaitu peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani listrik oleh PLN,” katanya.
“Banyak terjadi masalah dalam pemanfaatan bantuan yaitu masyarakat kurang paham dan terkadang apatis terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemanfaatannya kadang kurang bertanggungjawab,” katanya menambahkan.
Beruatwarin berharap, kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan realisasi, dan pada akhirnya mampu memberi dampak bagi masyarakat Malra.
(MP-15)
Berdasarkan pantauan media ini, penandatanganan MoU Pengembangan Pembangkit Listrik EBT dengan konsep Minigrids itu digelar di Langgur, Rabu (13/11).
Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin mengatakan hingga tahun 2018, cakupan pelayanan listrik di kabupaten setempat hanya mencapai 60% dan kondisi yang sangat memprihatinkan terjadi di pulau Kei Besar.
“Masalah pelayanan kelistrikan tidak pernah habis-habisnya melanda masyarakat di pulau-pulau kecil, sampai dengan hari ini pelayanan listrik masih terbatas pada wilayah perkotaan Elat dan sekitarnya,” ujarnya.
Beruatwarin menandaskan, menjawab kebutuhan masyarakat tentang masalah lsitrik tersebut, maka pemerintah daerah bergerak cepat mencari solusi-solusi terbaik yang tentunya menguntungkan masyarakat dan daerah.
“Rendahnya pelayanan listrik tersebut diatas, disebabkan masih sangat rendahnya kapasitas pembangkit listrik, disamping masih terbatasnya kondisi infrastruktur jaringan jalan dan konektivitas,” ungkapnya.
Menurut Beruatwarin, penyediaan sumber daya alternatif EBT adalah salah satu langkah strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan tenologi berbasis Minigrids adalah bentuk dari pemanfaatan kemajuan iptek untuk meningkatkan pelayanan
“Jadi Minigrids ini adalah pengembangan proyek untuk kelistrikan di pulau-pulau kecil di Indonesia, dan kerja sama ini merupakan bentuk dukungan yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Malra,” bebernya.
Dijelaskan Beruatwarin, dalam hal persiapan pemda Malra harus mampu menjamin bahwa bantuan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan tantangan yang perlu disadari dan antipasi bersama adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses persiapan pemasangan, pembangunan hingga pada pemanfaatannya.
“Dalam hal pembangunan, masyarakat harus benar-benar memahami arti penting pelaksanaan EBT ini yaitu peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani listrik oleh PLN,” katanya.
“Banyak terjadi masalah dalam pemanfaatan bantuan yaitu masyarakat kurang paham dan terkadang apatis terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemanfaatannya kadang kurang bertanggungjawab,” katanya menambahkan.
Beruatwarin berharap, kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan realisasi, dan pada akhirnya mampu memberi dampak bagi masyarakat Malra.
(MP-15)
Selasa, 12 November 2019
Anda Cinta, Berfoto, dan Lahir-Besar Papua; Omong Kosong Saja!
Buletinnusa
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Kini, saat masalah Papua memanas dan dikatakan kata-kata rasial terhadap pelajar Papua oleh TNI/Polri, ormas-ormas (ormas yang kerja sama dengan prajurit, pemerintah Indonesia) dan orang Malang dan Surabaya, orang-orang yang disebutkan di atas ini, ke mana sembari mahasiswa Papua dalam teraniaya dan terancam?
Dari situ saja kita menilai orang-orang ini pura-pura mencintai Tanah Papua dan orang Papua. Mereka bicara hanya menyegarkan suasana saja dan tidak dengan hati sanubari mereka. Omong kosong saja mereka, mengklise cintai Papua balaka.
Terutama buat orang-orang pendatang yang lahir besar dan mendiami di tanah Papua, mereka sesungguhnya adalah kepala batu sekali. Mereka tidak ada sama sekali aksi melawan rasialisme dan turun jalan berdemo bersama orang Papua.
Jika melihat di dunia maya, orang-orang ini ramai, bahkan mereka memakai aksesori Papua dan berfoto dengan orang Papua dengan keterangan; kami Papua, NKRI harga Mati. Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka hanya bilang saya adalah orang Papua tanpa ada kontribusi mengurangi rasialisme. Jangankan orasi tentang kemanusiaan tentang pembunuhan orang Papua oleh militer Indonesia, mereka menganggap hal itu adalah salah satu dukungan perjuangan Papua merdeka. Itulah pikiran dangkal mereka; salah satunya.
Dalam sejarahnya orang pendatang di Papua, sejauh orang Papua meninggal gara-gara sistem negara dan pelanggaran-pelanggaran HAM dibuat oleh negara, mereka ini sama saja dengan anak buahnya iblis, di mana mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena iblis yang benci hal kebaikan manusia.
Rasa simpatinya mereka nomor terakhir—tidak ada sama sekali meski mereka klaim sebagai orang terdidik dan cinta Papua.
Padahal, dalam Alkitab sudah dituliskan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7)
Jika ayat ini kita menginterpretasikan bahasa kita, kawan, ayat ini menuntut kita berdoa buat kota di mana kita tinggal, tapi lebih dari itu bukan selalu berdoa yang tutup mata seperti yang biasanya. Namun kita berpartisipasi kesejahteraan kota kita dengan tindakan. Itu juga berdoa. Selama orang di sekitarmu dan tetanggamu sedang teraniaya, di situlah Anda harus bicara. Nah, itulah maksud ayat di atas.
Jadi, manusia Indonesia yang ada di Papua ini sejatinya pengkhianat Bhinneka Tunggal Ika karena mereka membiarkan orang Papua dalam dunia persekusian. Mereka tidak memikirkan perbedaan dalam persatuan, tapi mereka memilih-milih orang.
Seakan mereka pikir orang Papua harus binasa dari muka bumi Papua, bila kita menyimak kelakuan pendatang di Papua karena mereka alpa memeluk kepedihan orang Papua.
Kami mengakui orang Indonesia punya postingan-postingan di media sosial, mengatakan bahwa: Papua adalah sebangsa kami, orang Papua adalah saudara/i kami, dll. Saya kasih tahu, itu bukan dukungan penuh terhadap masalah Papua akhir-akhir ini. Itu bukan rasa keprihatinan Anda terhadap masalah yang sedang dihadapi mahasiswa Papua.
Paling parah adalah orang Indonesia ini mempermainkan simbol negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka menulis caption mereka yang latar gambarnya orang Papua dan akhir dari kutipan mereka selalu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kita beda tapi tetap satu. Sobat, foto-foto itu tertuju ke mana? Ke siapa? Ke publik atau orang-orang tertentu? Anda bikin pusing orang saja. Jika Anda adalah manusia dan concern betul pada kemanusiaan, bukan begitu caranya.
Jika Anda mengarahkan pointer langsung ke pemerintah, itu adalah tindakan yang paling baik. Seharusnya begitu karena pemerintah yang bikin rusuh tindakan rasialisme ini di Asrama Papua di Surabaya dan Malang. Bagaimana tidak, Jokowi dan Tito mengeluarkan pernyataan yang paling lemah. Dalam pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah salah dan melanggar hukumnya sendiri.
Karena permintaan maaf pemerintah oleh Jokowi dan Tito mengambinghitamkan kebinekaan. Apalagi pelaku sampai saat ini belum ada pengungkapan. Ini menandakan aktor di balik semua ini adalah pemerintah dan dikasih biarkan ormas ngeledek rumah mahasiswa dan polisi serbu dengan gas air mata di asrama (property of Papuan students) Mahasiswa Papua di Surabaya.
Sejak keterangan disampaikan oleh kedua bapak ini, ekor-ekor Indonesia juga terpengaruh terbawah ikut. Kata “Maaf” seakan menjadi kunci perdamaian antara orang Papua dan Indonesia. Setelah orang Indonesia yang berteman dengan orang Papua mendengar kata rasialisme ini, mereka langsung meminta maaf kepada teman yang orangnya dari asal Papua.
Ini penyakit besar yang pemimpin besar mengajarkan kita sebangsa dan setanah air, Indonesia, bahwasanya jika orang mati dan terima kata-kata rasialisme, kita (pelaku) meminta maaf kepada korbannya. Masalahnya adalah kata maaf ini dilontarkan setiap insiden kematian orang Papua—berulang dan ulang kali. Khotbah pemimpin paling tidak masuk akal yang pernah ada.
Pak Jokowi memaksa orang Papua untuk meminta maaf. Mas Jokowi bertobat dulu boleh dan tidak mengirimkan serdadu banyak-banyak ke Papua. Karena orang Papua juga ingat petuah Gus Dur, Maaf sih ya, dilupakan ngga. Dilupakan bisa saja terjadi kalau keinginan orang Papua didengarkan oleh Jakarta.
Pak Jokowi juga perlu ingat bahwa memaafkan orang itu bukan memaksa. Ia datang dari hati dan jiwa yang terdalam seperti. (Nelson Mandela, father of power of forgiveness).
Hal lain yang menjengkelkan dan membunuh psikologi orang Papua adalah saat selebritas Indonesia yang kerap kunjungi ke Papua, berfoto bersama orang Papua, mereka juga ikut berpartisipasi mempermainkan Bhinneka Tunggal Ika semata.
(Baca ini: Benny Wenda: Presiden Jokowi Jadikan West Papua Sebagai Tempat Liburan di Tengah Krisis Hak Asasi Manusia)
Agnes Monica, umpamanya, saat isu rasialisme terhadap pelajar Papua merajalela ke mana-mana, ia tidak buang suara tentang hal itu di mediumnya. Padahal Agnes sudah meluangkan waktu bersama anak-anak Papua sementara mengambil foto bersama dengan mereka. Bahkan di Instagram-nya penuh dengan foto-foto bergaya ke-Papua-an.
Kami tahu, sebagai selebritas, mereka hanya mau mempromosikan popularitas mereka di ranah publik sambil mendekati dengan anak-anak Papua, sebut saja kaum minoritas. Selebritas seperti ini memanfaatkan orang Papua hanya untuk nama naik diri sendiri, bukannya mengedepankan humanisme terhadap sesama manusia.
Mereka mempermainkan nilai Bhinneka Tunggal Ika karena mereka tidak punya tindakan secara nyata.
Artis-artis ini pikir mereka telah menarik hati orang Papua, jadi kerja nyata kebinekaan terhadap orang Papua sudah selesai. Itu tidak benar (baca: takupas) juga karena kakak dua Ari Silasahe dan Nia Zukarnaen saja takut mempromosikan sebuah kritisme kepada pemerintahan meskipun kakak dua adalah selalu kerja keras untuk membangun anak-anak Indonesia Timur, termasuk Papua.
Seperti pace-pace terkenal Jakarta selalu bilang di media, siapa pun yang tidak melakukan fungsi-fungsi Bhinneka Tunggal Ika, dia adalah penghianat bangsa dan negara. Lalu siapa yang penipu di sini? Pemerintah? Orang-orang pendatang di Papua? Artis-artis Indonesia? Atau orang Papua sendiri yang pro-pemerintahan Indonesia yang lupa dengan humanisme? Ko yang tahu jawabannya.
Lagi, orang-orang yang lahir dan besar Papua seperti host Kick Andy, Andy Noya, dan pendiri Net Tv, Wishnutama Kusubandio. Mereka sama saja di barisan di atas bahwasanya mereka tidak peka terhadap masalah yang benar-benar dihadapi oleh mahasiswa/i Papua di antero Ibu Pertiwi.
Kalau tidak, mereka harus bilang satu kata dua kata kepada pemerintah, bukan pesan-pesan seperti di atas yang tidak tahu arah penerima dan tujuan ajukan pesan yang sesungguhnya.
Seperti komedian Arie Kriting kan jelas terarah ke pemerintah dan ia bisa menuturkan haknya dia dalam free speech. Ia pernah keluarkan pidato singkatnya dengan: nyawa dan darah tidak bisa dibayar dengan bangunan dan aspal (Papua).
Orang Papua bosan sekali baca dan meramalkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika di setiap hari. Kalau itu yang Anda promosikan di status media sosial Anda di dunia maya, itu tidak bermanfaat.
Sekarang saatnya Anda bisa berubah cara ketik kutipan di media sosial Anda lantaran Anda mengetik Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak relevan lagi sekarang di mata orang Papua kalau tidak Anda (fisikmu) sendiri turun jalan berdemo. Bukan baku gaya di dunia maya dan bilang saya cinta Papua seratus persen.
Saya bilang di atas ini hanya untuk mengantisipasi metafora kuda: bet for the horse while it is still in the mud, yang disampaikan oleh Dr. Kevin Cosby saat berpidato pemakaman Muhammad Ali di Amerika Serikat.
Bertaruhlah untuk kuda saat masih dalam pelumpuran. Saat Muhammad Ali di tahun 60an dan ia mulai-mulai naik daun dalam dunia tinju, tidak ada satu orang pun yang mendukung bahkan tahun itu adalah tahun rasialis dan segregasi terkenal di Amerika. Dobel lagi, dia adalah orang berkulit hitam, Islam, dan minoritas.
Kemudian, tahun berikutnya, setelah ia menjadi terkenal dan menang piala tinju dunia berdobel-dobel, orang-orang yang tidak peduli itu bahkan baku antrian panjang bertaruh untuk men-support Ali.
Sesungguhnya kita mendukung orang setelah ia menang dan terkenal itu mah b*llsh*ttt, takupas, dan tidak ada artinya—pencitraan. Pokoknya tidak ada bernilai. Sebaiknya adalah mengangkat orang saat ia lagi dalam keadaan darurat dan keadaan lumpur.
Jangan seperti kejadian Muhamad Ali di kemudian hari terjadi di Indonesia, bahwa setelah Papua duduk bangku sederatan dengan negara lain, baru Anda akan jadi big fan of Papua.
Posted by: Nopi Bunai Jr
Copyright ©via Qureta "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Aksi demonstrasi rakyat Papua menolak rasisme, 19 Agustus 2019 di kantor Gubernur Papua (Foto: Marchelino Kudiai, Papuansphoto) |
“Kemarin, waktu kami dipersekusi, kalian ada di mana semua? LSM, media, polisi, akademisi, dll, sesungguhnya hari ini kalian menegaskan sikap diskriminatif itu. Ketika orang Papua terancam, kalian diam seribu bahasa. Namun ketika orang Papua mengancam, kalian paling banyak bicara. Itulah TAKUPAS!,” tulis Victor Mambor, Jurnalis senior Papua Barat di dinding Facebook-nya.Kutipan Victor ini mengalamatkan kepada semua orang Indonesia, Merauke sampai Sabang. Terutama manusia Indonesia yang selalu mengatakan dan menyatakan: “saya cinta Papua, saya berfoto bersama orang Papua, dan saya memang lahir besar di Papua.” Mungkin juga, mereka yang rekayasa atau benar melontarkan, saya pernah ke Papua dan saya punya teman ada juga orang Papua.
Kini, saat masalah Papua memanas dan dikatakan kata-kata rasial terhadap pelajar Papua oleh TNI/Polri, ormas-ormas (ormas yang kerja sama dengan prajurit, pemerintah Indonesia) dan orang Malang dan Surabaya, orang-orang yang disebutkan di atas ini, ke mana sembari mahasiswa Papua dalam teraniaya dan terancam?
Dari situ saja kita menilai orang-orang ini pura-pura mencintai Tanah Papua dan orang Papua. Mereka bicara hanya menyegarkan suasana saja dan tidak dengan hati sanubari mereka. Omong kosong saja mereka, mengklise cintai Papua balaka.
Terutama buat orang-orang pendatang yang lahir besar dan mendiami di tanah Papua, mereka sesungguhnya adalah kepala batu sekali. Mereka tidak ada sama sekali aksi melawan rasialisme dan turun jalan berdemo bersama orang Papua.
Jika melihat di dunia maya, orang-orang ini ramai, bahkan mereka memakai aksesori Papua dan berfoto dengan orang Papua dengan keterangan; kami Papua, NKRI harga Mati. Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka hanya bilang saya adalah orang Papua tanpa ada kontribusi mengurangi rasialisme. Jangankan orasi tentang kemanusiaan tentang pembunuhan orang Papua oleh militer Indonesia, mereka menganggap hal itu adalah salah satu dukungan perjuangan Papua merdeka. Itulah pikiran dangkal mereka; salah satunya.
Dalam sejarahnya orang pendatang di Papua, sejauh orang Papua meninggal gara-gara sistem negara dan pelanggaran-pelanggaran HAM dibuat oleh negara, mereka ini sama saja dengan anak buahnya iblis, di mana mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena iblis yang benci hal kebaikan manusia.
Rasa simpatinya mereka nomor terakhir—tidak ada sama sekali meski mereka klaim sebagai orang terdidik dan cinta Papua.
Padahal, dalam Alkitab sudah dituliskan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7)
Jika ayat ini kita menginterpretasikan bahasa kita, kawan, ayat ini menuntut kita berdoa buat kota di mana kita tinggal, tapi lebih dari itu bukan selalu berdoa yang tutup mata seperti yang biasanya. Namun kita berpartisipasi kesejahteraan kota kita dengan tindakan. Itu juga berdoa. Selama orang di sekitarmu dan tetanggamu sedang teraniaya, di situlah Anda harus bicara. Nah, itulah maksud ayat di atas.
Jadi, manusia Indonesia yang ada di Papua ini sejatinya pengkhianat Bhinneka Tunggal Ika karena mereka membiarkan orang Papua dalam dunia persekusian. Mereka tidak memikirkan perbedaan dalam persatuan, tapi mereka memilih-milih orang.
Seakan mereka pikir orang Papua harus binasa dari muka bumi Papua, bila kita menyimak kelakuan pendatang di Papua karena mereka alpa memeluk kepedihan orang Papua.
Kami mengakui orang Indonesia punya postingan-postingan di media sosial, mengatakan bahwa: Papua adalah sebangsa kami, orang Papua adalah saudara/i kami, dll. Saya kasih tahu, itu bukan dukungan penuh terhadap masalah Papua akhir-akhir ini. Itu bukan rasa keprihatinan Anda terhadap masalah yang sedang dihadapi mahasiswa Papua.
Paling parah adalah orang Indonesia ini mempermainkan simbol negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka menulis caption mereka yang latar gambarnya orang Papua dan akhir dari kutipan mereka selalu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kita beda tapi tetap satu. Sobat, foto-foto itu tertuju ke mana? Ke siapa? Ke publik atau orang-orang tertentu? Anda bikin pusing orang saja. Jika Anda adalah manusia dan concern betul pada kemanusiaan, bukan begitu caranya.
Jika Anda mengarahkan pointer langsung ke pemerintah, itu adalah tindakan yang paling baik. Seharusnya begitu karena pemerintah yang bikin rusuh tindakan rasialisme ini di Asrama Papua di Surabaya dan Malang. Bagaimana tidak, Jokowi dan Tito mengeluarkan pernyataan yang paling lemah. Dalam pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah salah dan melanggar hukumnya sendiri.
Karena permintaan maaf pemerintah oleh Jokowi dan Tito mengambinghitamkan kebinekaan. Apalagi pelaku sampai saat ini belum ada pengungkapan. Ini menandakan aktor di balik semua ini adalah pemerintah dan dikasih biarkan ormas ngeledek rumah mahasiswa dan polisi serbu dengan gas air mata di asrama (property of Papuan students) Mahasiswa Papua di Surabaya.
Sejak keterangan disampaikan oleh kedua bapak ini, ekor-ekor Indonesia juga terpengaruh terbawah ikut. Kata “Maaf” seakan menjadi kunci perdamaian antara orang Papua dan Indonesia. Setelah orang Indonesia yang berteman dengan orang Papua mendengar kata rasialisme ini, mereka langsung meminta maaf kepada teman yang orangnya dari asal Papua.
Ini penyakit besar yang pemimpin besar mengajarkan kita sebangsa dan setanah air, Indonesia, bahwasanya jika orang mati dan terima kata-kata rasialisme, kita (pelaku) meminta maaf kepada korbannya. Masalahnya adalah kata maaf ini dilontarkan setiap insiden kematian orang Papua—berulang dan ulang kali. Khotbah pemimpin paling tidak masuk akal yang pernah ada.
Pak Jokowi memaksa orang Papua untuk meminta maaf. Mas Jokowi bertobat dulu boleh dan tidak mengirimkan serdadu banyak-banyak ke Papua. Karena orang Papua juga ingat petuah Gus Dur, Maaf sih ya, dilupakan ngga. Dilupakan bisa saja terjadi kalau keinginan orang Papua didengarkan oleh Jakarta.
Pak Jokowi juga perlu ingat bahwa memaafkan orang itu bukan memaksa. Ia datang dari hati dan jiwa yang terdalam seperti. (Nelson Mandela, father of power of forgiveness).
Hal lain yang menjengkelkan dan membunuh psikologi orang Papua adalah saat selebritas Indonesia yang kerap kunjungi ke Papua, berfoto bersama orang Papua, mereka juga ikut berpartisipasi mempermainkan Bhinneka Tunggal Ika semata.
(Baca ini: Benny Wenda: Presiden Jokowi Jadikan West Papua Sebagai Tempat Liburan di Tengah Krisis Hak Asasi Manusia)
Agnes Monica, umpamanya, saat isu rasialisme terhadap pelajar Papua merajalela ke mana-mana, ia tidak buang suara tentang hal itu di mediumnya. Padahal Agnes sudah meluangkan waktu bersama anak-anak Papua sementara mengambil foto bersama dengan mereka. Bahkan di Instagram-nya penuh dengan foto-foto bergaya ke-Papua-an.
Kami tahu, sebagai selebritas, mereka hanya mau mempromosikan popularitas mereka di ranah publik sambil mendekati dengan anak-anak Papua, sebut saja kaum minoritas. Selebritas seperti ini memanfaatkan orang Papua hanya untuk nama naik diri sendiri, bukannya mengedepankan humanisme terhadap sesama manusia.
Mereka mempermainkan nilai Bhinneka Tunggal Ika karena mereka tidak punya tindakan secara nyata.
Artis-artis ini pikir mereka telah menarik hati orang Papua, jadi kerja nyata kebinekaan terhadap orang Papua sudah selesai. Itu tidak benar (baca: takupas) juga karena kakak dua Ari Silasahe dan Nia Zukarnaen saja takut mempromosikan sebuah kritisme kepada pemerintahan meskipun kakak dua adalah selalu kerja keras untuk membangun anak-anak Indonesia Timur, termasuk Papua.
Seperti pace-pace terkenal Jakarta selalu bilang di media, siapa pun yang tidak melakukan fungsi-fungsi Bhinneka Tunggal Ika, dia adalah penghianat bangsa dan negara. Lalu siapa yang penipu di sini? Pemerintah? Orang-orang pendatang di Papua? Artis-artis Indonesia? Atau orang Papua sendiri yang pro-pemerintahan Indonesia yang lupa dengan humanisme? Ko yang tahu jawabannya.
Lagi, orang-orang yang lahir dan besar Papua seperti host Kick Andy, Andy Noya, dan pendiri Net Tv, Wishnutama Kusubandio. Mereka sama saja di barisan di atas bahwasanya mereka tidak peka terhadap masalah yang benar-benar dihadapi oleh mahasiswa/i Papua di antero Ibu Pertiwi.
Kalau tidak, mereka harus bilang satu kata dua kata kepada pemerintah, bukan pesan-pesan seperti di atas yang tidak tahu arah penerima dan tujuan ajukan pesan yang sesungguhnya.
Seperti komedian Arie Kriting kan jelas terarah ke pemerintah dan ia bisa menuturkan haknya dia dalam free speech. Ia pernah keluarkan pidato singkatnya dengan: nyawa dan darah tidak bisa dibayar dengan bangunan dan aspal (Papua).
Orang Papua bosan sekali baca dan meramalkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika di setiap hari. Kalau itu yang Anda promosikan di status media sosial Anda di dunia maya, itu tidak bermanfaat.
Sekarang saatnya Anda bisa berubah cara ketik kutipan di media sosial Anda lantaran Anda mengetik Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak relevan lagi sekarang di mata orang Papua kalau tidak Anda (fisikmu) sendiri turun jalan berdemo. Bukan baku gaya di dunia maya dan bilang saya cinta Papua seratus persen.
Saya bilang di atas ini hanya untuk mengantisipasi metafora kuda: bet for the horse while it is still in the mud, yang disampaikan oleh Dr. Kevin Cosby saat berpidato pemakaman Muhammad Ali di Amerika Serikat.
Bertaruhlah untuk kuda saat masih dalam pelumpuran. Saat Muhammad Ali di tahun 60an dan ia mulai-mulai naik daun dalam dunia tinju, tidak ada satu orang pun yang mendukung bahkan tahun itu adalah tahun rasialis dan segregasi terkenal di Amerika. Dobel lagi, dia adalah orang berkulit hitam, Islam, dan minoritas.
Kemudian, tahun berikutnya, setelah ia menjadi terkenal dan menang piala tinju dunia berdobel-dobel, orang-orang yang tidak peduli itu bahkan baku antrian panjang bertaruh untuk men-support Ali.
Sesungguhnya kita mendukung orang setelah ia menang dan terkenal itu mah b*llsh*ttt, takupas, dan tidak ada artinya—pencitraan. Pokoknya tidak ada bernilai. Sebaiknya adalah mengangkat orang saat ia lagi dalam keadaan darurat dan keadaan lumpur.
Jangan seperti kejadian Muhamad Ali di kemudian hari terjadi di Indonesia, bahwa setelah Papua duduk bangku sederatan dengan negara lain, baru Anda akan jadi big fan of Papua.
Posted by: Nopi Bunai Jr
Copyright ©via Qureta "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Retno Marsudi: Indonesia akan Terus Membatasi Ruang Gerak Separatis di Forum Internasional
Buletinnusa
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Jakarta, -- Indonesia mengaku akan terus membatasi ruang gerak kelompok separatis di forum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan langkah itu dilakukan guna memperkuat kedaulatan negara.
"Salah satunya mengurangi ruang gerak separatis dalam menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme," ucap Retno dalam pemaparan saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/11).
Meski begitu Retno tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strategi Indonesia dalam melakukan pembatasan tersebut.
(Baca juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua)
Selain itu, Retno juga memaparkan ada tiga langkah lainnya yang akan dilakukan Kemlu demi memperkuat kedaulatan NKRI, seperti menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara tetangga, penguatan identitas bangsa dan toleransi, dan meningkatkan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun global.
Isu separatisme kembali mencuat setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di Papua. Unjuk rasa yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah di Papua itu pun memakan korban jiwa.
Sejak itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali mengemuka.
Salah satu tokoh separatis Papua yang vokal menggaungkan dugaan itu ialah Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Sempat menjadi buronan politik di Indonesia, Benny kabur ke Inggris sejak 2002 lalu. Dari luar negeri, Benny kerap berkoar tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Ia sering meminta dukungan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.
Benny tercatat pernah beberapa kali menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar dapat mengikuti forum PBB. Awal tahun ini, Benny menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar bisa bertemu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa.
(Simak ini: Petisi 1.8 di Dewan HAM, Mahasiswa Aceh Desak Tim Pencari Fakta ke Papua)
Dalam pertemuan itu, Benny memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Bachelet yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Benny juga sempat berupaya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada September lalu meski akhirnya tidak diizinkan masuk saat menyelundup bersama delegasi Vanuatu.
Sejak kerusuhan di Papua berlangsung pada Agustus lalu, Benny mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri."
Ia juga mendesak Jokowi agar memberikan akses tim OHCHR masuk ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di provinsi paling timur Indonesia itu. (rds/dea)
(Baca ini: Presiden RI Jokowi Siap Bertemu, Ini Tanggapan ULMWP)
Copyright ©CNNIndonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
![]() |
| Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Foto: Antara). |
Jakarta, -- Indonesia mengaku akan terus membatasi ruang gerak kelompok separatis di forum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan langkah itu dilakukan guna memperkuat kedaulatan negara.
"Salah satunya mengurangi ruang gerak separatis dalam menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme," ucap Retno dalam pemaparan saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/11).
Meski begitu Retno tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strategi Indonesia dalam melakukan pembatasan tersebut.
(Baca juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua)
Selain itu, Retno juga memaparkan ada tiga langkah lainnya yang akan dilakukan Kemlu demi memperkuat kedaulatan NKRI, seperti menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara tetangga, penguatan identitas bangsa dan toleransi, dan meningkatkan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun global.
Isu separatisme kembali mencuat setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di Papua. Unjuk rasa yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah di Papua itu pun memakan korban jiwa.
Sejak itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali mengemuka.
Salah satu tokoh separatis Papua yang vokal menggaungkan dugaan itu ialah Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Sempat menjadi buronan politik di Indonesia, Benny kabur ke Inggris sejak 2002 lalu. Dari luar negeri, Benny kerap berkoar tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Ia sering meminta dukungan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.
Benny tercatat pernah beberapa kali menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar dapat mengikuti forum PBB. Awal tahun ini, Benny menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar bisa bertemu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa.
(Simak ini: Petisi 1.8 di Dewan HAM, Mahasiswa Aceh Desak Tim Pencari Fakta ke Papua)
Dalam pertemuan itu, Benny memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Bachelet yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Benny juga sempat berupaya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada September lalu meski akhirnya tidak diizinkan masuk saat menyelundup bersama delegasi Vanuatu.
Sejak kerusuhan di Papua berlangsung pada Agustus lalu, Benny mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri."
Ia juga mendesak Jokowi agar memberikan akses tim OHCHR masuk ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di provinsi paling timur Indonesia itu. (rds/dea)
(Baca ini: Presiden RI Jokowi Siap Bertemu, Ini Tanggapan ULMWP)
Copyright ©CNNIndonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Bupati MBD Harap Aparatur Desa Optimal Dalam Pengelolaan ADD
Buletinnusa
Tiakur, Malukupost.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar pelatihan aparatur Desa dalam bidang pengolaan keuangan Desa dan perencanaan pembangunan Desa Tahun 2019 yang dibuka secara resmi oleh Bupati setempat, Benyamin T Noach di cafe koli, Tiakur, Jumat (8/11).
Noach dalam sambutannya mengatakan, pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kepempinan aparatur guna mendorong terwujudnya satu pemerintahan yang bersih dan baik.
“Serta mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yaitu profesional, akuntabel, transparan pelayanan prima, demokrasi, efisien dan mengedepankan supermasi hukum yang dilandasi oleh budaya kalwedo,” ujarnya.
Menurut Noach, pengalokasian Dana Desa di MBD meningkat dari tahun ke tahun. tentunya hal bukan hanya menghadirkan kegembiraan dan memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat. Selain itu para kepala desa atau perangkat desa harua diberikan pelatihan secara berkala, hal itu dimaksudkan agar dapat terbiasa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sistem.
“Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang partisipasif dan transparan, tetapi dibutuhkan kreatifitas dalam mengelola anggaran desa dengan menggerakan roda ekonomi,” ungkapnya.
Dijelaskan Noach, saat ini pengelolaan anggaran Desa telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan kesinambungan dari pengelolaan anggaran tersebut. Dengan cara menggerakan roda ekonomi, dan untuk memutar roda ekonomi maka produktifitas rakyat perlu tingkatkan.
“Jika produktifitas rakyat telah dibentuk baru kemudian kita lihat produk ekonomi apa yang dapat diupayakan sebagai bahan produksi daerah. Dan kemudian diteruskan dengan membangun tranportasi yang baik sehingga roda ekonomi daerah dapat bwroutar dengan baik," tandasnya.
Noach berharap, melalui pelatihan ini dapat menonjolkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan sistem pelaporan, kemudian penata usahaan, cara pencatatannya, serta perencanaan pembagunan desanya.
“Sehingga bagi Desa-desa yang belum optimal kemudian dapat ditingkatkan,” tegasnya.
Noach menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp399.014.008.000 yakni dari tahun 2015 sebesar Rp32.889.690.000 di tahun 2016 sebesar Rp73.779.755.000 di tahun 2017 sebesar Rp93.305.107.000 di tahun 2018 sebesar Rp93.674.327.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp105.365.129.000.
“Karena itu melalui undang-undang no 16 tahun 2014 tentang meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja Desa, perlu adanya pengembangan dalam pengelolaan keuangan Desa agar peningkatan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat dirasakan oleh seluruh Desa di Kabupaten MBD, dimana hal ini selalu di nanti nantikan oleh desa desa bukan hanya di Bumi Kalwedo namun di seluruh indonesia,” pungkasnya.
(MP-8)
Noach dalam sambutannya mengatakan, pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kepempinan aparatur guna mendorong terwujudnya satu pemerintahan yang bersih dan baik.
“Serta mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yaitu profesional, akuntabel, transparan pelayanan prima, demokrasi, efisien dan mengedepankan supermasi hukum yang dilandasi oleh budaya kalwedo,” ujarnya.
Menurut Noach, pengalokasian Dana Desa di MBD meningkat dari tahun ke tahun. tentunya hal bukan hanya menghadirkan kegembiraan dan memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat. Selain itu para kepala desa atau perangkat desa harua diberikan pelatihan secara berkala, hal itu dimaksudkan agar dapat terbiasa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sistem.
“Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang partisipasif dan transparan, tetapi dibutuhkan kreatifitas dalam mengelola anggaran desa dengan menggerakan roda ekonomi,” ungkapnya.
Dijelaskan Noach, saat ini pengelolaan anggaran Desa telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan kesinambungan dari pengelolaan anggaran tersebut. Dengan cara menggerakan roda ekonomi, dan untuk memutar roda ekonomi maka produktifitas rakyat perlu tingkatkan.
“Jika produktifitas rakyat telah dibentuk baru kemudian kita lihat produk ekonomi apa yang dapat diupayakan sebagai bahan produksi daerah. Dan kemudian diteruskan dengan membangun tranportasi yang baik sehingga roda ekonomi daerah dapat bwroutar dengan baik," tandasnya.
Noach berharap, melalui pelatihan ini dapat menonjolkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan sistem pelaporan, kemudian penata usahaan, cara pencatatannya, serta perencanaan pembagunan desanya.
“Sehingga bagi Desa-desa yang belum optimal kemudian dapat ditingkatkan,” tegasnya.
Noach menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp399.014.008.000 yakni dari tahun 2015 sebesar Rp32.889.690.000 di tahun 2016 sebesar Rp73.779.755.000 di tahun 2017 sebesar Rp93.305.107.000 di tahun 2018 sebesar Rp93.674.327.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp105.365.129.000.
“Karena itu melalui undang-undang no 16 tahun 2014 tentang meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja Desa, perlu adanya pengembangan dalam pengelolaan keuangan Desa agar peningkatan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat dirasakan oleh seluruh Desa di Kabupaten MBD, dimana hal ini selalu di nanti nantikan oleh desa desa bukan hanya di Bumi Kalwedo namun di seluruh indonesia,” pungkasnya.
(MP-8)
Mendaftar di Partai Gerindra, Noach Optimis Lawan Kotak Kosong
Buletinnusa
Tiakur, Malukupost.com - Bakal Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach, Jumat (8/11) resmi mendaftarkan diri di Partai Gerindra sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2020-2024.
Berdasarkan pantauan, Noach didampingi tim pemenangan mendatangi Sekretariat Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Partai Gerindra sekitar Pukul 12.00 dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati MBD Partai Gerindra, Kilyon Y Maularak.
Noach yang merupakan orang nomor satu di pemerintahan Bumi Kalwedo itu, secara langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati MBD dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas tersebut.
Tim penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Gerindra MBD secara terbuka melakukan pemeriksaan seluruh berkas seluruh berkas bakal calon Bupati, Benyamin Thomas Noach yang kemudian dinyatakan lengkap.
Menurut Noach, dirinya bertekad untuk menjadikan Pilkada MBD tahun 2020 nanti hanya dilawan oleh kotak kosong, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan atau melemahkan bakal calon Bupati laiinya
Bupati Aktif ini di sela-sela kedatangannya, dengan lantang menyatakan. Dirinya bertekad.
“Melawan kotak kosong adalah salah satu cara untuk mewujudkan pilkada yang aman dan tentram. Oleh karena ajang politik yang kerap terjadi di MBD sering diwarnai dengan tindak balas dendam dan balas jasa,” ujarnya usai mendaftar di Partai Gerindra.
Diungkapkan Noach, suara rakyat kadang dijadikan tameng untuk mewujudkan ambisi seseorang, karena itu kali ini dirinya optimis hanya akan melawan kotak kosong agar dapat memutus rantai-rantai balas dendam dan balas jasa yang selama terjadi.
“Untuk mengembangkan satu Kabupaten, membutuhkan kerjasa sama dan saling topang antara berbagai pihak. Sehingga tindakan balas dendam dan balas jasa ini patut ditiadakan, agar dapat tercipta demokrasi yang berkualitas,” katanya.
"Saya memang tipe pemimpin yang sering bertindak tegas bagi seluruh jajaran pemerintaham yang menyalahgunakaan kewenangannya, namun saya tidak sedikitpun merasa dendam terkhususnya dalam momen-momen politik seperti ini. Karena itu, saya merasa sedih jika masih ada orang yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang balas dendam," katanya lagi.
Noach berharap, dengan itikad baik itu dirinya mendapat kesempatan sebagai bakal calon yang nantinya akan diusung oleh berbagai partai khususnya partai Gerindra.
Untuk diketahui, Sampai saat ini baru empat kandidat yang mendaftarkan diri di partai besutan Prabiwo Subianto tersebut, yakni 2 bakal calon bupati dan 2 orang bakal calon wakil bupati.
Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di partai Gerindara MBD berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2019 mendatang.
(MP-8)
Berdasarkan pantauan, Noach didampingi tim pemenangan mendatangi Sekretariat Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Partai Gerindra sekitar Pukul 12.00 dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati MBD Partai Gerindra, Kilyon Y Maularak.
Noach yang merupakan orang nomor satu di pemerintahan Bumi Kalwedo itu, secara langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati MBD dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas tersebut.
Tim penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Gerindra MBD secara terbuka melakukan pemeriksaan seluruh berkas seluruh berkas bakal calon Bupati, Benyamin Thomas Noach yang kemudian dinyatakan lengkap.
Menurut Noach, dirinya bertekad untuk menjadikan Pilkada MBD tahun 2020 nanti hanya dilawan oleh kotak kosong, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan atau melemahkan bakal calon Bupati laiinya
Bupati Aktif ini di sela-sela kedatangannya, dengan lantang menyatakan. Dirinya bertekad.
“Melawan kotak kosong adalah salah satu cara untuk mewujudkan pilkada yang aman dan tentram. Oleh karena ajang politik yang kerap terjadi di MBD sering diwarnai dengan tindak balas dendam dan balas jasa,” ujarnya usai mendaftar di Partai Gerindra.
Diungkapkan Noach, suara rakyat kadang dijadikan tameng untuk mewujudkan ambisi seseorang, karena itu kali ini dirinya optimis hanya akan melawan kotak kosong agar dapat memutus rantai-rantai balas dendam dan balas jasa yang selama terjadi.
“Untuk mengembangkan satu Kabupaten, membutuhkan kerjasa sama dan saling topang antara berbagai pihak. Sehingga tindakan balas dendam dan balas jasa ini patut ditiadakan, agar dapat tercipta demokrasi yang berkualitas,” katanya.
"Saya memang tipe pemimpin yang sering bertindak tegas bagi seluruh jajaran pemerintaham yang menyalahgunakaan kewenangannya, namun saya tidak sedikitpun merasa dendam terkhususnya dalam momen-momen politik seperti ini. Karena itu, saya merasa sedih jika masih ada orang yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang balas dendam," katanya lagi.
Noach berharap, dengan itikad baik itu dirinya mendapat kesempatan sebagai bakal calon yang nantinya akan diusung oleh berbagai partai khususnya partai Gerindra.
Untuk diketahui, Sampai saat ini baru empat kandidat yang mendaftarkan diri di partai besutan Prabiwo Subianto tersebut, yakni 2 bakal calon bupati dan 2 orang bakal calon wakil bupati.
Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di partai Gerindara MBD berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2019 mendatang.
(MP-8)
Langganan:
Postingan (Atom)









