"Saya saat pertemuan dengan pimpinan SKK Migas tadi siang (Senin) telah meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar siap mendorong agar pembebasan lahan dan Amdal rampung pada 2020 sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, " kata Gubernur Murad dikonfirmasi Senin (4/11) petang.
Pertimbangannya, sesuai jadwal bila pembebasan lahan dan Amdal pada 2019 - 2022, maka pembangunan infrastruktur baru bisa rampung pada 2027, selanjutnya berproduksi.
"Jadi didorong pembebasan lahan dan Amdal selesai 2020 agar Blok Migas Masela bisa berproduksi pada 2025 dan Maluku berhak menerima hak partisipasi (PI) 10 persen, " ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, tim SKK Migas hari ini (Senin) setelah selesai pertemuan dengannya, selanjutnya berkunjung ke kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk meninjau proses pembebasan lahan dan Amdal.
"Pembangunan infrastruktur Blok Migas Masela di darat membutuhkan lahan seluas 1.400 hektare (HA), sedangkan untuk pelabuhan lahan dibutuhkan 27 HA," kata Gubernur.
Dia juga mengakui, pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Jakarta pada beberapa waktu lalu tidak disinggung apapun soal Provinsi NTT yang meminta PI 5 persen pengelolaan Blok Migas Masela.
"Kepala Negara hanya berpesan agar dimanfaatkan seoptimalnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku" tandas Gubernur.
Karena itu, dia merasa malas untuk menanggapi pernyataan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat bahwa berhak atas PI 5 persen pengelolaan Blok Migas Masela.
"Kita tidak usah tanggapi itu, anggap hanya omong kosong karena secara geografis ternyata Australia maupun Timor Leste bisa komplain karena jaraknya dekat dengan Maluku," tegas Gubernur. (MP-6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar