“Hingga saat ini, pembuatan E-KTP di Maluku masih menyisakan 20 persen dari total warga yang telah memiliki dokumen kependudukan mengingat kondisi geografis Maluku berupa kepualauan,”ujar Mendagri saat meninjau pelayanan dokumen administrasi kependudukan massal, yang berlangsung di Ambon, Kamis (1/3).
Disinggung adakah kebijakan khusus untuk target Maluku dalam hal pengurusan E-KTP, Kumolo mengaku itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Sehingga sangat diharapkan pro aktif masyarakat untuk merekam data bagi belum lakukan pengurusan administrasi kependudukan khususnya E-KTP.
"Ya semaksimal mungkin. Kan kami inginkan masyarakat pro aktif merekam data. Itu aja,"imbuhnya.
Secara keseluruhan, kata Kumolo, masih menyisakan dua persen masyarakat Indonesia yang belum lakukan perekaman E-KTP sampai Kamis (1/3) kemarin.
"Sekarang sudah 98 persen per hari ini. Jadi ini harus jemput bola dan masyarakat juga harus pro aktif. Yang diperbatasan kita datangi. Setiap ada event event nasional kita buka loket. Ini kan banyak sekali,"katanya.
Kumolo mengakui, blanko E-KTP yang tersisa untuk dua persen itu masih cukup.
"Cukup,"tandasnya.
Berdasarkan pantaauan, ribuan warga dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku padati stand pengurusan administrasi kependudukan yang ada pada tribun Lapangan Merdeka, Ambon, Kamis (1/3) yang dirangkai dengan upacara memperingati HUT Pemadam Kebakaran ke-99 Tahun 2018 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Stand pengurusan administrasi kependudukan massal tersebut diadakan agar menggenjot kesadaran masyarakat yang belum memiliki E-KTP untuk segera lakukan pengurusan.
Pelaksaan kegiatan pengurusan administrasi kependudukan meliputi KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain sebagainya itu cukup menarik minat warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan.
Kegiatan tersebut dilangsungkan sejak 1-3 Maret. (MP-7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar