“Imbauan ini telah disampaikan secara tertulis kepada sejumlah pihak, termasuk institusi penegak hukum di Saumlaki. Kami mencermati, ada masalah terkait pemilihan legislatif 2019 yang sampai sekarang belum diselesaikan, bahkan diseret ke ranah hukum. Kemudian ada isu bahwa akan ada gerakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok pada hari ini. Tentang rencana aksi mereka itu mestinya ditunda dan dilaksanakan pada hari lain," ujarnya di Saumlaki.
Menurut Waturu, tanggal 4 November 2019 merupakan puncak proses Pemilu Legislatif di kepulauan Tanimbar. Peristiwa pelantikan anggota DPRD ini merupakan momentum penting karena negara memberikan penghargaan tertinggi kepada suara rakyat yang disumbangkan untuk pembangunan daerah, yakni melalui wakil rakyat yang dilantik.
"Oleh karena itu, mencermati situasi politik jelang pelantikan anggota DPRD kabupaten kepulauan Tanimbar, kami mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk mendukung kesakralan pelantikan ini," ungkapnya.
Dijelaskan Waturu, dalam pernyataan sikap tersebut memuat sejumlah poin lain seperti meminta kepolisian untuk melarang dan mengambil tindakan tegas kepada siapa saja yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengganggu proses pelantikan anggota DPRD kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2019-2024. Selain itu meminta kepada setiap pribadi atau kelompok yang masih menyisakan persoalan terkait tahapan proses politik pada masa Pemilu untuk diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana tradisi di Tanimbar, demi menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Tanimbar.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar bergandengan tangan bersama anggota DPRD yang sudah dilantik untuk membangun kabupaten ini," pungkasnya.
Waturu juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2014-2019 yang telah mengakhiri masa baktinya, dan menyampaikan proficiat bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik.
(MP-16)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar