Wapres Kalla: Indonesia Tak Akan Diam jika Vanuatu Terus Mengusik Papua

Buletinnusa

Menko PMK Puan Maharani bersama delegasi Republik Indonesia lainnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam High Level Meeting on Global Peace di Markas Besar PBB di New York, Senin, 24 September 2018.

New York -- Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla menyampaikan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan Vanuatu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

"Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit," kata Wapres Kalla dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Ke-73 PBB di Markas Besar PBB New York, Kamis (28/9/2018) waktu setempat, seperti dikutip Antara.

Akan tetapi, ketika tindakan bermusuhan terus berlanjut, kata Wapres Kalla, Indonesia tidak akan tinggal diam.

Baca ini: Vanuatu Terus Mendorong Resolusi PBB atas West Papua, Meskipun ada Penentangan dari Anggota Forum

Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorialnya.

Untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, menurut Kalla, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Lihat ini: Komunike Pertemuan PIF di Nauru, Forum Mengakui Keterlibatan Konstruktif pada Masalah West Papua

Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," kata Wapres.

Ia menekankan, "Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI."

Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya.

"Saya ulangi akan dengan teguh membela integritas teritorialnya," kata Wapres RI.

Dalam penjelasannya kepada wartawan usai berpidato, Wapres mengatakan bahwa Vanuatu sering kali menyampaikan isu-isu yang tidak benar mengenai pelanggaran HAM.

Baca ini:

1. Langkah Vanuatu dan ULMWP di sidang Majelis Umum PBB
2. Konsul Kehormatan Belanda Menyarankan Kasus West Papua untuk Diperiksa dari Semua Sudut

Begitu pula, lanjut dia, terkait dengan mempertanyakan keabsahan penggabungan Papua ke Indonesia. Padahal, penggabungan Papua melalui jajak pendapat rakyat papua yanga merupakan resolusi oleh PBB.


Copyright ©Kompas | Antara "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com