Ket. Foto: Deklarasi Persatuan Perjuangan West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu — Desember 2014. |
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Pentingnya ULMWP di Forum Sub-Regional, MSG dan Regional, ACP
Setiap Pergerakan menuju Kemerdekaan suatu bangsa mengenal tiga sayap; yaitu- Sipil-Politik (Legislatif ULMWP)
- Militer-angkatan bersenjata — TPNPB, TPN, TRWP, TNPB adalah (West Papua Army), dan..
- Diplomat-Eksekutif ULMWP
Berkaitan dengan perjuangan West Papua, tiga sayap tersebut telah dan sedang memainkan perannya masing-masing dengan saling berkoordinasi dan berkomunikasi.
Dalam konteks ini, yang perlu kami jelaskan adalah Peran sayap Diplomasi- Eksekutif ULMWP dalam kampenye dan lobi-lobi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari forum Sub – Regional dan Regional. Karena tahun-tahun terakhir ini, lobi dan kampanye lebih berfokus pada negara-negara kawasan Melanesia, Pasifik, Afrika dan Karibia.
Mengapa demikian?
Karena Negara sub–regional, MSG adalah tetangganya West Papua dan merekalah yang lebih dekat dengan West Papua.
Di samping itu, kedekatan antropologis sangat berpotensi memberikan dukungan. Ini terbukti dengan penerimaan West Papua sebagai Observer di forum MSG (Melanesian Sperhead Group) tahun 2015.
Dan Kawasan Pasifik sebagai satu daratan kawasan Pasifik Selatan dalam forum negara-negara Kepulauan Pasifik (Pasific Island Forum/PIF), yang mana melalui Komunike Nya telah memasukan agenda West Papua di dalamnya.
Dari MSG dan PIF lobi Politik meningkat ke negara-negara kawasan yang lebih luas lagi seperti Afrika, Karibia dan Pasifik (Africa, Carribean, Pasific / ACP). Karena, negara-negera yang tergabung dalam forum MSG dan PIF juga adalah anggota ACP, maka Persoalan West Papua juga didorong ke Forum ACP.
Bersyukur bahwa di forum ACP memasukan Persoalan West Papua menjadi salah satu Resolusi ACP yang ditandatangani oleh 79 negara.
Pertanyaan selanjutnya, Apa Pentingnya itu semua? Pasti sangat penting karena saat ini West Papua sedang mencari dukungan dari negara – negara anggota PBB.
Negara-negara sub-regional dan regional yang disebutkan di atas adalah negara-negara anggota PBB. Dengan kata lain, negara-negara yang tergabung di forum MSG, PIF dan ACP adalah negara anggota PBB. Ini dimaksudkan agar Persoalan West Papua disuarakan di forum-forum PBB, seperti di Komisi atau Dewan terkait dan didorong ke Sidang Umum PBB untuk mencarikan suatu solusi (Resolusi).
Ada tiga hal yang penting.
- Pertama, Persoalan West Papua menjadi persoalan Bersama di forum MSG, PIF dan ACP.
- Kedua, negara-negara MSG, PIF dan ACP kemudian mendorong Persoalan West Papua ke tingkat yang lebih tinggi di PBB karena masalah West Papua adalah Masalah Internasional melalui PBB maka prosesnya juga harus melalui jalur tersebut.
- Ketiga, mengagendakan dan mendapatkan Resolusi Atas Persoalan West Papua, baik secara Politik, Hukum dan HAM. Untuk poin yang ke tiga, Resolusi disiapkan bersama dan ditawarkan kepada negara-negara anggota PBB. Dengan kata lain, menyiapkan draf Resolusi dan menawarkan ke forum untuk dimintai suara (voting).
- Pertama, Agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua telah dan sedang menjadi Agenda Bersama negara-negara sub-regional dan Regional.
- Kedua, Pengakuan Atas Perjuangan Bangsa Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri.
Begitu pula untuk Forum PIF dan ACP yang walupun West Papua belum menjadi anggota, namun Agenda / Masalah West Papua telah masuk dalam komunike.
West Papua mencapai tahapan seperti di atas melalui suatu proses konsolidasi dan Rekonsiliasi, yang mana saat itu, tahun 2013, ada beberapa aplikasi yang masuk ke meja MSG. Dan semua aplikasi itu dikembalikan ke West Papua dengan suatu nasihat dari MSG untuk Bersatu. Maka langkah – langkah persatuan mulai didorong dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam Negeri, seluruh Elemen Perjuangan Membentuk Tim Kerja, yang dikenal dengan Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Papua Barat (TKRNPB). Tim ini yang bekerja selama Satu setengah tahun melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi berbagai elemen Perjuangan di dalam negeri West Papua.
Proses ini memunculkan tiga komponen besar, yaitu West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Republik Federal Papua Barat (NFRPB), sebab elemen organisasi taktis semuanya berafiliasi pada tiga komponen tersebut.
Sedangkan untuk proses di luar negeri, inisiatif diambil oleh Vanuatu sendiri dengan menunjuk Pastor Allan Nafuky sebagai ketua Tim Rekonsiliasi bagi West Papua. Hasil dari seluruh proses baik di dalam negeri dan di luar negeri melahirkan Wadah yang dikenal dengan nama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kemudian pada tahun 2015 ULMWP mendaftar di MSG dan diterima sebagai observer bersama Indonesia.
Saat ini, West Papua (ULMWP) sedang mendorong proses menuju Keanggotaan Penuh di Forum MSG.
Ini sangat penting mengingat West Papua sendiri sebagai suatu bangsa yang mencita-citakan Pembebasan dari NKRI, maka peningkatan status ke anggota penuh akan sangat membantu proses selanjutnya. Sebab, untuk perjuangan melalui jalur Politik, Hukum dan HAM, West Papua membutuhkan legalitas yang sah (legal Standing) dari sekurang-kurangnya negara – negara kawasan. Sehingga ketika West Papua mengugat PEPERA, legal stadingnya jelas sebagai anggota penuh di forum MSG, yang dapat memberikan Kuasa kepada Pengacara (Kuasa Hukum) melalui kendaraan negara Vanuatu dan Posisi West Papua di MSG.
Terali Kolonial, Kaltim, 21 Mei 2020
Buchtar Tabuni
Ketua II Legislatif ULMWP
Keterangan Foto di Bawah
Pemimpin Melanesia sambut baik pengajuan aplikasi keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) dalam KTT MSG di Port Moresby, Februari 2018 lalu. Dalam KTT itu, ULMWP dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. |
Posted by: Admin
Copyright ©Buchtar Tabuni via Bazoka Logo "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar