"Ada 171 daerah dan 17 provinsi secara serempak melangsungkan pemilihan kepala daerah termasuk Maluku dan kita ingin mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas," kata ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun di Ambon, Selasa (27/2).
Penjelasan Syamsul disampaikan dalam dialog interaktif yang diselenggarakan Bidang Humas Kepolisian Daerah Maluku bersama KPU dan Bawaslu provinsi dengan tema "Sukseskan Pilkada Maluku Sebagai Pilkada Katong Orang Basudara".
Konsep "Pilkada Katong Orang Basudara" di Maluku dalam proses pilkada gubernur dan wagub terdapat tiga aktor utama, yanki KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara dan Bawaslu serta jajarannya sebagai pengawas pemilu, para kontestan pilkada serta masyarakat sebagai pemilih.
"Kita sudah melewati tahapan pencalonan dan KPU telah menetapkan tiga pasangan calon sebagai kontestan pilkada," ujarnya.
Selanjutnya aktor yang paling utama adalah pemilih dan kepentingan lainnya sehingga bagaimana KPU memastikan dengan tahapan program jadwal yang sudah dilaksanakan.
Menurut dia, hari ini tahapannya adalah persiapan berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih ketika petugas PPDP sudah melaksanakan coklit dan sementara disusun sampai 14 hari nantinya naik menjadi DPS.
Untuk tahapan kampanye telah dimulai sejak 15 Februari dan akan berakhir tanggal 24 Juni 2018.
Sekitar 110 hari ini peserta pemilu akan melaksanakan kampanye dengan beberapa metode seperti kemarin tanggal 18 Februari di Gong Perdamaian KPU telah melakukan deklarasi kampanye damai.
"Jadi terpenting adalah melaksanakan proses penyelenggaraan pilkada gubernur dan wagub maupun pemilihan bupati/wabub Malra serta wali kota dan wawali Tual, kita harus punya penyamaan persepsi bersama bahwa pilkada Maluku ini harus damai," kata Syamsul.
Pilkada damai ini mengusung sub tema "kampanye anti 'hoax', kampanye anti Sara" serta "kampanye anti politik uang".
KPU provinsi telah melaksanakan peluncuran terkait pilgub dengan komitmen bersama dan slogan "Beta Maluku" yang artinya semangat orang basudara yang keluar dari suku, agama, ras dan antargolongan.
Kemudian "Beta Memilih" yang artinya dalam proses pemilihan ini ada hak memilih yang disyaratkan dalam undang-undang dan boleh menyalurkan haknya pada saat pemilihan.
Selanjutnya "Beta Berdaulat" sebagai wujud sarana kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Gatot Mangkurat Putra menjelaskan, untuk pengamanan pilkada Gubernur dan Wagub, pilkada Bupati/Wabub Malra serta Wali Kota dan Wawali Tual, Polda telah menggelar operasi mantab praja Siwalima 2018.
"Pengamanan tahapan pilkada ini sudah berjalan termasuk mengamankan para pasangan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU, pengamanan tahapan kampanye, hingga hari pencoblosan," ujarnya.
Tahapan selanjutnya adalah pengamanan penghitungan suara hasil pemilihan hingga rapat pleno penetapan pasangan calon yang menang dalam pilkada. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar