Siaran pers Kodam XVI/Pattimura yang diterima Media ini di Ambon, Sabtu (30/9), menyebutkan pertemuan yang berlangsung kemarin (Jumat) itu dihadiri oleh Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara, Kasdam XVI/Pattimura, Wadan Lantamal IX Ambon, Waka Polda Maluku, para pejabat utama Kodam Pattimura dan Polda Maluku, Para Pamen, Pama, Bintara, Tama-Tama, PNS Kodam dan Polda.
Pangdam Doni dalam sambutannya mengatakan setiap anggota TNI dan Polri perlu merenung kembali lima sila Pancasila, di antaranya sila kedua yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Hari ini jajaran TNI dan Polda Maluku telah mengubah sebuah wajah dalam penyelesaian konflik di daerah ini, dengan pendekatan persuasif dan humanis," kata Pangdam Doni.
Menurut dia, menyelesaikan konflik berbeda dari masa-masa yang lalu, dan ada kelompok-kelompok termasuk yang radikal berhadapan dengan TNI-POLRI, dan untuk menyelesaikannya perlu pendekatan yang humanis.
"Dulu tentara khususnya juga polisi selalu dituduh melanggar HAM. Hari ini kita berubah dengan pendekatan persuasif dan humanis serta banyak dipuji maupun diberikan apresiasi. Bahkan Atase Pertahanan Negara Asing yang datang beberapa bulan yang lalu di Ambon akan mengadopsi program-program pendekatan yang kita lakukan di Maluku," ujar Pangdam Doni.
Karena itu, lanjutnya, persatuan perlu diperkuat. Kalau TNI dan Polri bersinergi pasti aman.
Ia juga memuji Kapolda Maluku yang mempunyai komitmen bahwa personel Polda yang melanggar harus diproses hukum, begitu juga personel Kodam Pattimura.
"Jangan ada lagi yang bergerombolan, itu tidak ksatria. Kalau ada yang berkelahi nanti disiapkan ring tinju, bertinju rame-rame," tegas Pangdam Doni.
Ia menambahkan, untuk menghindari gesekan, tentara dan polisi perlu komunikasi, dan kuncinya adalah 4S (senyum, sapa, salaman dan silaturahim).
"Kunci dari komunikasi adalah silaturahmi," katanya.
Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Deden Juhara mengatakan, dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas dan mengawal keberlangsungan pembangunan di Provinsi Maluku, pihaknya telah menyiapkan kebijakan dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat.
"Pelaksanaan kebijakan Polda tersebut tidak akan terlaksana secara prima tanpa dukungan dari seluruh stakeholder termasuk personel TNI dan Polri, ini yang paling utama," kata Kapolda Deden.
Ia menyatakan sinergitas dan soliditas bisa dibangun melalui kegiatan bersama seperti olah raga, aksi sosial, rapat koordinasi, termasuk jam pimpinan dan jam komandan.
Kapolda mengakui soliditas TNI-Polri kadang-kadang terganggu oleh pihak ketiga.
"Mungkin rekan-rekan TNI dan Polri sudah mendengar bagaimana kondisi di Jakarta, tapi kita berharap tidak terganggu karena di Jakarta sudah ada yang menangani. Yang kita urus adalah Maluku," katanya.
Menurut Kapolda, Maluku adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan baik, karena masyarakatnya ingin daerah ini aman, damai dan sejahtera.
"Kalau ada upaya mengadu domba oknum anggota di lapangan yang hanya kepentingan pribadi dan menyebabkan gesekan antara dua institusi tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa secara institusi sama sekali tidak terlibat dan tidak ada konflik kelembagaan antara TNI dan Polri," tandasnya. (MP-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar