Marinus Yaung: Menembak Warga Sipil Jelas Melanggar Hukum Internasional

Buletinnusa No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Oleh: Marinus Yaung

OPM sudah tentukan medan perang dari Grasberg sampai Pelabuhan Port Side. OPM memiliki baju seragam loreng dan senjata mesin (meskipun anggota pasukan tidak semua berseragam loreng dan bersejata mesin). Itu benar sesuai standar hukum Internasional tentang Perang.

Tetapi ketika OPM menembak dan membunuh orang sipil tak bersejata, tindakan kekerasan tersebut melanggar hukum internasional. Tindakan tersebut termasuk kejahatan perang. Aturan hukum ini juga berlaku buat pasukan keamanan Indonesia jika melakukan hal yang sama. Masyarakat sipil (warga negara sendiri atau warga negara asing) harus dilindungi dari perang. Demikian juga tenaga medis dan para pekerja kemanusian, serta orang tua dan anak-anak.

Dalam perang, baik antara negara maupun antar pemerintah dengan masyarakatnya sendiri, ada aturan mainnya. Pihak yang melanggar aturan main, akan didiskriminasikan dan dijadikan musuh bersama komunitas internasional. Bahkan ekstrimnya bisa dimasukan sebagai kelompok teroris. Karena sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan bersenjata dengan target yang meluas dan banyak. Karena sesuai aturan hukum internasional, senjata lawan senjata. Seragam loreng lawan seragam loreng.

Apalagi yang ditargetkan warga negara asing yang mendukung perjuangan politik. Penembakan terhadap warga sipil baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing asal New Zealand di Timika Papua, yang diduga oleh kelompok bersenjata OPM adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Foto identitas korban warga negara New Zealand.

Kalau kelompok bersenjata OPM berjuang untuk Papua Merdeka dengan melanggar hukum internasional, apakah dukungan internasional terhadap perjuangan kaum nasionalis Papua akan terus menguat atau akan redup?

Bagaimana mau Merdeka tanpa dukungan internasional? Apalagi hubungan internasional-nya itu di Pasifik Selatan, lazimnya sesuai aturan main komunitas internasional, diatur dan dikontrol oleh negara-negara great power seperti Australia, New Zealand dan sebagainya.

Dengan menembak mati warga negara New Zealand, apakah dukungan negara-negara Pasifik terhadap isu Papua Merdeka yang dikampanyekan ULMWP akan tetap konsisten? Padahal New Zealand adalah negara yang mendukung posisi Vanuatu dalam isi Papua. Ketika delegasi Vanuatu melibatkan ULMWP yang diwakili Benny Wenda dan Jacob Rumbiak dalam delegasi mereka ke forum PIF di Tuvalu bulan Agustus 2019, New Zealand dukung tetapi Australia menolak. Bahkan Australia hadir di forum PIF dengan terus menghina dan merendahkan negara-negara blok Melanesia.

(Baca ini: ULMWP: Media Hati-Hati Mengklaim Penembakan Freeport di Pemberitaan)

Asumsi saya, penembakan warga negara New Zealand di Kuala Kencana Timika, Papua kemarin 30 Maret 2019, adalah titik awal simpati dan dukungan internasional terhadap perjuangan politik kaum nasionalis Papua akan segera redup dan hilang dari agenda internasional. Disamping itu, permintaan PIF untuk komisioner HAM PBB ke Papua akan tinjau kembali oleh kantor perwakilanya komisi HAM PBB di Bangkok, Thailand.

____
Penulis adalah pembantu dosen di Universitas Cenderawasih Jayapura.


Copyright ©Marinus Y "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha Peringati HUT Nieuw Guinea Raad 5 April

Buletinnusa

Legislatif ULMWP bersama rakyat West Papua Wilayah Adat Anim-Ha di berpose bersama depan Kantor ULMWP usai kegiatan HUT Nieuw Guinea Raad 5 April 2020, Merauke (5/04/2020). Foto. doc. ULMWP Anim-Ha

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

𝗛𝗨𝗧 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲𝗮 𝗥𝗮𝗮𝗱 (𝗗𝗲𝘄𝗮𝗻 𝗡𝘂𝗴𝗶𝗻𝗶) 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗸𝗲 - 𝟱𝟵 𝘁𝗵𝗻 - 𝟱 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟭𝟵𝟲𝟭 - 𝟱 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝟱𝟵 𝘁𝗮𝗵𝘂𝗻)

𝗠𝗘𝗥𝗔𝗨𝗞𝗘, 𝗔𝗻𝗶𝗺-𝗛𝗮 | Hari ini Minggu, 5 April 2020 Legislatif ULMWP Wilayah Anim-Ha memperingati dan merayakan HUT Deklarasi Dewan Nugini atau Nieuw Guinea Raad yang jatuh pad tanggal 5 April. Tahun 2020, Nieuw Guinea Raad masuk usia ke 59 tahun.

Seperti yang diposting Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo (5/04) dijelaskan, dalam kesempatan ini juga, United Liberation Movement for West Papua wilayah Adat Anim-Ha kembali menegaskan seruan Keanggotaan ULMWP di MSG, dan meminta kepada negara-negara Melanesia untuk menangguhkan keanggotaan Indonesia di MSG, dimana Indonesia jelas-jelas sedang menjadi ancaman bagi keharmonisan West Papua sebagai keluarga Melanesia di MSG.

Pada peringatan ini kembali diingatkan, aneksasi West Papua melalui deklarasi Trikora 19 Desember 1961 dan peralihan 1 Mei 1963, sejarah panjang telah berlalu dan pada tahun 2012, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selaku panitia telah memediasi wakil rakyat dan Nieuw Guinea Raad dibangkitkan kembali, dideklarasikan dengan nama Parlemen Nasional West Papua (PNWP) pada 9 April 2012 di lapangan makam Theys H. Eluay di Sentani, Papua.

𝗦𝗲𝗸𝗶𝗹𝗮𝘀

Dewan Nugini atau dalam (bahasa Belanda-nya: Nieuw Guinea Raad), adalah sebuah badan legislatif pertama yang dibentuk era koloni Belanda pada tahun 1961. Dewan ini dideklarasikan pada tanggal 5 April 1961, dengan jumlah 28 orang anggota dewan Nugini. 16 di antaranya telah terpilih dalam pemilihan yang diadakan pada bulan Januari 1961.

Dewan ini kemudian diminta untuk mempersiapkan keinginan rakyat Papua menentukan nasib sendiri, sehingga dalam sebuah sesi darurat, dewan merancang sebuah manifesto dan simbol nasional termasuk bendera Bintang Fajar sebagai sebuah entitas nasional negara-bangsa yang dikenal sekarang sebagai bendera "West Papua".

Manifesto tersebut kemudian dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961 untuk seluruh wilayah West Nieuw Guinea (West Papua) dengan bendera, 𝘽𝙞𝙣𝙩𝙖𝙣𝙜 𝙁𝙖𝙟𝙖𝙧 dan lagu kebangsaan, 𝙃𝙖𝙞 𝙏𝙖𝙣𝙖𝙝𝙠𝙪 Papua serta sejumlah perangkat manifesto negara-bangsa Papua 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎.

𝗨𝗟𝗠𝗪𝗣

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) lahir sebagai sikap persatuan bangsa Papua pada tahun 2014 melalui deklarasi saralana di Port Vila, Vanuatu. Sejumlah elemen perjuangan kemerdekaan West Papua hadir dan nyatakan sikap bersatu melalui (3) wadah besar yakni; Parlemen Nasional West Papua (PNWP), West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) dan Negara Republik Papua Barat (NRFPB).

Pasca deklarasi 2014, KTT berikut ULMWP digelar 2017 di Port Vila, sesuai dengan agenda Dewan Komite ULMWP, restrukturisasi terjadi serta dianutlah sistem trias political sebagai pilar pondasi rumah bangsa Papua, dimana di dalamnya terdapat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Demikian sekilas untuk hari ini, 5 April 2020, damai Tuhan beserta kita, Salam - 𝑶𝒏𝒆 𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝑶𝒏𝒆 𝑺𝒐𝒖𝒍 - Selamat ulang tahun, Dewan Nugini 🎂🎊🎉

𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗠𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮

𝗕𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗢

𝘒𝘦𝘱𝘢𝘭𝘢 𝘉𝘪𝘳𝘰 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘜𝘓𝘔𝘞𝘗

Posted by: Admin
Copyright ©Bazoka Logo (fb) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Arti Pembangunan Menurut Sem Karoba

Twitter Menghapus 795 Akun Propaganda Palsu yang Dibuat oleh Pemerintah Indonesia

Buletinnusa

Kantor pusat teknologi elit dunia, Twitter di Unite State (US), Twitter, Inc. (NYSE:TWTR)

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

2 April 2020 | Twitter News

Pada tahun 2019, situs web investigatif jurnalisme Bellingcat​ menjalankan investigasi terhadap operasi propaganda terkoordinasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yang melibatkan ratusan akun media sosial palsu di berbagai platform dalam upaya untuk mengubah pandangan internasional tentang West Papua (baca: https://bit.ly/2UFlFRx).

Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan ratusan ribu dolar untuk kampanye propaganda online di media sosial dalam upaya untuk menipu masyarakat internasional tentang situasi di West Papua.

Platform media sosial lainnya termasuk Facebook​ juga telah mengambil tindakan untuk menghapus akun yang menyamar sebagai outlet berita resmi memposting propaganda Pemerintah Indonesia yang pro tentang West Papua (baca: https://bit.ly/2yydCO2).

Peneliti Bellingcat Benjamin Strick dan Elise Thomas telah menyusun laporan resmi sekitar 48 halaman, semuanya tentang kampanye propaganda yang disebut "Investigasi Operasi Informasi di West Papua". Silahkan download laporannya di sini (https://bit.ly/2X4hH6N).

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bellingcat, Twitter, Facebook, dan jaringan media sosial lainnya atas pekerjaan yang berkelanjutan dalam mengidentifikasi dan menghapus akun palsu yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Ini memalukan, sekarang dunia sudah tau, Indonesia memang benar-benar penipu "menutup kebenaran di Papua".

Bahwa kebenaran tentang pendudukan ilegal Indonesia di West Papua dan genosida yang sedang berlangsung tidak akan pernah disembunyikan. Gerakan untuk Papua Merdeka tidak bisa dihentikan dan rakyat West Papua akan Merdeka.
__________

1. https://twitter.com/TwitterSafety/status/1245682438174638083
2. https://www.freewestpapua.org/2020/04/02/twitter-remove-795-fake-propaganda-accounts-created-by-indonesian-government

*Sebarluaskan ini, bahwa dunia sudah tau semuah kebohongan Indonesia tentang Papua*


Posted by: Admin
Copyright ©Kepala Biro Politik ULMWP (FB) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Ya Rabbana'Tarafna || Zikir Penenang Jiwa Ibu Hamil

Buletinnusa https://youtu.be/reAXVSLn1F4

Ya Rabbana'Tarafna || Zikir Penenang Jiwa Ibu Hamil

Assalamualaikum Sahabat-sahabat semua, Di Awal
Tahun 2020 ini, jom kita hayati zikir terbaru Ya Rabbana Tarafna semoga video ini dapat diterima oleh semua masyarakat.

Mari berSholawat kepada Baginda Rosulullah,
semoga dengan bersholawat kepadaNya Allah
memudahkan urusan kita dan diberikan syafaatNya. Jom Kita Berzikir Ya Rabbana Tarafna.

Aamiin Ya Allah

Legitimasi dan Pengakuan Terhadap ULMWP

Buletinnusa

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Oleh. Tim Redaksi tabloid-wani.com

A. Makna Penting Legitimasi

Legitimasi adalah bentuk nyata dari pengakuan terhadap eksistensi pada entitas tertentu. Legitimasi pada eksistensi entitas, posisi, hak dan kewajiban dan eksistensi atas kekuasan secara politik. Bila legitimasi pada konteks politik dan kekuasaan negara bangsa, maka sebuah entitas yang diakui dan diberi legitimasi itu adalah otoritas atas kekuasaan politik dan kedaulatan atas bangsa dan teritorial tertentu. Otoritas kekuasaan itu disebut pemerintah, yang memiliki wewenang untuk berkuasa, mengatur dan menjalankan pemerintahan negara-bangsa itu sendiri.

Bila sebuah otoritas itu tidak diakui dan tidak mendapatkan legitimasi secara nasional dan internasional, maka lembaga itu tidak bisa menjadi otoritas yang berkuasa atas kedaulatan bangsa dan negara itu karena tidak memiliki legitimasi. Maka legitimasi adalah kunci atas eksistensi kedaulatan pada sebuah bangsa dan negara atas suatu teritorial tertentu.

Di daerah-daerah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri atau berada dalam pemerintahan perwalian selalu memiliki otoritas tertentu sebagai representasi politik atas bangsa yang sedang berjuang kemerdekaan itu. Otoritas macam itu biasanya dapat diakui dan mendapat legitimasi resmi secara nasional dan internasional. Karena otoritas itu adalah pemerintahan sementara atas negara yang sedang diperjuangkan. Contoh lain adalah otoritas pemerintahan Palestina: Palestine Liberation Organization (PLO), Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) di Timor Leste, Otoritas Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) di Kanaky, dan banyak lainnya.

Dalam konteks perjuangan bangsa Papua lebih dari lima puluh tahun telah mencari bentuk dari otoritas semacam itu. Kita telah memiliki banyak organisasi baik sayap militer maupun sayap sipil-politik, tetapi belum memperoleh legitimasi resmi. Papua kemudian terus mencari bentuk dan legitimasi baik legitimasi nasional dari West Papua maupun juga legitimasi dari internasional. Dalam Kongres Papua II tahun 2000 legitimasi bangsa Papua telah diberikan kepada Presidium Dewan Papua (PDP) tetapi legitimasi itu hilang karena PDP gagal realisasikan perjuangan West Papua untuk Merdeka. Legitimasi merupakan kunci atas otoritas dan kedaulatan bangsa atas teritorialnya.

Di manapun orang bisa deklarasi berbagai macam organisasi atas nama bangsa dan perjuangan nasional tetapi jika organisasi itu tidak mendapat legitimasi secara nasional dan internasional, maka organisasi tersebut secara otomatis tidak memikili otoritas atas kekuasaan dan kedaulatan atas teritorial kebang. Hal itu berlaku secara universal dalam dunia modern saat ini.

Momentum itu telah diciptakan oleh generasi muda Papua, dimana tiga faksi politik West Papua bersatu dan bentuk United Libetaion Movement for West Papua (ULMWP) di Vanuatu, Desember 2014. ULMWP segera diterima oleh bangsa Papua sebagai entitas atau embrio dari pemerintahan berkuasa atas bangsa Papua. ULMWP telah menjadi otoritas dan kedaulatan resmi bangsa dan teritori atas West Papua.

B. Legitimasi nasional bangsa Papua kepada ULMWP

Karena ULMWP telah mendapat legitimasi resmi dari dalam negeri West Papua dan ULMWP juga mendapat legitimasi resmi dari pemerintah negara berdaulat dan organisasi-organisasi resmi internasional. Di dalam negeri ULMWP mendapat legitimasi resmi oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 legitimasi bangsa Papua diwujudkan dalam bentuk petisi referendum yang bersejarah dan ambisius dengan jumlah tanda tangan 1,8 juta orang asli Papua dan migran. Hal ini menunjukkan bahwa 75% rakyat Papua telah memberikan legitimasi resmi kepada ULMWP sebagai otoritas resmi mereka.
2. Legitimasi pendiri OPM tuan Jacob Pray kepada ULMWP tahun 2017 di Belanda. Meskipun legitimasi itu diprotes oleh beberapa orang terutama yang bermarkas di Victoria. Tetapi, fakta bahwa legitimasi itu diberikan dalam dokumen tertulis maka secara hukum sah dan legal.
3. Pada tahun 2019 Dewan Gereja Papua terdiri dari empat gereja besar Papua memiliki basis Orang asli Papua yaitu: Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP), Gereja Kingmi di Papua (KINGMI Papua), Gereja Baptis Papua (PGGP) dan Gereja GIDI Papua memberikan legitimasi secara penuh kepada ULMWP sebagai lembaga politik bangsa Papua.
4. Legitimasi DRPP/PB, DPRD kota dan Kabupaten di seluruh Papua. Pasca protes rasisme September 2019, para anggota dewan dari dua provinsi Papua – Papua Barat, kota dan kabupaten di seluruh Papua – memberikan legitimasi kepada ULMWP. Di mana para anggota Dewan itu bertemu dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan kabinetnya di Jakarta, mendesak Jakarta harus dialog dengan ULMWP sebagai lembaga politik bangsa Papua.
5. Pada 27 Februari 2020 dua Majelis Rakyat Papua (MRP) – Papua dan Papua Barat telah memberikan legitimasi secara resmi kepada ULMWP dalam sidang istimewa MRP di Jayapura. MRP mengakui ULMWP sebagai lembaga politik resmi bangsa Papua dan merekomendasikan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk harus berdialog dengan ULMWP secara damai.

C. Legitimasi Rakyat dan pemerintah Indonesia atas ULMWP

1. Jauh sebelumnya, Jaringan Damai Papua (JDP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lembaga-lembaga LSM di Papua dan Jakarta mengakui ULMWP sebagai lembaga politik bangsa Papua dan Jakarta harus dialog dengan ULMWP secara damai.
2. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua juga telah mendukung dan solidaritas dalam perjuangan bangsa Papua. Dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia merupakan sebagai legitimasi atas perjuangan bangsa Papua dalam wadah politik ULMWP.
3. Legitimasi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia selalu memposisikan ULMWP sebagai kelompok separatis tetapi secara simbolik dan diplomatik politik pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa ULMWP adalah entitas atau otoritas atas bangsa Papua. Pengakui ini dapat diwujudkan dalam berbagai pertemuan di forum MSG dan PIF. Di mana delegasi Indonesia dan delegasi ULMWP diundang resmi secara terpisah, hadir dan duduk bersam-sama dalam satu meja, saling mendengar pidato yang disampaikan masing-masing delegasi, saling berdialog dalam forum resmi. Selain, itu presiden Jokowi juga telah mengumumkan bahwa bersedia berdialog dengan ULMWP. Pernyataan Jokowi ditanggapi oleh ULMWP dengan mengajukan enam syarat dialog dengan Jakarta. Hal-hal ini adalah legitimasi dan pengakuan pemerintah Indonesia terhadap ULMWP sebagai otoritas atas kekuasaan bangsa dan teritorial West Papua.
4. Pada sisi lain, legitimasi beberapa lembaga pemerintah Indonesia seperti DRPP/DRPPB, MRP dan MPRPB pada ULMWP wakil pemerintah Indonesia di tanah Papua maka suara mereka di satu sisi sebagai representasi pemerintah dan disisi lain sebagai representasi rakyat Papua.

D. Legitimasi dan pengakuan internasional

1. Legitimasi negara Vanuatu. Dukungan negara dan pemerintah Vanuatu sebagai sponsor utama perjuangan West Papua ialah bentuk pengakuan resmi terhadap perjuangan bangsa Papua. Bahkan pemerintah Vanuatu telah menyerahkan tanah dan gedung sebagai kantor kedutaan besar bangsa Papua yang pertama di dunia.
2. Legitimasi MSG. ULMWP sebagai otoritas atas perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua telah diakui secara resmi oleh negara-negara berdaulat anggota Melanesian Spearheard Group (MSG) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Salomon Islands 2015. ULMWP diterima sebagai pengamat, sedang Indonesia diterima sebagai asosiasi. Posisi ULMWP sebagai pengamat dan Indonesia sebagai asosiasi ini adalah bentuk pengakuan resmi terhadap dua entitas negara yang berbeda dan berkonflik. MSG mengakui kedaulatan Indonesia atas Aceh sampai Maluku dibawah Lembaga palsu disebut Melanesia-Indonesia (Melindo), sedangkan bangsa Papua diakui melalui ULMWP sebagai otoritas kedaulatan resmi atas bangsa Papua. Maka posisi Indonesia dan ULMWP dalam Melanesian Spearheard Group (MSG) adalah setara dan sama.
3. Legitimasi PIF. Pacific Islands Forum (PIF) telah mengakui ULMWP sebagai sebuah entitas negara-bangsa. Secara teratur negara-negara Pasifik dipertahan agenda West Papua dan ULMWP selalu diundang untuk menghadiri konferensi Tingkat Tinggi forum kepulauan Pasifik. Sejak 2015 masalah West Papua tidak pernah absen dari agenda PIF dan Papua selalu menjadi agenda utama dalam tiap level pertemuan – pertemuan masyarakat, tingkat senior dan Menteri luar negeri sampai tingkat kepala negara. Para kepala negara PIF juga telah membentuk Pacific Coalition for West Papua (PCWP), di Mikronesia. 16 Agustus 2019 Pacific Islands Forum secara resmi adopsi resolusi West Papua, diajukan oleh pemerintah Vanuatu dan ULMWP, semua negara Pasifik pengecualian Australia adopsi resolusi Papua itu dengan suara bulat. Resolusi ini merupakan puncak kemenangan sekaligus pengakuan terhadap ULMWP dan West Papua sebagai entitas sebuah negara-bangsa di Pasifik Selatan.
4. Legitimasi dan dukungan ACP. Pada tahun 2016 masalah Papua selalu menjadi agenda dalam berbagai pertemuan negara anggota Africans, Carians and Pacific (ACP) baik tingkat Pejabat Dubes, Menteri Luar Negeri maupun dalam pertemuan para Kepala Negara. Tetapi, dukungan dan legitimasi 79 negara ACP terjadi pada 9-10 Desember 2020 di Nairobi, Republik Kenya. 79 negara ACP itu mengadopsi resolusi Papua dan diakui ULMWP sebagai suatu entitas negara bangsa di Pasifik.
5. Legitimasi simbolik PBB. Tiap tahun negara-negara Pasifik secara teratur bawa masalah Papua dalam pertemuan komisi HAM dan dalam Sidang Umum PBB. Pemerintah Vanuatu juga telah bawa masalah Papua dalam beberapa pertemuan multilateral semisal dalam pertemuan negara-negara anggota non-Block tahun 2017, dan pertemuan negara-negara anggota persemakmuran tahun 2018 di Inggris.Tahun 2019 adalah tahun dimana bangsa Papua telah mencapai kemenangan tertinggi dan sangat signifikan dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka. Pada 26 Januari 2019, pemerintah Vanuatu sponsori pemimpin ULMWP Mr. Benny Wenda telah menyerahkan petisi referendum 1,8 juta kepada Michelle Bachelet, ketua Komisi HAM PBB di Jenewa.
   
   September 2019 dalam sidang Umum PBB di New York, ketua komisi HAM PBB Michelle Bachelet menetapkan status West Papua sebagai wilayah konflik dalam daftar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini sebagai sebuah langkah maju dan tambah daftar kemenangan West Papua dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
6. Legitimasi simbolik dari organisasi multilateral Internasional. Pemerintah Vanuatu dan Salomon juga pernah bawa masalah Papua dalam agenda pertemuan negara-negara persemakmuran di Inggris, dimana para pemimpin ULMWP diundang secara resmi untuk menghadiri pertemuan itu.
7. Legitimasi pemerintah Oxford. Tanggal 18 Juli 2019, ketua ULMWP telah menerima Oxford Freedom of the City Award dari pemerintah kota Oxford. Penghargaan ini ialah bentuk pengakuan resmi pemerintah atas perjuangan tuan Benny Wenda secara individu dan sekaligus sebagai pemimpin, dan sekaligus legitimasi atas perjuangan West Papua. Penghargaan ini merupakan satu bentuk pengakuan tertinggi demi perdamaian dunia dan Benny Wenda masuk dalam daftar pemimpin dunia.
8. Legitimasi dari Parlementarian. Benny Wenda telah mendirikan IPWP di Parlemen Inggris dan telah diluncurkan cabangnya di berbagai negara di dunia seperti di Belanda, Australia, Selandia Baru, Republik Ceko, Guyana, Vanuatu, PNG, Afrika Selatan, Ghana, Sinegal, Uni Eropa dan banyak negara lain. Lembaga-lembaga anggota parlementarian itu telah mendukung dan mengakui Benny Wenda sebagai pemimpin perjuangan bangsa dan ULMWP sebagai otoritas resmi atas bangsa atas teritorial West Papua.

E. Legitimasi Langkah Menuju Kedaulatan Negara

Di manapun di dunia ini, negara-negara yang sudah merdeka dari kolonialisme, langkah pertama adalah memiliki organisasi politik sebagai entitas yang berkuasa atas bangsa dan teritorial wilayah yang diperjaungkan. Organisasi itu harus diakui dan mendapat legitimasi resmi secara nasional dan internasional. Dengan legitimasi itu, dia tampil di berbagai tingkat diplomasi dan forum-forum internasional sebagai otoritas resmi atas bangsa dan teritorialnya. Pengakuan dan legitimasi merupakan bagiam terpenting karena legitimasi itu dia dapat diakui oleh internasional. Proses-proses legitimasi dari berbagai tingkat baik tingkat nasional maupun internasional itu sebagai langkah untuk menuju pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan secara politik pada sebuah negara bangsa.

Berbagai tingkat legitimasi terhadap ULMWP yang digambarkan di atas adalah langkah awal menuju pengakuan entitas negara bangsa. Tahap pertama, secara nasional dan internasional melegitiasi ULMWP berbagai organisasi politik untuk perjuangan kemerdekaan West Papua. Tahap ini akan mendorong ULMWP ke tahap selanjutnya.

Baca juga: (Perjalanan Benny Wenda dari Penjara Abepura ke Internasional dan Pimpin ULMWP)

Tahap kedua adalah ULMWP sebagai otoritas atas kekuasaan bangsa dan teritorial West Papua. Pada tahap ini ULMWP berstransformasi dalam bentuk pemerintahan [berjalan berasas trias political] dan transisi serta West Papua Army sebagai militer West Papua yang berfungsi sebagai pagar negara - bangsa Papua. Pada titik ini, ULMWP tidak dilihat sebagai organisasi perjuangan, tetapi statusnya ditingkatkan menjadi pemerintah berkuasa sementara atau pemerintahan transisi dari kekuasaan Indonesia menuju pemerintahan negara West Papua.

Dalam proses mencapai status itu, ULMWP tidak perlu lagi untuk mencari legitimasi baru karena ULMWP sudah memperoleh legitimasi dari berbagai level. ULMWP hanya membutuhkan momentum tertentu untuk status organisasi politik berubah menjadi status pemerintahan sementara, dan West Papua Army diumumkan menjadi militer sementara negara West Papua. Dengan perubahan status itu, ULMWP tampil pada berbagai forum internasional dengan status sebagai pemerintahan transisi atau pemerintahan sementara atas bangsa dan negara West Papua. Dalam berbagai diplomasi dan perundingan internasional yang disengketakan atas konflik West Papua adalah konflik antara dua negara, negara Republik Indonesia dan negara West Papua. Pemerintah Indonesia mewakili negara Republik Indonesia, ULMWP sebagai pemerintahan transisi mewakili negara West Papua. Pada titik ini menjadi posisi paling penting untuk menyelesaikan status politik Papua secara damai diantara dua pemerintahan dan dua negara yang berkonflik. Dimana dua pemerintahan dan dua negara ini – Indonesia dan Papua - duduk secara bersama, saling mengakui, membangun perdamaian dan peradaban manusia di dunia modern ini. Dengan cara damai dan beradab negara Republik Indonesia mengakui hak politik dan kedaulatan negara West Papua, sebagai negara tetangga untuk membangun perdamaian di kawasa Pasifik dan Asia ini.

Tahap ketiga, dengan langkah-langkah itu mengantarkan ULMWP (West Papua) pada pemerintahan definitif bagi negara West Papua. Posisi ULMWP sebagai pemerintahan transisi/ sebagai alat atau mesin politik untuk mendorong kepada pemerintahan definitif negara West Papua yang berdaulat. ULMWP sebagai pemerintahan sementara membawa dan menyerahkan hak kedaulatan secara penuh kepada bangsa Papua untuk membentuk negara dan pemerintahan definitif, negara West Papua secara demokratis dan damai.

Baca juga:

1. ULMWP: Jawaban Penderitaan dan Sejarah Perjuangan Bangsa Papua
2. Persatuan Kunci Kemerdekaan Papua

Dalam proses menuju tahapan itu diperlukan legitimasi secara resmi oleh bangsa Papua di dalam negeri maupun legitimasi internasional oleh negara berdaulat dan organisasi-organisasi internasional, dan ULMWP sendiri telah memperoleh momentum itu. Maka bangsa Papua sudah harus memastikan basis, menjaga persatuan nasional dan mengawal ULMWP sebagai organisasi politik resmi bangsa Papua untuk menuju status pemerintahan transisi atas bangsa dan teritori West Papua.
__________


Posted by: Admin
Copyright ©tabloid-wani.com "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

ULMWP: Media Hati-Hati Mengklaim Penembakan Freeport di Pemberitaan

Buletinnusa

Benny Wenda, pemimpin kemerdekaan Papua dalam sebuah wawancara di televisi nasional Inggris (20/11/2018) mengenai pengalamannya dengan penggunaan Red Notice Interpol yang tidak adil. Selengkapnya bisa dibaca disini

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Jayapura, - Aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota TPN – PB dua hari lalu di Kuala Kencana Timika yang menewaskan satu warga negara New Zeland dan 4 lainnya kritis mendapat tangapan serius dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Ketua ULMWP, Benny Wenda kepada Cenderawasih Pos menyanpaikan belasungkawa atas enam orang yang ditembak di Kuala Kencana, Timika, dekat tambang emas dan tembaga Freeport, dan seorang Warga negara New Zealand

Benny mengatakan, TPNPB diduga mengklaim bertanggung jawab, namun ULMWP mendesak media internasional untuk memperlakukan klaim tentang penembakan dengan sangat hati-hati.

” Ada sejarah panjang militer Indonesia melakukan pembunuhan, menyamar sebagai orang Papua, untuk membenarkan militerisasinya lebih lanjut, kesepakatan keamanan dan penumpasan. Sejak pembentukannya, ULMWP selalu menganjurkan pendekatan damai untuk konflik politik, dan kami tidak akan membiarkan Negara Indonesia menggunakan insiden ini sebagai alasan lain untuk mendelegitimasi dan mengkriminalisasi kami, “ kata Benny.

Dikatakan, Pada tahun 1975, lima wartawan Australia ditembak mati oleh militer Indonesia untuk mencegah mereka melaporkan invasi ilegal ke Timor Timur. Warga Australia lain yang datang untuk melaporkan kematian Balibo Five saat itu juga dieksekusi.

Daerah di sekitar tambang Freeport, tempat penembakan hari ini terjadi, memiliki sejarah panjang operasi bendera palsu Indonesia. Pada tahun 1996, kerusuhan "diatur" oleh keamanan Indonesia dan salahkan [mengkambinghitamkan] orang Papua untuk mempertahankan kontrak keamanan militer Indonesia yang menguntungkan Freeport.

” Pada tahun 2002, seperti yang diungkapkan oleh peneliti Human Rights Watch Andreas Harsono dan antropolog Universitas Deakin Eben Kirksey, militer Indonesia menembak mati dua orang Amerika dan satu orang Indonesia, yang kemudian menyalahkan orang Papua, dan Pada 2012, seorang turis Jerman ditembak mati oleh militer Indonesia di Jayapura dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Papua tetap berbahaya, menyalahkan Gerakan Papua Merdeka menurut laporan pada saat itu,” tuturnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah ini, Lanjut Wenda, bahwa Indonesia terus-menerus mencoba untuk memicu kekerasan dan melakukan operasi bendera palsu untuk mendelegitimasi perjuangan rakyat West Papua.

“Kami selalu menganjurkan metode damai. Dalam semua pernyataan kami, saya dan ULMWP telah menyerukan referendum damai tentang kemerdekaan, yang dilakukan dengan pengawasan internasional. Kami hanya pernah mengadvokasi perlawanan sipil dan pertahanan diri tanpa kekerasan dan West Papua Army menjunjung tinggi prinsip tidak menargetkan warga sipil, sesuai dengan hukum humaniter internasional,” paparnya.

West Papua Army menentang pendudukan ilegal Indonesia dan menurutnya kejadian ini bukan warga negara biasa. ULMWP mencatat bahwa penembakan hari ini dilaporkan telah terjadi dengan cara yang sangat profesional, lebih dari 300 meter kedapatan tanda-tanda kemungkinan operasi pasukan khusus Indonesia .

” Wilayah di sekitar lokasi sangat dijaga ketat oleh pasukan keamanan Indonesia – bagaimana mungkin ini bisa terjadi dengan melewati mereka? Kami terus menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk terlibat dengan tuntutan kami yang adil dan demokratis. Seperti yang telah kami katakan berulang kali, kami bersedia untuk melakukan negosiasi berdasarkan enam prasyarat kami. Presiden Indonesia telah menolak untuk menanggapi permintaan kami, memperpanjang kekerasan dan penderitaan rakyat saya di West Papua,” paparnya.

Untuk itu, ULMWP menyerukan penghentian sementara kemanusiaan dari konflik bersenjata oleh kedua belah pihak di West Papua karena pandemi Covid-19 global. Biarkan para pekerja kemanusiaan membantu melindungi rakyat West Papua dan pemukim Indonesia dari virus ini.

“Sejauh ini, alih-alih mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi rakyat West Papua, Kementerian Dalam Negeri telah menindas upaya Gubernur Papua untuk menghentikan angkutan migran yang masuk, dan Presiden Widodo telah mencegah langkah-langkah yang dilakukan oleh gubernur daerah, Kami menyerukan pemerintah Indonesia untuk menganggap serius ancaman Covid-19 sebagai krisis kesehatan masyarakat global, daripada menggunakan penembakan untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka,” jelas Wenda.

Seperti depopulasi Pribumi lainnya di dunia, semua menghadapi ancaman genosida yang papua juga alami dan berpotensi juga dari virus ini. Kegagalan Indonesia untuk melindungi Papua darinya adalah bukti lebih lanjut tentang kebutuhan mendesak kitauntuk menentukan nasib sendiri, untuk diberikan hak penentuan nasib sendiri, (oel).

Baca juga:

1. West Papua Menghadapi Krisis Ganda, Coronavirus dan Kolonialisme Indonesia
2. ULMWP Serukan Rakyat Kembali ke Cara Hidup Tradisional

Copyright ©Cepos Online "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com