"Kami telah melakukan pemanggilan kedua agar melakukan klarifikasi pada 26 Februari 2018 dan bersangkutan bersedia," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, dikonfirmasi, Senin (26/2).
Pemanggilan untuk klarifikasi pertama pada 23 Februari 2018. Namun, anggota DPR - RI itu beralasan sedang melakukan pengawasan pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
"Saya sedang transit pesawat di Bandara internasional Sultan Hasannudin di Makasaar untuk tujuan Jakarta urusan dinas. Namun, Edison menyatakan bersedia melakukan klarifikasi pada Senin (26/2) pukul 09.00 WIT," ujar Abdullah.
Dia mengharapkan Edison memenuhi kewajibannya untuk diklarifikasi sehingga bisa jelas alasannya melakukan pernyataan tersebut.
"Kami sebenarnya setelah menyikapi pernyataan viral di media sosial melakukan kajian dan memutuskan meminta klarifikasi Edison, termasuk menindaklanjuti keberatan dari GMKI Maluku sehingga kehadiran bersangkutan di Bawaslu Maluku bisa menjelasakan pidatonya agar tidak ditanggapi lain berbagai pihak," kata Abdullah.
Abdullah berharap masyarakat Maluku tidak terprovokasi dengan pernyataan Edison dan memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyikapinya sesuai ketentuan perundang - undangan.
"Kami sejak awal bertekad Pilkada Maluku jangan dinodai dengan isu - isu menyesatkan maupun kepentingan lainnya sehingga merusak jalinan hidup orang basudara dibingkai budaya pela dan gandong," tandasnya.
Sebelumnya, Edison saat berpidato menyatakan, Ketua MPH Sinode GPM telah mendukung penuh pencalonan pasangan SANTUN sebagai Gubernur dan Wagub Maluku periode 2018-2023.
"Sebarkan kepada semua warga GPM bahwa Ketua MPH Sinode GPM mendukung sepenuhnya pasangan SANTUN yang bila terpilih, maka jabatan Sekda Maluku menjadi jatah warga GPM," ujarnya.
Dia juga mengemukakan, Gubernur Maluku kali ini (2018 - 2023) masih dijabat yang beragamamuslim, karenanya itu para kader Partai Golkar dapat memberikan pemahaman kepada warga GPM.
"Pilkada pada 2013 PDI Perjuangan mengusung Herman Koedoeboen dengan Ketua Tim Pemenangan, Karel Albert Ralahalu yang masih menjadi Gubernur Maluku ternyata kalah. Jadi saat itu (Pilkada 2013) dan periode 2018 - 2023 dipastikan Gubernur adalah yang Islam sehingga perlu memberikan pemahaman kepada warga GPM agar Pilkada berikut mau maju silahkan," tegas Edison. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar