 |
| Operasi tambang Freeport di Papua. Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P |
URGENT: Seluruh Desa Dihuni Militer Indonesia untuk Melindungi Tambang Emas Freeport
Pernyataan | 10 Maret 2020Ketika dunia menghadapi krisis Virus Corona, rakyat saya menghadapi krisis kemanusiaan baru di West Papua. Dari Puncak Jaya ke Intan Jaya, Nduga ke Timika, lebih dari 45.000 orang telah diungsikan atas operasi militer Indonesia sejak Desember 2018. Ketika Anda membaca ini, militer Indonesia memobilisasi untuk melindungi tambang emas terbesar ketiga di dunia dan tembaga, Grasberg, yang dijalankan oleh perusahaan AS Freeport McMoRan. Ribuan orang, hampir seluruh desa dari sekitar tambang, telah melarikan diri.
Indonesia secara sinis menggunakan virus korona untuk menyembunyikan operasinya, melarang semua orang asing masuk ke West Papua ketika mulai mengurangi penduduk desa. Jika Indonesia ingin melindungi kita dari virus, mengapa memaksa perempuan dan anak-anak masuk hutan, berisiko mati karena kekurangan makanan dan obat-obatan? Jelas, Indonesia ingin mencegah pengamat internasional menyaksikan pembantaian yang sedang berlangsung.
(Baca juga: Ketua ULMWP: Pemimpin Politik Indonesia Terus Mendustakan Genosida)
Indonesia telah mengerahkan 700 pasukan baru di West Papua dalam tahun ini, dan itu tambahan atas 16.000 pasukan yang dikerahkan tahun lalu. Ini tidak termasuk satuan polisi Brimob atau juga intelijen yang baru dikerahkan.
Kami telah secara damai menuntut hak kami untuk menentukan nasib sendiri - Indonesia telah mengirimkan pasukan bersenjata lengkap. Tujuannya jelas: untuk menghilangkan orang Papua dan menghancurkan semua tanda perlawanan. 57 tahanan politik yang dipenjara sejak pemberontakan Agustus 2019 menunjukkan niat Indonesia yang sebenarnya.
Salah satu cara yang Indonesia lakukan adalah dengan mencoba menstigmatisasi sayap militer West Papua, angkatan Darat. Indonesia berusaha mencoreng West Papua Army (WPA) dan ULMWP dengan menyebut sebagai gerakan separatis atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pertanyaan: Apakah KKB dapat duduk di meja internasional, dengan 79 kepala negara di Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP)? Apakah KKB dapat duduk dengan pemerintah Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG)? Pada tahun 1961, kami sudah diakui sebagai negara West Papua. Namun Indonesia telah membajak kemerdekaan kita dan menghancurkan kedaulatan kita. Hari ini, kita berjuang untuk merebut kembali kedaulatan kita. Ini bukan aksi “Kelompok Kriminal Bersenjata”.
Selalu ada orang Papua yang, dengan dukungan rakyat, membela diri mereka sendiri, gunung mereka dan hutan mereka. Mereka adalah penjaga rumah West Papua. Indonesia menggunakan keberadaan West Papua Army untuk membom desa, membunuh warga sipil dan menangkap aktivis tanpa kekerasan. Dunia seharusnya tidak tertipu oleh ini.
Orang-orang Papua telah hidup di tanah mereka selama puluhan ribu tahun. Sampai Indonesia datang, banyak terjadi pembunuhan massal, penggundulan hutan, maupun polusi. Sekarang, tanah kami telah berubah menjadi tempat perburuan militer Indonesia.
Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan tanah leluhurnya dari penjajah. West Papua Army berupaya merebut kembali tanahnya dari penjajah ilegal. Jika kami pergi ke Jawa dan mencoba mencuri tanah Indonesia, kami akan dihadapkan dengan militer Indonesia untuk menentang. Indonesia datang ke negara kami, secara ilegal, pada tahun 1963, dan telah membunuh lebih dari 500.000 orang baik pria maupun wanita, dan anak-anak Papua sejak itu. Kami telah kehilangan segalanya. Apakah mengherankan jika pasukan pertahanan West Papua berupaya melawan genosida ini, untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat kita?
Kami tidak menerima kehadiran militer Indonesia atau perusahaan multinasional di tanah kami. Semua jaringan solidaritas internasional harus dimobilisasi untuk membela kita sekarang. Orang-orang Papua berjuang dengan hidup mereka setiap hari untuk mempertahankan hutan, gunung, dan sungai kami. Kami adalah titik nol dalam perjuangan untuk melindungi lingkungan alam global kita.
(Baca juga: Posisi ULMWP dan Indonesia Setara di Mata Internasional)
Ketika West Papua Army membela rakyat dan lingkungannya, militer Indonesia memobilisasi untuk membela Freeport McMoRan dan tambang emas dan tembaga yang sangat merusak lingkungan. Freeport adalah akar dari genosida West Papua. Perusahaan telah beroperasi di tengah-tengah genosida, dan memberikan dukungan langsung dan tidak langsung kepada Polisi dan Tentara Indonesia untuk melakukan pembunuhan massal. Freeport telah lama menjadi pembayar pajak terbesar bagi Negara Kolonial Indonesia, pajak yang digunakan untuk membeli senjata yang membunuh rakyat saya. Ini adalah kisah yang sama dengan genosida di Timor Timur. Penduduk desa di sekitar tambang saat ini adalah kelanjutan dari sejarah berdarah ini. Kami menuntut agar Freeport segera berhenti beroperasi di West Papua sampai pertumpahan darah berhenti.
Indonesia harus menghormati kehendak Melanesia Spearhead Group (MSG), Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan 79 negara di Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) dan mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke West Papua. Tidak ada lagi penundaan - saatnya telah tiba baginya untuk menyaksikan krisis yang sebenarnya di West Papua. Jika Komisaris Tinggi dan komunitas internasional tidak memperhatikan sekarang, saya khawatir bahwa lebih banyak nyawa akan hilang, di atas 250 yang terbunuh sejak Desember 2018. Mereka harus bertindak sekarang sebelum terlambat.
Kepada rakyat saya di West Papua dan di luar negeri, apakah Anda berada di pengasingan atau di West Papua, melintasi Pasifik dan di tempat lain, kita harus bersatu untuk membebaskan diri kita sendiri. Semua jaringan solidaritas di seluruh dunia harus bersatu di belakang kami dalam satu suara dengan satu semangat. Ini saatnya bagi kita untuk bertindak secara damai demi hak kita untuk menentukan nasib sendiri.
Tuhan memberkati perjuangan kita.
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Official site "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar