Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Pangkalan TNI AL (Lanal) Saumlaki di kabupaten Kepulauan Tanimbar, provinsi Maluku menggelar kegiatan pemantapan Wawasan kebangsaan (Wasbang) dan rasa cinta tanah air bagi ratusan peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA dan SMK di kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Saumlaki, Rabu (27/11).
Ketua panitia kegiatan pemantapan Wasbang dan Cinta Tanah Air, Kapten Laut (P) Abzon Nizam dalam laporannya menyatakan dasar pelaksanaan kegiatan itu adalah UU no 34 tahun 2004 tentang TNI, Inpres no 14 tahun 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 dengan prioritas di bidang keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik,
“Selain itu, Peraturan Menhan no 03/M/VI/2006 tentang pedoman pelaporan Akuntabilitas kinerja satuan kerja penguna anggaran di lingkungan Dephan dan TNI, dasar yang lain yakni Peraturan Menhan no. 2 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemhan dan TNI, Peraturan KASAL no perkasal /39/VII/2011 tentang buku petunjuk induk pemberdayaan wilayah pertahanan laut serta program kerja dan anggaran Spotmar tahun 2019,” urainya.
Nizam katakan, tujuan penyelegaraan kegiatan itu adalah untuk melaksanakan implementasi dari program nawacita presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.
“Penyelegaraan kegiatan ini dimaksudkan agar generasi muda teristimewa siswa siswi tingkat SMA dan SMK dapat memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sebagai anak bangsa, yang berada di daerah perbatasan untuk tetap mempunyai rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala dinas pendidikan kabupaten Kepulauan Tanimbar, Herman Yoseph Lerebulan mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan Lanal Saumlaki tersebut dan berpesan kepada para siswa dan siswi untuk disiplin waktu dan memiliki komitmen yang kuat.
Ditempat yang sama, Komandan Lanal saumlaki Letkol Laut (P) Hartanto, M.Tr Hanla menjelaskan kegiatan itu merupakan program dari Staf potensi maritim (Spotmar) Mabes TNI AL yang bertujuan mewujudkan alat, ruang, kondisi yang tangguh yang diselenggarakan oleh Lanal Saumlaki.
“Semoga melalui kegiatan ini bisa terciptanya siswa dan siswi unggulan di kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya,” ungkapnya.
Hartanto menambahkan pada kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan diskusi tentang wawasan kebangsaan, observasi sumber daya laut dan cerdas cermat wawasan kebangsaan yang akan diikuti oleh sejumlah perwakilan siswa dan siswi SMA/SMK di MBD dan Kepulauan Tanimbar.
Berdasarkan pantauan media ini, kegiatan pemantapan Wasbang dan Cinta Tanah Air tersebut dibuka oleh Komandan Lanal Saumlaki, Letkol Laut (P) Hartanto, M.Tr. Hanla dan dihadiri oleh Pabandya Hankuatmas Ban VI Wiltasla Spotmar TNI AL : Letkol Laut (P) Hari Budiman, M.Tr Hanla, Pabandya Potwiltasla Ban VI Spotmar TNI AL : Letkol laut (P) Gurtom Fartianto, Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf Rahmad Soerodin, Kasatbinmas Polres MTB, Kompol Simon Manisilety, Kasiantena Satradar 245/Saumlaki Kapten Lek Ilham Fauzi, Kajari Saumlaki: Frengky Son Laku, Kadis Pendidikan kepulauan Tanimbar Drs. Herman Yoseph Lerebulan, seluruh perwira Lanal Saumlaki, para tamu undangan lainnya serta para guru pendamping peserta Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan.
Peserta kegiatan pemantapan Wasbang dan Cinta Tanah Air memperoleh sejumlah materi seperti: Narkotika dan Terorisme yang disampaikan oleh Kasatbinmas Polres MTB, Kompol Simon Mansilety, Kesadaran Hukum yang disampaikan oleh Kajari Saumlaki Frengy Son Laku, Bela Negara dan Radikalisme yang disampaikan oleh Pasiops Kodim 1507/Saumlaki Lettu Inf Deny Wakim, Konservasi Penyu yang disampaikan oleh Kepala BKSDA Maluku wilayah Saumlaki, J.M. Nandisa.
Kegiatan itu dipandu oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Saumlaki ini juga dilanjutkan dengan lombah cerdas-cermat dan pemberian penghargaan bagi para pemenang berupa piala dan uang pembinaan.
Pada acara pembukaan kegiatan pemantapan Wasbang dan Cinta Tanah Air dimeriahkan oleh penampilan tarian tradisional "dodobol" yang ditampilkan oleh kelompok tari dari desa Arui Das di kecamatan Wertamrian.
(MP-14)
Rabu, 27 November 2019
Ini Seruan ULMWP untuk 1 Desember 2019
Buletinnusa
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Posted by: Admin
Copyright©FB (BAZOKA LOGO) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
S E R U A N
“IBADAH DAN DOA BAGI BANGSA PAPUA”
Memperingati 58 Tahun Manifesto Politik West Papua
Sejarah 58 tahun lalu, tepatnya 1 Desember 1961 - Dewan Perwakilan Nasional Bangsa Papua yang pertama saat itu disebut (Nieuw Guinea Raad) bersama Pemerintah Kerajaan Belanda atas nama Ratu Yuliana secara resmi telah mendeklarasikan Embrio Negara West Papua, ditandai dengan pengibiran bendera West Papua Bintang Fajar dan diiringi lagu kebangsaan Hai Tanaku Papua di seantero West Papua, yang kemudian ini disebut sebagai manifesto Politik Bangsa Papua – diperingati setiap tanggal 1 Desember.
Melalui Deklarasi ini, untuk pertama kalinya sejumlah atribut Negara West Papua telah diumumkan adalah: (1). Bendera Negara – Bintang Fajar, (2). Lambang Negara – Burung Mambruk, (3). Semboyan Bangsa – One People One Soul, (4) Lagu Kebangsaan – Hai Tanaku Papua, (5). Batas Teritori – Sorong-Merauke. Deklarasi ini telah diakui secara de facto dan de jure, namun itu tidak bertahan lama, karena setelah 19 hari secara bertahap pada: 1). 19 Desember 1961, Indonesia telah meng-aneksasi West Papua melalui deklarasi Trikora yang dikeluarkan oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno menyerukan untuk dibubarkannya cita-cita bangsa Papua dengan menyebutnya sebagai negara “boneka”, dan melakukan mobilisasi militer serta transmigran besar-besaran ke Papua – hingga pada akhirnya embrio bangsa Papua yang baru lahir itu dikubur oleh Indonesia secara paksa, 2). 15 Agutus 1962 New York Agreement terjadi, 3). 1 Mei 1963 penyerahan administrasi dari UNTEA ke Indonesia terjadi, hingga puncak terlaksananya PEPERA 4). pada tahun 1969 penuh dengan cacat hukum dan cacat moral.
Peristiwa tahun 1960-an itu menjadi awal catatan hitam bagi kami West Papua, hingga tahun 2019 – genap usia ke 58 tahun – yang kemudian di usia ini kami serukan sebagai hari doa pemulihan bagi bangsa Papua.
Perjuangan terus berlanjut –kini bangsa Papua telah berada dalam perahu dan rumah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang terus memperjuangkan Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Oleh karena itu, kami serukan kepada seluruh rakyat di West Papua dan element perjuangan bangsa Papua dari Sorong – Merauke serta solidaritas dimana pun Anda berada untuk secara bersama-sama memperingati 58 tahun Manifesto Politik West Papua ini dengan melakukan “Ibadah dan Doa Pemulihan” serentak di West Papua, Indonesia dan Komunitas Internasional.
Untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, Aksi Doa dan Ibadah bersama akan digelar pada:
- Hari-Tanggal : Minggu, 1 Desember 2019
- Waktu : Pukul 11.30 WPt – selesai
- Tempat : Lapangan Trikora – Abepura, Jayapura – Papua
UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP)
PENANGGUNG JAWAB
BIRO POLITIK
ttd
BAZOKA LOGO
M E N G E T A H U I
1). LEGISLATIF ULMWP
2). EKSEKUTIF ULMWP
3). YUDIKATIF ULMWP
Posted by: Admin
Copyright©FB (BAZOKA LOGO) "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Jumat, 22 November 2019
Kamis, 21 November 2019
Hanubun: Pendidikan Termasuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun mengatakan, pelayanan pendidikan dalam kedudukan urusan pemerintahan, termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.
“Artinya pelayanan pendidikan, wajib diberikan kepada masyarakat secara komprehensif, dengan standar pelayanan yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujarnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dan PAUD Holistk Integratif Kabupaten Malra, di Langgur, Kamis (21/11).
Menurut Hanubun, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang SPM, pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa salah satu pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan di kabupaten/ kota adalah PAUD. Selain itu, upaya melahirkan SDM unggul dimulai dan menjadi bagian dari pelayanan pendidikan di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan bukan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
“Untuk itu, pemda berkewajiban melakukan pelayanan PAUD secara optimal dan menjadi prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan pelayanan dimaksud mencakup semua aspek secara menyeluruh, yaitu aspek kelembagaan, tenaga pendidik, partisipasi, aksesibilitas maupaun aspek dukungan regulasi,” ungkapnya.
Hanubun katakan, terkait hal tersebut maka telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Malra Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di kabupaten Malra.
“Dengan terbitnya perbup tersebut, diharapkan segala hal yang menyangkut pengembangan diri anak, pada usia 0-6 tahun, benar-benar menjadi perhatian semua pihak,” tandasnya.
Dijelaskan Hanubun, pengembangan yang holistik mencakup aspek gisi dan kesehatan, rangsangan, pendidikan, moral-emosional hingga pada aspek tumbuh kembang harus menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemda maupun aspek lingkungan lainnya.
“Saya sungguh berharap, pelayanan untuk PAUD benar-benar rmenjadi investasi bagi daerah ini kedepan. Komitmen kita untuk bekerja sama, saling bersinergi mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas harus diperkuat, untuk mewujudkan Masyarakat Malra yang mandiri dan cerdas sehingga momentum sosialisasi ini harus dimanfaatkan secara baik untuk membangun sinergi bersama,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, kegiatan Sosialisasi Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dan PAUD Holistk Integratif Kabupaten Malra digelar atas kerjasama Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pembinaan Masyarakat Kemendikbud dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra).
(MP-15)
“Artinya pelayanan pendidikan, wajib diberikan kepada masyarakat secara komprehensif, dengan standar pelayanan yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujarnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dan PAUD Holistk Integratif Kabupaten Malra, di Langgur, Kamis (21/11).
Menurut Hanubun, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang SPM, pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa salah satu pelayanan dasar pada SPM bidang pendidikan di kabupaten/ kota adalah PAUD. Selain itu, upaya melahirkan SDM unggul dimulai dan menjadi bagian dari pelayanan pendidikan di tingkat pemerintah kabupaten/kota dan bukan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
“Untuk itu, pemda berkewajiban melakukan pelayanan PAUD secara optimal dan menjadi prioritas sesuai ketentuan perundang-undangan pelayanan dimaksud mencakup semua aspek secara menyeluruh, yaitu aspek kelembagaan, tenaga pendidik, partisipasi, aksesibilitas maupaun aspek dukungan regulasi,” ungkapnya.
Hanubun katakan, terkait hal tersebut maka telah diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Malra Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di kabupaten Malra.
“Dengan terbitnya perbup tersebut, diharapkan segala hal yang menyangkut pengembangan diri anak, pada usia 0-6 tahun, benar-benar menjadi perhatian semua pihak,” tandasnya.
Dijelaskan Hanubun, pengembangan yang holistik mencakup aspek gisi dan kesehatan, rangsangan, pendidikan, moral-emosional hingga pada aspek tumbuh kembang harus menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemda maupun aspek lingkungan lainnya.
“Saya sungguh berharap, pelayanan untuk PAUD benar-benar rmenjadi investasi bagi daerah ini kedepan. Komitmen kita untuk bekerja sama, saling bersinergi mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas harus diperkuat, untuk mewujudkan Masyarakat Malra yang mandiri dan cerdas sehingga momentum sosialisasi ini harus dimanfaatkan secara baik untuk membangun sinergi bersama,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, kegiatan Sosialisasi Wajib PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dan PAUD Holistk Integratif Kabupaten Malra digelar atas kerjasama Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pembinaan Masyarakat Kemendikbud dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra).
(MP-15)
Mengenang 68 Tahun Dewesy Di Negeri Mamala
Buletinnusa
PENGANTARKliping tulisan sastrawan J. Lisapaly di Mimbar Indonesia (kliping tanpa tahun) ini tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yassin Jakarta. Pegiat literasi Adlun Fiqri membuat fotokopi, walau beberapa paragraf tidak utuh. Redaksi membuat kembali dengan ejaan baru dan penyuntingan kecil, dari Judul asli Sijaranamual, Pengembara Jang Tewas. Tulisan ini dimuat sebagai peringatan 68 tahun “Pelarian Terakhir” Dominggus Willem Syaranamual ke Negeri Mamala, dan hari pemakamannya 22 November 1951.
Sewaktu pada suatu tempat dari Nusantara kita, orang digemparkan oleh suara yang tiba-tiba saja sebagai suatu proklamasi dalam kesusastraan, maka di bagian timur, di Pulau-Pulau Maluku, muncul beberapa tahun sesudah itu, tunas-tunas muda yang memberikan harapan.
Jika membicarakan kebudayaan baru Indonesia, maka pikiran kita sekalian bertumpu pada orang Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45, yang kian hari ramai diperdebat sebagai tamparan yang hebat bagi Pujangga Baru, yang terlalu mementingkan “keindahan dengan segala bunga kata, royal dengan beeldspraak dan dengan mengemukakan segala yang puitis” (kata Arsul Sani), seakan-akan hidup di sorga kita sekalian ini di antara dewa dan bidadari, dengan tidak melihat masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita.
Dan di dalam menerjang segala yang using itu, maka Chairil Anwar adalah manusia utama, yang kemudian member satu patokan yang hidup untuk pembentukan manusia baru Indonesia. Sayang sekali dia telah meninggalkan kawan-kawannya dalam usia muda, sehingga bentuk yang kuat ini, juga turut kita rasakan lenyap bersama-sama dengan dia pula.
Berbarengan dengan ini, muncullah orang-orang yang bukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi saja timbulnya, pengikut-pengikut yang membonceng pada teriakan Chairil Anwar yang mengutamakan bentuk dan visi, juga sampai ke Maluku, dengan Syaranamual, Chris Latuputty, dan lain-lain lagi.
Mereka baru saja mulai. Kita sangat bergembira karena biarpun mereka dating dari berbagai-bagai daerah, tetapi suara yang diperdengarkan adalah nyanyi kesatuan dan kemerdekaan, justru pada masanya kita masih terlibat dalam rantai penjajahan. Mereka dengan ini telah berhasil memberi bentuk yang nyata pada api revolusi nasional kita selanjutnya. Tepat sekali ……. (paragraf hilang-redaksi) teguh bentuk sajak sebagai syarat mutlak. Berkali-kali mereka memperingatkan agar bentuk sebagai yang dimiliki Angkatan 45 serta kebesaran nilainya jangan dipersoalkan karena yang diperlukan ialah keindahan semata. Dalam hal ini timbul perdebatan secara lisan di antaranya dengan mereka wakil-wakil penyair angkatan 33.
Ada sekali aku tanyakan kepadanya: Berhasilkah nanti saudara memberikan keinsyafan untuk kembali ke pokok persoalan yang sebenarnya?” Dia tertawa. “Suatu kesalahan pada kita,” katanya, “ialah selalu berputus asa dalam menghadapi setiap kesulitan, padahal kalau dipikir, sejauh-jauhnya kita menempuh suatu pengalaman yang serba pahit, membuka kemungkinan besar untuk memperoleh kemenangan”.
Dia seorang yang keras hati dan syarat inilah yang dia gunakan untuk rintisan pertama untuk menghancurluluhkan bentuk kolonialisme. Gelanggangnya sewaktu ia mulai ialah “Suluh Ambon”, dari dari sinilah gema rintihan jiwanya berkumandang dengan memakai nama samara Dowisy.
Di belakang sajak-sajaknya, Nampak dalam majalah Mimbar Indonesia.…. (paragraf hilang, redaksi).
Setelah Jepang menyerah, mengikuti kursus V. O. di Saparua tetapi kemudian mengadakan pemogokan bersama-sama kawan-kawannya. Setahun lamanya dia menetap di desa bersama ibu angkatnya, dan pada tahun 1947 bulan Maret, bekerja pada Kantor Cabang Kementerian Penerangan NIT di Ambon bagian perencanaan. Tahun 1949 pernah mengikuti kursus kader penerangan yang diadakan di Makassar, dan lulus dengan angka yang baik. Sejak itu maka bakatnya untuk karang-mengarang semakin dipergiat.
Sewaktu menjelmanya apa yang dinamakan RMS, dia menjadi bulan-bulanan dan pusat perhatian MID dan waktu pendaratan APRI di Kota Ambon tanggal 3 November 1951, dia selalu dikejar karena disangka “merah” (satu istilah pada orang pro RI). Karena merasa diri terancam, pada suatu malam melarikan diri ke daerah pendudukan dan terus ke Mamala (sebuah desa di utara Jazirah Hitu).
Beberapa hari di sana, tiba-tiba sakit perut dan meninggal pada tanggal 19 November 1951 jam 4.30 petang, jauh dari orang tua, sonder pamitan sama kawan-kawannya. Selama hidupnya dia mencipta. Dalam zaman kekacauan, barulah selesai naskah bukunya yang pertama: “Ibu Angkat”. NAskah buku ini katanya akan dikirim nanti bersama kumpulan sajaknya bersama kawan-kawannya yang diberi nama: “Gema Pulau Sagu” ke salah satu percetakan untuk diterbitkan kalau keadaan telah beres lagi.
Tetapi usaha sekian banyak itu tidak luput dari zaman persamarataan menjadi umpan api bersama-sama kediamannya. Waktu melarikan diri, ada juga dia bersajak, sajak mana…….. (Paragraf hilang, redaksi).
Dengan kata-kata ini, dia meninggalkan satu perjalanan yang ruwet dan belum selesai, pergi, dan tidak kembali lagi. Kelakarnya serta tutur kata yang bersungguh-sungguh (ernstig), selalu menarik simpati, hilang untuk selama-lamanya.
Angkatan muda di Maluku merasa suatu kekurangan yang besar, penuh tenaga konstruktif, dan kreatif. Semoga dilapangkan Allah, arwahnya. Semoga pula jejaknya ini akan dituruti oleh yang lain-lain untuk memberi bentuk yang kuat dalam perkembangan kesusastraan Indonesia seterusnya. (Sumber: Mimbar Indonesia/PDS HB Yassin)
Dominggus William Syaranamual alias Dewesy (Dok MI) |
Oleh: J. Lisapaly
PENGANTARKliping tulisan sastrawan J. Lisapaly di Mimbar Indonesia (kliping tanpa tahun) ini tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yassin Jakarta. Pegiat literasi Adlun Fiqri membuat fotokopi, walau beberapa paragraf tidak utuh. Redaksi membuat kembali dengan ejaan baru dan penyuntingan kecil, dari Judul asli Sijaranamual, Pengembara Jang Tewas. Tulisan ini dimuat sebagai peringatan 68 tahun “Pelarian Terakhir” Dominggus Willem Syaranamual ke Negeri Mamala, dan hari pemakamannya 22 November 1951.
Sewaktu pada suatu tempat dari Nusantara kita, orang digemparkan oleh suara yang tiba-tiba saja sebagai suatu proklamasi dalam kesusastraan, maka di bagian timur, di Pulau-Pulau Maluku, muncul beberapa tahun sesudah itu, tunas-tunas muda yang memberikan harapan.
Jika membicarakan kebudayaan baru Indonesia, maka pikiran kita sekalian bertumpu pada orang Chairil Anwar sebagai pelopor Angkatan 45, yang kian hari ramai diperdebat sebagai tamparan yang hebat bagi Pujangga Baru, yang terlalu mementingkan “keindahan dengan segala bunga kata, royal dengan beeldspraak dan dengan mengemukakan segala yang puitis” (kata Arsul Sani), seakan-akan hidup di sorga kita sekalian ini di antara dewa dan bidadari, dengan tidak melihat masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita.
Dan di dalam menerjang segala yang using itu, maka Chairil Anwar adalah manusia utama, yang kemudian member satu patokan yang hidup untuk pembentukan manusia baru Indonesia. Sayang sekali dia telah meninggalkan kawan-kawannya dalam usia muda, sehingga bentuk yang kuat ini, juga turut kita rasakan lenyap bersama-sama dengan dia pula.
Berbarengan dengan ini, muncullah orang-orang yang bukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi saja timbulnya, pengikut-pengikut yang membonceng pada teriakan Chairil Anwar yang mengutamakan bentuk dan visi, juga sampai ke Maluku, dengan Syaranamual, Chris Latuputty, dan lain-lain lagi.
Mereka baru saja mulai. Kita sangat bergembira karena biarpun mereka dating dari berbagai-bagai daerah, tetapi suara yang diperdengarkan adalah nyanyi kesatuan dan kemerdekaan, justru pada masanya kita masih terlibat dalam rantai penjajahan. Mereka dengan ini telah berhasil memberi bentuk yang nyata pada api revolusi nasional kita selanjutnya. Tepat sekali ……. (paragraf hilang-redaksi) teguh bentuk sajak sebagai syarat mutlak. Berkali-kali mereka memperingatkan agar bentuk sebagai yang dimiliki Angkatan 45 serta kebesaran nilainya jangan dipersoalkan karena yang diperlukan ialah keindahan semata. Dalam hal ini timbul perdebatan secara lisan di antaranya dengan mereka wakil-wakil penyair angkatan 33.
Ada sekali aku tanyakan kepadanya: Berhasilkah nanti saudara memberikan keinsyafan untuk kembali ke pokok persoalan yang sebenarnya?” Dia tertawa. “Suatu kesalahan pada kita,” katanya, “ialah selalu berputus asa dalam menghadapi setiap kesulitan, padahal kalau dipikir, sejauh-jauhnya kita menempuh suatu pengalaman yang serba pahit, membuka kemungkinan besar untuk memperoleh kemenangan”.
Dia seorang yang keras hati dan syarat inilah yang dia gunakan untuk rintisan pertama untuk menghancurluluhkan bentuk kolonialisme. Gelanggangnya sewaktu ia mulai ialah “Suluh Ambon”, dari dari sinilah gema rintihan jiwanya berkumandang dengan memakai nama samara Dowisy.
Di belakang sajak-sajaknya, Nampak dalam majalah Mimbar Indonesia.…. (paragraf hilang, redaksi).
Ia lahir pada 9 Mei 1926 di Desa Itawaka (Saparua). Sejak kecilnya sampai masuk pendidikan guru di zaman Jepang, aku bekenalan baik dengan dia. Barulah pada waktu itu kegemarannya dalam karang-mengarang member kesempatan luas untuk lebih memperdalam dan mencari bentuk sendiri.
Setelah Jepang menyerah, mengikuti kursus V. O. di Saparua tetapi kemudian mengadakan pemogokan bersama-sama kawan-kawannya. Setahun lamanya dia menetap di desa bersama ibu angkatnya, dan pada tahun 1947 bulan Maret, bekerja pada Kantor Cabang Kementerian Penerangan NIT di Ambon bagian perencanaan. Tahun 1949 pernah mengikuti kursus kader penerangan yang diadakan di Makassar, dan lulus dengan angka yang baik. Sejak itu maka bakatnya untuk karang-mengarang semakin dipergiat.
Sewaktu menjelmanya apa yang dinamakan RMS, dia menjadi bulan-bulanan dan pusat perhatian MID dan waktu pendaratan APRI di Kota Ambon tanggal 3 November 1951, dia selalu dikejar karena disangka “merah” (satu istilah pada orang pro RI). Karena merasa diri terancam, pada suatu malam melarikan diri ke daerah pendudukan dan terus ke Mamala (sebuah desa di utara Jazirah Hitu).
Beberapa hari di sana, tiba-tiba sakit perut dan meninggal pada tanggal 19 November 1951 jam 4.30 petang, jauh dari orang tua, sonder pamitan sama kawan-kawannya. Selama hidupnya dia mencipta. Dalam zaman kekacauan, barulah selesai naskah bukunya yang pertama: “Ibu Angkat”. NAskah buku ini katanya akan dikirim nanti bersama kumpulan sajaknya bersama kawan-kawannya yang diberi nama: “Gema Pulau Sagu” ke salah satu percetakan untuk diterbitkan kalau keadaan telah beres lagi.
Tetapi usaha sekian banyak itu tidak luput dari zaman persamarataan menjadi umpan api bersama-sama kediamannya. Waktu melarikan diri, ada juga dia bersajak, sajak mana…….. (Paragraf hilang, redaksi).
Dengan kata-kata ini, dia meninggalkan satu perjalanan yang ruwet dan belum selesai, pergi, dan tidak kembali lagi. Kelakarnya serta tutur kata yang bersungguh-sungguh (ernstig), selalu menarik simpati, hilang untuk selama-lamanya.
Angkatan muda di Maluku merasa suatu kekurangan yang besar, penuh tenaga konstruktif, dan kreatif. Semoga dilapangkan Allah, arwahnya. Semoga pula jejaknya ini akan dituruti oleh yang lain-lain untuk memberi bentuk yang kuat dalam perkembangan kesusastraan Indonesia seterusnya. (Sumber: Mimbar Indonesia/PDS HB Yassin)
Rabu, 20 November 2019
Polda Maluku Penuhi Target Ungkap Lima Kasus Narkoba
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Polda Maluku melalui Direktorat Resnarkoba memenuhi target yang ditetapkan Mabes Polri berhasil mengungkap lima perkara tindak pidana narkoba selama pelaksanaan Operasi Antik Narkoba 2019.
"Kegiatan operasi dipimpin Dir Resnarkoba dan target yang diberikan adalah melakukan kegiatan preemtiv 16 kali, penyuluhan kepada masyarakat, razia kenderaan bermotor empat kali, serta target operasi mengungkap minimal lima kasus tindak pidana narkoba," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (19/11).
Dari tanggal 6 - 16 November 2019 tersebut Operasi Antik Narkoba yang dilakukan rekan-rekan polda dibawah pimpinan Kombes Pol Cahyo berhasil mengungkap lima kasus narkoba.
Yang pertama adalah tersangka Samidin Waly alias Midin, Cornelis Pasarihu alias Neles, Bertho Tahapary, Ari Wibowo alias Budi dan Hanafi alias Capung.
Dari lima tersangka yang ditangkap ini disita barang bukti 11 paket ganja kering untuk dihisap.
Kemudian ada dua kg ganja yang dikirim dari Sumatera dan ditangkap di sebuah hotel, yakni sabu-sabu 34 paket yang pelakunya beberapa hari lalu ditangkap di kawasan Kebun Cengkeh.
"Tersangkanya adalah Samidin Waly, Cornelis, Jonas Leasiwal, Bertho Tahapary, Ari Wibowo, dan Hanafi," jelas Kabid Humas.
Target yang diberikan Mabes Polri untuk Polda Maluku sudah tercapai baik berupa kegiatan preemtiv berupa penyuluhan razia, hingga pengungkapan lima kasus narkoba.
Yang pertama ditangkap adalah tersangka Bertho Tahapary pemilik dua bungkusan berisikan daun ganja seberat 1.996 Kg atau 2 Kg diamankan di jalan Jenderal Sudirman di kawasan Hative Kecil.
Tersangka Samidin Waly ditangkap pada Rabu, (6/11) pukul 22:40 WIT di parkiran Pelabuhan speedboat Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah, dan barang bukti
Dari tiga pelaku masing-masing SW, Cornelis Pasarihu, dan Jonas Leasiwal diamankan 11 paket ganja kering.
Untuk tersangka AW ditangkap tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di depan SMP Negeri 14 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau dan ditemukan satu paket sabu.
Kemudian dari hasil pengembangan pemeriksaan, ditemukan lagi barang bukti lain di rumahnya sehingga totalnya sebanyak 34 paket sabu.
(MP-2)
"Kegiatan operasi dipimpin Dir Resnarkoba dan target yang diberikan adalah melakukan kegiatan preemtiv 16 kali, penyuluhan kepada masyarakat, razia kenderaan bermotor empat kali, serta target operasi mengungkap minimal lima kasus tindak pidana narkoba," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (19/11).
Dari tanggal 6 - 16 November 2019 tersebut Operasi Antik Narkoba yang dilakukan rekan-rekan polda dibawah pimpinan Kombes Pol Cahyo berhasil mengungkap lima kasus narkoba.
Yang pertama adalah tersangka Samidin Waly alias Midin, Cornelis Pasarihu alias Neles, Bertho Tahapary, Ari Wibowo alias Budi dan Hanafi alias Capung.
Dari lima tersangka yang ditangkap ini disita barang bukti 11 paket ganja kering untuk dihisap.
Kemudian ada dua kg ganja yang dikirim dari Sumatera dan ditangkap di sebuah hotel, yakni sabu-sabu 34 paket yang pelakunya beberapa hari lalu ditangkap di kawasan Kebun Cengkeh.
"Tersangkanya adalah Samidin Waly, Cornelis, Jonas Leasiwal, Bertho Tahapary, Ari Wibowo, dan Hanafi," jelas Kabid Humas.
Target yang diberikan Mabes Polri untuk Polda Maluku sudah tercapai baik berupa kegiatan preemtiv berupa penyuluhan razia, hingga pengungkapan lima kasus narkoba.
Yang pertama ditangkap adalah tersangka Bertho Tahapary pemilik dua bungkusan berisikan daun ganja seberat 1.996 Kg atau 2 Kg diamankan di jalan Jenderal Sudirman di kawasan Hative Kecil.
Tersangka Samidin Waly ditangkap pada Rabu, (6/11) pukul 22:40 WIT di parkiran Pelabuhan speedboat Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah, dan barang bukti
Dari tiga pelaku masing-masing SW, Cornelis Pasarihu, dan Jonas Leasiwal diamankan 11 paket ganja kering.
Untuk tersangka AW ditangkap tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 15:30 WIT bertempat di depan SMP Negeri 14 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau dan ditemukan satu paket sabu.
Kemudian dari hasil pengembangan pemeriksaan, ditemukan lagi barang bukti lain di rumahnya sehingga totalnya sebanyak 34 paket sabu.
(MP-2)
Harga Berbagai Jenis Sayuran Lokal Mulai Naik
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Harga berbagai jenis sayuran produksi petani lokal seperti sawi, dan melinjo, bayam, dan kacang panjang yang ditawarkan para pedagang di lokasi pasar tradisional Kota Ambon sedikit bergerak naik.
Hasil pantauan di lokasi pasar Mardika dan Batumerah, Selasa (19/11), para pedagang menawarkan harga sayur, sawi biasa, sawi putih, bayam, dan melinjo dan kacang anjang rata-rata Rp6.000/ikat kecil atau naik dari sebelumnya Rp5.000/ikat.
Sayur buah seperti labu siam Rp10.000/tiga buah, ketimun Rp10.000/tiga buah besar, pari Rp10.000/tiga buah, terong Rp5.000/empat buah, dan tomat buah Rp20.000/Kg.
"Sayur produksi petani lokal sedikit bergerak naik, ibu, soalnya pasokan dari petani lokal mulai berkurang," kata Saleha, pedagang pasar Mardika.
Kalau sayur lahan kering yang selama ini didatangkan dari luar daerah seperti kentang, kol, buncis, wortel masih tetap bertahan seperti biasa, sebab stok cukup banyak ditambah dengan arus pasok dari Pulau Jawa sangat lancar.
Saleha mengatakan harga kol, kentang Rp16.000/Kg, wortel Rp20.000/Kg, buncis Rp30.000/Kg.
Rita, pembeli yang ditemui usai membeli dua kilogram wortel mengatakan, harga berbagai sayuran di Ambon ini hingga kini masih bertahan, kecuali harga sayur mayur lokal saja yang mulai bergerak naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000/ikat.
Dia mengatakan, naiknya harga sayur produksi lokal ini sudah mulai terasa sejak minggu yang lalu, dimana hampir sebagian besar petani yang tergabung dalam kelompok tani (Gapoktan) binaan Kantor Perwakilan BI Maluku sebagian besar sudah pulang ke Pulau jawa akibat trauma gempa di Maluku yang hingga kini masih terus berlangsung.
"Mudah-mudahan gempa susulan akan berakhir jua supaya para petani ini akan balik lagi ke Ambon untuk kembangkan usaha mereka lagi," ujarnya.
(MP-4)
Hasil pantauan di lokasi pasar Mardika dan Batumerah, Selasa (19/11), para pedagang menawarkan harga sayur, sawi biasa, sawi putih, bayam, dan melinjo dan kacang anjang rata-rata Rp6.000/ikat kecil atau naik dari sebelumnya Rp5.000/ikat.
Sayur buah seperti labu siam Rp10.000/tiga buah, ketimun Rp10.000/tiga buah besar, pari Rp10.000/tiga buah, terong Rp5.000/empat buah, dan tomat buah Rp20.000/Kg.
"Sayur produksi petani lokal sedikit bergerak naik, ibu, soalnya pasokan dari petani lokal mulai berkurang," kata Saleha, pedagang pasar Mardika.
Kalau sayur lahan kering yang selama ini didatangkan dari luar daerah seperti kentang, kol, buncis, wortel masih tetap bertahan seperti biasa, sebab stok cukup banyak ditambah dengan arus pasok dari Pulau Jawa sangat lancar.
Saleha mengatakan harga kol, kentang Rp16.000/Kg, wortel Rp20.000/Kg, buncis Rp30.000/Kg.
Rita, pembeli yang ditemui usai membeli dua kilogram wortel mengatakan, harga berbagai sayuran di Ambon ini hingga kini masih bertahan, kecuali harga sayur mayur lokal saja yang mulai bergerak naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000/ikat.
Dia mengatakan, naiknya harga sayur produksi lokal ini sudah mulai terasa sejak minggu yang lalu, dimana hampir sebagian besar petani yang tergabung dalam kelompok tani (Gapoktan) binaan Kantor Perwakilan BI Maluku sebagian besar sudah pulang ke Pulau jawa akibat trauma gempa di Maluku yang hingga kini masih terus berlangsung.
"Mudah-mudahan gempa susulan akan berakhir jua supaya para petani ini akan balik lagi ke Ambon untuk kembangkan usaha mereka lagi," ujarnya.
(MP-4)
Seorang Pengungsi Dampak Gempa Di Desa Liang Kesulitan Biaya Berobat
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Seorang pengungsi dampak gempa magnitudo 6,5 di Desa Liang, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami penurunan berat badan drastis, kesulitan biaya untuk memeriksakan penyakitnya.
Haila Nisa Tunny (15) mengalami penurunan berat badan drastis sejak berada di lokasi pengungsian, kesulitan untuk memeriksakan penyakit yang dideritanya karena tidak ada biaya.
"Saya juga tidak tahu saya ini menderita sakit apa, tapi saya tidak kuat untuk berdiri, hanya bisa berbaring begini," kata Haila Nisa Tunny di Liang, Selasa (19/11).
Haila merupakan pelajar kelas satu SMA Negeri 4 Salahutu. Pascagempa magnitudo 6,5 pada 26 September 2019, ia dan keluarga mengungsi ke kawasan dataran tinggi karena rumah mereka rusak.
Puteri ketiga dari empat bersaudara, anak pasangan Jafar Tunny dan Fatma Wael ini, sebelumnya pernah divonis terkena usus buntu dan menjalani proses pembedahan di RSUD dr. Ishak Umarella pada Agustus 2019.
Usai menjalani operasi usus kondisi remaja 15 tahun itu baik-baik saja, tapi proses menstruasinya mulai tidak lancar dan kemudian merasakan sakit yang lain setelah beberapa hari di lokasi pengungsian.
Haila mengaku merasakan sakit di sekujur punggung, bokong dan kaki, serta merasa mengantuk pada malam hari tapi entah kenapa tidak bisa tidur.
Selain itu, ia juga merasakan geli dan perih di sekitar kelamin. Rasa geli dan perih tersebut akan menghilang sesaat setelah ia buang air kecil.
Karena sakit yang belum diketahui penyebabnya itu, bobot tubuh Haila yang sebelumnya normal mulai menurun drastis.
"Bulan Agustus kemarin itu menstruasi saya masih lancar, tapi selesai operasi sampai sekarang saya sudah tidak menstruasi lagi," ujarnya.
Haila berharap bisa memeriksakan sakitnya dan segera sembuh, sehingga bisa kembali bersekolah seperti teman-teman sebayanya yang sudah menjalani proses belajar di sekolah.
"Saya ingin kembali bersekolah lagi, pengen shalat dan mengaji dengan teman-teman, ikut bantu-bantu orang tua juga," tambah Haila.
Ibu Haila, Fatma Wael mengatakan pernah sekali memeriksakan kondisi anaknya ke RSUD Dr. Ishak Umarella yang saat ini sedang beroperasi di komplek perkuliahan Universitas Darussalam Tulehu, pada Oktober 2019.
Kendati tidak mendapatkan jawaban yang pasti mengenai penyakit yang sedang dideritanya Haila, Fatma bersyukur obat penambah darah dari rumah sakit membantu meningkatkan hemoglobin (Hb) anaknya yang hanya 4 g/dL.
"Sempat periksa ke Tulehu karena menurut bidan di sini saat mengukur tekanan darah Haila, katanya Hb rendah sekali hanya empat jadi harus dibawa ke rumah sakit," terang dia.
Fatma ingin kembali membawa Haila ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berobat, tapi ia tidak punya biaya karena pascagempa bumi, ayah Haila, Jafar Tunny yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan belum mendapatkan orderan.
"Ya kami hanya begini saja, kondisi begini bapak belum ada orderan untuk bekerja lagi, kami hanya bisa bergantung ke bidan kampung yang rutin datang mengukur tekanan darah Haila," kata Fatma.
(MP-3)
Haila Nisa Tunny (15) mengalami penurunan berat badan drastis sejak berada di lokasi pengungsian, kesulitan untuk memeriksakan penyakit yang dideritanya karena tidak ada biaya.
"Saya juga tidak tahu saya ini menderita sakit apa, tapi saya tidak kuat untuk berdiri, hanya bisa berbaring begini," kata Haila Nisa Tunny di Liang, Selasa (19/11).
Haila merupakan pelajar kelas satu SMA Negeri 4 Salahutu. Pascagempa magnitudo 6,5 pada 26 September 2019, ia dan keluarga mengungsi ke kawasan dataran tinggi karena rumah mereka rusak.
Puteri ketiga dari empat bersaudara, anak pasangan Jafar Tunny dan Fatma Wael ini, sebelumnya pernah divonis terkena usus buntu dan menjalani proses pembedahan di RSUD dr. Ishak Umarella pada Agustus 2019.
Usai menjalani operasi usus kondisi remaja 15 tahun itu baik-baik saja, tapi proses menstruasinya mulai tidak lancar dan kemudian merasakan sakit yang lain setelah beberapa hari di lokasi pengungsian.
Haila mengaku merasakan sakit di sekujur punggung, bokong dan kaki, serta merasa mengantuk pada malam hari tapi entah kenapa tidak bisa tidur.
Selain itu, ia juga merasakan geli dan perih di sekitar kelamin. Rasa geli dan perih tersebut akan menghilang sesaat setelah ia buang air kecil.
Karena sakit yang belum diketahui penyebabnya itu, bobot tubuh Haila yang sebelumnya normal mulai menurun drastis.
"Bulan Agustus kemarin itu menstruasi saya masih lancar, tapi selesai operasi sampai sekarang saya sudah tidak menstruasi lagi," ujarnya.
Haila berharap bisa memeriksakan sakitnya dan segera sembuh, sehingga bisa kembali bersekolah seperti teman-teman sebayanya yang sudah menjalani proses belajar di sekolah.
"Saya ingin kembali bersekolah lagi, pengen shalat dan mengaji dengan teman-teman, ikut bantu-bantu orang tua juga," tambah Haila.
Ibu Haila, Fatma Wael mengatakan pernah sekali memeriksakan kondisi anaknya ke RSUD Dr. Ishak Umarella yang saat ini sedang beroperasi di komplek perkuliahan Universitas Darussalam Tulehu, pada Oktober 2019.
Kendati tidak mendapatkan jawaban yang pasti mengenai penyakit yang sedang dideritanya Haila, Fatma bersyukur obat penambah darah dari rumah sakit membantu meningkatkan hemoglobin (Hb) anaknya yang hanya 4 g/dL.
"Sempat periksa ke Tulehu karena menurut bidan di sini saat mengukur tekanan darah Haila, katanya Hb rendah sekali hanya empat jadi harus dibawa ke rumah sakit," terang dia.
Fatma ingin kembali membawa Haila ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berobat, tapi ia tidak punya biaya karena pascagempa bumi, ayah Haila, Jafar Tunny yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan belum mendapatkan orderan.
"Ya kami hanya begini saja, kondisi begini bapak belum ada orderan untuk bekerja lagi, kami hanya bisa bergantung ke bidan kampung yang rutin datang mengukur tekanan darah Haila," kata Fatma.
(MP-3)
Hakim Tunda Sidang Pembunuhan Warga SBB
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim PN Ambon menunda sidang kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan seorang warga Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akibat penasihat hukum terdakwa, Mustakim Weno berhalangan hadir di persidangan.
"Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi empat orang anak yang ada dalam insiden tersebut, namun ada surat dari penasihat hukum bahwa dirinya berhalangan hadir karena mendadak berangkat ke Sulawesi Selatan," kata ketua majelis hakim, Lucky Rombot Kalalo didampingi Hamzah Kailul dan Philips Panggalila selaku hakim anggota di Ambon, Selasa (19/11).
Empat anak-anak yang dihadirkan tim JPU Kejari SBB terdiri dari anak kandung korban almarhum Samsul Lusy (38) dan saudara mereka yang menumpang speedboat dari pelabuhan Tulehu menuju Hualoy pada 4 Mei 2019 namun terbalik di dekat Desa Latu.
Majelis hakim juga mengingatkan terdakwa bila penasihat hukumnya tidak bisa melakukan pendampingan pada saat persidangan maka bisa dicari yang lain atau akan ditunjuk oleh pengadilan agar tidak menghambat jalannya agenda persidangan.
Sebab penasihat hukum awalnya melakukan ekspesi atas dakwaan tim JPU dan majelis hakim dalam putusan sela telah menyatakan menolak eksepsi dimaksud.
Seperti diketahui, pada 25 Juni 2019 Polres SBB melakukan rekonstruksi kasus tersebut di kompleks Brimob Tantui Ambon dengan melibatkan empat anak-anak, isteri korban, terdakwa, serta sejumlah saksi lainnya.
Rekonstruksi yang berlangsung di Kompleks Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui ini berlangsung sejak pukul 11:00 WIT dan diperagakan 13 reka adegan.
Ada beberapa adegan rekonstruksi yang dianggap para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga saksi memberikan sejumlah masukan.
Para saksi yang hadir dalam proses rekonstruksi ini meski pun dalam keadaan trauma berat, namun mereka masih menjalani semua adegan sampai selesai dengan baik.
Rekonstruksi yang diikuti jaksa penyidik Kejari Piru, Gery Salhuteru ini, juga menghadirkan empat anak kecil yang menyaksikan kejadian itu secara langsung dan mereka trauma ketika melihat tersangka, sehingga peran mereka digantikan oleh polisi.
Fakta di lapangan yang berbeda saat rekonstruksi dan diprotes saksi, seperti ketika speed boat yang ditumpangi keluarga besar korban dari pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah menuju Desa Hualoy terbalik di dekat pantai Desa Latu.
Ketika seluruh keluarga korban berenang ke pantai dan saksi Dita mengarahkan mereka menuju jalan raya, dia belum bertemu dua anggota TNI yang melintas dengan sepeda motor untuk meminta pertolongan, sebab saksi Dita masih bersama-sama korban saat berada di hutan pantai Desa Latu sudah dipukuli massa terlebih dahulu, baru saksi bertemu dua anggota TNI yang kebetulan sedang melintas.
Saksi Dita juga sudah sempat ditolong dua anggota TNI tersebut, namun ada seseorang yang mencabut kunci kontak sepeda motor dan saksi ditarik massa kemudian nyaris dibacok, namun dia hanya dipukuli dan pakaiannya ditarik hingga robek.
Kemudian saksi atas nama Ny Fat yang merupakan istri korban bersama anaknya Reihan saat itu berhasil diselamatkan Babinkamtibmas Desa Rumahkay dengan menaikkan mereka ke dalam sebuah mobil angkot.
Sedangkan saksi Ny. Rabibah Hehanusa bersama tiga anaknya Zakirnike, Hafizah, dan Alfurgo yang terkurung massa menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
(MP-6)
"Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi empat orang anak yang ada dalam insiden tersebut, namun ada surat dari penasihat hukum bahwa dirinya berhalangan hadir karena mendadak berangkat ke Sulawesi Selatan," kata ketua majelis hakim, Lucky Rombot Kalalo didampingi Hamzah Kailul dan Philips Panggalila selaku hakim anggota di Ambon, Selasa (19/11).
Empat anak-anak yang dihadirkan tim JPU Kejari SBB terdiri dari anak kandung korban almarhum Samsul Lusy (38) dan saudara mereka yang menumpang speedboat dari pelabuhan Tulehu menuju Hualoy pada 4 Mei 2019 namun terbalik di dekat Desa Latu.
Majelis hakim juga mengingatkan terdakwa bila penasihat hukumnya tidak bisa melakukan pendampingan pada saat persidangan maka bisa dicari yang lain atau akan ditunjuk oleh pengadilan agar tidak menghambat jalannya agenda persidangan.
Sebab penasihat hukum awalnya melakukan ekspesi atas dakwaan tim JPU dan majelis hakim dalam putusan sela telah menyatakan menolak eksepsi dimaksud.
Seperti diketahui, pada 25 Juni 2019 Polres SBB melakukan rekonstruksi kasus tersebut di kompleks Brimob Tantui Ambon dengan melibatkan empat anak-anak, isteri korban, terdakwa, serta sejumlah saksi lainnya.
Rekonstruksi yang berlangsung di Kompleks Brimob Polda Maluku di kawasan Tantui ini berlangsung sejak pukul 11:00 WIT dan diperagakan 13 reka adegan.
Ada beberapa adegan rekonstruksi yang dianggap para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga saksi memberikan sejumlah masukan.
Para saksi yang hadir dalam proses rekonstruksi ini meski pun dalam keadaan trauma berat, namun mereka masih menjalani semua adegan sampai selesai dengan baik.
Rekonstruksi yang diikuti jaksa penyidik Kejari Piru, Gery Salhuteru ini, juga menghadirkan empat anak kecil yang menyaksikan kejadian itu secara langsung dan mereka trauma ketika melihat tersangka, sehingga peran mereka digantikan oleh polisi.
Fakta di lapangan yang berbeda saat rekonstruksi dan diprotes saksi, seperti ketika speed boat yang ditumpangi keluarga besar korban dari pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah menuju Desa Hualoy terbalik di dekat pantai Desa Latu.
Ketika seluruh keluarga korban berenang ke pantai dan saksi Dita mengarahkan mereka menuju jalan raya, dia belum bertemu dua anggota TNI yang melintas dengan sepeda motor untuk meminta pertolongan, sebab saksi Dita masih bersama-sama korban saat berada di hutan pantai Desa Latu sudah dipukuli massa terlebih dahulu, baru saksi bertemu dua anggota TNI yang kebetulan sedang melintas.
Saksi Dita juga sudah sempat ditolong dua anggota TNI tersebut, namun ada seseorang yang mencabut kunci kontak sepeda motor dan saksi ditarik massa kemudian nyaris dibacok, namun dia hanya dipukuli dan pakaiannya ditarik hingga robek.
Kemudian saksi atas nama Ny Fat yang merupakan istri korban bersama anaknya Reihan saat itu berhasil diselamatkan Babinkamtibmas Desa Rumahkay dengan menaikkan mereka ke dalam sebuah mobil angkot.
Sedangkan saksi Ny. Rabibah Hehanusa bersama tiga anaknya Zakirnike, Hafizah, dan Alfurgo yang terkurung massa menyaksikan langsung peristiwa tersebut.
(MP-6)
Harga Daging Ayam Kampung Di Ambon Mahal
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Harga daging ayam kampung yang ditawarkan para pedagang di lokasi pasar Arumbay kawasan pasar Mardika, Kota Ambon sekarang ini cukup mahal.
Hasil pantauan, Selasa (19/11), para pedagang mematok harga daging ayam kampung bervariasi dan masih tergantung pada ukuran besar dan kecil mulai dari Rp70.000 hingga Rp90.000/ekor, sebab sampai sekarang belum diterapkan sistem timbangan kiloan.
"Harga ayam kampung masih mahal, kalau yang ukuran besar ini Rp90.000/ekor, yang sedang ini Rp80.000/ekor, pokoknya harga yang kita patok ini tergantung ukuran ayam," kata Dullah, pedagang daging ayam kampung maupun ayam pedaging segar jenis broiler produksi peternak lokal yang ada di Kota Ambon.
Ayam pedaging harganya juga tergantung ukuran besarnya ayam mulai dari Rp45.000 hingga Rp65.000/ekor.
Dia mengatakan, ayam pedaging juga dijual eceran dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000/paha atau dada tergantung ukuran.
Sedangkan harga telur ayam masih bertahan dan bervariasi Rp1.500 hingga Rp1.600/butir tergantung ukuran, dan telur ayam kampung Rp2.500 hingga Rp3.000/butir.
Sedangkan harga daging ayam beku yang selama ini di pasok dari Surabaya harganya masih tetap bertahan yakni Rp32.000/Kg, daging sapi segar Rp100.000/Kg, telur ayam ras juga masih bertahan dan bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp1.600/butir.
Ikan cakalang segar masih cukup mahal yakni berkisar antara Rp45.000 hingga Rp90.000/ekor tergantung ukuran.
Harga ikan karang jenis goropa dan kerapu Rp50.000 hingga Rp75.000/tumpuk (enam hingga delapan ekor kecil), bubara Rp75.000/ekor, cumi Rp10.000/delapan ekor, udang Rp50.000/tumpuk kecil, ikan momar dan kawalinya Rp20.000/enam ekor.
"Harga ikan cakalang segar masih mahal, karena memang stok menipis, arus pasok dari desa-desa nelayan selama ini berkurang, itupun dibawa oleh istri-istri nelayan yang masuk pasar dan berjualan sendiri, kecuali jenis ikan sembung seperti momar, kawalinya dan lolosi selalu saja terlihat di pasar," kata Uma, penadah di pasar Arumbay.
Banyak ibu-ibu yang mengunjungi pasar ikan selalu membeli ikan momar dan kawalinya, sebab terlihat segar-segar, karena memang ikan jenis ini selalu di pasok ke pasar ada pagi hari saat ibu-ibu berbelanja.
"Sudah terbiasa selama ini warga Kota Ambon selalu menggemari ikan cakalang segar, mereka kurang senang makan ikan cakalang beku, sehingga ramai-ramai beli ikan momar atau kawalinya maupun beberapa jenis ikan karang lainnya," katanya.
(MP-3)
Hasil pantauan, Selasa (19/11), para pedagang mematok harga daging ayam kampung bervariasi dan masih tergantung pada ukuran besar dan kecil mulai dari Rp70.000 hingga Rp90.000/ekor, sebab sampai sekarang belum diterapkan sistem timbangan kiloan.
"Harga ayam kampung masih mahal, kalau yang ukuran besar ini Rp90.000/ekor, yang sedang ini Rp80.000/ekor, pokoknya harga yang kita patok ini tergantung ukuran ayam," kata Dullah, pedagang daging ayam kampung maupun ayam pedaging segar jenis broiler produksi peternak lokal yang ada di Kota Ambon.
Ayam pedaging harganya juga tergantung ukuran besarnya ayam mulai dari Rp45.000 hingga Rp65.000/ekor.
Dia mengatakan, ayam pedaging juga dijual eceran dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000/paha atau dada tergantung ukuran.
Sedangkan harga telur ayam masih bertahan dan bervariasi Rp1.500 hingga Rp1.600/butir tergantung ukuran, dan telur ayam kampung Rp2.500 hingga Rp3.000/butir.
Sedangkan harga daging ayam beku yang selama ini di pasok dari Surabaya harganya masih tetap bertahan yakni Rp32.000/Kg, daging sapi segar Rp100.000/Kg, telur ayam ras juga masih bertahan dan bervariasi mulai dari Rp1.500 hingga Rp1.600/butir.
Ikan cakalang segar masih cukup mahal yakni berkisar antara Rp45.000 hingga Rp90.000/ekor tergantung ukuran.
Harga ikan karang jenis goropa dan kerapu Rp50.000 hingga Rp75.000/tumpuk (enam hingga delapan ekor kecil), bubara Rp75.000/ekor, cumi Rp10.000/delapan ekor, udang Rp50.000/tumpuk kecil, ikan momar dan kawalinya Rp20.000/enam ekor.
"Harga ikan cakalang segar masih mahal, karena memang stok menipis, arus pasok dari desa-desa nelayan selama ini berkurang, itupun dibawa oleh istri-istri nelayan yang masuk pasar dan berjualan sendiri, kecuali jenis ikan sembung seperti momar, kawalinya dan lolosi selalu saja terlihat di pasar," kata Uma, penadah di pasar Arumbay.
Banyak ibu-ibu yang mengunjungi pasar ikan selalu membeli ikan momar dan kawalinya, sebab terlihat segar-segar, karena memang ikan jenis ini selalu di pasok ke pasar ada pagi hari saat ibu-ibu berbelanja.
"Sudah terbiasa selama ini warga Kota Ambon selalu menggemari ikan cakalang segar, mereka kurang senang makan ikan cakalang beku, sehingga ramai-ramai beli ikan momar atau kawalinya maupun beberapa jenis ikan karang lainnya," katanya.
(MP-3)
Selasa, 19 November 2019
Oknum Perwira Polisi Miliki 692 Kg Ganja Terancam Dipecat
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Tersangka UR alias Upang, seorang oknum anggota Polsi berpangkat perwira di Polda Maluku terancam dipecat karena tertangkap tangan memiliki 692 kilo gram ganja kering.
"Tersangka ditangkap pada 22 September 2019 lalu dan saat ini sementara menjalani pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (19/11).
UR alias Upang ditangkap bukan dalam kegiatan Operasi Antik 2019 yang digelar Dit Resnarkoba Polda Maluku sejak 6 hingga 16 November 2019.
Menurut Kabid Humas, Upang adalah seorang anggota Polri aktif yang selama ini menjalankan kedinasannya di Polres Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Namun karena sakit, yang bersangkutan dipindahkan sebagai anggota Dokes Polda Maluku dan sementara menjalani perawatan.
"Intinya kita tidak menutupi siapa pun yang terlibat, baik anggota polisi maupun masyarakat dan Kapolri juga telah menegaskan setiap personel yang diduga terlibat kasus narkoba serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga bakal dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan," ujarnya.
Dikatakan, setiap ada informasi penggunaan atau pun pengederan narkoba maka polisi tetap melakukan pemantauan, apalagi terhadap mereka yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa.
Barang bukti yang disita dari tangan tersangka Upang juga tergolong banyak sehingga tidak mungkin yang bersangkutan hanya sebagai pemakai.
"Kalau melihat barang bukti yang sebegitu banyak tidak mungkin dia hanya berstatus sebagai pemakai, tetapi menurut dia ada yang suruh sehingga nama yang disebutkan sudah masuk DPO polisi dan sementara dilakukan pengembangan," tandas Kabid Humas.
(MP-5)
"Tersangka ditangkap pada 22 September 2019 lalu dan saat ini sementara menjalani pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (19/11).
UR alias Upang ditangkap bukan dalam kegiatan Operasi Antik 2019 yang digelar Dit Resnarkoba Polda Maluku sejak 6 hingga 16 November 2019.
Menurut Kabid Humas, Upang adalah seorang anggota Polri aktif yang selama ini menjalankan kedinasannya di Polres Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Namun karena sakit, yang bersangkutan dipindahkan sebagai anggota Dokes Polda Maluku dan sementara menjalani perawatan.
"Intinya kita tidak menutupi siapa pun yang terlibat, baik anggota polisi maupun masyarakat dan Kapolri juga telah menegaskan setiap personel yang diduga terlibat kasus narkoba serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga bakal dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan," ujarnya.
Dikatakan, setiap ada informasi penggunaan atau pun pengederan narkoba maka polisi tetap melakukan pemantauan, apalagi terhadap mereka yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa.
Barang bukti yang disita dari tangan tersangka Upang juga tergolong banyak sehingga tidak mungkin yang bersangkutan hanya sebagai pemakai.
"Kalau melihat barang bukti yang sebegitu banyak tidak mungkin dia hanya berstatus sebagai pemakai, tetapi menurut dia ada yang suruh sehingga nama yang disebutkan sudah masuk DPO polisi dan sementara dilakukan pengembangan," tandas Kabid Humas.
(MP-5)
Harga Bawang Di Ambon Mulai Bergerak Naik
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Harga bawang merah maupun putih yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional Kota Ambonkini mulai bergerak naik.
Pantauan di pasar Mardika, Batumerah dan pasar Gotong royong, Selasa (19/11) pagi, para pedagang mematok harga bawang merah dan bawang putih mulai dari Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg, sedangkan eceran Rp5.000/kantung plastik kecil.
"Harga bawang merah maupun putih sudah naik sekarang ini Abang, jadi jangan kaget. Harga bawang merah yang dipatok sekarang ini Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg atau naik dari sebelumnya Rp28.000, kata Abdu, pedagang di lokasi pasar Mardika.
Bawang putih juga naik dari Rp32.000/Kg, menjadi Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg, tergantung dari buahnya bawang yang ditawarkan.
Abdu juga mengakui sampai hari ini ada teman pedagang yang masih menjual dengan harga Rp34.000/Kg baik bawang putih maupun merah, itu karena masih memiliki stok lama, tetapi yang jelas harga bawang sekarang ini sudah naik.
"Memang kenaikan harga bawang belum terasa sebab stok saat ini cukup banyak dan terlihat dimana, dan juga buah bawang terlihat segar-segar," katanya.
Kalau sekarang ini harga yang masih terus bertahan dan sangat mahal yakni harga cabai rawit biasa dengan harga di patok oleh pedagang juga bervariasi mula dari Rp80.000 hingga Rp85.000/Kg, sedangkan eceran Rp10.000/cupa (ukuran satu kaleng susu kental manis cap Nona).
Sedangkan untuk cabai keriting panjang turun dari Rp45.000 menjadi Rp30.000/Kg, eceran Rp5.000/tumpuk kecil. Bumbu masak lain seperti lengkuas, kunyit, halia di patok rata-rata Rp5.000/ikat.
Merry, pembeli yang ditemui seusai membeli satu kilogram bawang putih, mengatakan dirinya kaget melihat bawang banyak terlihat di pasar namun harganya sudah mulai naik, baik bawang merah maupun putih.
"Bahaya ini, kalau sampai bulan Desember tiba pasti terjadi kenaikan harga cukup tinggi baik bawang putih maupun merah, dan sekarang ini masih ada kesempatan untuk berbelanja," ujarnya.
(MP-2)
Pantauan di pasar Mardika, Batumerah dan pasar Gotong royong, Selasa (19/11) pagi, para pedagang mematok harga bawang merah dan bawang putih mulai dari Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg, sedangkan eceran Rp5.000/kantung plastik kecil.
"Harga bawang merah maupun putih sudah naik sekarang ini Abang, jadi jangan kaget. Harga bawang merah yang dipatok sekarang ini Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg atau naik dari sebelumnya Rp28.000, kata Abdu, pedagang di lokasi pasar Mardika.
Bawang putih juga naik dari Rp32.000/Kg, menjadi Rp34.000 hingga Rp36.000/Kg, tergantung dari buahnya bawang yang ditawarkan.
Abdu juga mengakui sampai hari ini ada teman pedagang yang masih menjual dengan harga Rp34.000/Kg baik bawang putih maupun merah, itu karena masih memiliki stok lama, tetapi yang jelas harga bawang sekarang ini sudah naik.
"Memang kenaikan harga bawang belum terasa sebab stok saat ini cukup banyak dan terlihat dimana, dan juga buah bawang terlihat segar-segar," katanya.
Kalau sekarang ini harga yang masih terus bertahan dan sangat mahal yakni harga cabai rawit biasa dengan harga di patok oleh pedagang juga bervariasi mula dari Rp80.000 hingga Rp85.000/Kg, sedangkan eceran Rp10.000/cupa (ukuran satu kaleng susu kental manis cap Nona).
Sedangkan untuk cabai keriting panjang turun dari Rp45.000 menjadi Rp30.000/Kg, eceran Rp5.000/tumpuk kecil. Bumbu masak lain seperti lengkuas, kunyit, halia di patok rata-rata Rp5.000/ikat.
Merry, pembeli yang ditemui seusai membeli satu kilogram bawang putih, mengatakan dirinya kaget melihat bawang banyak terlihat di pasar namun harganya sudah mulai naik, baik bawang merah maupun putih.
"Bahaya ini, kalau sampai bulan Desember tiba pasti terjadi kenaikan harga cukup tinggi baik bawang putih maupun merah, dan sekarang ini masih ada kesempatan untuk berbelanja," ujarnya.
(MP-2)
Fatlolon: Rasionalisasi Anggaran Demi Kesehatan Keuangan Daerah
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyatakan rasionalisasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2019 dilakukan sebagai langkah penyelamatan dan penyehatan keuangan daerah.
"Rasionalisasi yang dilakukan ini karena prediksi penerimaan daerah dengan rencana belanja tidak seimbang karena PAD kita tidak mencapai target," kata Bupati dikonfirmasi Ambon, Rabu (20/11).
Bupati menegaskan, penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi meluasnya kabar tidak benar yang sengaja dihembuskan oleh sejumlah kalangan melalui media sosial, yang menimbulkan pemahaman keliru bahwa langkah itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
Petrus menjelaskan, alokasi anggaran untuk belanja daerah dalam batang tubuh APBD-P disesuaikan dengan kemampuan penerimaan keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semula, PAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan mencapai lebih dari Rp.74 miliar, dan total pemasukan itu akan dikonsentrasikan untuk pembiayaan daerah.
Namun, target pencapaian itu tak tercapai, penerimaan daerah hanya mencapai Rp21 milyar. Hal inilah yang menjadi alasan utama sehingga perlu ada pinjaman bank untuk membiayai sejumlah program kerja yang telah tertuang dalam RAPBD-P 2019.
Dalam APBD-P itu tercantum pinjaman bank senilai Rp.40 miluar lebih yang akan dipakai untuk membiayai belanja-belanja pembangunan daerah. Namun pemerintah daerah dan DPRD bersepakat untuk tidak melakukan pinjaman bank.
"Mestinya saya dapat apresiasi dari masyarakat karena langkah ini dilakukan untuk tidak menciptakan utang daerah," kata Petrus.
Bupati menegaskan, langkah rasionalisasi yang dilakukan itu merupakan hal biasa untuk kepentingan efisiensi anggaran sehingga belanja daerah tidak melebihi penerimaan keuangan daerah.
"Kami targetkan PAD yang ditargetkan di APBD 2019 itu Rp74 miliar tetapi yang dilaporkan oleh kepala badan pendapatan daerah itu maksimal yang diperoleh hanya Rp.21 miliar, maka harus ada langkah rasionalisasi. Ini bukan hal luar biasa, rasionalisasi dan efisiensi itu sesungguhnya baik supaya jangan sampai besar pasak dari tiang," tandasnya.
Dia menyebutkan, kondisi yang dialami di daerah itu sama dengan kondisi keuangan negara, di mana karena penerimaan negara dari sektor migas dan sejumlah sektor menurun sehingga harus dilakukan rasionalisasi dan efisiensi.
Di Tanimbar, rasionalisasi dilakukan sekitar 10 persen.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat menjelaskan langkah rasionalisasi itu dilakukan untuk menghindari semakin bertambahnya utang daerah yang harus dibayar pada tahun anggaran 2020.
Sekda juga menjelaskan tentang postur APBD 2019 yang akhirnya diubah dalam APBD-P yang wajar dan normatif.
Semula, tingkat penerimaan atau pendapatan daerah seperti PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain ditargetkan mencapai lebih dari Rp985 miliar dengan rincian: PAD Rp74 miliar, Dana perimbangan Rp797.457.841.000, pendapatan lain seperti hibah, dana bagi hasil pajak, dan transfer dana desa senilai Rp113 miliar lebih.
"Dari proyeksi penerimaan ini kita alokasikan untuk belanja Rp1 triliun lebih, namun karena terjadi defisit maka harus dibiayai dengan pinjaman daerah sehingga bisa berimbang," katanya.
Namun setelah diaudit BPK, sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai Rp98 milyar itu yang hanya bisa digunakan Rp2,2 milyar. Sementara tingkat penerimaan PAD hanya mencapai Rp21 miliar.
Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan pinjaman bank sebesar Rp40 miliar.
Setelah ada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pimpinan dan anggota DPRD maka mereka bersepakat untuk tidak meminjam uang dari bank dan melakukan penyesuaian atau rasionalisasi program kegiatan 2019.
Meskipun dilakukan rasionalisasi, hak - hak ASN seperti Tunjangan Kinerja (Tukin), insentif dokter dan lainnya tetap akan dibayar pada tahun anggaran 2020.
Selain itu, tentang pembayaran utang, akan dipertimbangkan untuk proses bayar sesuai aturan.
(MP-2)
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon |
"Rasionalisasi yang dilakukan ini karena prediksi penerimaan daerah dengan rencana belanja tidak seimbang karena PAD kita tidak mencapai target," kata Bupati dikonfirmasi Ambon, Rabu (20/11).
Bupati menegaskan, penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi meluasnya kabar tidak benar yang sengaja dihembuskan oleh sejumlah kalangan melalui media sosial, yang menimbulkan pemahaman keliru bahwa langkah itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
Petrus menjelaskan, alokasi anggaran untuk belanja daerah dalam batang tubuh APBD-P disesuaikan dengan kemampuan penerimaan keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semula, PAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditargetkan mencapai lebih dari Rp.74 miliar, dan total pemasukan itu akan dikonsentrasikan untuk pembiayaan daerah.
Namun, target pencapaian itu tak tercapai, penerimaan daerah hanya mencapai Rp21 milyar. Hal inilah yang menjadi alasan utama sehingga perlu ada pinjaman bank untuk membiayai sejumlah program kerja yang telah tertuang dalam RAPBD-P 2019.
Dalam APBD-P itu tercantum pinjaman bank senilai Rp.40 miluar lebih yang akan dipakai untuk membiayai belanja-belanja pembangunan daerah. Namun pemerintah daerah dan DPRD bersepakat untuk tidak melakukan pinjaman bank.
"Mestinya saya dapat apresiasi dari masyarakat karena langkah ini dilakukan untuk tidak menciptakan utang daerah," kata Petrus.
Bupati menegaskan, langkah rasionalisasi yang dilakukan itu merupakan hal biasa untuk kepentingan efisiensi anggaran sehingga belanja daerah tidak melebihi penerimaan keuangan daerah.
"Kami targetkan PAD yang ditargetkan di APBD 2019 itu Rp74 miliar tetapi yang dilaporkan oleh kepala badan pendapatan daerah itu maksimal yang diperoleh hanya Rp.21 miliar, maka harus ada langkah rasionalisasi. Ini bukan hal luar biasa, rasionalisasi dan efisiensi itu sesungguhnya baik supaya jangan sampai besar pasak dari tiang," tandasnya.
Dia menyebutkan, kondisi yang dialami di daerah itu sama dengan kondisi keuangan negara, di mana karena penerimaan negara dari sektor migas dan sejumlah sektor menurun sehingga harus dilakukan rasionalisasi dan efisiensi.
Di Tanimbar, rasionalisasi dilakukan sekitar 10 persen.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Piterson Rangkoratat menjelaskan langkah rasionalisasi itu dilakukan untuk menghindari semakin bertambahnya utang daerah yang harus dibayar pada tahun anggaran 2020.
Sekda juga menjelaskan tentang postur APBD 2019 yang akhirnya diubah dalam APBD-P yang wajar dan normatif.
Semula, tingkat penerimaan atau pendapatan daerah seperti PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain ditargetkan mencapai lebih dari Rp985 miliar dengan rincian: PAD Rp74 miliar, Dana perimbangan Rp797.457.841.000, pendapatan lain seperti hibah, dana bagi hasil pajak, dan transfer dana desa senilai Rp113 miliar lebih.
"Dari proyeksi penerimaan ini kita alokasikan untuk belanja Rp1 triliun lebih, namun karena terjadi defisit maka harus dibiayai dengan pinjaman daerah sehingga bisa berimbang," katanya.
Namun setelah diaudit BPK, sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai Rp98 milyar itu yang hanya bisa digunakan Rp2,2 milyar. Sementara tingkat penerimaan PAD hanya mencapai Rp21 miliar.
Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dan DPRD harus melakukan pinjaman bank sebesar Rp40 miliar.
Setelah ada pembahasan anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pimpinan dan anggota DPRD maka mereka bersepakat untuk tidak meminjam uang dari bank dan melakukan penyesuaian atau rasionalisasi program kegiatan 2019.
Meskipun dilakukan rasionalisasi, hak - hak ASN seperti Tunjangan Kinerja (Tukin), insentif dokter dan lainnya tetap akan dibayar pada tahun anggaran 2020.
Selain itu, tentang pembayaran utang, akan dipertimbangkan untuk proses bayar sesuai aturan.
(MP-2)
Senin, 18 November 2019
Ini Hasil Analisa Terjadinya Tanah Amblas di Pulau Nusalaut
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Camat Nusalaut, Chris Lailossa menyatakan berdasarkan analisa sementara dari penelitian Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, terjadinya tanah amblas (penurunan tanah) di Desa Sila, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, akibat tekstur tanah berupa batu kapur lapuk saat guncangan gempa tektonik.
"Analisa sementara itu berdasarkan penelitian Tim PVMBG Bandung di Sila pada 16 - 19 November 2019, di mana penyebab terjadinya tanah amblas secara resmi dan permanen akan disampaikan sepekan hingga dua pekan mendatang," kata Chris, dihubungi dari Ambon, Senin (18/11/2019).
Dia mengutip penjelasan Tim PVMBG Bandung yang menyatakan bahwa tekstur tanah berupa batu kapur lapuk sehingga guncangan gempa mengakibatkan terjadinya rongga-rongga.
"Jadi di Pulau Nusalaut tidak terdapat jalur patahan, makanya peristiwa ini di Maluku baru terjadi untuk kedua kalinya, menyusul di Desa Sila maupun Leinitu, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012," ujar Chris mengutip penjelasan TIM PVBMG Bandung.
Dia mengapresiasi penelitian Tim BVMBG Bandung yang sekaligus dimintakan kesediaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sila dan tetangga pada Minggu (17/11) malam.
"Saya mengapresiasi kehadiran Tim PVMBG Bandung karena langsung memberikan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat soal tanah amblas sehingga bisa mengerti penyebab dan upaya-upaya yang harus dihindari," kata Chris.
Dia meminta hasil penelitian nantinya berupa rekomendasi tentang daerah atau lokasi terjadi tanah amblas, terutama di Desa Sila maupun Leinitu agar masyarakat tidak membangun sembarangan.
"Minimal rekomendasi soal daerah bahaya amblas agar masyarakat jangan beraktivitas di sekitar lokasinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sejak dini," ucap Chris.
Tanah amblas bermula pada 4 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIT hanya 75 CM. Pada 6 November 2019, kedalamannya antara 12-15 meter.
Selain itu, keretakan tanah selebar 25 meter dengan panjang 100 meter ke arah pantai.
Amblasan juga mengakibatkan tiga unit rumah warga Sila mengalami keretakan sehingga telah diimbau agar mengungsi untuk sementara.
Sebelumnya, Kades Leinitu Decky Tanasale mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Staf PVMBG Bandung, Salwan Palgunadi memastikan terjadi amblasan di desa Leinitu dan Sila, pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012.
"Tanah amblas terjadi karena tekstur tanah berupa bebatuan koral sehingga bila terjadi gempa tektonik membentuk rongga-rongga," katanya mengutip penjelasan Salwan.
Tanah amblas yang ditinjau di Desa Leinitu dan Sila itu berdasarkan pengamatan mengakibatkan retak-retak yang melingkar.
Berdasarkan data yang dihimpun terjadinya tanah amblas di Desa Leinitu berukuran 2 X 3 meter akibat gempa mengguncang Pulau Nusalaut sejak 1 Juni 2012 dan guncangan kuat pada 16 Juni 2012.
Akibat guncangan pada 16 Juni 2012 tanah terbelah, tiga unit rumah warga mengalami retak-retak dan talud penahan ombak patah.
(MP-2)
"Analisa sementara itu berdasarkan penelitian Tim PVMBG Bandung di Sila pada 16 - 19 November 2019, di mana penyebab terjadinya tanah amblas secara resmi dan permanen akan disampaikan sepekan hingga dua pekan mendatang," kata Chris, dihubungi dari Ambon, Senin (18/11/2019).
Dia mengutip penjelasan Tim PVMBG Bandung yang menyatakan bahwa tekstur tanah berupa batu kapur lapuk sehingga guncangan gempa mengakibatkan terjadinya rongga-rongga.
"Jadi di Pulau Nusalaut tidak terdapat jalur patahan, makanya peristiwa ini di Maluku baru terjadi untuk kedua kalinya, menyusul di Desa Sila maupun Leinitu, Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012," ujar Chris mengutip penjelasan TIM PVBMG Bandung.
Dia mengapresiasi penelitian Tim BVMBG Bandung yang sekaligus dimintakan kesediaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sila dan tetangga pada Minggu (17/11) malam.
"Saya mengapresiasi kehadiran Tim PVMBG Bandung karena langsung memberikan sosialisasi dan berdialog dengan masyarakat soal tanah amblas sehingga bisa mengerti penyebab dan upaya-upaya yang harus dihindari," kata Chris.
Dia meminta hasil penelitian nantinya berupa rekomendasi tentang daerah atau lokasi terjadi tanah amblas, terutama di Desa Sila maupun Leinitu agar masyarakat tidak membangun sembarangan.
"Minimal rekomendasi soal daerah bahaya amblas agar masyarakat jangan beraktivitas di sekitar lokasinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sejak dini," ucap Chris.
Tanah amblas bermula pada 4 November 2019, sekitar pukul 10.00 WIT hanya 75 CM. Pada 6 November 2019, kedalamannya antara 12-15 meter.
Selain itu, keretakan tanah selebar 25 meter dengan panjang 100 meter ke arah pantai.
Amblasan juga mengakibatkan tiga unit rumah warga Sila mengalami keretakan sehingga telah diimbau agar mengungsi untuk sementara.
Sebelumnya, Kades Leinitu Decky Tanasale mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Staf PVMBG Bandung, Salwan Palgunadi memastikan terjadi amblasan di desa Leinitu dan Sila, pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah pada 16 Juni 2012.
"Tanah amblas terjadi karena tekstur tanah berupa bebatuan koral sehingga bila terjadi gempa tektonik membentuk rongga-rongga," katanya mengutip penjelasan Salwan.
Tanah amblas yang ditinjau di Desa Leinitu dan Sila itu berdasarkan pengamatan mengakibatkan retak-retak yang melingkar.
Berdasarkan data yang dihimpun terjadinya tanah amblas di Desa Leinitu berukuran 2 X 3 meter akibat gempa mengguncang Pulau Nusalaut sejak 1 Juni 2012 dan guncangan kuat pada 16 Juni 2012.
Akibat guncangan pada 16 Juni 2012 tanah terbelah, tiga unit rumah warga mengalami retak-retak dan talud penahan ombak patah.
(MP-2)
Kamis, 14 November 2019
Pemkab Malra Gerakan Kaum Muda Manfaatkan Teknologi Pertanian
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) mulai melirik kalangan muda di daerah setempat agar tertarik dan mau ikut menggerakan sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi yang menjadi kegandrungan kaum melinial.
Kepala Dinas Pertanian Malra, Felix Tethol di Langgur, Kamis (14/11) mengatakan seluruh sektor pertanian di daerah setempat saat ini digerakkan agar dapat menyejahterakan petani dan menarik kaum muda untuk bertani dengan memanfaatkan teknologi.
"Dalam rangka memenuhi visi Pemda Malra yakni mandiri, cerdas, berkeadilan dan demokratis, maka sektor pertanian diarahan dapat menyejahterakan petani dengan menerapkan sistem pertanian berbasis teknologi," ucapnya.
Menurut Felix, ukuran kesejahteraan petani pada umumnya adalah nilai tukar petani (NTP), dimana pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan, maka penghasilan petani di Malra tiap bulan ditargetkan sebesar Rp6 juta.
Dalam upaya mencapai target itu, maka dibangun agrobisnis pertanian pada klaster-klaster sentra komoditi, misalnya yang sudah ada dan produktif yakni agrobisnis pada sentra bawang merah di Ohoi Abean, Yafawun, dan Watngon.
"Untuk mencapai kesejahteraan dan mempermudah petani, maka kami berkomitmen untuk 'selangkah di depan', dimana kami dalam waktu dekat akan menggalakkan satu program untuk pertanian di Malra yakni smart farming (pertanian pintar)," katanya.
Pertanian pintar berkaitan dengan penerapan penggunaan teknologi digital di seluruh elemen pertanian. Tujuannya untuk mempermudah petani mengolah hingga memasarkan hasil panen, dan menarik antusias masyarakat terutama kaum muda untuk menggeluti pertanian.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Malra, Seles Ngamelubun menambahkan, pertanian pintar adalah pengolahan pertanian yang lebih cepat, efisien dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi berbasis teknologi kekinian.
Seluruh rangkaian pertanian mulai dari pembenihan, pengolahan lahan, panen, pascapanen, kemudian pemasaran yang merupakan kegiatan agrobisnis akan langsung terkoneksi dengan teknologi kekinian.
"Seperti, dalam mengolah lahan pertanian yakni irigasi atau penyiraman tanaman tanpa mengeluarkan tenaga, petani melalui program smart farming ini dengan teknologi kekinian yakni digital (melalui pesan singkat), maka penyiraman terhadap tanaman dapat dilakukan,"ujar Seles.
Hal yang sama juga berlaku untuk pemupukan, penyemprotan hama, dan pengolahan tanah pertanian, yang mana seluruhnya memanfaatkan teknologi digital terkini.
"Dalam waktu dekat akan kami demonstrasikan program smart farming (pertanian pintar) ini bagi publik di Malra dan dapat menjadi contoh bagi kita di Maluku," katanya.
(MP-2)
Kepala Dinas Pertanian Malra, Felix Tethol di Langgur, Kamis (14/11) mengatakan seluruh sektor pertanian di daerah setempat saat ini digerakkan agar dapat menyejahterakan petani dan menarik kaum muda untuk bertani dengan memanfaatkan teknologi.
"Dalam rangka memenuhi visi Pemda Malra yakni mandiri, cerdas, berkeadilan dan demokratis, maka sektor pertanian diarahan dapat menyejahterakan petani dengan menerapkan sistem pertanian berbasis teknologi," ucapnya.
Menurut Felix, ukuran kesejahteraan petani pada umumnya adalah nilai tukar petani (NTP), dimana pengeluaran harus lebih kecil dari pendapatan, maka penghasilan petani di Malra tiap bulan ditargetkan sebesar Rp6 juta.
Dalam upaya mencapai target itu, maka dibangun agrobisnis pertanian pada klaster-klaster sentra komoditi, misalnya yang sudah ada dan produktif yakni agrobisnis pada sentra bawang merah di Ohoi Abean, Yafawun, dan Watngon.
"Untuk mencapai kesejahteraan dan mempermudah petani, maka kami berkomitmen untuk 'selangkah di depan', dimana kami dalam waktu dekat akan menggalakkan satu program untuk pertanian di Malra yakni smart farming (pertanian pintar)," katanya.
Pertanian pintar berkaitan dengan penerapan penggunaan teknologi digital di seluruh elemen pertanian. Tujuannya untuk mempermudah petani mengolah hingga memasarkan hasil panen, dan menarik antusias masyarakat terutama kaum muda untuk menggeluti pertanian.
Seles Ngamelubun |
Seluruh rangkaian pertanian mulai dari pembenihan, pengolahan lahan, panen, pascapanen, kemudian pemasaran yang merupakan kegiatan agrobisnis akan langsung terkoneksi dengan teknologi kekinian.
"Seperti, dalam mengolah lahan pertanian yakni irigasi atau penyiraman tanaman tanpa mengeluarkan tenaga, petani melalui program smart farming ini dengan teknologi kekinian yakni digital (melalui pesan singkat), maka penyiraman terhadap tanaman dapat dilakukan,"ujar Seles.
Hal yang sama juga berlaku untuk pemupukan, penyemprotan hama, dan pengolahan tanah pertanian, yang mana seluruhnya memanfaatkan teknologi digital terkini.
"Dalam waktu dekat akan kami demonstrasikan program smart farming (pertanian pintar) ini bagi publik di Malra dan dapat menjadi contoh bagi kita di Maluku," katanya.
(MP-2)
Rabu, 13 November 2019
Pemkab Malra MoU Dengan Investor Prancis Atasi Masalah Kelistrikan
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) pengembangan pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan PT. Indonesia Power Eletric De France investor asal Perancis sebagai solusi menjawab kebutuhan masyarakat setempat tentang listrik.
Berdasarkan pantauan media ini, penandatanganan MoU Pengembangan Pembangkit Listrik EBT dengan konsep Minigrids itu digelar di Langgur, Rabu (13/11).
Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin mengatakan hingga tahun 2018, cakupan pelayanan listrik di kabupaten setempat hanya mencapai 60% dan kondisi yang sangat memprihatinkan terjadi di pulau Kei Besar.
“Masalah pelayanan kelistrikan tidak pernah habis-habisnya melanda masyarakat di pulau-pulau kecil, sampai dengan hari ini pelayanan listrik masih terbatas pada wilayah perkotaan Elat dan sekitarnya,” ujarnya.
Beruatwarin menandaskan, menjawab kebutuhan masyarakat tentang masalah lsitrik tersebut, maka pemerintah daerah bergerak cepat mencari solusi-solusi terbaik yang tentunya menguntungkan masyarakat dan daerah.
“Rendahnya pelayanan listrik tersebut diatas, disebabkan masih sangat rendahnya kapasitas pembangkit listrik, disamping masih terbatasnya kondisi infrastruktur jaringan jalan dan konektivitas,” ungkapnya.
Menurut Beruatwarin, penyediaan sumber daya alternatif EBT adalah salah satu langkah strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan tenologi berbasis Minigrids adalah bentuk dari pemanfaatan kemajuan iptek untuk meningkatkan pelayanan
“Jadi Minigrids ini adalah pengembangan proyek untuk kelistrikan di pulau-pulau kecil di Indonesia, dan kerja sama ini merupakan bentuk dukungan yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Malra,” bebernya.
Dijelaskan Beruatwarin, dalam hal persiapan pemda Malra harus mampu menjamin bahwa bantuan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan tantangan yang perlu disadari dan antipasi bersama adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses persiapan pemasangan, pembangunan hingga pada pemanfaatannya.
“Dalam hal pembangunan, masyarakat harus benar-benar memahami arti penting pelaksanaan EBT ini yaitu peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani listrik oleh PLN,” katanya.
“Banyak terjadi masalah dalam pemanfaatan bantuan yaitu masyarakat kurang paham dan terkadang apatis terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemanfaatannya kadang kurang bertanggungjawab,” katanya menambahkan.
Beruatwarin berharap, kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan realisasi, dan pada akhirnya mampu memberi dampak bagi masyarakat Malra.
(MP-15)
Berdasarkan pantauan media ini, penandatanganan MoU Pengembangan Pembangkit Listrik EBT dengan konsep Minigrids itu digelar di Langgur, Rabu (13/11).
Wakil Bupati Malra, Petrus Beruatwarin mengatakan hingga tahun 2018, cakupan pelayanan listrik di kabupaten setempat hanya mencapai 60% dan kondisi yang sangat memprihatinkan terjadi di pulau Kei Besar.
“Masalah pelayanan kelistrikan tidak pernah habis-habisnya melanda masyarakat di pulau-pulau kecil, sampai dengan hari ini pelayanan listrik masih terbatas pada wilayah perkotaan Elat dan sekitarnya,” ujarnya.
Beruatwarin menandaskan, menjawab kebutuhan masyarakat tentang masalah lsitrik tersebut, maka pemerintah daerah bergerak cepat mencari solusi-solusi terbaik yang tentunya menguntungkan masyarakat dan daerah.
“Rendahnya pelayanan listrik tersebut diatas, disebabkan masih sangat rendahnya kapasitas pembangkit listrik, disamping masih terbatasnya kondisi infrastruktur jaringan jalan dan konektivitas,” ungkapnya.
Menurut Beruatwarin, penyediaan sumber daya alternatif EBT adalah salah satu langkah strategis guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan tenologi berbasis Minigrids adalah bentuk dari pemanfaatan kemajuan iptek untuk meningkatkan pelayanan
“Jadi Minigrids ini adalah pengembangan proyek untuk kelistrikan di pulau-pulau kecil di Indonesia, dan kerja sama ini merupakan bentuk dukungan yang sangat baik dan menyentuh kebutuhan pokok masyarakat Malra,” bebernya.
Dijelaskan Beruatwarin, dalam hal persiapan pemda Malra harus mampu menjamin bahwa bantuan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan tantangan yang perlu disadari dan antipasi bersama adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses persiapan pemasangan, pembangunan hingga pada pemanfaatannya.
“Dalam hal pembangunan, masyarakat harus benar-benar memahami arti penting pelaksanaan EBT ini yaitu peningkatan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terlayani listrik oleh PLN,” katanya.
“Banyak terjadi masalah dalam pemanfaatan bantuan yaitu masyarakat kurang paham dan terkadang apatis terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemanfaatannya kadang kurang bertanggungjawab,” katanya menambahkan.
Beruatwarin berharap, kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan realisasi, dan pada akhirnya mampu memberi dampak bagi masyarakat Malra.
(MP-15)
Selasa, 12 November 2019
Anda Cinta, Berfoto, dan Lahir-Besar Papua; Omong Kosong Saja!
Buletinnusa
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Kini, saat masalah Papua memanas dan dikatakan kata-kata rasial terhadap pelajar Papua oleh TNI/Polri, ormas-ormas (ormas yang kerja sama dengan prajurit, pemerintah Indonesia) dan orang Malang dan Surabaya, orang-orang yang disebutkan di atas ini, ke mana sembari mahasiswa Papua dalam teraniaya dan terancam?
Dari situ saja kita menilai orang-orang ini pura-pura mencintai Tanah Papua dan orang Papua. Mereka bicara hanya menyegarkan suasana saja dan tidak dengan hati sanubari mereka. Omong kosong saja mereka, mengklise cintai Papua balaka.
Terutama buat orang-orang pendatang yang lahir besar dan mendiami di tanah Papua, mereka sesungguhnya adalah kepala batu sekali. Mereka tidak ada sama sekali aksi melawan rasialisme dan turun jalan berdemo bersama orang Papua.
Jika melihat di dunia maya, orang-orang ini ramai, bahkan mereka memakai aksesori Papua dan berfoto dengan orang Papua dengan keterangan; kami Papua, NKRI harga Mati. Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka hanya bilang saya adalah orang Papua tanpa ada kontribusi mengurangi rasialisme. Jangankan orasi tentang kemanusiaan tentang pembunuhan orang Papua oleh militer Indonesia, mereka menganggap hal itu adalah salah satu dukungan perjuangan Papua merdeka. Itulah pikiran dangkal mereka; salah satunya.
Dalam sejarahnya orang pendatang di Papua, sejauh orang Papua meninggal gara-gara sistem negara dan pelanggaran-pelanggaran HAM dibuat oleh negara, mereka ini sama saja dengan anak buahnya iblis, di mana mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena iblis yang benci hal kebaikan manusia.
Rasa simpatinya mereka nomor terakhir—tidak ada sama sekali meski mereka klaim sebagai orang terdidik dan cinta Papua.
Padahal, dalam Alkitab sudah dituliskan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7)
Jika ayat ini kita menginterpretasikan bahasa kita, kawan, ayat ini menuntut kita berdoa buat kota di mana kita tinggal, tapi lebih dari itu bukan selalu berdoa yang tutup mata seperti yang biasanya. Namun kita berpartisipasi kesejahteraan kota kita dengan tindakan. Itu juga berdoa. Selama orang di sekitarmu dan tetanggamu sedang teraniaya, di situlah Anda harus bicara. Nah, itulah maksud ayat di atas.
Jadi, manusia Indonesia yang ada di Papua ini sejatinya pengkhianat Bhinneka Tunggal Ika karena mereka membiarkan orang Papua dalam dunia persekusian. Mereka tidak memikirkan perbedaan dalam persatuan, tapi mereka memilih-milih orang.
Seakan mereka pikir orang Papua harus binasa dari muka bumi Papua, bila kita menyimak kelakuan pendatang di Papua karena mereka alpa memeluk kepedihan orang Papua.
Kami mengakui orang Indonesia punya postingan-postingan di media sosial, mengatakan bahwa: Papua adalah sebangsa kami, orang Papua adalah saudara/i kami, dll. Saya kasih tahu, itu bukan dukungan penuh terhadap masalah Papua akhir-akhir ini. Itu bukan rasa keprihatinan Anda terhadap masalah yang sedang dihadapi mahasiswa Papua.
Paling parah adalah orang Indonesia ini mempermainkan simbol negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka menulis caption mereka yang latar gambarnya orang Papua dan akhir dari kutipan mereka selalu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kita beda tapi tetap satu. Sobat, foto-foto itu tertuju ke mana? Ke siapa? Ke publik atau orang-orang tertentu? Anda bikin pusing orang saja. Jika Anda adalah manusia dan concern betul pada kemanusiaan, bukan begitu caranya.
Jika Anda mengarahkan pointer langsung ke pemerintah, itu adalah tindakan yang paling baik. Seharusnya begitu karena pemerintah yang bikin rusuh tindakan rasialisme ini di Asrama Papua di Surabaya dan Malang. Bagaimana tidak, Jokowi dan Tito mengeluarkan pernyataan yang paling lemah. Dalam pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah salah dan melanggar hukumnya sendiri.
Karena permintaan maaf pemerintah oleh Jokowi dan Tito mengambinghitamkan kebinekaan. Apalagi pelaku sampai saat ini belum ada pengungkapan. Ini menandakan aktor di balik semua ini adalah pemerintah dan dikasih biarkan ormas ngeledek rumah mahasiswa dan polisi serbu dengan gas air mata di asrama (property of Papuan students) Mahasiswa Papua di Surabaya.
Sejak keterangan disampaikan oleh kedua bapak ini, ekor-ekor Indonesia juga terpengaruh terbawah ikut. Kata “Maaf” seakan menjadi kunci perdamaian antara orang Papua dan Indonesia. Setelah orang Indonesia yang berteman dengan orang Papua mendengar kata rasialisme ini, mereka langsung meminta maaf kepada teman yang orangnya dari asal Papua.
Ini penyakit besar yang pemimpin besar mengajarkan kita sebangsa dan setanah air, Indonesia, bahwasanya jika orang mati dan terima kata-kata rasialisme, kita (pelaku) meminta maaf kepada korbannya. Masalahnya adalah kata maaf ini dilontarkan setiap insiden kematian orang Papua—berulang dan ulang kali. Khotbah pemimpin paling tidak masuk akal yang pernah ada.
Pak Jokowi memaksa orang Papua untuk meminta maaf. Mas Jokowi bertobat dulu boleh dan tidak mengirimkan serdadu banyak-banyak ke Papua. Karena orang Papua juga ingat petuah Gus Dur, Maaf sih ya, dilupakan ngga. Dilupakan bisa saja terjadi kalau keinginan orang Papua didengarkan oleh Jakarta.
Pak Jokowi juga perlu ingat bahwa memaafkan orang itu bukan memaksa. Ia datang dari hati dan jiwa yang terdalam seperti. (Nelson Mandela, father of power of forgiveness).
Hal lain yang menjengkelkan dan membunuh psikologi orang Papua adalah saat selebritas Indonesia yang kerap kunjungi ke Papua, berfoto bersama orang Papua, mereka juga ikut berpartisipasi mempermainkan Bhinneka Tunggal Ika semata.
(Baca ini: Benny Wenda: Presiden Jokowi Jadikan West Papua Sebagai Tempat Liburan di Tengah Krisis Hak Asasi Manusia)
Agnes Monica, umpamanya, saat isu rasialisme terhadap pelajar Papua merajalela ke mana-mana, ia tidak buang suara tentang hal itu di mediumnya. Padahal Agnes sudah meluangkan waktu bersama anak-anak Papua sementara mengambil foto bersama dengan mereka. Bahkan di Instagram-nya penuh dengan foto-foto bergaya ke-Papua-an.
Kami tahu, sebagai selebritas, mereka hanya mau mempromosikan popularitas mereka di ranah publik sambil mendekati dengan anak-anak Papua, sebut saja kaum minoritas. Selebritas seperti ini memanfaatkan orang Papua hanya untuk nama naik diri sendiri, bukannya mengedepankan humanisme terhadap sesama manusia.
Mereka mempermainkan nilai Bhinneka Tunggal Ika karena mereka tidak punya tindakan secara nyata.
Artis-artis ini pikir mereka telah menarik hati orang Papua, jadi kerja nyata kebinekaan terhadap orang Papua sudah selesai. Itu tidak benar (baca: takupas) juga karena kakak dua Ari Silasahe dan Nia Zukarnaen saja takut mempromosikan sebuah kritisme kepada pemerintahan meskipun kakak dua adalah selalu kerja keras untuk membangun anak-anak Indonesia Timur, termasuk Papua.
Seperti pace-pace terkenal Jakarta selalu bilang di media, siapa pun yang tidak melakukan fungsi-fungsi Bhinneka Tunggal Ika, dia adalah penghianat bangsa dan negara. Lalu siapa yang penipu di sini? Pemerintah? Orang-orang pendatang di Papua? Artis-artis Indonesia? Atau orang Papua sendiri yang pro-pemerintahan Indonesia yang lupa dengan humanisme? Ko yang tahu jawabannya.
Lagi, orang-orang yang lahir dan besar Papua seperti host Kick Andy, Andy Noya, dan pendiri Net Tv, Wishnutama Kusubandio. Mereka sama saja di barisan di atas bahwasanya mereka tidak peka terhadap masalah yang benar-benar dihadapi oleh mahasiswa/i Papua di antero Ibu Pertiwi.
Kalau tidak, mereka harus bilang satu kata dua kata kepada pemerintah, bukan pesan-pesan seperti di atas yang tidak tahu arah penerima dan tujuan ajukan pesan yang sesungguhnya.
Seperti komedian Arie Kriting kan jelas terarah ke pemerintah dan ia bisa menuturkan haknya dia dalam free speech. Ia pernah keluarkan pidato singkatnya dengan: nyawa dan darah tidak bisa dibayar dengan bangunan dan aspal (Papua).
Orang Papua bosan sekali baca dan meramalkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika di setiap hari. Kalau itu yang Anda promosikan di status media sosial Anda di dunia maya, itu tidak bermanfaat.
Sekarang saatnya Anda bisa berubah cara ketik kutipan di media sosial Anda lantaran Anda mengetik Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak relevan lagi sekarang di mata orang Papua kalau tidak Anda (fisikmu) sendiri turun jalan berdemo. Bukan baku gaya di dunia maya dan bilang saya cinta Papua seratus persen.
Saya bilang di atas ini hanya untuk mengantisipasi metafora kuda: bet for the horse while it is still in the mud, yang disampaikan oleh Dr. Kevin Cosby saat berpidato pemakaman Muhammad Ali di Amerika Serikat.
Bertaruhlah untuk kuda saat masih dalam pelumpuran. Saat Muhammad Ali di tahun 60an dan ia mulai-mulai naik daun dalam dunia tinju, tidak ada satu orang pun yang mendukung bahkan tahun itu adalah tahun rasialis dan segregasi terkenal di Amerika. Dobel lagi, dia adalah orang berkulit hitam, Islam, dan minoritas.
Kemudian, tahun berikutnya, setelah ia menjadi terkenal dan menang piala tinju dunia berdobel-dobel, orang-orang yang tidak peduli itu bahkan baku antrian panjang bertaruh untuk men-support Ali.
Sesungguhnya kita mendukung orang setelah ia menang dan terkenal itu mah b*llsh*ttt, takupas, dan tidak ada artinya—pencitraan. Pokoknya tidak ada bernilai. Sebaiknya adalah mengangkat orang saat ia lagi dalam keadaan darurat dan keadaan lumpur.
Jangan seperti kejadian Muhamad Ali di kemudian hari terjadi di Indonesia, bahwa setelah Papua duduk bangku sederatan dengan negara lain, baru Anda akan jadi big fan of Papua.
Posted by: Nopi Bunai Jr
Copyright ©via Qureta "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Aksi demonstrasi rakyat Papua menolak rasisme, 19 Agustus 2019 di kantor Gubernur Papua (Foto: Marchelino Kudiai, Papuansphoto) |
“Kemarin, waktu kami dipersekusi, kalian ada di mana semua? LSM, media, polisi, akademisi, dll, sesungguhnya hari ini kalian menegaskan sikap diskriminatif itu. Ketika orang Papua terancam, kalian diam seribu bahasa. Namun ketika orang Papua mengancam, kalian paling banyak bicara. Itulah TAKUPAS!,” tulis Victor Mambor, Jurnalis senior Papua Barat di dinding Facebook-nya.Kutipan Victor ini mengalamatkan kepada semua orang Indonesia, Merauke sampai Sabang. Terutama manusia Indonesia yang selalu mengatakan dan menyatakan: “saya cinta Papua, saya berfoto bersama orang Papua, dan saya memang lahir besar di Papua.” Mungkin juga, mereka yang rekayasa atau benar melontarkan, saya pernah ke Papua dan saya punya teman ada juga orang Papua.
Kini, saat masalah Papua memanas dan dikatakan kata-kata rasial terhadap pelajar Papua oleh TNI/Polri, ormas-ormas (ormas yang kerja sama dengan prajurit, pemerintah Indonesia) dan orang Malang dan Surabaya, orang-orang yang disebutkan di atas ini, ke mana sembari mahasiswa Papua dalam teraniaya dan terancam?
Dari situ saja kita menilai orang-orang ini pura-pura mencintai Tanah Papua dan orang Papua. Mereka bicara hanya menyegarkan suasana saja dan tidak dengan hati sanubari mereka. Omong kosong saja mereka, mengklise cintai Papua balaka.
Terutama buat orang-orang pendatang yang lahir besar dan mendiami di tanah Papua, mereka sesungguhnya adalah kepala batu sekali. Mereka tidak ada sama sekali aksi melawan rasialisme dan turun jalan berdemo bersama orang Papua.
Jika melihat di dunia maya, orang-orang ini ramai, bahkan mereka memakai aksesori Papua dan berfoto dengan orang Papua dengan keterangan; kami Papua, NKRI harga Mati. Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka hanya bilang saya adalah orang Papua tanpa ada kontribusi mengurangi rasialisme. Jangankan orasi tentang kemanusiaan tentang pembunuhan orang Papua oleh militer Indonesia, mereka menganggap hal itu adalah salah satu dukungan perjuangan Papua merdeka. Itulah pikiran dangkal mereka; salah satunya.
Dalam sejarahnya orang pendatang di Papua, sejauh orang Papua meninggal gara-gara sistem negara dan pelanggaran-pelanggaran HAM dibuat oleh negara, mereka ini sama saja dengan anak buahnya iblis, di mana mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena iblis yang benci hal kebaikan manusia.
Rasa simpatinya mereka nomor terakhir—tidak ada sama sekali meski mereka klaim sebagai orang terdidik dan cinta Papua.
Padahal, dalam Alkitab sudah dituliskan, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” (Yeremia 29:7)
Jika ayat ini kita menginterpretasikan bahasa kita, kawan, ayat ini menuntut kita berdoa buat kota di mana kita tinggal, tapi lebih dari itu bukan selalu berdoa yang tutup mata seperti yang biasanya. Namun kita berpartisipasi kesejahteraan kota kita dengan tindakan. Itu juga berdoa. Selama orang di sekitarmu dan tetanggamu sedang teraniaya, di situlah Anda harus bicara. Nah, itulah maksud ayat di atas.
Jadi, manusia Indonesia yang ada di Papua ini sejatinya pengkhianat Bhinneka Tunggal Ika karena mereka membiarkan orang Papua dalam dunia persekusian. Mereka tidak memikirkan perbedaan dalam persatuan, tapi mereka memilih-milih orang.
Seakan mereka pikir orang Papua harus binasa dari muka bumi Papua, bila kita menyimak kelakuan pendatang di Papua karena mereka alpa memeluk kepedihan orang Papua.
Kami mengakui orang Indonesia punya postingan-postingan di media sosial, mengatakan bahwa: Papua adalah sebangsa kami, orang Papua adalah saudara/i kami, dll. Saya kasih tahu, itu bukan dukungan penuh terhadap masalah Papua akhir-akhir ini. Itu bukan rasa keprihatinan Anda terhadap masalah yang sedang dihadapi mahasiswa Papua.
Paling parah adalah orang Indonesia ini mempermainkan simbol negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Mereka menulis caption mereka yang latar gambarnya orang Papua dan akhir dari kutipan mereka selalu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kita beda tapi tetap satu. Sobat, foto-foto itu tertuju ke mana? Ke siapa? Ke publik atau orang-orang tertentu? Anda bikin pusing orang saja. Jika Anda adalah manusia dan concern betul pada kemanusiaan, bukan begitu caranya.
Jika Anda mengarahkan pointer langsung ke pemerintah, itu adalah tindakan yang paling baik. Seharusnya begitu karena pemerintah yang bikin rusuh tindakan rasialisme ini di Asrama Papua di Surabaya dan Malang. Bagaimana tidak, Jokowi dan Tito mengeluarkan pernyataan yang paling lemah. Dalam pernyataannya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah salah dan melanggar hukumnya sendiri.
Karena permintaan maaf pemerintah oleh Jokowi dan Tito mengambinghitamkan kebinekaan. Apalagi pelaku sampai saat ini belum ada pengungkapan. Ini menandakan aktor di balik semua ini adalah pemerintah dan dikasih biarkan ormas ngeledek rumah mahasiswa dan polisi serbu dengan gas air mata di asrama (property of Papuan students) Mahasiswa Papua di Surabaya.
Sejak keterangan disampaikan oleh kedua bapak ini, ekor-ekor Indonesia juga terpengaruh terbawah ikut. Kata “Maaf” seakan menjadi kunci perdamaian antara orang Papua dan Indonesia. Setelah orang Indonesia yang berteman dengan orang Papua mendengar kata rasialisme ini, mereka langsung meminta maaf kepada teman yang orangnya dari asal Papua.
Ini penyakit besar yang pemimpin besar mengajarkan kita sebangsa dan setanah air, Indonesia, bahwasanya jika orang mati dan terima kata-kata rasialisme, kita (pelaku) meminta maaf kepada korbannya. Masalahnya adalah kata maaf ini dilontarkan setiap insiden kematian orang Papua—berulang dan ulang kali. Khotbah pemimpin paling tidak masuk akal yang pernah ada.
Pak Jokowi memaksa orang Papua untuk meminta maaf. Mas Jokowi bertobat dulu boleh dan tidak mengirimkan serdadu banyak-banyak ke Papua. Karena orang Papua juga ingat petuah Gus Dur, Maaf sih ya, dilupakan ngga. Dilupakan bisa saja terjadi kalau keinginan orang Papua didengarkan oleh Jakarta.
Pak Jokowi juga perlu ingat bahwa memaafkan orang itu bukan memaksa. Ia datang dari hati dan jiwa yang terdalam seperti. (Nelson Mandela, father of power of forgiveness).
Hal lain yang menjengkelkan dan membunuh psikologi orang Papua adalah saat selebritas Indonesia yang kerap kunjungi ke Papua, berfoto bersama orang Papua, mereka juga ikut berpartisipasi mempermainkan Bhinneka Tunggal Ika semata.
(Baca ini: Benny Wenda: Presiden Jokowi Jadikan West Papua Sebagai Tempat Liburan di Tengah Krisis Hak Asasi Manusia)
Agnes Monica, umpamanya, saat isu rasialisme terhadap pelajar Papua merajalela ke mana-mana, ia tidak buang suara tentang hal itu di mediumnya. Padahal Agnes sudah meluangkan waktu bersama anak-anak Papua sementara mengambil foto bersama dengan mereka. Bahkan di Instagram-nya penuh dengan foto-foto bergaya ke-Papua-an.
Kami tahu, sebagai selebritas, mereka hanya mau mempromosikan popularitas mereka di ranah publik sambil mendekati dengan anak-anak Papua, sebut saja kaum minoritas. Selebritas seperti ini memanfaatkan orang Papua hanya untuk nama naik diri sendiri, bukannya mengedepankan humanisme terhadap sesama manusia.
Mereka mempermainkan nilai Bhinneka Tunggal Ika karena mereka tidak punya tindakan secara nyata.
Artis-artis ini pikir mereka telah menarik hati orang Papua, jadi kerja nyata kebinekaan terhadap orang Papua sudah selesai. Itu tidak benar (baca: takupas) juga karena kakak dua Ari Silasahe dan Nia Zukarnaen saja takut mempromosikan sebuah kritisme kepada pemerintahan meskipun kakak dua adalah selalu kerja keras untuk membangun anak-anak Indonesia Timur, termasuk Papua.
Seperti pace-pace terkenal Jakarta selalu bilang di media, siapa pun yang tidak melakukan fungsi-fungsi Bhinneka Tunggal Ika, dia adalah penghianat bangsa dan negara. Lalu siapa yang penipu di sini? Pemerintah? Orang-orang pendatang di Papua? Artis-artis Indonesia? Atau orang Papua sendiri yang pro-pemerintahan Indonesia yang lupa dengan humanisme? Ko yang tahu jawabannya.
Lagi, orang-orang yang lahir dan besar Papua seperti host Kick Andy, Andy Noya, dan pendiri Net Tv, Wishnutama Kusubandio. Mereka sama saja di barisan di atas bahwasanya mereka tidak peka terhadap masalah yang benar-benar dihadapi oleh mahasiswa/i Papua di antero Ibu Pertiwi.
Kalau tidak, mereka harus bilang satu kata dua kata kepada pemerintah, bukan pesan-pesan seperti di atas yang tidak tahu arah penerima dan tujuan ajukan pesan yang sesungguhnya.
Seperti komedian Arie Kriting kan jelas terarah ke pemerintah dan ia bisa menuturkan haknya dia dalam free speech. Ia pernah keluarkan pidato singkatnya dengan: nyawa dan darah tidak bisa dibayar dengan bangunan dan aspal (Papua).
Orang Papua bosan sekali baca dan meramalkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika di setiap hari. Kalau itu yang Anda promosikan di status media sosial Anda di dunia maya, itu tidak bermanfaat.
Sekarang saatnya Anda bisa berubah cara ketik kutipan di media sosial Anda lantaran Anda mengetik Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak relevan lagi sekarang di mata orang Papua kalau tidak Anda (fisikmu) sendiri turun jalan berdemo. Bukan baku gaya di dunia maya dan bilang saya cinta Papua seratus persen.
Saya bilang di atas ini hanya untuk mengantisipasi metafora kuda: bet for the horse while it is still in the mud, yang disampaikan oleh Dr. Kevin Cosby saat berpidato pemakaman Muhammad Ali di Amerika Serikat.
Bertaruhlah untuk kuda saat masih dalam pelumpuran. Saat Muhammad Ali di tahun 60an dan ia mulai-mulai naik daun dalam dunia tinju, tidak ada satu orang pun yang mendukung bahkan tahun itu adalah tahun rasialis dan segregasi terkenal di Amerika. Dobel lagi, dia adalah orang berkulit hitam, Islam, dan minoritas.
Kemudian, tahun berikutnya, setelah ia menjadi terkenal dan menang piala tinju dunia berdobel-dobel, orang-orang yang tidak peduli itu bahkan baku antrian panjang bertaruh untuk men-support Ali.
Sesungguhnya kita mendukung orang setelah ia menang dan terkenal itu mah b*llsh*ttt, takupas, dan tidak ada artinya—pencitraan. Pokoknya tidak ada bernilai. Sebaiknya adalah mengangkat orang saat ia lagi dalam keadaan darurat dan keadaan lumpur.
Jangan seperti kejadian Muhamad Ali di kemudian hari terjadi di Indonesia, bahwa setelah Papua duduk bangku sederatan dengan negara lain, baru Anda akan jadi big fan of Papua.
Posted by: Nopi Bunai Jr
Copyright ©via Qureta "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Retno Marsudi: Indonesia akan Terus Membatasi Ruang Gerak Separatis di Forum Internasional
Buletinnusa
No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal
Jakarta, -- Indonesia mengaku akan terus membatasi ruang gerak kelompok separatis di forum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan langkah itu dilakukan guna memperkuat kedaulatan negara.
"Salah satunya mengurangi ruang gerak separatis dalam menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme," ucap Retno dalam pemaparan saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/11).
Meski begitu Retno tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strategi Indonesia dalam melakukan pembatasan tersebut.
(Baca juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua)
Selain itu, Retno juga memaparkan ada tiga langkah lainnya yang akan dilakukan Kemlu demi memperkuat kedaulatan NKRI, seperti menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara tetangga, penguatan identitas bangsa dan toleransi, dan meningkatkan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun global.
Isu separatisme kembali mencuat setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di Papua. Unjuk rasa yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah di Papua itu pun memakan korban jiwa.
Sejak itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali mengemuka.
Salah satu tokoh separatis Papua yang vokal menggaungkan dugaan itu ialah Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Sempat menjadi buronan politik di Indonesia, Benny kabur ke Inggris sejak 2002 lalu. Dari luar negeri, Benny kerap berkoar tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Ia sering meminta dukungan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.
Benny tercatat pernah beberapa kali menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar dapat mengikuti forum PBB. Awal tahun ini, Benny menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar bisa bertemu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa.
(Simak ini: Petisi 1.8 di Dewan HAM, Mahasiswa Aceh Desak Tim Pencari Fakta ke Papua)
Dalam pertemuan itu, Benny memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Bachelet yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Benny juga sempat berupaya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada September lalu meski akhirnya tidak diizinkan masuk saat menyelundup bersama delegasi Vanuatu.
Sejak kerusuhan di Papua berlangsung pada Agustus lalu, Benny mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri."
Ia juga mendesak Jokowi agar memberikan akses tim OHCHR masuk ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di provinsi paling timur Indonesia itu. (rds/dea)
(Baca ini: Presiden RI Jokowi Siap Bertemu, Ini Tanggapan ULMWP)
Copyright ©CNNIndonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Foto: Antara). |
Jakarta, -- Indonesia mengaku akan terus membatasi ruang gerak kelompok separatis di forum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan langkah itu dilakukan guna memperkuat kedaulatan negara.
"Salah satunya mengurangi ruang gerak separatis dalam menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme," ucap Retno dalam pemaparan saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/11).
Meski begitu Retno tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strategi Indonesia dalam melakukan pembatasan tersebut.
(Baca juga: Kepala Komisi Tinggi HAM PBB: Saya Terganggu dengan Kekerasan di Papua)
Selain itu, Retno juga memaparkan ada tiga langkah lainnya yang akan dilakukan Kemlu demi memperkuat kedaulatan NKRI, seperti menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara tetangga, penguatan identitas bangsa dan toleransi, dan meningkatkan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun global.
Isu separatisme kembali mencuat setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di Papua. Unjuk rasa yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah di Papua itu pun memakan korban jiwa.
Sejak itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali mengemuka.
Salah satu tokoh separatis Papua yang vokal menggaungkan dugaan itu ialah Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Sempat menjadi buronan politik di Indonesia, Benny kabur ke Inggris sejak 2002 lalu. Dari luar negeri, Benny kerap berkoar tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Ia sering meminta dukungan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.
Benny tercatat pernah beberapa kali menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar dapat mengikuti forum PBB. Awal tahun ini, Benny menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar bisa bertemu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa.
(Simak ini: Petisi 1.8 di Dewan HAM, Mahasiswa Aceh Desak Tim Pencari Fakta ke Papua)
Dalam pertemuan itu, Benny memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Bachelet yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.
Benny juga sempat berupaya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada September lalu meski akhirnya tidak diizinkan masuk saat menyelundup bersama delegasi Vanuatu.
Sejak kerusuhan di Papua berlangsung pada Agustus lalu, Benny mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri."
Ia juga mendesak Jokowi agar memberikan akses tim OHCHR masuk ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di provinsi paling timur Indonesia itu. (rds/dea)
(Baca ini: Presiden RI Jokowi Siap Bertemu, Ini Tanggapan ULMWP)
Copyright ©CNNIndonesia "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com
Bupati MBD Harap Aparatur Desa Optimal Dalam Pengelolaan ADD
Buletinnusa
Tiakur, Malukupost.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDP2KB) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar pelatihan aparatur Desa dalam bidang pengolaan keuangan Desa dan perencanaan pembangunan Desa Tahun 2019 yang dibuka secara resmi oleh Bupati setempat, Benyamin T Noach di cafe koli, Tiakur, Jumat (8/11).
Noach dalam sambutannya mengatakan, pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kepempinan aparatur guna mendorong terwujudnya satu pemerintahan yang bersih dan baik.
“Serta mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yaitu profesional, akuntabel, transparan pelayanan prima, demokrasi, efisien dan mengedepankan supermasi hukum yang dilandasi oleh budaya kalwedo,” ujarnya.
Menurut Noach, pengalokasian Dana Desa di MBD meningkat dari tahun ke tahun. tentunya hal bukan hanya menghadirkan kegembiraan dan memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat. Selain itu para kepala desa atau perangkat desa harua diberikan pelatihan secara berkala, hal itu dimaksudkan agar dapat terbiasa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sistem.
“Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang partisipasif dan transparan, tetapi dibutuhkan kreatifitas dalam mengelola anggaran desa dengan menggerakan roda ekonomi,” ungkapnya.
Dijelaskan Noach, saat ini pengelolaan anggaran Desa telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan kesinambungan dari pengelolaan anggaran tersebut. Dengan cara menggerakan roda ekonomi, dan untuk memutar roda ekonomi maka produktifitas rakyat perlu tingkatkan.
“Jika produktifitas rakyat telah dibentuk baru kemudian kita lihat produk ekonomi apa yang dapat diupayakan sebagai bahan produksi daerah. Dan kemudian diteruskan dengan membangun tranportasi yang baik sehingga roda ekonomi daerah dapat bwroutar dengan baik," tandasnya.
Noach berharap, melalui pelatihan ini dapat menonjolkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan sistem pelaporan, kemudian penata usahaan, cara pencatatannya, serta perencanaan pembagunan desanya.
“Sehingga bagi Desa-desa yang belum optimal kemudian dapat ditingkatkan,” tegasnya.
Noach menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp399.014.008.000 yakni dari tahun 2015 sebesar Rp32.889.690.000 di tahun 2016 sebesar Rp73.779.755.000 di tahun 2017 sebesar Rp93.305.107.000 di tahun 2018 sebesar Rp93.674.327.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp105.365.129.000.
“Karena itu melalui undang-undang no 16 tahun 2014 tentang meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja Desa, perlu adanya pengembangan dalam pengelolaan keuangan Desa agar peningkatan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat dirasakan oleh seluruh Desa di Kabupaten MBD, dimana hal ini selalu di nanti nantikan oleh desa desa bukan hanya di Bumi Kalwedo namun di seluruh indonesia,” pungkasnya.
(MP-8)
Noach dalam sambutannya mengatakan, pelatihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kepempinan aparatur guna mendorong terwujudnya satu pemerintahan yang bersih dan baik.
“Serta mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang modern yaitu profesional, akuntabel, transparan pelayanan prima, demokrasi, efisien dan mengedepankan supermasi hukum yang dilandasi oleh budaya kalwedo,” ujarnya.
Menurut Noach, pengalokasian Dana Desa di MBD meningkat dari tahun ke tahun. tentunya hal bukan hanya menghadirkan kegembiraan dan memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat. Selain itu para kepala desa atau perangkat desa harua diberikan pelatihan secara berkala, hal itu dimaksudkan agar dapat terbiasa menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan sistem.
“Selain mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang partisipasif dan transparan, tetapi dibutuhkan kreatifitas dalam mengelola anggaran desa dengan menggerakan roda ekonomi,” ungkapnya.
Dijelaskan Noach, saat ini pengelolaan anggaran Desa telah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan kesinambungan dari pengelolaan anggaran tersebut. Dengan cara menggerakan roda ekonomi, dan untuk memutar roda ekonomi maka produktifitas rakyat perlu tingkatkan.
“Jika produktifitas rakyat telah dibentuk baru kemudian kita lihat produk ekonomi apa yang dapat diupayakan sebagai bahan produksi daerah. Dan kemudian diteruskan dengan membangun tranportasi yang baik sehingga roda ekonomi daerah dapat bwroutar dengan baik," tandasnya.
Noach berharap, melalui pelatihan ini dapat menonjolkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan desa, dan sistem pelaporan, kemudian penata usahaan, cara pencatatannya, serta perencanaan pembagunan desanya.
“Sehingga bagi Desa-desa yang belum optimal kemudian dapat ditingkatkan,” tegasnya.
Noach menambahkan, dalam kurun waktu lima tahun penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai Rp399.014.008.000 yakni dari tahun 2015 sebesar Rp32.889.690.000 di tahun 2016 sebesar Rp73.779.755.000 di tahun 2017 sebesar Rp93.305.107.000 di tahun 2018 sebesar Rp93.674.327.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp105.365.129.000.
“Karena itu melalui undang-undang no 16 tahun 2014 tentang meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja Desa, perlu adanya pengembangan dalam pengelolaan keuangan Desa agar peningkatan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat dirasakan oleh seluruh Desa di Kabupaten MBD, dimana hal ini selalu di nanti nantikan oleh desa desa bukan hanya di Bumi Kalwedo namun di seluruh indonesia,” pungkasnya.
(MP-8)
Mendaftar di Partai Gerindra, Noach Optimis Lawan Kotak Kosong
Buletinnusa
Tiakur, Malukupost.com - Bakal Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach, Jumat (8/11) resmi mendaftarkan diri di Partai Gerindra sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) periode 2020-2024.
Berdasarkan pantauan, Noach didampingi tim pemenangan mendatangi Sekretariat Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Partai Gerindra sekitar Pukul 12.00 dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati MBD Partai Gerindra, Kilyon Y Maularak.
Noach yang merupakan orang nomor satu di pemerintahan Bumi Kalwedo itu, secara langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati MBD dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas tersebut.
Tim penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Gerindra MBD secara terbuka melakukan pemeriksaan seluruh berkas seluruh berkas bakal calon Bupati, Benyamin Thomas Noach yang kemudian dinyatakan lengkap.
Menurut Noach, dirinya bertekad untuk menjadikan Pilkada MBD tahun 2020 nanti hanya dilawan oleh kotak kosong, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan atau melemahkan bakal calon Bupati laiinya
Bupati Aktif ini di sela-sela kedatangannya, dengan lantang menyatakan. Dirinya bertekad.
“Melawan kotak kosong adalah salah satu cara untuk mewujudkan pilkada yang aman dan tentram. Oleh karena ajang politik yang kerap terjadi di MBD sering diwarnai dengan tindak balas dendam dan balas jasa,” ujarnya usai mendaftar di Partai Gerindra.
Diungkapkan Noach, suara rakyat kadang dijadikan tameng untuk mewujudkan ambisi seseorang, karena itu kali ini dirinya optimis hanya akan melawan kotak kosong agar dapat memutus rantai-rantai balas dendam dan balas jasa yang selama terjadi.
“Untuk mengembangkan satu Kabupaten, membutuhkan kerjasa sama dan saling topang antara berbagai pihak. Sehingga tindakan balas dendam dan balas jasa ini patut ditiadakan, agar dapat tercipta demokrasi yang berkualitas,” katanya.
"Saya memang tipe pemimpin yang sering bertindak tegas bagi seluruh jajaran pemerintaham yang menyalahgunakaan kewenangannya, namun saya tidak sedikitpun merasa dendam terkhususnya dalam momen-momen politik seperti ini. Karena itu, saya merasa sedih jika masih ada orang yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang balas dendam," katanya lagi.
Noach berharap, dengan itikad baik itu dirinya mendapat kesempatan sebagai bakal calon yang nantinya akan diusung oleh berbagai partai khususnya partai Gerindra.
Untuk diketahui, Sampai saat ini baru empat kandidat yang mendaftarkan diri di partai besutan Prabiwo Subianto tersebut, yakni 2 bakal calon bupati dan 2 orang bakal calon wakil bupati.
Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di partai Gerindara MBD berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2019 mendatang.
(MP-8)
Berdasarkan pantauan, Noach didampingi tim pemenangan mendatangi Sekretariat Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Partai Gerindra sekitar Pukul 12.00 dan diterima langsung oleh Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati MBD Partai Gerindra, Kilyon Y Maularak.
Noach yang merupakan orang nomor satu di pemerintahan Bumi Kalwedo itu, secara langsung menyerahkan berkas pendaftaran dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati MBD dan dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas tersebut.
Tim penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Partai Gerindra MBD secara terbuka melakukan pemeriksaan seluruh berkas seluruh berkas bakal calon Bupati, Benyamin Thomas Noach yang kemudian dinyatakan lengkap.
Menurut Noach, dirinya bertekad untuk menjadikan Pilkada MBD tahun 2020 nanti hanya dilawan oleh kotak kosong, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan atau melemahkan bakal calon Bupati laiinya
Bupati Aktif ini di sela-sela kedatangannya, dengan lantang menyatakan. Dirinya bertekad.
“Melawan kotak kosong adalah salah satu cara untuk mewujudkan pilkada yang aman dan tentram. Oleh karena ajang politik yang kerap terjadi di MBD sering diwarnai dengan tindak balas dendam dan balas jasa,” ujarnya usai mendaftar di Partai Gerindra.
Diungkapkan Noach, suara rakyat kadang dijadikan tameng untuk mewujudkan ambisi seseorang, karena itu kali ini dirinya optimis hanya akan melawan kotak kosong agar dapat memutus rantai-rantai balas dendam dan balas jasa yang selama terjadi.
“Untuk mengembangkan satu Kabupaten, membutuhkan kerjasa sama dan saling topang antara berbagai pihak. Sehingga tindakan balas dendam dan balas jasa ini patut ditiadakan, agar dapat tercipta demokrasi yang berkualitas,” katanya.
"Saya memang tipe pemimpin yang sering bertindak tegas bagi seluruh jajaran pemerintaham yang menyalahgunakaan kewenangannya, namun saya tidak sedikitpun merasa dendam terkhususnya dalam momen-momen politik seperti ini. Karena itu, saya merasa sedih jika masih ada orang yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang balas dendam," katanya lagi.
Noach berharap, dengan itikad baik itu dirinya mendapat kesempatan sebagai bakal calon yang nantinya akan diusung oleh berbagai partai khususnya partai Gerindra.
Untuk diketahui, Sampai saat ini baru empat kandidat yang mendaftarkan diri di partai besutan Prabiwo Subianto tersebut, yakni 2 bakal calon bupati dan 2 orang bakal calon wakil bupati.
Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di partai Gerindara MBD berlangsung sejak 25 Oktober hingga 15 November 2019 mendatang.
(MP-8)
Langganan:
Postingan (Atom)