"Kami akan fokus untuk pengawasan proyek pembangunan sejumlah ruas jalan yang sementara dibangun dan kami minta dipercepat, misalnya ruas jalan Tepa-Letwurung di Pulau Babar yang baru dihotmix, sementara jembatan untuk menghubungkan beberapa desa juga wajib dibangun," kata ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Jermias di Ambon, Selasa (20/2).
Sama halnya dengan jalan lingkar Marsela harus segera diselesaikan, termasuk jalan di Puau Leti dan Pulau Moa yang sementara dalam proses pengerjaan dari Nuwewang menuju Tutkey, termasuk kondisi jalan di Pulau Kisar dan Wetar, Kabupaten MBD.
Komisi C akan melaksanakan agenda pengawasan APBD 2017 baik yang berkaitan dengan masaah pembangunan infrastruktur dasar maupun pelayanan pada dua kota dan sembilan kabupaten di Maluku.
"Yang kami maksudkan infrastruktur adalah terhadap pekerjaan yang pembiayaannya lewat APBD provinsi untuk membiayai pekerjaan baik pada Dinas PU maupun Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat di seluruh kabupaten/kota," ujarnya.
Sehingga komisi C telah melakukan rapat kerja degan Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat dan mereka menyampaikan kalau di 11 kabupaten/kota itu ada pekerjaan fisik berupa pembangunan infrastruktur.
Komisi C juga melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan serta Disperindag provinsi membahas berbagai program pembangunan yang menggunakan anggaran belanja daerah tahun 2017.
"Dalam pelaksanaan agenda pengawasan nanti, kami akan memulai perjalanan ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kabupaten BD dan MTB serta Kabupaten Kepulauan Aru," jelas Anos.
Untuk pembangunan iinfrastruktur di beberapa tempat, dalam hal ini soal jalan, jembatan, dan tambatan perahu sudah dilaporkan mitra komisi dimana seluruh pekerjaan sudah rampung tahun lalu, sehingga komisi akan melihat apakah pekerjaan itu sesuai harapan atau anggaran yang dialokasikan.
Termasuk di dalamnya mengawasi pelayanan kapal perintis dan beberapa pelabuhan laut.
Khusus untuk kapal perintis, kata Anis, dalam waktu tidak terlalu lama telah dilakukan kunjungan ke beberapa kabupaten dan ke pelabuhan pada saat keberangkatan kapal, sehingga bisa dilihat pelayanan yang dilakukan PT. Pelni terhadap masyarakat yang menggunakan jasa mereka.
"Beberapa waktu lalu kemi ke Jakarta menyampaikan aspirasi ke kementerian terkait seperti Kemenpera, kita sampaikan aspirasi terkait pembangunan beberapa sarana jalan, jembatan, dan air bersih di beberapa kabupaten, termasuk Kota Ambon," tandasnya.
Dalam agenda pengawasan ini, media harus terlibat untuk kegiatan ekspose agar kerja-kerja dewan juga dapat terukur sesuai harapan dan kepercayaan rakyat yang menempatkan mereka di kursi legislatif. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar