Kodam-Polda Maluku Sikapi Potensi Adu Domba

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku menggelar pertemuan dalam rangka menyikapi berbagai situasi di Ibu Kota Negara maupun di daerah terutama yang ingin mengadu domba antara personel TNI dan Polri untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Siaran pers Kodam XVI/Pattimura yang diterima Media ini di Ambon, Sabtu (30/9), menyebutkan pertemuan yang berlangsung kemarin (Jumat) itu dihadiri oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara, Kasdam XVI/Pattimura, Wadan Lantamal IX Ambon, Waka Polda Maluku, para pejabat utama Kodam Pattimura dan Polda Maluku, Para Pamen, Pama, Bintara, Tama-Tama, PNS Kodam dan Polda.

Pangdam Doni dalam sambutannya mengatakan setiap anggota TNI dan Polri perlu merenung kembali lima sila Pancasila, di antaranya sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Hari ini jajaran TNI dan Polda Maluku telah mengubah sebuah wajah dalam penyelesaian konflik di daerah ini, dengan pendekatan persuasif dan humanis," kata Pangdam Doni.

Menurut dia, menyelesaikan konflik berbeda dari masa-masa yang lalu, dan ada kelompok-kelompok termasuk yang radikal berhadapan dengan TNI-POLRI, dan untuk menyelesaikannya perlu pendekatan yang humanis.

"Dulu tentara khususnya juga polisi selalu dituduh melanggar HAM. Hari ini kita berubah dengan pendekatan persuasif dan humanis serta banyak dipuji maupun diberikan apresiasi. Bahkan Atase Pertahanan Negara Asing yang datang beberapa bulan yang lalu di Ambon akan mengadopsi program-program pendekatan yang kita lakukan di Maluku," ujar Pangdam Doni.

Karena itu, lanjutnya, persatuan perlu diperkuat. Kalau TNI dan Polri bersinergi pasti aman.

Ia juga memuji Kapolda Maluku yang mempunyai komitmen bahwa personel Polda yang melanggar harus diproses hukum, begitu juga personel Kodam Pattimura.

"Jangan ada lagi yang bergerombolan, itu tidak ksatria. Kalau ada yang berkelahi nanti disiapkan ring tinju, bertinju rame-rame," tegas Pangdam Doni.

Ia menambahkan, untuk menghindari gesekan, tentara dan polisi perlu komunikasi, dan kuncinya adalah 4S (senyum, sapa, salaman dan silaturahim).

"Kunci dari komunikasi adalah silaturahmi," katanya.

Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara mengatakan, dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan mengawal keberlangsungan pembangunan di Provinsi Maluku, pihaknya telah menyiapkan kebijakan dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat.

"Pelaksanaan kebijakan Polda tersebut tidak akan terlaksana secara prima tanpa dukungan dari seluruh stakeholder termasuk personel TNI dan Polri, ini yang paling utama," kata Kapolda Deden.

Ia menyatakan sinergitas dan soliditas bisa dibangun melalui kegiatan bersama seperti olah raga, aksi sosial, rapat koordinasi, termasuk jam pimpinan dan jam komandan.

Kapolda mengakui soliditas TNI-Polri kadang-kadang terganggu oleh pihak ketiga.

"Mungkin rekan-rekan TNI dan Polri sudah mendengar bagaimana kondisi di Jakarta, tapi kita berharap tidak terganggu karena di Jakarta sudah ada yang menangani. Yang kita urus adalah Maluku," katanya.

Menurut Kapolda, Maluku adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan baik, karena masyarakatnya ingin daerah ini aman, damai dan sejahtera.

"Kalau ada upaya mengadu domba oknum anggota di lapangan yang hanya kepentingan pribadi dan menyebabkan gesekan antara dua institusi tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa secara institusi sama sekali tidak terlibat dan tidak ada konflik kelembagaan antara TNI dan Polri," tandasnya. (MP-3)

Masyarakat MBD Pesimistis Pada Penegakan Hukum

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merasa pesimistis dengan proses penegakan supremasi hukum di daerah itu lantaran berbagai kasus dugaan korupsi yang tidak tuntas penanganannya.

"Aspirasi yang kami terima, warga MBD mengaku pesimis akibat pemerintah daerah terindikasi melakukan deal-deal dengan aparat penegak hukum sehingga sebuah kasus tidak diproses," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Jumat (29/9).

Mereka mencontohkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku yang menemukan adanya kerugian negara atau daerah dalam pembelian empat unit speedboat oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan MBD tahun 2015 senilai Rp1 miliar lebih.

Kemudian pansus DPRD Kabupaten MBD waktu melihat proyek-proyek bermasalah, termasuk salah satunya adalah proyek pengadaan empat unit speedboad yang tidak ada barangnya namun anggarannya telah dicairkan.

Menurut Melki Frans, kasus ini sementara ditangani Direskrimsus Polda Maluku yang telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi guna dimintai keterangan.

"Informasi terakhir, krimsus telah turun ke MBD dan memasang garis polisi atas empat unit speedboat yang saat ini sudah dalam kondisi rusak dan saya tetap kawal terus persoalan ini dan minta krimsus menanganinya secara serius," tandasnya.

Karena pengadaan barangnya tahun anggaran 2015 dan uang proyek sudah habis dicairkan tetapi barangnya tiba tahun 2016 kemudian temuan BPK menyatakan ada indikasi korupsi miliaran rupiah.

"Maka pertanyaannya kenapa belum ada speedboat tapi panitia pemeriksa barang sudah merekomendasikan kadis untuk membayar, berarti kalau penetapan tersangka yang pertama adalah pihak panitia dan yang lainnya bisa menyusul," ujar Melki Frans.

Sebab uang sudah cair, speedboat bekas yang didatangkan juga sudah hancur lalu aspek apa yang bisa dibenarkan dari perkara ini. (MP-2)

KNPB Bersama Rakyat Papua Merayakan Kemenangannya atas Petisi West Papua Tiba di C24 PBB

Buletinnusa

Foto: KNPB Bersama Rakat West Papua wilayah Tabi sedang saat melakukan ibadah sukuran atas Petisi West Papua yang telah Tibah di C24 PBB. Fot: Doc. KNPB Wilayah Sentani.

Sentani, Tabloid WANI -- Petisi Manual rakat West Papua yang digalang dari Seluruh territory West Papua (Sorong-Merauke) oleh Panitia terkait, dengan jumlah tanda tangan sebanak 1.804.421 orang, atau diperkirakan 70,88% penduduk West Papua berhasil diseludupi, dan tibah dengan selamat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).

Kemarin 26 Agustus pukul 17:00 waktu New York, Dokumen petisi tersebut telah diserahkan ke Komite Dekolonisasi PBB (C24) oleh Benny Wenda, Juru Bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP).

Baca ini: (Petisi Rakyat West Papua, yang Ditandatangani oleh Lebih dari 1,8 Juta Orang, telah Diserahkan Kepada PBB)

Saat Benny Wenda menyerahkan petisi tersebut, Wenda mengatakan dokumen tersebut adalah tulang belulang bangsa Papua setelah sekian lama dalam penderitaan.

Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Juru bicara ULMWP Benny Wenda dan salah satu dari tiga (3) Dokumen Petisi manual rakyat West Papua. foto: Doc. Tabloid WANI.

"Hari ini, kami menyerahkan tulang-belulang rakyat West Papua kepada PBB dan dunia. Setelah berpuluh-puluh tahun menderita, dan genosida terus terjadi, dekade pendudukan, hari ini kita membuka suara orang-orang West Papua yang tinggal di dalam petisi ini" ungkap Benny Wenda seperti yang dikutip melalui Free West Papua Campaign.

Perayaan Kemenangan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani, Numbay bersama rakyat West Papua wilayah Tabi mengadakan ibadah syukuran di Sentani (29/09/2017).

Ibadah  ini dilakukan sebagai bentuk ucapan rasa syukur, karena setelah lima puluh (50) tahun perjuangan yang cukup lama untuk aspirasi rakat West Papua tibah di PBB, akhirnya pada tahun 2017, hasil dari upaya kerja keras dan dukungan oleh semua pihak yang terlibat, dokumen aspirasi bangsa Papua itu telah berada di sekretariat para pemimpin Dunia.

Allen Halitopo sedang menyampaikan sambutan dalam kegiatan syukuran, Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Sentani.

Ketua posko nasional Petisi Manual rakyat West Papua, yang juga menjabat sebagai Ketua KNPB Wilayah Sentani, Allen Halitopo menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua yang mengambil bagian dalam Petisi Manual rakyat West Papua. Ia mengatakan, keberhasilan ini terjadi atas berkat dukungan dari semua pihak, sehingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur untuk semua ini.

Menurut Allen, perjuangan kami (Papua Merdeka) adalah melawan system Kolonial Republik Indonesia yang ada di Papua. Halitopo menegaskan, saat ini Papua ada dalam NKRI, dan bangsa Papua diklain menjadi bangsa Indonesia, semua ini karena dampak dari system Kolonialisme Indonesia, sehingga itu yang kami lawan untuk menerapkan system kami sendiri di West Papua.

Dalam kesempatan ini juga, Allen Halitopo menyampaikan terima kasih kepada Eksekutif ULMWP yang telah memperjuangan Petisi rakyat West Papua itu, hingga berhasil tibah di Komite Dekolonisasi PBB atau C24.

Selanjutnya, selaku Panitia lokal petisi Manual Calvin Wenda yang juga Ketua KNPB Wilayah Numbay, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mengambil bagian dalam peitisi ini. Ia mengatakan, semua ini bisa terjadi bukan karena kehebatan dan kemampuan dari Panitia bersama KNPB, tapi atas dukungan bangsa Papua sehingga kemenangan ini dapat kita peroleh.

Menurut Calvin, ini bukan akhir dari perjuangan kami, namun keberhasil petisi ini adalah salah satu bagian dari proses yang kita lalui. Ia mengatakan setelah petisi ini berhasil, waktu kedepan akan ada perjuan lagi yang akan kami lakukan, sehingga Ketua KNPB Wilayah Numbay ini mengajak kepada seluruh bangsa Papua untuk bergantengan tangan dan terus berjuang untuk memperoleh kemenangan yang utuh.

Ketua Panitia Nasional Petisi Manual rakyat West Papua, Bazoka Logo dalam sambutannya mengatakan, didalam dunia perjuangan, kami mengetahui perjuangan negara-negara yang telah merdeka ketika mereka menang, namun kita tidak mengetahui proses seperti apa yang yang mereka lalui untuk memperoleh kemenangan kemerdekaan itu.

Bazoka Logo sedang lakukan jumpa pers usai Kegiatan Pengucapan syukur di Sentani, Jayapura, West Papua Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Numbay.

Bazoka mengatakan, beberapa tahun yang lalu, dalam perjuangan Papua Merdeka kami belum pernah melakukan sesuatu hal yang bersifat nyata untuk menentang negara Republik Indonesia ini, tetapi sekarang kami telah melawan Indonesia dengan wujud nyata. Saat ini bangsa Papua telah mencuri perhatian dunia melalui Petisi Manual Rakat West Papua. Kepanikan Indonesia sedang nyata melalui propagandanya di media, yang beranggapan, Petisi itu tipu. Tetapi hal itu (petisi) sedang nyata diperdebatkan di dunia Internasional.

Bazoka mengilusikan: "Jika kita mau tebang sebuah pohon, maka, peralatan yang kita gunakan untuk menebang pohon harus dengan alat yang selayaknya, agar pohon itu tumbang. Jika kita menebang pohon, maka contoh alat ang kita pakai adalah, seperti Sengsor, Kapak dan alat laak lainnya. Kita tidak bisa menebangnya dengan sebuah pisau kecil", artinya: Saat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakat Papua (PEPERA) pada tahun 1969, dari sekian banyak populasi Masyarakat pribumi West Papua saat itu (800.000 orang lebih), namun, hanya 1.026 orang yang mewakili seluruh orang Papua untuk terlibat dalam PEPERA itu, dan saat pelaksanaannya, meskipun pemilihan dilakukan penuh dengan teror dan intimidasi terhadap peserta pemilihan, namun bukti dari hasil itu, saat ini kami ada dengan Indonesia. Sehingga untuk melawan 1.026 suara yang tidak benar itu, kita harus melibatkan seluruh rakyat West Papua untuk menandatangani petisi ini sebagai bukti perlawanan bahwa, Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan versi Indonesia atau yang diasingkan PEPERA itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional.

Foto: Rakat West Papua menghadiri ibadah syukuran di Sentani, Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Numbay.

Penggalangan petisi Manual rakyat West Papua ini dilakukan untuk melawan peristiwa 1969 itu, dan menuntut Dunia Internasional (PBB) untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional, yang diawasi langsung oleh Internasional #Internationally Supervised Vote. Sehingga perjuang kami ini adalah melawan hukum Indonesia.

Manurut Bazoka, Indonesia akan mengatakan petisi itu tipu, petisi itu tidak benar dan seterusnya... tetapi... kalau secara hukum, kami melawan hukum dengan cara-cara yang bermartabat dan gentleman. Ia menegaskan perjuangan kami adalah melawan hukum Indonesia dengan cara-cara yang bermartabat. West Papua diklaim dan dianeksasi melalui resolusi di Majelis Umum PBB, maka kita akan berjuang untuk melawan dan mencabut itu di PBB juga, Ia mengilusikan: "Kami (Papua) dimasukan ke Indonesia lewat Pintu depan, maka kita akan kejar, masuk dan mencabutnya lewat pintu depan pula. Kita tidak main kucing-kucingan lewat pintu belakang".

Baca ini: (Tentang: Internationally Supervised Vote for West Papua)

Saat ini petisi rakyat West Papua ini telah digalang dari seluruh wilayah West Papua, dari sorong sampai Merauke, dan hasil dari itu, dalam bentuk dokumen telah sampai di PBB. Rakat West Papua melakukan tanda tangan pada petisi ini, maka, bangsa Papua sedang menyatakan sikapnya bahwa PEPERA 1.969 dengan jumlah suara 1.026 itu tidak benar. Logikanya; Jika penandatanganan petisi ini tidak terjadi, maka otomatis rakyat West Papua merasa bagian dari Indonesia, tetapi 1.804.421 orang, atau diperkirakan 70,88% rakyat Papua telah menandatangani Petisi ini, maka 1.969 tanda tangan tahun 1969 itu tipu.

Foto: Bazoka Logo selaku Ketua Panitia Petisi manual rakyat West Papua sedang menyampaikan sambutan dan kesan-pesan atas proses berjalannya petisi hingga tiba di Komite Dekolonisasi PBB, Jumaat (29/09/2017/) Foto: KNPB Wilayah Sentani.

Dalam kesempatan ini juga, Bazoka Logo selaku Ketua Panitia Petisi manual rakyat West Papua mewakili crew petisi manual menyampaikan terima kasih kepada Tuvalu, Vanuatu, Solomon Islands dan St. Vincent and The Grenadines yang telah membawa dan mengangkat isu West Papua di Sidang Majelis Umum PBB atau (UNGA72) di New York, Amerika Serikat.

Rakyat West Papua menyampaikan terima kasih kepada tiga negara anggota Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) dan St. Vincent & Grenadines dari Karibia yang telah membawa dan mengangkat isu West Papua di Sidang Majelis Umum PBB yang ke-72 pada 19-25 September 2017 di New York (AS). Foto: Doc. KNPB Sentani.

Foto Kegiatan Ibadah Syukuran

Posted by: Admin
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com

Senjata Makan Tuan, Begini Kronologi Kader Gerindra Yang Kesurupan Saat Nobar Film G30s/PKI

Infoteratas.com - Ribuan kader Partai Gerindra, PAN dan PKS Jatim menggelar acara nonton bareng (nobar) film G30S/PKI di Dyandra Convention Center Surabaya, Jumat (29/9/2017) malam hingga Sabtu (30/9/2017) dini hari.

Satu jam setelah film besutan Arifin C Noer itu diputar, secara tiba-tiba seorang kader perempuan Partai Gerindra Jatim berteriak-teriak.

Perempuan berkemeja lengan panjang warna putih dan mengenakan jilbab hitam bermotif ini juga menangis sejadi-jadinya.

Suasana nobar yang awalnya hening mendadak heboh dengan kejadian wanita kesurupan tersebut.

Beberapa petugas dari Satgas Garuda DPD Partai Gerindra Jatim tampak menolong dengan membopong wanita tersebut keluar dari lokasi acara nobar ke ruangan panitia.


Akhirnya, korban dibantu oleh seorang kiyai untuk mengobati.

“Siapa kamu, ayo keluar kamu dari tubuh wanita ini. Cepat keluar. Ayo sebutkan siapa namamu. Cepat keluar,” ujar seorang kyai sembari memercikkan air ke wajah wanita yang diduga kesurupan itu.

Tak lama setelah itu, wanita yang datang ke lokasi satu rombongan dengan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Supriyatno itu akhirnya sadarkan diri.

Sumber: beritajatim.com

Polisi Ungkap Pelaku Pembuangan Jasad Bayi

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Aparat Kepolisian Daerah Maluku berhasil mengungkap oknum pelaku yang diduga membuang jasad bayi berjenis kelamin perempuan di sungai Waitomu, kawasan Skip, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

"Wanita muda yang diduga sebagai pemilik jasad bayi yang dibuang pada Jumat, (29/9) kemarin telah diamankan dan sekarang masih menjalani proses pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Maluku AKBP Richard Tatuh di Ambon, Sabtu (30/9).

Menurut Richard, pelaku yang diamankan adalah seorang wanita muda berinisial NP (21), warga Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Penangkan NP oleh polisi dilakukan setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan terhadap saksi Vence Kempa yang pertama kali menemukan jasad bayi perempuan dalam bungkusan karung plastik putih yang dibuang seseorang di bawah Jembatan Waitomu.

Awalnya saksi Vence sedang membakar sampah di tepi sungai sekitar pukul 05.30 WIT dan melihat seorang wanita sementara berjalan menuju arah sungai sambil membawa bungkusan karung berwarna putih.

Wanita tersebut sempat ditegur saksi dan dia mengatakan hendak membuang sampah.

"Satu jam kemudian saksi Vence ingin melihat isi bungkusan karung tersebut dan ternyata dia mendapati sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan yang masih lengkap dengan tali pusarnya," kata Richard.

Jasad korban terbungkus rapi dengan kain tirai jendela berwarna putih hijau muda dan terdapat pakaian dalam wanita dan kaos oblong yang dikemas dalam dua lapis karung plastik putih bergaris merah biru.

Saksi kemudian memberitahukan temuan jasad bayi ini kepada seorang tukang ojek lalu dilaporkan ke Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, sehingga polisi bisa meringkus MS alias Ona, pelaku yang membuang jasad bayi dan akhirnya terungkap pelaku pemilik jasad bayi. (MP-6)

20 Desa Di Ambon Terima DD 2017

Buletinnusa

Ambon, Malukupost.com - Sebanyak 20 desa dan negeri di kota Ambon telah menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.

"Dari 30 desa dan negeri di Ambon, 20 di antaranya telah menerima anggaran DD dan ADD pada bulan September ini, 18 desa proses pencairan anggaran dilakukan awal bulan dengan dua lainnya yakni Latta dan Rutong terakhir menerima," kata Kepala Bidang Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (P3AMD) Kota Ambon, Weldon Mawengkang, Sabtu (30/9).

Menurut dia, saat ini masih tersisa 10 desa dan negeri yang belum menerima kedua anggaran, dikarenakan belum memasukan laporan pertanggungjawaban tahun 2016 serta APB-Desa.

"10 Desa dan negeri yang belum menerima kedua anggaran ini yakni Amahusu, Urimessing, Ema, Kilang, Naku, Hatalai, Tawiri, Passo, Negeri Lama dan Wayame," ujarnya.

Weldon mengakui, terlambatnya proses pencairan anggaran tahap satu tahun 2017, karena aparatur desa belum memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2016 dan juga APB-Desa, bahkan sampai saat ini ada yang belum menyerahkan.

"Sampai saat ini kita masih menunggu, setelah berkasnya sudah masuk kita akan verifikasi, bila dinyatakan lengkap diajukan untuk pencairan kedua anggaran tersebut," katanya.

Pihaknya mengimbau 10 desa dan negeri yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban serta APB-Desa diharapkan untuk segera menyelesaikan, selanjutnya dimasukkan ke Pemkot.

Jika terdapat kendala dalam menyusun LPJ maupun APB-Desa, pemerintah desa dapat berkonsultasi terkait proses penyusunan. Selain itu dari 10 Desa yang belum menerima anggaran, lima desa diantarnya juga belum bisa menerima anggaran, karena sementara dalam proses audit inspektorat dan Kejaksaan Negeri Ambon.

"Empat desa yang sementara diaudit Inspektorat yakni Desa Kilang, Naku, Amahusu dan Hatalai. Sementara satu desa lainnya Desa Urimessing juga sementara diusut dugaan penyelewengan oleh Kejari," tandasnya.

Weldon menambahkan, anggaran Dana Desa Kota Ambon mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar Rp28,4 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp6,8 Miliar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp21,6 miliar.

"Tahun 2017 kota Ambon akan menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp28,4 Miliar atau meningkat 20 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp21,6 Miliar," paparnya.

Dana Desa tahun 2017 akan disalurkan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 60 persen atau sebesar Rp17 Miliar dan tahap kedua sebesar 40 persen atau Rp11,4 Miliar. (MP-4)

KNPB Bersama Rakyat Papua Merayakan Kemenangannya atas Petisi West Papua Tibah di C24 PBB

Buletinnusa

Foto: KNPB Bersama Rakat West Papua wilayah Tabi sedang saat melakukan ibadah sukuran atas Petisi West Papua yang telah Tibah di C24 PBB. Fot: Doc. KNPB Wilayah Sentani.

Sentani, Tabloid WANI -- Petisi Manual rakat West Papua yang digalang dari Seluruh territory West Papua (Sorong-Merauke) oleh Panitia terkait, dengan jumlah tanda tangan sebanak 1.804.421 orang, atau diperkirakan 70,88% penduduk West Papua berhasil diseludupi, dan tibah dengan selamat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).

Kemarin 26 Agustus pukul 17:00 waktu New York, Dokumen petisi tersebut telah diserahkan ke Komite Dekolonisasi PBB (C24) oleh Benny Wenda, Juru Bicara Persatuan Gerakan Pembebasan untuk West Papua (ULMWP).

Baca ini: (Petisi Rakyat West Papua, yang Ditandatangani oleh Lebih dari 1,8 Juta Orang, telah Diserahkan Kepada PBB)

Saat Benny Wenda menyerahkan petisi tersebut, Wenda mengatakan dokumen tersebut adalah tulang belulang bangsa Papua setelah sekian lama dalam penderitaan.

Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Juru bicara ULMWP Benny Wenda dan salah satu dari tiga (3) Dokumen Petisi manual rakyat West Papua. foto: Doc. Tabloid WANI.

"Hari ini, kami menyerahkan tulang-belulang rakyat West Papua kepada PBB dan dunia. Setelah berpuluh-puluh tahun menderita, dan genosida terus terjadi, dekade pendudukan, hari ini kita membuka suara orang-orang West Papua yang tinggal di dalam petisi ini" ungkap Benny Wenda seperti yang dikutip melalui Free West Papua Campaign.

Perayaan Kemenangan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sentani, Numbay bersama rakyat West Papua wilayah Tabi mengadakan ibadah syukuran di Sentani (29/09/2017).

Ibadah  ini dilakukan sebagai bentuk ucapan rasa syukur, karena setelah lima puluh (50) tahun perjuangan yang cukup lama untuk aspirasi rakat West Papua tibah di PBB, akhirnya pada tahun 2017, hasil dari upaya kerja keras dan dukungan oleh semua pihak yang terlibat, dokumen aspirasi bangsa Papua itu telah berada di sekretariat para pemimpin Dunia.

Allen Halitopo sedang menyampaikan sambutan dalam kegiatan syukuran, Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Sentani.

Ketua posko nasional Petisi Manual rakyat West Papua, yang juga menjabat sebagai Ketua KNPB Wilayah Sentani, Allen Halitopo menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua yang mengambil bagian dalam Petisi Manual rakyat West Papua. Ia mengatakan, keberhasilan ini terjadi atas berkat dukungan dari semua pihak, sehingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur untuk semua ini.

Menurut Allen, perjuangan kami (Papua Merdeka) adalah melawan system Kolonial Republik Indonesia yang ada di Papua. Halitopo menegaskan, saat ini Papua ada dalam NKRI, dan bangsa Papua diklain menjadi bangsa Indonesia, semua ini karena dampak dari system Kolonialisme Indonesia, sehingga itu yang kami lawan untuk menerapkan system kami sendiri di West Papua.

Dalam kesempatan ini juga, Allen Halitopo menyampaikan terima kasih kepada Eksekutif ULMWP yang telah memperjuangan Petisi rakyat West Papua itu, hingga berhasil tibah di Komite Dekolonisasi PBB atau C24.

Selanjutnya, selaku Panitia lokal petisi Manual Calvin Wenda yang juga Ketua KNPB Wilayah Numbay, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mengambil bagian dalam peitisi ini. Ia mengatakan, semua ini bisa terjadi bukan karena kehebatan dan kemampuan dari Panitia bersama KNPB, tapi atas dukungan bangsa Papua sehingga kemenangan ini dapat kita peroleh.

Menurut Calvin, ini bukan akhir dari perjuangan kami, namun keberhasil petisi ini adalah salah satu bagian dari proses yang kita lalui. Ia mengatakan setelah petisi ini berhasil, waktu kedepan akan ada perjuan lagi yang akan kami lakukan, sehingga Ketua KNPB Wilayah Numbay ini mengajak kepada seluruh bangsa Papua untuk bergantengan tangan dan terus berjuang untuk memperoleh kemenangan yang utuh.

Ketua Panitia Nasional Petisi Manual rakyat West Papua, Bazoka Logo dalam sambutannya mengatakan, didalam dunia perjuangan, kami mengetahui perjuangan negara-negara yang telah merdeka ketika mereka menang, namun kita tidak mengetahui proses seperti apa yang yang mereka lalui untuk memperoleh kemenangan kemerdekaan itu.

Bazoka Logo sedang lakukan jumpa pers usai Kegiatan Pengucapan syukur di Sentani, Jayapura, West Papua Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Numbay.

Bazoka mengatakan, beberapa tahun yang lalu, dalam perjuangan Papua Merdeka kami belum pernah melakukan sesuatu hal yang bersifat nyata untuk menentang negara Republik Indonesia ini, tetapi sekarang kami telah melawan Indonesia dengan wujud nyata. Saat ini bangsa Papua telah mencuri perhatian dunia melalui Petisi Manual Rakat West Papua. Kepanikan Indonesia sedang nyata melalui propagandanya di media, yang beranggapan, Petisi itu tipu. Tetapi hal itu (petisi) sedang nyata diperdebatkan di dunia Internasional.

Bazoka mengilusikan: "Jika kita mau tebang sebuah pohon, maka, peralatan yang kita gunakan untuk menebang pohon harus dengan alat yang selayaknya, agar pohon itu tumbang. Jika kita menebang pohon, maka contoh alat ang kita pakai adalah, seperti Sengsor, Kapak dan alat laak lainnya. Kita tidak bisa menebangnya dengan sebuah pisau kecil", artinya: Saat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakat Papua (PEPERA) pada tahun 1969, dari sekian banyak populasi Masyarakat pribumi West Papua saat itu (800.000 orang lebih), namun, hanya 1.026 orang yang mewakili seluruh orang Papua untuk terlibat dalam PEPERA itu, dan saat pelaksanaannya, meskipun pemilihan dilakukan penuh dengan teror dan intimidasi terhadap peserta pemilihan, namun bukti dari hasil itu, saat ini kami ada dengan Indonesia. Sehingga untuk melawan 1.026 suara yang tidak benar itu, kita harus melibatkan seluruh rakyat West Papua untuk menandatangani petisi ini sebagai bukti perlawanan bahwa, Penentuan Nasib Sendiri yang dilakukan versi Indonesia atau yang diasingkan PEPERA itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional.

Foto: Rakat West Papua menghadiri ibadah syukuran di Sentani, Jumaat (29/09/2017). Foto: Doc. KNPB Numbay.

Penggalangan petisi Manual rakyat West Papua ini dilakukan untuk melawan peristiwa 1969 itu, dan menuntut Dunia Internasional (PBB) untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Internasional, yang diawasi langsung oleh Internasional #Internationally Supervised Vote. Sehingga perjuang kami ini adalah melawan hukum Indonesia.

Manurut Bazoka, Indonesia akan mengatakan petisi itu tipu, petisi itu tidak benar dan seterusnya... tetapi... kalau secara hukum, kami melawan hukum dengan cara-cara yang bermartabat dan gentleman. Ia menegaskan perjuangan kami adalah melawan hukum Indonesia dengan cara-cara yang bermartabat. West Papua diklaim dan dianeksasi melalui resolusi di Majelis Umum PBB, maka kita akan berjuang untuk melawan dan mencabut itu di PBB juga, Ia mengilusikan: "Kami (Papua) dimasukan ke Indonesia lewat Pintu depan, maka kita akan kejar, masuk dan mencabutnya lewat pintu depan pula. Kita tidak main kucing-kucingan lewat pintu belakang".

Baca ini: (Tentang: Internationally Supervised Vote for West Papua)

Saat ini petisi rakyat West Papua ini telah digalang dari seluruh wilayah West Papua, dari sorong sampai Merauke, dan hasil dari itu, dalam bentuk dokumen telah sampai di PBB. Rakat West Papua melakukan tanda tangan pada petisi ini, maka, bangsa Papua sedang menyatakan sikapnya bahwa PEPERA 1.969 dengan jumlah suara 1.026 itu tidak benar. Logikanya; Jika penandatanganan petisi ini tidak terjadi, maka otomatis rakyat West Papua merasa bagian dari Indonesia, tetapi 1.804.421 orang, atau diperkirakan 70,88% rakyat Papua telah menandatangani Petisi ini, maka 1.969 tanda tangan tahun 1969 itu tipu.

Foto: Bazoka Logo selaku Ketua Panitia Petisi manual rakyat West Papua sedang menyampaikan sambutan dan kesan-pesan atas proses berjalannya petisi hingga tiba di Komite Dekolonisasi PBB, Jumaat (29/09/2017/) Foto: KNPB Wilayah Sentani.

Dalam kesempatan ini juga, Bazoka Logo selaku Ketua Panitia Petisi manual rakyat West Papua mewakili crew petisi manual menyampaikan terima kasih kepada Tuvalu, Vanuatu, Solomon Islands dan St. Vincent and The Grenadines yang telah membawa dan mengangkat isu West Papua di Sidang Majelis Umum PBB atau (UNGA72) di New York, Amerika Serikat.

Rakyat West Papua menyampaikan terima kasih kepada tiga negara anggota Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) dan St. Vincent & Grenadines dari Karibia yang telah membawa dan mengangkat isu West Papua di Sidang Majelis Umum PBB yang ke-72 pada 19-25 September 2017 di New York (AS). Foto: Doc. KNPB Sentani.

Foto Kegiatan Ibadah Syukuran

Posted by: Admin
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com