"Ada permintaan dari para guru dan kepala sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Tual kalau pengelolaan tenaga guru ini dikembalikan ke kabupaten/kota agar dana yang tersedia bisa dibelanjakan untuk tenaga guru SMA, SMK, MA, atau pun Sekolah Luar Biasa yang sangat membutuhkan," kata Saadyah di Ambon, Sabtu (10/3).
Keluhan para guru dan kepala sekolah ini disampaikan saat pimpipnan dan anggota komisi D melakukan agenda pengawasan dan menemui para guru di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta Kota Tual.
Menurut dia, Pemprov Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar mempercepat penerbitan SK atau surat tugas guru honorer yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pembayaran tunjangan honorer dengan sumber pembayaran dari dana BOS.
Kemudian afirmasi tenaga guru dipolma ke strata satu (S1) masih sangat dibutuhkan setiap sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara.
"Untuk itu diharapkan kepada pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Universitas Terbuka (UT) agar program ini bisa kembali diadakan," jelas Saadyah.
Selain itu masalah sarana dan prasarana penunjang UNBK agar diperhatikan, baik menyangkut ruangan atau pun sarana multimedia berupa pengadaan server dan penambahan komputer.
Pemprov Maluku juga diharapkan secepatnya membentuk struktur dinas cabang di daerah atau pun UPTD agar segala urusan penyelenggaraan dan pengolaan pendidikan di sekolah maupun kenaikan pangkat para guru bisa terlaksana secara efisien dan efektif.
Sebab rentang kendali dan kondisi karakteristik daerah serta wilayah geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.
Komisi D juga menerima masukan kalau tenaga pengajar untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan Bahasa Inggris di sekolah agama masih sangat minim, termasuk didalamnya tenaga guru produktif pada sekolah kejuruan sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. (MP-4)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar