 |
| Menteri Luar Negeri Ralph Regenvanu (belakang) dan Sekretaris Jenderal PBB Anotnio Guterres selama kunjungan ke pinggir laut Port Vila. Regenvanu mengkonfirmasi bahwa ia telah mengangkat masalah West Papua selama pertemuan bilateral, tetapi tampaknya tidak banyak yang datang darinya. |
PORT VILA, Vanuatu - Gerakan Transformasi Oseania atau OTM yang mewakili rakyat West Papua di Vanuatu, menyerukan kembali kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak cepat untuk menghentikan pembunuhan yang terus menerus terjadi terhadap orang Papua oleh pemerintah Indonesia.
Presiden Sementara OTM, Mackenzie Naling melalui media Harian Vanuatu (17/9) mengatakan gerakan itu juga menyerukan PBB untuk memfasilitasi proses yang akan mengarah pada kemerdekaan politik West Papua, sesegera mungkin.
"Kami mewakili orang-orang Papua [West Papua] yang terabaikan, yang sekarang menderita di tangan rezim pemerintah Indonesia," kata Naling.
“Kebanggaan rakyat West Papua berkurang tetapi belum berakhir, karena mereka memiliki suara di tempat lain oleh orang-orang dan organisasi yang peduli untuk perjuangan mereka menuju penentuan nasib sendiri".
“Jadi, OTM peduli dengan perjuangan dan kami ingin melihat semua negara dan pemimpin di Oseania untuk bersatu dan membuat PBB melakukan sesuatu dengan cepat. Pertama, untuk menghentikan Indonesia dari pembunuhan massal [terhadap] orang-orang Papua dan kedua langkah untuk memerdekakan orang-orang Papua dari Indonesia. ”
Baca juga:
- Soal Papua, Vanuatu dan Solomon Angkat Bicara di Dewan HAM PBB
- Benny Wenda: Perjuangan ULMWP Dengan Jalan Damai Tanpa Anarkis
"OTM menyerukan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk menanggapi masalah ini dengan serius dan mendesak untuk mengundang diskusi meja bundar antara PBB, Indonesia dan pihak-pihak internasional yang berkepentingan untuk membahas masalah-masalah West Papua," katanya.
“PBB dan dunia harus memahami bahwa ada dua masalah yang dihadapi Melanesia asli Papua".
"Pertama, yang harus segera diatasi adalah pembunuhan besar-besaran orang Papua Barat oleh rezim politik Indonesia yang terjadi setiap saat, menurut informasi yang diterima setiap hari."
(Baca ini: Sekjen PBB di Vanuatu, PM: Tidak Ragu Tentang Komitmen Vanuatu untuk West Papua)
Naling menyarankan agar PBB dan semua pihak yang berkepentingan harus menekan pemerintah Indonesia untuk mengizinkan referendum untuk berlangsung dan juga menekan Indonesia untuk memberikan Kemerdekaan politik bagi [masyarakat] Melanesia [di] West Papua. (Godwin Ligo/dailypost.vu)
Posted by: Admin
Copyright ©dailypost.vu "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar