 |
| Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kanan) bersama Presiden Jokowi saat bertemu di sela-sela KTT ke-33 ASEAN, Singapura. |
5 Februari 2020
Presiden Joko Widodo berencana untuk berpidato di parlemen Australia pada 10 Februari. Dia berusaha menyembunyikan kenyataan yang sedang terjadi di West Papua dari dunia. Sementara ia bersiap untuk berbohong kepada anggota parlemen Australia, puluhan warga West Papua menghadapi tahanan, bahkan puluhan tahun, di penjara. Kejahatan mereka adalah ketika secara damai mengangkat suara mereka terhadap 57 tahun rasisme dan kolonialisme Indonesia selama Pemberontakan West Papua yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Agustus-September 2019. Dunia harus turun tangan untuk menghentikan upaya Indonesia ini untuk memusnahkan kepemimpinan internal rakyat West Papua. .
Di Jawa, Jakarta ada enam orang didakwa dengan tuduhan 'pemberontakan', terancam 15 tahun penjara atau lebih. Tuduhan kejahatannya, mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora secara damai di depan Istana Presiden pada 28 Agustus 2019.
Di Kalimantan Timur, tujuh orang Papua yang diculik dan ditahan oleh Negara Indonesia ratusan mil dari keluarga mereka dan penasihat hukum. Kesehatan mereka semakin buruk. Atas kejahatan mereka berbicara untuk kebenaran, keadilan dan kebebasan, Indonesia berusaha untuk mengisolasi, membuat kelaparan dan membunuh mereka. Mereka harus segera dipindahkan kembali ke West Papua dan dibebaskan.
Pemberontakan di West Papua dipicu oleh polisi Indonesia dan milisi menyerang asrama siswa Papua di Surabaya. Para siswa dipanggil 'monyet', disuruh 'pulang', air mata disemprot gas dan ditangkap.
Dari ratusan orang Indonesia yang terlibat dalam serangan rasis, hanya satu yang dihukum. Hukumannya hanya lima bulan. Lima bulan karena membantu menyebabkan konflik massal yang menyebabkan kematian puluhan orang. Lima bulan penjara karena serangan rasis, sementara orang-orang Papua yang berdemonstrasi menentang serangan itu menghadapi 15 hingga 20 tahun penjara. Inilah wajah keadilan di Indonesia yang demokratis.
Ketika percobaan lucu ini berlangsung, operasi militer Indonesia terus menghancurkan kehidupan orang-orang di Nduga, Intan Jaya dan Puntac Jaya. Ratusan orang terbunuh dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Beberapa orang Papua menghadapi waktu seumur hidup di kamp-kamp pengungsi di seberang perbatasan di PNG. 16.000 pasukan tambahan yang dikerahkan Indonesia selama Pemberontakan masih ada, dan lebih banyak lagi ditambahkan setiap minggu. West Papua sedang diubah menjadi zona perang oleh Indonesia.
Indonesia sedang mencoba untuk mengintimidasi dan melecehkan orang Papua agar diam melalui kekuatan militer. Setiap sudut jalan di Papua sekarang berisi pos pemeriksaan militer, pangkalan polisi, bagian intelijen. Para pemimpin gereja diintimidasi, orang Papua ditangkap di dalam gereja mereka: Desember lalu, orang Papua bahkan tidak bisa menikmati dan merayakan Natal dan Tahun Baru.
Inilah sebabnya mengapa ULMWP dan 79 negara di Afrika, Karibia dan Pasifik (ACP) menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan masuk ke West Papua. Jika Indonesia adalah negara yang dinamis dan demokratis yang diklaimnya, mengapa Indonesia melarang PBB berkunjung ke Papua?
Negara Indonesia harus segera membebaskan semua tahanan politik, dan mengizinkan mereka di Kalimantan Timur untuk kembali ke rumah. Indonesia harus mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk mengunjungi dan mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di sana. Di atas segalanya, Indonesia harus mengizinkan rakyat West Papua secara bebas dan damai menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dengan mengadakan referendum tentang kemerdekaan.
Dunia tidak harus ditipu oleh kata-kata Presiden Joko Widodo. Dia telah menunjukkan tidak ada keinginan untuk mengatasi akar penyebab konflik di West Papua, sebagaimana diminta oleh 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 79 negara di ACP. Dia berpura-pura menjadi orang baik sementara dia membiarkan Negara Indonesia melakukan genosida terhadap rakyatku.
Kolonisasi West Papua adalah jantung gelap Indonesia, menggerogoti lembaga-lembaga demokratisnya. Indonesia akan menghancurkan dirinya sendiri dan peluang untuk menjadi negara yang demokratis dan makmur jika tidak membiarkan rakyat West Papua bebas.
Benny Wenda
Ketua
ULMWP
Posted by: Admin
Copyright ©ULMWP Official site "sumber" Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar