 |
| Aparat keamanan saat menghadapi demontran di Jayapura – Jubi/Agus Pabika. |
Jayapura, – Penambahan pasukan militer di tanah Papua dianggap bukan menyelesaian akar persoalan rasisme terhadap orang Papua namun menambah traumatis.
Victor Tibul, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura mengatakan, traumatis ini disebabkan oleh keberadaan pasukan gabungan TNI/Polri yang berpatroli di setiap sudut kota terutama di Kota Jayapura.
“Pemerintah masih menganggap orang Papua sebagai ancamaran Negara, terbukti dengan aksi amuk massa kemarin dianggap dilakukan oleh orang Papua yang melakukan aksi demo, padahal aksi kemarin dilakukan penyusup,” katanya, Senin (16/9/2019).
Sementara itu, Bertus Asso anggota DPRD Jayawijaya yang berkunkung ke asrama Nayak I Kambey Abepura mengatakan, isu rasisme yang dilontarkan kepada orang Papua (mahasiswa Papua) menjadi momentum mempersatukan dan membangkitkan orang Papua di seluruh tanah Papua.
(Baca juga: Ketua ULMWP: Lawan Usaha Indonesia yang Ingin Menghancurkan Gerakan Kemerdekaan West Papua dengan Tindakan Mendesak!)
Namun dirinya berharap, adanya lontaran rasisme ini tak membuat seluruh masyarakat Papua khususnya pelajar dan mahasiswa terprovokasi dan melanggar hukum.
“Isu rasisme sudah menjadi isu internasional sehingga kami harap pelajar, mahasiswa dan pemuda serta OKP di Papua untuk tidak terprovokasi karena orang lain sedang berusaha membangun skenario tingkat tinggi untuk menciptakan konflik horisontal mengorbankan rakyat Papua,” katanya. (*)
Copyright ©Jubi.co.id "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar