Ini Pesan Hanubun Saat Melantik Tiga TP PKK Kecamatan Di Malra

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Eva Eliya Hanubun melantik Ketua TP-PKK dari tiga Kecamatan serta Pengukuhan Bunda PAUD, yang dipusatkan di aula kantor Bupati, Rabu (11/12).

Siaran pers humas pemda Malra setempat yang diterima media ini di Langgur, Kamis (12/12) menyebutkan, Ketua TP-PKK tiga kecamatan yang dilantik yakni Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Barat.

Ketua TP PKK Malra, Eva Hanubun

Eva Hanubun mengatakan, pelantikan TP-PKK Kecamatan adalah dalam rangka untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan organisasi TP-PKK di semua jenjang organisasi.

“Visi dari Gerakan PKK adalah terwujdunya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan,” ujarnya.

Menurut Hanubun, visi tersebut memiliki makna yang sangat hakiki dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang pembentukannya berawal dari keluarga (suami, isteri dan anak-anak).

“Pemberdayaan keluarga melalui 10 program pokok PKK akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Dijelasakn Hanubun, dari aspek kesetaraan dan keadilan gender mengandung makna bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak serta kewajiban yang sama, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama ddalam hukum dan pemerintahan.

“visi tersebut hanya bisa terwujud jika 10 program pokok dapat diimplementasikan secara baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.

Hanubun berharap, adanya perhatian dan bantuan dari para camat untuk ikut mengawal dan mengarahkan kinerja TP-PKK Kecamatan dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan.

Eva Hanubun yang juga sebagai Bunda PAUD Kabupaten mengingatkan para Bunda PAUD Kecamatan tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Masa usia dini merupakan periode emas (golden age) perkembanagn anak untuk memperoleh proses pendidikan.

“Pendidikan usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan (stimulasi) dari ligkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan anak,” ungkapnya.

Eva Hanubun berharap, para Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD Kecamatan yang baru dilantik dan dikuhkukan tersebut, dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal agar dapat membawa perubahan yang signifikan bagi pengembangan gerakan PKK dan pendidikan lewat PAUD di kecamatan masing-masing.

Pada kesempatan itu pula, para Ketua TP-PKK Kecamatan yang dilantik tersebut dikukuhkan menjadi Bunda PAUD Kecamatan.

 (MP-15)

Program One Man One Hope Jangkau 112 RTS di Maluku Malut

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Program One Man One Hope yang dicanangkan PT PLN (Persero) sejak Agustus 2019 lalu memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat, khususnya yang kesulitan dalam hal biaya penyambungan listrik termasuk di Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Darry Giovanno

Asisten Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (MMU), Darry Giovanno mengatakan program One Man One Hope merupakan gerakan sosial dari para pegawai PLN se-Indonesia yang menyisihkan pendapatannya guna membantu masyarakat yang rumahnya belum berlistrik.

"Di Maluku dan Maluku Utara sendiri hingga hari ini telah tersambung 112 rumah dari target Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 151 rumah yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Adapun dana yang terkumpul dari pegawai di lingkungan PLN UIW MMU yakni sebanyak Rp130.412.135," ujarnya di Ambon, Senin (16/12).

Menurut Darry, untuk Provinsi Maluku tersambung sebanyak 37 rumah pelanggan dari wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah PLN UIW MMU, yakni untuk Kota Ambon sebanyak 11 pelanggan, Masohi sebanyak 5 pelanggan, Tual sebanyak 5 pelanggan, Saumlaki sebanyak 16 pelanggan

“Sedangkan untuk di provinsi Maluku Utara sudah tersambung sebanyak 75 rumah pelanggan, diantaranya PLN UP3 Ternate sebanyak 41 pelanggan, PLN UP3 Sofifi sebanyak 15 pelanggan dan PLN UP3 Tobelo sebanyak 19 pelanggan,” ungkapnya
Darry katakan, penentuan dari masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan dari program One Man One Hope itu yakni berdasarkan perpaduan data runah tangga tidak mampu yang belum berlistrik, data rumah warga di daerah 3T dan data dari TNP2K.

"Program ini juga akan diperpanjang hingga 31 Desember tahun 2020 mendatang dengan melihat dampak positif dari terlaksananya program ini yang juga selaras dan turut membantu peningkatan rasio elektrifikasi," bebernya.

Darry menambahkan, pihak PT PLN berharap dengan dihadirkannya program one man one hope tersebut dapat meringankan biaya pemasangan listrik sehingga selanjutnya memudahkan masyarakat dengan hanya membayar biaya pemakaian listrik sehari-hari.

“Gerakan program One Man One Hope ini juga tidak terbatas hanya dari pegawai PLN saja, namun juga melibatkan keluarga, sanak saudara, hingga masyarakat umum yang berempati untuk turut serta dalam program ini,” pungkasnya.


(MP-7)

Bupati Hanubun: “Memasyarakatkan Olahraga Melalui Cross Country”

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Lomba lari yang bertajuk “Cross Country 12 K” digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2019.

Siaran pers humas pemda setempat yang diterima media ini, Minggu (8/12), lomba tersebut dilaksanakan pada hari sabtu (7/12) dengan titik start halaman kantor bupati Malra.

Dalam arahanya saat membuka lomba tersebut, Bupati Hanubun menghimbau para pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Kita harus memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat lewatcross country ini,” ujarnya.

Hanubun berpesan, jangan dilihat dari juaranya tetapi lihat semangat dan keikutsertaan para peserta.

“ Saya berharap kedepan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, agar mewajibkan para generasi muda dan masyarakat untuk ikut kegiatan tersebut,” pungkasnya.

Ssekedai diketahui, selain Cross Country 12 K, kegiatan lainnya yang dilombakan adalah Gerak jalan Kreasi (lomba baris empang) yang kesemuanya diprakarsai oleh Aliansi Pemuda Kota (APEK) Malra.


(MP-15)

Bupati Malra: DIPA Sebagai Simbol Suatu Tanggungjawab dan Kesungguhan

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  (KPPN) Tual, digelar di Aula Kantor KPPN Tual, Senin (9/12)

Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Setda Malra, Hendrikus Watratan menyatakan, penyerahan DIPA adalah sebagai simbol suatu tanggungjawab dan kesungguhan semua pihak untuk melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran pada suatu tahun anggaran secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional dan transparan.

“DIPA dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera da UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,” katanya.

“Penyelenggaraan DIPA juga didasarkan pada kebutuhan pencapaian Rencana Strategis yang dipedomani berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah (RPJPP) 20 Tahun. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMP) 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 1 Tahun,” katanya menambahkan.

Menurut Hanubun, pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan secara umum, maupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

“Saya mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, dengan cara itu, kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkapnya.

Dijelaskan Hanubun, penyusunan anggaran seyogianya dapat dilakukan dengan berbasis kinerja, memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

“Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan serta tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan,” urainya.

Hanubun menambahkan, hal itu dimaksudkan untuk mendorong kualitas penyerapan dan penggunaan anggaran yang sehat dan bertanggungjawab serta memiliki orientasi yang jelas sesuai tata kelola keuangan yang baik.

(MP-15)

KPPN Tual Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2020

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Eko Efifianto  menyatakan kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 memiliki tema APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Tema tersebut sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2020 yaitu Pembangunan SDM untuk Pembangunan Berkualitas,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Sub Bagian Umum KPPN Tual, Sugino usai dilalukan Penyerahan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 kepada Kementerian/ Lembaga dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, digelar di Aula Kantor KPPN Tual, Senin (9/12).

Menurut Eko, ada beberapa kebijakan pemerintah dalam APBN Tahun 2020 yakni, Pertama : pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

“Kedua, peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial dalam rangka penguatan bantuan pendidikan dan pelatihan melalui perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta Kartu Pra Kerja dengan didukung pemenuhan kebutuhan pangan melalui kartu sembako,” katanya.

“Ketiga, pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran,” katanya lagi.

Diungkapkan Eko, penetapan DIP tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran kementerian negara/ lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah di tahun 2020 sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.

“Nilai Pagu DIPA diawal tahun 2020 untuk 58 Satker Instansi Vertikal serta Organisasi Pemerintah Daerah penerima dana Dekonsentrai dan Tugas Pembantuan wilayah kerja KPPN Tual berjumlah Rp799 miliar,” ujarnya.

Dijelaskan Eko, untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggara 2020, maka perlu bercermin dan belajar dari pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di wilayah kerja KPPN Tual yang terdiri dari kabupaten Malra, kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual, dimana tingkat penyerapan anggaran sampai dengan 30 November 2019 telah mencapai Rp1,017 miliar.

“Apabila dirinci lebih lanjut, yakni belanja pegawai telah mencapai Rp220 miliar (82% dari pagu belanja pegawai; belanja barang mencapai mencapai Rp252 miliar (81% dari pagu belanja barang; belanja modal mencapai mencapai Rp164 miliar (62% dari pagu belanja modal. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, diproyeksikan penyerapan anggaran akan mencapai 95% atau lebih tinggi dibandingkan d engan capaian tahun 2018 yang sebesar 93%,” tandasnya.

Eko menambahkan, Kementerian Keuangan telah menerapkan metode atau instrumen untuk menilai kualirtas kinerja pelaksanasan anggaran satuan kerja melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Angaran (IKPA).

“Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sendiri dinilaid ari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanasan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi,” tuturnya.

Diungkapkan Sugino, hasil monitoring dan evaluasi yang dipantau dari Online Monitoring Siste Perbendaharaan dan Angagran Negara (OM-SPAN) dengan capaian rata-rata IKPA seluruh satker di wilayah kerja KPPN Tual sapai dengan akhir Novembner 2019 mencapai 91,62 (naik 9%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 82,69.

(MP-15)

Bupati Hanubun AJak Semua Pihak Membangun Sepakbola Malra

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Sepakbola Maluku Tenggara (Malra) pernah mengalami masa kejayaannya pada tahun 2008-2011, ketika tim kebanggan masyarakat Malra yakni PERSEMALRA menjadi Runner-Up Devisi I PSSI dan berhak berkompetisi di Devisi Utama (kasta tertinggi sepakbola Indonesia waktu itu)

Setelah masa kejayaan Persemalra (klub sepakbola Maluku Tenggara) tersebut, sepakbola Malra bak hilang ditelan bumi.

Beberapa faktor yang menyebabkan sepakbola di Malra mati suri diantaranya tidak adanya biaya operasional (pendanaan), tidak ada pembinaan pemain dari berbagai kategori, minimnya iven (pertandingan lokal), kurangnya sarana prasarana (lapangan alternatif) serta tidak adanya dukungan sponsorhip dari perusahaan BUMN/BUMD.

Bertolak dari hal itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Asosiasi Kabupaten (Askab) Malra menggelar kompetisi Liga Askab U-16 Tahun 2019 memperebutkan Piala Bupati Malra.

Dalam siaran pers humas setda Kabupaten Malra yang diterima media ini di Langgur menyebutkan, kompteisi tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Malra, M. Thaher Hanubun, yang dipusatkan di Stadion Mare Langgur, Sabtu (7/12).

Hanubun dalam arahannya mengajak semua pihak agar bersama-sama membangun kembali sepakbola Malra dari tertidur panjangnya.

“Malra sudah lama tertidur cukup lama di bidang olahraga khususnya sepakbola, kita harus bekerja bersama-sama untuk membangun kembali sepakbola Malra,” katanya.

Menurut Hanubun, para pemain dari ke-22 tim yang berkompetisi ini merupakan para pemain masa depan Malra.

“Pemain-pemain dari ke-22 tim ini adalah bibit-bibit unggul yang kedepan akan membangkitkan sepakbola di Malra, kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dan kita harus mempelrihatkan bahwa pemain sepakbola dari Malra (kepulauan Kei) selalu ada untuk Indonesia,” katanya.

“Mari satukan hati dan pikiran jadi satu, pasti Malra akan lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang,” katanya lagi.

Pada kesempatan itu, Bupati menginstruksikan Sekretaris KONI Malra agar menyiapkan peralatan latihan (bola) untuk ke-22 tim yang ikut berlaga dalam kompetisi ini.

“Kepada Sekretaris KONI Malra agar tahun 2020 nanti (awal atau akhir januari), nanti berikan bola kepada ke-22 klub ini masing-masing klub 10 buah bola. Ingat, bola itu harus standar PSSI, bukan bola murahan,” tandasnya.


(MP-15)

Uluputty Sepakat Pemerintah Cari Solusi Usai Tambang Cinnabar Ditutup

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS dapil Maluku, Saadiah Uluputty sepakat dengan usulan masyarakat Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), agar pemerintah daerah maupun pusat segera mencari solusi usai tambang Cinnabar ditutup.

Hal itu terungkap saat sesi tanya jawab dalam sebagai bagian dari sosialisasi kelembagaan dan Empat Pilar MPR RI yang dilakukan Saadiah Uluputty di Desa Luhu, Kabupaten SBB, Minggu (8/12).

Menurut Uluputty, masyarakat setempat akan menaati aturan perihal penutupan tambang. Namun, sebelum tambang itu benar-benar ditutup, pemerintah harus mencari dan memberi solusi.

“Minimal ada penyediaan mata pencarian pengganti kepada masyarakat, selain menambang Cinnabar di Gunung Tembaga. Saya telah menyampaikan hal ini ke jajaran Kementerian ESDM dalam sebuah rapat kerja beberapa waktu lalu," ujarnya.

Dijelaskan Uluputty, masyarakat sebenarnya mempunyai banyak pilihan atau opsi alternatif mata pencarian pengganti selain menambang. Dengan memiliki hutan lindung yang dihuni sejumlah SDA seperti kebun kayu putih, lahan pertanian, kepemilikan pohon Sagu dan lainnya.

“Masyarakat bakal tak merasa risau kala akan penuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Belum juga, hasil SDA laut seperti ikan,” tandasnya.

Uluputty katakan, meski begitu hak pemilihan mata pencarian hidup masyarakat merupakan hak pribadi tiap warga kala tentukan bidang apa yang bakal ditekuni untuk menunjang kebutuhan pokok dasar maupun kebutuhan sekolah anak-anak dan lainnya.

"Minimal, pemerintah menggantikan penggunaan Merkuri atau Air Raksa dengan teknologi ramah lingkungan, andai warga masih berminat pergi menambang," imbuhnya.

Ditegaskan Uluputty, pihaknya bersama Kementerian ESDM akan menyambangi Maluku dalam kunjungan kerja. Sebelum kunjungan itu dilakukan, dirinya memastikan akan menyampaikan opsi adanya solusi usai tambang Cinnabar ditutup pemerintah dalam rapat kerja dengan ESDM.

"Saya akan sampaikan, saat rapat maupun dalam kunjungan nanti," pungkasnya.

Uluputty menambahkan, sesuai beberapa penelitian Cinnabar mengandung beberapa zat membahayakan manusia, seperti tubuh getar-getar, mati rasa, kelainan fisik, bahkan bisa meninggal dunia jika tidak ditangani dini.

“Penggunaan merkuri di tambang emas skala kecil selain berbahaya juga tak efisien, yang terbuang jauh lebih banyak daripada yang didapat. Penambang perlu diberikan pembinaan terkait penggunaan zat berbahaya seperti merkuri," jelasnya.

(MP-9)