Masa Depan Orang Papua Tidak Tergantung Pada Otsus Jilid I, II, III dst -

Buletinnusa

FOTO: Pdt. Esron Abisay (doc. pribadi)

No. 1 PAPUA Merdeka News | Portal

Oleh: Pdt. Esron Abisay

Masa depan orang papua hanya ditentukan oleh orang papua sendiri. Ketika resesi ekonomi melanda indonesia pada tahun 1997-1998, di indonesia terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan Soeharto sebagai presiden lengser dan lahirlah orde Reformasi. Dalam semangat Reformasi total pemuda dan mahasiswa Papua tdk ketinggalan namun mereka turun kejalan-jalan dan memprotes pelanggaran HAM berat sejak aneksasi indonesia atas papua tahun 1962. Dalam semangat Reformasi lahirlah kaum intelektual papua dan membentuk Forum Rekonsiliasi Irian Jaya (Foreri) memediasi pertemuan tim 100 Papua bersama presiden JB. Habibi pada tanggal 26 pebruari 1999. Hasil tim 100 adalah minta Merdeka, namun Presiden JB. Habibi menyampaikan pulang dan renungkan. Guna menindak lanjuti hasil perenungan maka lahirlah MUBES di sentani dari tanggal 23-26 Februari 2000. Mubes melahirkan rekomendasi menyelenggarakan Kongres Papua II. Maka terselenggaranya Kongres Papua II di Gor Jayapura tgl 29 Mei-4 Juni 2000.

Dalam Kongres tersebut memutuskan beberapa hasil sbb:

1. Pelurusan Sejarah Papua
2. Agenda Politik Papua
3. Konsolidasi Komponen Papua
4. Hak-hak dasar rakyat papua
5. Resolusi Kongres Papua II tahun 2000

Informasi ini saya menulis dengan tujuan untuk membantu semua komponen orang Papua yang berkompeten tidak terulang kesalahan di luar dari apa yangg sudah putuskan pada Kongres Papua I maupun Kongres Papua II sebagai dasar berpijak orang Papua.

Otsus Jilid I adalah salah satu jawaban win-win [solusi tengah] oleh Jakarta atas 5 Resolusi Kongres Papua II di atas, sebab menurut Jakarta 5 resolusi Kongres tersebut sangat berat, maka dikasih Otsus yang tidak ada dalam 5 Resolusi Kongres Papua II.

Untuk itu kepada yang mulia pejabat orang Papua di semua arus kalau Otsus Jilid I mau berakhir, jangan cepat membuat keputusan tanpa memperhatikan laterbelakang lahirnya Otsus. Sebab di erah Otsus Jilid I banyak terjadi kesimpangsiuran maka terjadilah pelanggaran HAM yang tidak ada penghormatan kepada orang Papua.

Dengan demikian menurut hemat saya, MRP dan MRP-PB harus duduk dan merekonstruksi kembali hasil Resolusi Kongres Papua II, lalu menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa yang dimintah oleh orang Papua bukan Otsus, tetapi isi dari 5 resolusi salah satunya adalah resolusi poin ke-2 yaitu agenda politik.

Untuk itu agenda politik yang perlu diusung oleh MRP Papua dan Papua Barat adalah :

1. Membuat Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah Indonesia.
2. Melanjutkan hasil kongres Papua II dan menyelenggarakan Kongres Papua III dengan fokus 5 agenda kongres Papua II, terutama resolusi ke-2 hak politik.

Langkah-langkah menuju hak politik adalah tinjau kembali Resolusi PBB bersama indonesia, Belanda, Inggris, Australi dan Amerika nomor: 171, 2621, 1514 dan 1541 melalui dialog internasional yang dimediasi pihak ketiga, agar menyelesaikan masalah Papua secara konstruktif dan bermartabat.

Maka jangan ada lagi dusta diantara sesama orang Papua, yang berteriak Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua.

Baca juga:

• Gembala: Petisi Rakyat Papua 1.8 Juta Sudah Ada, Sekarang Perkuat Data!
• Victor Mambor: Dulu OPM, Sekarang Namanya ULMWP

Kepada Senator orang asli papua yang pintar jangan sibuk berpikir dana Otsus Jilid II, tolong gunakan kepintaran-mu seperti Yusuf di istana Firaun dan jangan licik seperti Yudas di istanah Herodes.

Salam hormat bagi pembaca dimana saja berada.

Jayapura, 4 Juli 2020.


Posted by: Admin
Copyright ©Esron Abisay "sumber"
Hubungi kami di E-Mail ✉: tabloid.wani@gmail.com