Harga Beras Premium Di Masohi Bervariasi

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Harga beras jenis premium yang dijual para pedagang di pasar Masohi, ibu kota kabupaten Maluku Tengah bervariasi Rp13.600 - Rp14.000 per kg.

"Harga masih wajarlah menurut para distributor jika dibandingkan dengan HET yang ditetapkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto yakni Rp13.600 per Kg," kata Kadis Perindag Maluku Tengah, Kace Pattiasina, dihubungi dari Ambon, Senin (25/6).

Bervariasinya harga beras jenis premium ini karena para distributor maupun pedagang beralasan biaya transportasi, bongkar muat dan buruh.

Dia mengemukakan, masalah ini telah disampaikan para distributor bahan pokok masyarakat saat berdialog dengan staf dari Bank Indonesia perwakilan Maluku dari Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID) di Masohi pada akhir Mei 2018.

Beras tiba di pelabuhan Yos Sudarso Ambon membutuhkan bongkar muat, buruh maupun transportasi ke pelabuhan Tulehu maupun Liang, pulau Ambon, selanjutnya di Masohi itu yang mengakibatkan harga bervariasi.

Harga bahan pokok masyarakat yang dipasok dari Makassar maupun Surabaya ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tetapi ongkos bongkar muat, transportasi dan buruh ke Masohi, relatif mahal sehingga mempengaruhi harga bahan pokok masyaraka.

Kendati tidak dirinci ongkos bongkar muat, transportasi dan buruh, tetapi berdampak terhadap harga jual bahan pokok masyarakat di pasar.

"Para distributor menyampaikan sebenarnya harga beras, gula pasir dan telur yang dijual para pedagang di pasar Masohi relatif lebih murah bila tidak mengeluarkan anggaran tambahan untuk bongkar muat, transportasi dan buruh," kata Kace.

Harga telur ayam ras saat ini dijual pedagang di pasar dengan harga bervariasi Rp2.000 per butir dan gula pasir bervariasi Rp1.400 - Rp1.500 per Kg.

Sedangkan, harga bawang merah turun dari Rp45.000 per Kg menjadi Rp40.000 per Kg dan bawang putih Rp30.000 per Kg dari sebelumnya Rp35.000 per Kg.

Dia menyatakan, para distributor mengusulkan agar Pemkab Maluku Tengah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku untuk meminta jalur tol laut itu menyinggahi Masohi sehingga harga bahan pokok masyarakat relatif lebih murah.

"Bahan pokok masyarakat dipasok langsung ke Masohi memperpendek rentang kendali transportasi maupun biayanya serta ongkos buruh sehingga harga bahan pokok masyarakat terkendali dan relatif murah sehingga tidak meresahkan masyarakat saat perayaan hari hari besar keagamaan," tandas Kace. (MP-2)

Golkar Maluku Turunkan 37 Advokat Ke 11 Kabupaten/Kota

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku yang akan berlangsung 27 Juni mendatang, DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku menurunkan 37 Advokat (Kuasa Hukum) pasangan Said Assagaff - Andreas Rentanubun (SANTUN) untuk mengawasi dan mengantisipasi kecurangan pada saat pencoblosan di 11 kabupaten/kota.

"Tim advokat yang kita turunkan sudah terlatih dan profesional serta memahami seluk beluk peraturan pemilu, untuk penyebarannya dilakukan secara bertahap sebelum hari pencoblosan,"ujar kuasa hukum pasangan SANTUN, Fahri Bachmid di Ambon, minggu (24/6).

Menurut Bachmid, tim advokat yang diturunkan di setiap daerah bervariasi, terdiri dari 3 sampai 5 orang, sesuai tingkat kerawanan terjadinya kecurangan, seperti kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru.

“Penempatan tim Advokat, semata-mata untuk mengawal proses demokratisasi dalam rangka pemilihan /Gubernur-Wakik Gubernur, sehingga dapat berjalan secara jujur, adil, umum dan rahasia seauai ketentuan peraturan yang berlaku,” katanya.

"Kita ingin pastikan semua proseas tahapan penyelenggaraan pemilihan berjalan secara konstitutional dan demokrasi sesuai paham dan ajaran hukum,"katanya lagi.

Dijelaskan Bachmid, misi penempatan tim Advokat semata-mata untuk memastikan penyelenggara pilkada menghasilkan kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih dengan derajat legitimasi hukum yang tinggi, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi saling gugat menggugat, yang disebabkan adanya desain kecurangan pilkada, yang dapat mencederai pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Selain itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku untuk bergandeng tangan dengan semua pihak, termasuk penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU dan Bawaslu, serta seluruh pihak pematau yang terakreditasi yang bertugas memantauan khusus penyelenggara pilkada.

"Saya mengajak semua pihak, mari kita bekerjasama sehingga tidak ada potensi kecurangan apapun. Sehingga pesta demokrasi lima tahun ini berjalan  adil dan beradab. Jikalaupun ada kecurangan, kita tidak segan-segan mengambil langkah hukum jika ada pihak yang melakukan praktek kotor maupun itimadasi,"tandasnya

Bachmid menambahkan, masyarakat Maluku menghendaki kepemimpinan yang betul-betul mempunyai derajat dukungan yang sangat tinggi, bukan dibuat-buat dengan  melalui proses yang tidak jujur.

"Saya sangat berharap KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pilkada dapat berjalan baik, aman dan damai,"pungkasnya. (MP-7)

Penanganan Kasus Korupsi Di Maluku Alami Penurunan

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Wakil Kepala Polda Maluku Brigjen Ahmad Wiyagus mengakui penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di daerah ini sejak tahun 2015 mengalami tren penurunan.

"Berdasarkan data memang ada sedikit penurunan seperti tahun 2015 sekitar 15 kasus, 2016 sepuluh kasus, dan tahun 2017 juga lebih kecil dengan tingkat persentase penyelesaian perkara di Maluku cukup bagus," kata Wakapolda, di Ambon, Minggu (24/6).

Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2018, terdapat enam laporan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diterima Direktorat Tipikor Mabes Polri.

Wakapolda menandaskan, keberhasilan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi bukan saja dilihat dari seberapa besar jumlahnya.

"Karena ketika pemerintah menggelorakan pencegahan, sejatinya penegakan hukum menurun sebab tindakan korupsi lebih mengarah pada para pengelola anggaran yang berpeluang melakukan penyimpangan keuangan," katanya lagi.

Brigjen Ahmad Wiyagus sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tipikor Bareskrim Polri, dan ditunjuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjabat Wakapolda Maluku menggantikan Brigjen Hasanuddin yang mendapat tugas baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Menurut dia, sesuai penegasan Kapolda Maluku Irjen Andap Budhi Revianto, mutasi merupakan hal biasa dalam organisasi Polri dan tidak ada yang istimewa karena sifatnya normal secara internal untuk penyegaran organisasi.

Kapolda juga berharap sebagai Wakapolda yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik, karena memiliki pengalaman di bidang tindak pidana korupsi selama sembilan tahun, termasuk di KPK dan Direktorat Tipikor Mabes Polri dengan mengungkap sejumlah kasus besar. (MP-4)

Bawaslu Maluku Pantau Masa Tenang

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku mengerahkan tim pengawas untuk memantau tahapan masa tenang menjelang Pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku pada 27 Juni 2018.

"Tim telah dikerahkan untuk memastikan tidak ada kampanye dalam bentuk apapun saat masa tenang pada 24-26 Juni 2018," kata Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, Minggu (24/6).

Dia mengemukakan, tim dikerahkan ke sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku dengan membagi tiga wilayah.

Wilayah pertama meliputi Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) dengan Koordinator Abdullah Ely.

Wilayah kedua yang dikoordinir Astuty Usman meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Buru, dan Buru Selatan.

Sedangkan wilayah tiga dengan Koordinator Paulus Titaley meliputi Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) serta Maluku Barat Daya (MBD).

Tim melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota, 118 kecamatan, 1.231 desa dan sebanyak 3.355 tempat pemungutan suara (TPS).

"Pastinya tim juga mengecek soal logistik pilkada telah terdistribusi dengan baik, termasuk menjamin keamanan dan kebebasan saat memilih pada masing-masing TPS," ujar Abdullah.

Karena itu, masyarakat maupun pasangan calon gubernur-wagub Maluku, termasuk calon bupati-wakil bupati Maluku Tenggara serta calon wali kota-wakil wali kota Tual agar melaporkan bila mendapat intimidasi atau tekanan yang bisa mempengaruhi pemilih saat pencoblosan.

"Segera melaporkan ke Bawaslu Maluku, Panwas maupun tim didukung saksi dan alat bukti, sehingga dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Abdullah pula.

Pilgub Maluku diikuti pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan slogan "Santun" dengan nomor urut 1, Murad Ismaid-Barnabas N Orno ("Baileo") nomor urut 2, serta pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath ("Hebat") dengan nomor urut 3.

Pilkada Kota Tual diikuti pasangan calon Yunus Serang-Eva Fransina Balubun ("Serasi") dengan nomor urut 1, Adam Rahayaan-Usman Tamnge ("Aman") nomor urut 2, dan pasangan Adlly Bandjar-Fadilah Rahawarin dengan jargon ("Adil") dengan nomor urut 3.

Sedangkan, Pilkada Maluku Tenggara diikuti pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Angelius Renjaan-Hamzah Rahayaan ("Amanah") dengan nomor urut 1, Esebius Utha Safsafubun dan Abdurrahman Matdoan ("Utama") nomor urut 2, dan Muhammad Taher Hanubun dan Petrus Beruatwarin ("MTH-PB") dengan nomor urut 3. (MP-3)

KPU Ambon Musnahkan 912 Surat Suara Rusak

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon memusnahkan 912 surat suara Pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Maluku yang rusak. Pemusnahan surat suara rusak tersebut dilakukan dengan cara membakar surat suara yang dimasukkan ke dalam drum bekas.

Berdasarkan pantauan media ini, pesmunahan surat suara rusak tersebut berlangsung di depan Gedung Sport Hall, Karang Panjang, Ambon, Minggu (24/6) dan dihadiri Panwaslu dan perwakilan dari Polres Ambon.

Marthinus Kainama, Ketua KPU Kota Ambon, mengatakan sebelum memusnahkan surat suaara rusak tersebut, terlebih dahulu sudah disortir sebanyak dua kali. Hal ini dilakukan agar surat suara tersebut tidak disalahgunakan.

"Jadi jumlah surat suara untuk KPU Kota Ambon itu 912.564, setelah dilakukan penyortiran sebanyak dua kali, 912 surat suara rusak dan hari ini dimusnahkan,"ujarnya.

Dijelaskan Kainama, surat suara yang rusak  terdapat goresan, ada titik maupun sobekan pada surat suara.

"Kalau titik ini bisa terjadi indikasi sehingga kita musnahkan,"tandasnya.

Menyangkut distribusi logistik, Kainama katakan hal tersebut akan dilakukan satu hari menjelang pemilihan, sebagai langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

"25-26 Juni baru kita distribusi, meskipun ketentuannya tiga hari sebelum itu sudah didistribusikan. Pengalaman di Pilwakot, semakin lama di TPS juga bisa jadi kemungkinan yang tidak diinginkan. Sehingga kita harapkan kotak suara hanya berada satu hari di TPS atau satu hari sebelum pemilihan kita distribusikan dan akan dikawal ketat oleh kepolisian,"pungkasnya. (MP-7)

Lapalelo : Semua Paslon Gubernur Maluku Berpeluang Rebut Suara

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Tiga pasangan calon (paslon) Gubernur/Cawagub Maluku berpeluang merebut 6,39 persen suara rakyat yang belum menentukan pilihan mereka (undecided voters) pada Pilkada 27 Juni 2018.

"Kesimpulan kami untuk tiga pasangan calon masih memiliki peluang yang sama dengan catatan yang mampu melakukan treatment dan konsolidasi yang dilakukan haruslah bersifat masif dan terukur untuk merebut hati pemilih rasional," kata Direktur Operasi Parameter Konsultindo, Edison Lapalelo di Ambon, Minggu (24/6).

Dari survei yang dilakukan pada tanggal 10 - 17 Juni 2018 dengan menggunakan 1.200 sampel untuk responden dari 11 kabupaten/kota menempatkan paslon dari jalur independen Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (Hebat) lebih diunggulkan dalam meraih dukungan suara sebesar 33,07 persen.

Kemudian paslon Murad Ismail-Barnabas Orno (Baileo) menempati posisi kedua dengan dukungan responden sebesar 30,09 persen dan paslon petahana Said Assagaff-Andreas Rentanubun (SANTUN) meraih 29,91 persen.

Sementara jumlah suara rakyat yang belum menentukan pilihan mereka sebesar 6,39 persen.

"Jadi treatmen pada masa tenang antara tanggal 24 hinga 26 Juni 2019 ini menjadi penentu kemenangan bagi setiap pasangan calon," ujarnya.

Lembaga ini juga mengukur tingkat penggunaan politik uang masih bisa diterima atau tidak dalam pilkada Maluku dan didapati angka sebesar 14,28 persen responden menyatakan masih menerima dan angka ini sebenarnya sangat riskan.

"Kita punya data tentang ini dan tahu di kabupaten mana yang terjadi sebaran ini sampai pada tingkat kecamatannya namun hanya menjadi konsumsi internal, sedangkan yang menolak money politic 14,54 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 71,18 persen," katanya.

Responden yang disurvei juga menyatakan jika paslon gubernur yang dipilih nantinya akan mememankan pilkada Maluku untuk paslon petahana 'Santun' sebesar 29,91 persen, terdiri dari mereka yang sangat yakin 73,24 persen, tidak yakin 16,25 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 10,52 persen.

Selanjutnya untuk pasangan 'Baileo' 30,09 persen yang terdiri atas responden yang merasa sangat yakin sebesar 72,25 persen, tidak yakin 17,21 persen, dan tidak tahu 10,54 persen.

Untuk paslon independen dengan jargon 'Hebat' sebesar 33,07 persen yang terdiri atas responden yang merasa sangat yakin 79,36 persen, tidak yakin 10,14 persen, dan tidak tahu 10,50 persen.

"Hasil survei yang kami lakukan ini bisa dikombain dengan dua lembaga survei lainnya dan bukan untuk diperdebatkan," kataa Edison. (MP-5)

BMKG Pattimura Imbau Nelayan Waspadai Angin Kencang

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pattimura, mengimbau masyarakat, terutama para nelayan tradisional agar mewaspadai angin kencang di sejumlah daerah pada beberapa hari ke depan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun di BMKG Stasiun Pattimura Ambon, Minggu (24/6), mencatat angin dengan kecepatan lebih dari 30 Km Per jam berpeluang terjadi di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara maupun Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD).

Kabupaten Kepulauan Aru, MTB maupun MBD merupakan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.

Berdasarkan data, sering nelayan asal Maluku juga "hanyut" ke Australia sehingga diamankan aparat keamanan setempat selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

Sedangkan, hujan lebat disertai petir terjadi di perairan selatan Pulau Seram. Adanya awan gelap (cumulonimbus) di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang Gelombang setinggi 2,5 meter berpeluang terjadi perairan selatan Pulau Buru, Pulau Seram, Laut Banda, perairan Kepulauan Sermata, Kabupaten MBD hingga Kepulauan Tanimbar, Kabupaten MTB, perairan Kepulauan Kai hingga Kepulauan Aru serta Laut Arafura.

Karena itu, para nelayan yang hendak menangkap ikan jangan memaksakan diri melaut dengan mengandalkan armada tradisional.

Armada tradisional tidak kuat menahan kondisi cuaca tersebut dengan sewaktu-waktu terjadi perubahan kecepatan angin sehingga mempengaruhi tinggi gelombang.

Imbauan kondisi cuaca telah disampaikan melalui masing-masing badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) di sembilan kabupaten dan dua kota, termasuk para bupati maupun wali kota.

Bila terjadi kondisi cuaca ekstrem, maka Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Ambon berwenang tidak memberikan izin berlayar, bahkan sekiranya dipandang perlu aktivitas pelayaran untuk sementara ditutup sambil menunggu laporan perkembangan cuaca terbaru.

Para pengguna jasa transportasi juga hendaknya memaklumi bila terjadi penundaan dan keterlambatan jadwal keberangkatan kapal laut akibat faktor cuaca karena pertimbangan perlunya memprioritaskan keselamatan. (MP-2)