Gerakan Transformasi Oseania Serukan untuk Intervensi PBB di West Papua

Buletinnusa

Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu (belakang) dan Sekretaris Jenderal PBB Anotnio Guterres selama kunjungan ke pinggir laut Port Vila. Regenvanu mengkonfirmasi bahwa ia telah mengangkat masalah West Papua selama pertemuan bilateral, tetapi tampaknya tidak banyak yang datang darinya.

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

PORT VILA, Vanuatu - Gerakan Transformasi Oseania atau OTM yang mewakili rakyat West Papua di Vanuatu, menyerukan kembali kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak cepat untuk menghentikan pembunuhan yang terus menerus terjadi terhadap orang Papua oleh pemerintah Indonesia.

Presiden Sementara OTM, Mackenzie Naling melalui media Harian Vanuatu (17/9) mengatakan gerakan itu juga menyerukan PBB untuk memfasilitasi proses yang akan mengarah pada kemerdekaan politik West Papua, sesegera mungkin.

"Kami mewakili orang-orang Papua [West Papua] yang terabaikan, yang sekarang menderita di tangan rezim pemerintah Indonesia," kata Naling.

“Kebanggaan rakyat West Papua berkurang tetapi belum berakhir, karena mereka memiliki suara di tempat lain oleh orang-orang dan organisasi yang peduli untuk perjuangan mereka menuju penentuan nasib sendiri".

“Jadi, OTM peduli dengan perjuangan dan kami ingin melihat semua negara dan pemimpin di Oseania untuk bersatu dan membuat PBB melakukan sesuatu dengan cepat. Pertama, untuk menghentikan Indonesia dari pembunuhan massal [terhadap] orang-orang Papua dan kedua langkah untuk memerdekakan orang-orang Papua dari Indonesia. ”

Baca juga:

1. Soal Papua, Vanuatu dan Solomon Angkat Bicara di Dewan HAM PBB
2. Benny Wenda: Perjuangan ULMWP Dengan Jalan Damai Tanpa Anarkis

Naling mengatakan, masalah West Papua telah menyeret terlalu lama dan sudah waktunya bagi PBB untuk melakukan sesuatu tentang hal itu.

"OTM menyerukan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk menanggapi masalah ini dengan serius dan mendesak untuk mengundang diskusi meja bundar antara PBB, Indonesia dan pihak-pihak internasional yang berkepentingan untuk membahas masalah-masalah West Papua," katanya.

“PBB dan dunia harus memahami bahwa ada dua masalah yang dihadapi Melanesia asli Papua".

"Pertama, yang harus segera diatasi adalah pembunuhan besar-besaran orang Papua Barat oleh rezim politik Indonesia yang terjadi setiap saat, menurut informasi yang diterima setiap hari."

(Baca ini: Sekjen PBB di Vanuatu, PM: Tidak Ragu Tentang Komitmen Vanuatu untuk West Papua)

Naling menyarankan agar PBB dan semua pihak yang berkepentingan harus menekan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan referendum untuk berlangsung dan juga menekan Indonesia untuk memberikan Kemerdekaan politik bagi [masyarakat] Melanesia [di] West Papua. (Godwin Ligo/dailypost.vu)


Posted by: Admin 
Copyright ©dailypost.vu "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Jika Referendum Papua Jadi Agenda PBB, Tengku Zul: Jokowi Mundur

Buletinnusa

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Suara.com/Ummi Saleh)

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Jakarta, - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mengusulkan supaya Presiden Jokowi mundur, kalau referendum untuk Papua menjadi agenda pembahasan PBB.

Tengku Zul menegaskan, Papua sudah menjadi bagian dar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tak lagi bisa diubah. Maka dari itu, baginya, Jokowi harus mundur kalau referendum bagi Papua sudah sampai masuk ke agenda PBB.

Papua adalah bagian dari NKRI. Hal ini sudah final.
Jika sampai Majelis Umum PBB mengagendakan REFRENDUM bagi Papua, sudah selayaknya Presiden @jokowi mundur dari jabatannya.
Kita perlu Presiden yang kuat, bukan yg "dicitrakan kuat", dan kuatnya itu tentu di dunia Internasional.

— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) August 30, 2019

Ia menilai, Jokowi tidak cukup kuat sebagai presiden, apalagi di dunia internasional, jika tak bisa mempertahankan Papua.

“Kita perlu presiden yang kuat, bukan yang ‘dicitrakan kuat’, dan kuatnya itu tentu di dunia internasional,” lanjutnya.

Sejak insiden di Malang dan Papua, kericuhan terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat mulai pada Senin (19/8/2019).

Berbagai aksi unjuk rasa kemudian digelar mahasiswa Papua yang merantau di luar Bumi Cendrawasih. Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme menolak otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat serta meminta referendum dan memisahkan diri dari NKRI.


Copyright ©Twitter @ustadtengkuzul "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

SNEI Sodorkan Tujuh Poin Ke Bupati Tentang Calon Sekda Malra

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Jabatan Sekretaris daerah (Sekda) yang belum terisi dalam “Rumah Tangga” pemerintah kabupaten Malra itu menjadi pusat perhatian dan diskusi banyak orang, mulai dari pelosok hingga elite politik bahkan anggota parlemen. Beragam opini yang berkembang yang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan hingga kepentingan merupakan dinamika dalam sebuah proses.

Sahabat Nuhu Evav Institut (SNEI) yang bergerak di bidang sosial terutama persoalan pendidikan kebangsaan menyikapinya dengan berharap agar dinamika jabatan Sekda Malra jangan diwarnai dengan isu-isu primordial maupun SARA yang kemudian berkembang dalam dinamika birokrasi, politik nasional maupun lokal.

“Jabatan Sekda adalah jabatan yang dimana melekat integritas, profesionalisme, kemampuan dan sebagainya,” kata Mudafarsyah Leisubun, Direktur Sahabat Nuhu Evav Institut, di Langgur, Kamis (19/9).

Menurut Dia, Sekda bertanggungjawab kepada Bupati dan serta bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah tersebut

“Olehnya itu, dalam rangka menentukan Sekda Malra maka perlu Bupati mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya objektif untuk mengimbangi tanggungjawab tersebut diatas. Kami sangat berharap dan meminta agar Bupati memperhatikan hal-hal itu,” ujar Leisubun.

Dia menjelaskan, ada tujuh point penting yang perlu disampaikan. Pertama, pihaknya meminta kepada Bupati Malra sesegera mungkin menetapkan Sekda Malra dengan memperhatikan Hasil Seleksi yang dilakukan Pansel. Poin kedua yakni Bupati harus memperhatikan dan memahami sepenuhnya bahwa jabatan sekda adalah jabatan karir bukan jabatan politik. Poin Ketiga, pihaknya meminta Bupati untuk mempertimbangkan kualitas calon Sekda Malra daripada kuantitas.

“Poin keempat, diharapkan agar Bupati memperhatikan calon Sekda yang memiliki loyalitas serta integritas karna bupati membutuhkan orang yang dianggap bisa kerja sama dalam birokrasi,” tandas Leisubun.

Dia menambahkan, poin kelima, Bupati juga harus memperhatikan calon Sekda Malra yang memiliki kemampuan manajerial serta memahami politik anggaran, karna berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah yakni dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Keuangan Daerah maka hal tersebut perlu untuk diperhatikan.

“Poin keenam, meminta Bupati untuk memperhatikan calon Sekda Malra yang memiliki inovasi-inovasi yang bisa merubah mainset birokrasi untuk membangun Malra lebih baik. Dan poin ketujuh, calon Sekda tersebut harus memiliki rekam jejak (track record) yang baik dalam kepemimpinannya. Ini dianggap penting dalam birokrasi,” katanya.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita semua mampu menghargai, menghormati bahkan menerima dengan baik hasil dari sebuah proses yang lahir berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya lagi. (MP-15)

Soal Papua, Vanuatu dan Solomon Angkat Bicara di Dewan HAM PBB

Buletinnusa

Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas telah angkat isu tetang pelanggaran HAM di Papua, (18/9). http://webtv.un.org

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Jenewa, - Vanuatu dan Solomon Islands telah mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Dewan HAM PBB di Jenewa.

Isu itu diangkat kedua negara melalui pernyataan bersama yang disampaikan di sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas.

Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Solomon Islands juga menyinggung Indonesia tak kunjung memberikan akses kepada Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua.

Kedua negara Melanesia itu mengaku prihatin terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Papua dan Papua Barat.

Pernyataan itu menyebut dugaan pelanggaran HAM itu termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan juga diskriminasi rasial.

Vanuatu dan Solomon Islands menggemakan seruan yang telah digaungkan Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, agar pemerintahan Presiden Joko Widodo menjamin perlindungan HAM di provinsi paling timur Indonesia itu.

"Terkait dengan agenda ini, kami prihatin dengan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengonfirmasikan waktu dan tanggal bagi Komisaris Tinggi HAM PBB untuk melakukan kunjungan ke West Papua," kata Antas seperti dikutip Radio New Zealand pada Rabu (18/9).

Sementara itu, Indonesia melalui Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, belum bisa dimintai tanggapannya terkait hal ini.

Indonesia terus menjadi sorotan internasional setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di sejumlah wilayah di Papua pada pertengahan Agustus lalu.

Pada KTT Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik 2019 baru-baru ini di Tuvalu, negara-negara kawasan meminta Indonesia dan Komisaris PBB untuk menyelesaikan waktu kunjungan ke West Papua, dan untuk menyerahkan laporan berbasis bukti tentang situasi sebelum pertemuan puncak berikutnya pada 2020.


Copyright ©Radio New Zealand "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com

Desianus Orno Resmi Mendaftar Balon Bupati di PDIP

Buletinnusa

Desianus Orno menyerahkan Formulir Balon Bupati

Tiakur, Malukupost.com - Bakal Calon (balon) Bupati, Desianus Orno resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2020. Hal itu nampak saat Orno melakukan pengembalian formulir pendaftaran di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Berdasarkan pantauan, Orno mengenakan kemeja lengan pendek saat mengembalikan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon bupati di ruang fraksi PDIP Gedung DPRD Kabupaten MBD, Jumat (13/9).

Menurut Orno, sejauh ini Partai berlambang Banteng moncong putih merupakan Partai pengusung pemerintahan sehingga rekomendasi PDIP tentu cukup mempengaruhi frekuensi politik di MBD.

"Tentu saja dengan mendaftarkan diri sebagai Bakal calon Bupati ke Partai Politik, pasti ada harapan besar untuk mendapat rekomendasi partai tersebut. Saat ini baru satu partai yang membuka pendaftaran baik bagi Balon Bupati maupun Balon Wakil Bupati yakni PDIP, Namun selain itu saya memiliki obsesi tersendiri untuk merebut kepercayaan Partai wong cilik ini," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9).

Orno menegaskan, dengan semboyan partai Wong Cilik maka tentunya visi dan misi partai adalah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dan hal inilah yang menjadi alasan utama dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati di Bumi Kalwedo.

“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mementingkan kemajuan, kesejahteraan dan masa depan rakyatnya.” tandasnya.

Dijelaskan Orno, itu selain merupakan partai adikuasa di MBD, dirinya yakin bahwa kesamaan visi-misi tersebut dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten termuda di Provinsi Maluku. Sehingga berharap ada kepercayaan partai untuk nantinya diberikan rekomendasi kepadanya sebagai perahu untuk bertarung pada pesta demokrasi nanti.

Saat disinggung terkait Balon Wakil Bupati yang akan mendampinginya nanti, Orno katakan belum memiliki gambaran terkait siapa yang nantinya akan dipinang sebagai pendampingnya.

“Saat ini saya masih terfokus pada pentahapan-pentahapan yang ada. Namun tentunya siapapun yang akan menjadi pendampingnga nanti, harus memiliki visi dan misi yang sama serta dapat berjuang bersama untuk merebut hati rakyat MBD,” ungkapnya.

Orno menambahkan, dirinya akan mendaftarkan diri ke seluruh partai politik yang membuka pendaftaran.

Sekedar diketahui, bukan hanya Desianus Orno namun beberapa kandidat lainnya juga turut mendaftarkan diri di PDIP yakni Bakal Calon Bupati, Benjamin Noah dan Bakal Calon Wakil Bupati yakni, Kim Davits Marcus dan Rosias R.M. Kabalmay.

Hingga pendaftaran ditutup hanya terdapat 4 bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai kandidat perebut rekomendasi PDIP. (MP-8)

Ketua KPU Provinsi Maluku Heran Gaspersz – Kurnala Tidak Dilantik

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengaku heran setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan pelantikan dua anggota DPRD Maluku terpilih periode 2019-2024 atas nama Roby Gaspersz dari partai Gerindra dan Wilhem Kurnala dari PDIP, sebagai anggota dewan resmi dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji, Senin (16/9).

"Kalaupun ada masalah, prosesnya harus melalui KPUD sehingga dari KPU kembali menyampaikan kepada Kemendagri melalui Gubernur, bila yang bersangkutan tidak dapat dilantik. Tapi dalam hal ini tidak ada, makanya itu kita heran," ujarnya usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Maluku di Ambon, Senin (16/9).

Menurut Kubangun, tidak ada masalah saat penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD periode 2019-2024 bila merujuk pada Peraturan KPU, maka yang dapat menunda seseorang tidak dapat dilantik jika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada tindak pidana korupsi.

"Namun, ke-45 anggota terpilih ini tidak seorang pun yang bermasalah. Atas dasar itu, KPU tetap melakukan penetapan," ungkapnya.

Dijelaskan Kubangun, selain tersandung kasus korupsi, anggota dewan terpilih tidak bisa dilantik apabila belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Sekwan DPRD Maluku dan KPUD Maluku sebagai syarat pelantikan.

"Tanggal 12 Agustus kemarin kita penetapan. kita beri waktu 7 hari untuk melaporkan LHKPN. Dan sebelum batas waktu, seluruhnya telah menyerahkan. Selain itu, saat penetapan pun tidak ada keberatan dari parpol sehingga secara aturan harusnya 45 anggota yang dilantik," tandasnya.

Kubangun menambahkan, Jika mengacu terhadap aturan seharusnya Mendagri harus mengikuti keputusan KPU. Dirinya juga mengaku belum menerima surat resmi mengenai pembatalan pelantikan kedua anggota dewan terpilih itu.

"Kita bingung, alasan apa sehingga tidak dilantik dua orang it. Rujukan kita di MK. Setelah tidak ada perkara di MK, kita tetapkan calon kursi dan calon terpilih. Bahkan sampai saat ini belum ada," pungkasnya. (MP-9)

SBSnews 17/9: Kehadiran Militer di West Papua telah Meningkat

Buletinnusa

Pasukan kolonial Indonesia dari Korps Brimob bersiaga di daerah Sentani, Jayapura, Papua (9/09). Mereka bersiaga dengan atribut dan senjata lengkap. (img. doc: ULMWP)

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Pasukan bersenjata berpatroli di hampir seluruh daerah [di West Papua] dan aktivis mengatakan ada kampanye intimidasi ketika Indonesia terus menolak seruan untuk referendum kemerdekaan.

SBSnews video

Baca juga:

1. Benny Wenda: Perjuangan ULMWP Dengan Jalan Damai Tanpa Anarkis
2. Benny Wenda: Wiranto Dalang Kerusuhan di Papua
3. Ketua ULMWP: Lawan Usaha Indonesia yang Ingin Menghancurkan Gerakan Kemerdekaan West Papua dengan Tindakan Mendesak!

Copyright ©https://www.sbs.com.au/news/ "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com