Investasi Amerika Disebut Penting Bagi Roda Ekonomi NKRI

Buletinnusa

Jakarta -- Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. mengatakan bahwa investasi Amerika Serikat berperan penting dalam roda perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

(Simak ini: Akuisisi Saham Freeport, Inalum Jadi Operator Tambang Nomor 1 Dunia)

Sebut saja perusahaan-perusahaan besar muai dari aparel olahraga hingga perusahaan raksasa teknologi seperti Facebook dan juga Google yang turut melakukan investasi penting dalam roda perekonomian Indonesia.

Nike, salah satu aparel olahraga terkemuka di dunia pada tahun 2018 merayakan keberadaannya di Indonesia yang telah menginjak angka 30 tahun. Tentunya bukan waktu yang sangat singkat.

Belum lagi ditambah Chevron yang telah beroperasi selama 90 tahun di Indonesia dalam sektor pekerjaan kualitas tinggi dan penghasilan besar dimana Chevron turut menyumbang 200 miliar dolar Amerika untuk pemasukan Indonesia.

Baca juga:

1. Kandungan Emas Papua Mencapai 3.531 Ton, Tembaga 42 Juta Ton
2. PT Freeport Keruk 210 Kg Emas di Papua Dalam Sehari

Menurut Dubes Donovan, investasi paling penting Amerika Serikat di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia yang dinilai telah memberikan kontribusi sebesar Rp 23 triliun selama beroperasi dari tahun 1992 hingga tahun 2017. Padahal, jika dilihat 23 triliun merupakan jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pendapatan yang Freeport sudah makan sejauh ini.

Perusahaan-perusahaan IT milik Amerika Serikat seperti Google, Facebook juga turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam penjelasa Dubes Donovan.

Terbaru, perusahaan digital lainnya yaitu Cisco akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang tergabug dalam program Country Digital Acceleration atau program yang membuat pelayanan publi semakin lebih efisien dengan meningkatkan inovasi lokal, digitalisasi usaha kecil dan menengah.

(Lihat ini: 200 Personil Brimob Polda NTT dan Brimob Polda Sumut Siap Amankan Freeport)


Copyright ©Harian Papua "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Pembayaran Tanah Bandara Mopah Dikembalikan ke Pemerintah Pusat

Buletinnusa

Aksi demonstrasi masyarakat Marind di Kantor DPRD Merauke pekan lalu.

(Baca juga: Kodam XVII Cenderawasih Dapat Hibah Tanah 90 Hektar)

Merauke -- Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengungkapkan, pembayaran tanah Bandara Mopah seluas 60 hektar, tak bisa diselesaikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, dikembalikan ke pemerintah pusat. Demikian disampaikan Bupati Freddy kepada sejumlah wartawan Jumat (28/9). Dikatakan, proses pengukuran lahan yang dipersoalkan, telah dilakukan beberapa hari lalu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lain.

(Lihat ini: Pemilik Ulayat Pasang Sasi di Lapangan Jawa, Yonathan: Kami Minta Ganti Rugi 17 Miliar)

Pemkab Merauke, demikian Bupati Freddy, tak pernah tinggal diam untuk penyelesaian tanah bandara. Beberapa tahun silam, pemerintah setempat telah membayar senilai Rp 65 miliar kepada pemilik ulayat.

Lalu, demikian bupati, sehubungan dengan tanah 60 hektar yang dipersoalkan, beberapa utusan difasilitasi berangkat ke Jakarta bertemu kementerian terkait.

“Dari tiket, akomodasi dan lain-lain disiapkan Pemerintah Kabupaten Merauke. Bahkan mereka mendengar secara langsung keinginan pusat seperti apa,” ujarnya.

(Lihat ini: Uskup Timika: OAP Tidak Bisa Hidup Tanpa Tanah)

Berkaitan dengan dana Rp 5 miliar, katanya, sudah disiapkan di kas daerah tahun 2017. Namun sesuai catatan diberikan yang mengambil adalah pemik ulayat. Lalu sebelum menerima, menandatangani terlebih dahulu meterai 6000 di kepolisian dan kejaksaan.

“Persyaratan dimaksud diminta, namun dananya tak diambil. Sehingga dimanfaatkan untuk lain seperti SMPN I dan II. Jadi, apa yang kurang dari pemerintah terhadap permintaan masyarakat,” tanya bupati.

(Baca ini: Sejarah Penguasaan Tanah Orang Asli Papua)


Copyright ©Metro Merauke "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Laurenzus Kadepa : Tangisan Di Timika Adalah Tangisan Kita Semua

Buletinnusa

Timika -- Laurenzus Kadepa Anggota Komisi 1 DPRP mengatakan, tangisan yang menimpa masyarakat Papua karena digusur rumahnya merupakan tangisan bersama masyarakat asli Papua.

“Tangisan Timika adalah tangisan kita semua, tangisan ini bukan di sebuah pulau yang kosong, tangisan ini di sebuah pulang berpenghuni, jangan biarkan tangisan ini hilang dibawa angin, yang bertelinga mendengar, yang berhati merasakan, jangan biarkan kekejaman menjadi tuan di negeri ini taburkan rasa dengarkan mereka yang sedang menangis, meratapi kenyamanan hidupnya di negerinya yang mulai tidak nyaman,” ujarnya, jumat (28/09/2018).

Melihat tangisan ibu Ina Gwijangge yang beredar di media sosial Laurenzus meminta, Pemerintah Mimika untuk tangani kasus tersebut.

(Lihat ini: Pemilik Ulayat Pasang Sasi di Lapangan Jawa, Yonathan: Kami Minta Ganti Rugi 17 Miliar)

“Harap pemda Mimika segera tangani masalah ini. Bagaimanapun apapun suara OAP wajib didengar,” harapnya.


Copyright ©Kabar Daerah "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

KNPB MNUKWAR: Memahami Karakteristik Mahasiswa Berjiwa Nasionalisme kepada SAB IMPT

Buletinnusa

Saat usai 8 materi sambut anggota baru Ikatan mahasiswa pengunungan Tengah (IMPT) Kota study Manokwari papua barat di ruang Auditorium UNIPA. (Foto: Petrus Yatipai).

Manokwari -- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Mnukwar memberikan materi tentang Memahami karakteriltik mahasiswa berjiwa nasionalisme dalam perespektif gerakan perubahan mahasiswa kepada Sambut Anggota Baru (SAB) 115 mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pengunungan Tengah (IMPT) di ruang Auditorium Universitas Negri Papua, Jumat, 28/18.

Yohanes Aliknoe dalam materi mengatakan, mahasiswa adalah agen perubahan. Perubahan yang positif dalam rangkah pembangunan sebuah bangsa Papua adalah tantangan bagi mahasiswa papua saat ini.

(Lihat ini: TNI dan Polri Kembali Tembak Dua Aktivis KNPB di Timika)

Pendidikan tinggi memang peran penting dalam mendorong mahasiswa untuk melakukan gerakan gerakan perubahan di Papua.

Perubahan memang tidak melekat pada tubuh dan jiwa para mahasiswa karena memang dari mahasiswa muncul berbagai gerakan perubahan positif dalam sejarah. Peristiwa-peristiwa besar di dunia selalu identik dengan mahasiswa. Mahasiswa lahir pendidikan tinggi, maka pendidikan tinggi di papua harus merefleksikan diri dan berani berubah.

Kami mahasiswa harus merenungkan kembali bahwa mahasiswa adalah tulang punggung bangsa, mahasiswa adalah tongkat stafet, mahasiswa adalah agan perubahan, mahasiswa adalah kontrol kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, mahasiswa adalah menyuarahkan aspirasi buat mereka yang tak berdaya.

(Lihat ini: Kantor Papua Merdeka di Timika Disergap, 1 Orang Ditembak Polisi dan 7 Ditangkap)

Kami bukan orang Indonesia, kami bukan orang india, kami bukan orang australia, kami orang papua satu visi dan tujuan satu bangsa negara papua barat, Jelasnya.

Ketua KNPB wilayah Mnukwar Alexsander Nekenem mengatakan, materi di organisasi IMPT untuk mahasiswa baru itu lebih pada pengenalan diri saya sebagai orang yang mempunyai cerita bangsanya sendiri yang berbeda dengan bangsa yang lain sehingga untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai kebangsaan Papua.

Kesempatan yanga sama peserta mahasiswa baru Mari Yoke Pekei mengatakan saya mempunyai identitas diri bahwa saya hitam manis yang berada di pulau sendiri untuk memahmi sejarah Papua seperti yang disampaikan oleh pemateri.

(Baca ini: Polda Papua: Penangkapan Aktivis KNPB Hasil Pengembangan Penemuan Amunisi)


Copyright ©Kabar Mapegaa "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Dibatasi Polisi, dukungan ULMWP di sidang umum PBB tetap berjalan di Manokwari

Buletinnusa

Puluhan warga di Manokwari saat menggelar aksi dukungan untuk ULMWP di Sidang umum PBB ke 73 di New York. Foto: Hans Arnold Kapisa.

Manokwari -- Puluhan warga di Manokwari menggelar aksi damai untuk mendukung keikutsertaan ULMWP melalui Negara Vanuatu dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 73 di New York Amerika Serikat tidak berlangsung lama karena dibatasi.

Bahkan, rencana awal untuk melakukan longmarch juga tidak dilakukan karena dibatasi oleh aparat Kepolisian Sektor Manokwari.

"Hari ini kita hendak nyatakan kepada dunia, tentang dukungan kami kepada ULMWP yang sudah hadir di siang umum PBB melalui Negara Vanuatu. Tapi kami dibatasi. Kami hanya lakukan ibadah dan orasi singkat, namun semangat kami tidak terbatas sampai di sini,” ujar Markus Yenu gubernur NFRPB wilayah Domberai kepada wartawan di Manokwari, Jumat (28/9/2018).

Dikatakan Yenu, aksi ini merupakan bentuk dukungan perwakilan ULMWP yang hadir dalam sidang umum PBB ke 73. Mereka adalah Beni Wenda, Rex Rumaikek, Heman Wanggai dan John Anare, yang akan menyampaikan kondisi politik Papua saat ini dihadapan para pimpinan negara peserta sidang tersebut pada malam ini waktu Papua atau pagi hari waktu New York.

"Selain mendukung perwakilan ULMWP, melalui aksi ini juga kami rakyat Papua di Manokwari menolak dengan tegas dua oknum delegasi Papua bentukan Indonesia dalam sidang umum PBB. Kami mau sampaikan bahwa dua oknum perwakilan Papua dari Jakarta tidak kami akui. Karena yang kami akui adalah perwakilan ULMWP,” ujarnya .

Marko Koromat , koordinator aksi tersebut mengatakan, bahwa surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke Polres Manokwari pada tanggal 26 September 2018 untuk memberitahukan rencana aksi tersebut. Namun, pada pelaksanaan siang tadi tetap dibatasi.

"Kita dibatasi, untuk tidak lakukan longmarch dari titik kumpul di Sanggeng ke kantor LP3BH Manokwari. Namun itu tidak jadi ukuran kami, karena petisi dukungan kami sudah kami serahkan kepada Direktur LP3BH sebagai salah satu lembaga bantuan hukum internasional yang ada di Manokwari,” katanya.

Yan Christian Warinussy, Direktur LP3BH Manokwari saat dikonfirmasi mengaku kecewa dengan situasi hari ini, karena aksi puluhan warga untuk menyatakan dukungan kepada ULMWP di sidang umum PBB dibatasi. Padahal, itu adalah kebebasan berekspresi di muka umum tapi seakan dibungkam.

"Katanya ini negara demokrasi ke empat di dunia. Bagaimana bisa kita nyatakan negara demokrasi kalau praktek seperti itu masih dilakukan. Saya sangat kecewa, karena ruang demokrasi tidak diberikan,” kata Warinussy. (*)


Copyright ©Tabloid JUBI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Wapres Kalla: Indonesia Tak Akan Diam jika Vanuatu Terus Mengusik Papua

Buletinnusa

Menko PMK Puan Maharani bersama delegasi Republik Indonesia lainnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam High Level Meeting on Global Peace di Markas Besar PBB di New York, Senin, 24 September 2018.

New York -- Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan Vanuatu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

"Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit," kata Wapres Kalla dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Ke-73 PBB di Markas Besar PBB New York, Kamis (28/9/2018) waktu setempat, seperti dikutip Antara.

Akan tetapi, ketika tindakan bermusuhan terus berlanjut, kata Wapres Kalla, Indonesia tidak akan tinggal diam.

Baca ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum

Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya.

Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, menurut Kalla, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Lihat ini: Komunike Pertemuan PIF di Nauru, Forum Mengakui Keterlibatan Konstruktif pada Masalah West Papua

Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," kata Wapres.

Ia menekankan, "Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI."

Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya.

"Saya ulangi akan dengan teguh membela integritas teritorialnya," kata Wapres RI.

Dalam penjelasannya kepada wartawan usai berpidato, Wapres mengatakan bahwa Vanuatu sering kali menyampaikan isu-isu yang tidak benar mengenai pelanggaran HAM.

Baca ini:

1. Langkah Vanuatu dan ULMWP di sidang Majelis Umum PBB
2. Konsul Kehormatan Belanda Menyarankan Kasus West Papua untuk Diperiksa dari Semua Sudut

Begitu pula, lanjut dia, terkait dengan mempertanyakan keabsahan penggabungan Papua ke Indonesia. Padahal, penggabungan Papua melalui jajak pendapat rakyat papua yanga merupakan resolusi oleh PBB.


Copyright ©Kompas | Antara "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Vanuatu Memperjuangkan Penentuan Nasib Sendiri untuk New Caledonia dan West Papua

Buletinnusa

Republik Vanuatu, Charlot Salwai dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Ke-73 PBB di Markas Besar PBB New York, Jumaat (28/9/2018).

Baca juga:

1. Langkah Vanuatu dan ULMWP di sidang Majelis Umum PBB
2. Presiden Komite Dekolonisasi Oseania: Hentikan Pertumpahan Darah di West Papua

New York -- Pada hari Jumaat (28/9/2018) selama debat umum Sidang ke-73 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perdana Menteri (PM) Republik Vanuatu, Charlot Salwai berbicara dengan jelas dan tegas mendukung dekolonisasi untuk New Caledonia dan West Papua. Dalam pidatonya dia (PM) juga memprioritaskan perbaikan Vanuatu di bidang kesehatan kaum perempuan, ancaman perubahan iklim, reformasi sistem hak asasi manusia PBB, denuklirisasi dan konservasi laut yang berkelanjutan.

“Nyonya Presiden, Sejak pembentukan PBB sekitar 750 juta orang dari lebih dari 80 bekas koloni telah mencapai kemandirian politik (Merdeka) red. Namun, situasi jutaan orang lain yang menginginkan penentuan nasib sendiri masih ditolak," kata Perdana Menteri Vanuatu dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Ke-73 PBB di Markas Besar PBB New York, Jumaat (28/9/2018) waktu setempat.

Dalam hal ini, Vanuatu menegaskan pentingnya peran Komite Dekolonisasi. Penghapusan pada semua bentuk kolonialisme harus tetap menjadi prioritas utama dalam agenda PBB, sesuai dengan semangat piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lihat ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum

New Caledonia sedang dalam proses menentukan nasibnya melalui referendum yang akan berlangsung pada tanggal 4 November 2018. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung hak masyarakat New Caledonia untuk berpartisipasi penuh dalam referendum ini, dan di atas semua itu, untuk memastikan bahwa hal itu terjadi dengan cara yang bebas dan adil.

"Nyonya Presiden, komunitas internasional telah menyaksikan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah diderita oleh rakyat West Papua. Kami menyerukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia ini," katanya.

"Kami juga menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk lebih memperhatikan tindakan tidak manusiawi ini, dan bersama-sama dengan Indonesia, untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan dan menemukan kesamaan untuk membangun proses yang akan memungkinkan mereka untuk bebas ekspresikan pilihan mereka. " kata PM Vanuatu.

Baca ini:

1. Vanuatu Menyajikan Rancangan Resolusi PBB untuk West Papua ke PIF
2. Konsul Kehormatan Belanda Menyarankan Kasus West Papua untuk Diperiksa dari Semua Sudut

Posted by: Admin
Copyright ©Free West Papua Campaign | UN "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com