"Saya akan memanfaatkan pertemuan dengan Menteri Ignasius dijadwalkan di Jakarta pada 23 Februari 2018 untuk memprotesnya," kata Zeth di Ambon, Senin (19/2).
Pertemuan tersebut juga dihadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
"Saya tidak setuju dengan pernyataan Menteri Ignasius karena pemerintah pusat melalui Presiden, baik saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo mengakui PI 10 persen pengelolaan gas alam abadi Blok Masela milik Maluku," ujarnya.
Karena itu, Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy telah diarahkan agar mempersiapkan peta lokasi Blok Masela untuk diperingatakan saat pertemuan dengan Menteri Ignasius.
"Saya heran kok Menteri Ignasius menyampaikan pernyataan tersebut karena menimbulkan berbagai tanggapan tanggapan mengecewakan dari komponen bangsa di Maluku, bahkan tidak sedikit menginginkan melakukan aksi di Kementerian ESDM," tandas Zeth.
Sebelumnya, Menteri Ignasius saat menjadi pembicara di hadapan peserta Kongres HMI XXX di auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu (14/2), menyatakan, PI 10 persen Blok Masela dikelola Maluku dan NTT.
Dia memastikan membutuhkan waktu 6-7 tahun, Blok Masela beroperasi.
"Masih enam tahun lagi baru bisa menghasilkan gas, jangan kaget," ujar mantan Menhub itu.
Blok Masela digarap oleh perusahaan minyak Royal-Shell Belanda dan Inpex yang berbasis di Jepang dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp200 triliun untuk mengembangkan blok gas Masela yang terletak di Laut Timor antara Provinsi NTT dan Maluku.
Investasi di Blok Masela bisa naik sampai 20 miliar dolar AS, karena perusahaan minyak tersebut berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi gas alam cair di fasilitas abadi terkait untuk 6.000.000 metrik ton/tahun.
"Kandungan gas di Blok Masela itu sekitar 10 triliun kubik feet. Kementerian ESDM telah meminta Inpex untuk melibatkan masyarakat Maluku dan NTT dalam proses pembangunan Blok Masela. Jadi pemberdayaan masyarakat itu penting," tegas Ignasius. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar