"Jadi masing-masing ASN harus ada laporan kinerja tahunan yang dipantau atasannya setiap bulan melalui sistem elektronik," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Maluku, Femmy Sahetapy, di Ambon, Jumat (9/3).
Sistem ini mewajibkan setiap ASN saat masuk kantor harus memasukkan data berupa apa yang dikerjakan hari ini.
"Penilaian ini berpengaruh kepada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) maupun proses pengusulan kenaikan golongan," ujar Femmy.
Karena itu, BKD Pemprov Maluku sedang melatih sejumlah ASN untuk menjadi admin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Penerapannya hendaknya memperlancar setiap pemimpin OPD memantau kinerja stafnya secara objektif dan transparan," kata Femmy.
Dia mengemukakan, setiap ASN pada tanggal 1-3 bulan berjalan diberikan kesempatan untuk memperbaiki lapiran kinerja.
Selanjutnya, pada tanggal 4 sistemnya kembali dikunci untuk penilaian pada tanggal 5-8 oleh masing-masing pemimpin OPD.
Prosesnya setelah penilaian selesai, maka sistem kembali akan dikunci dan dilakukan verifikasi sehingga dapat menentukan apakah ASN itu pantas mendapatkan TKD atau tidak.
"Pastinya bila kinerja ASN baik berarti tidak bermasalah untuk proses pencairan TKD maupun kenaikan golongan, makanya diharapkan penerapannya sistem elektronik ini ditaati," tandas Femmy. (MP-5)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar