Beruatwarin: Reformasi Diwarnai Fenomena Sosial dan Politik Dinamis

Buletinnusa

Langgur, Malukupost.com - Wakil Bupati (wabup) Kabupaten Maluku Tengara (Malra), Petrus Beruatwarin, mengatakan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat sejak berjalannya reformasi sampai saat ini masih diwarnai dengan fenomena sosial dan politik yang sangat dinamis.

“Reformasi belum dipahami secara baik. Dalam banyak kasus, reformasi sering diartikan sebagai kebebasan yang tidak terkendalikan,” katanya saat membuka kegiatan forum dialog Kebangsaan Pancasila Jiwa Kepribadian Bangsa Indonesia di Langgur, Kamis, (17/10).

Menurut Beruatwarin, dalam memahami otonomi daerah yang tidak komprehensif telah menambah jumlah penyebab rentannya situasi dan kondisi dalam masyarakat. Beberapa kondisi riil yang sering dijumpai akhir-akhir ini yaitu adanya isu globalisasi, demokratisasi, transparansi, transparansi iptek, akuntabilitas, penegakan hukum, masalah HAM dan lingkungan hidup serta isu pemulihan ekonomi dalam negeri.

“Apabila isu tersebut tidak diselesaikan secara arif, berpotensi berkembang ke arah disintegrasi bangsa. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Wabup Beruatwarin menandaskan, Presiden RI Joko Widodo meresmikan pengoperasian Jaringan Telekomunikasi Palapa Ring atau Tol Langit yang menghubungkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 14 Oktober 2019 di Istana Negara.

“Presiden berpesan, perkembangan teknologi digital tidak boleh disalahgunakan untuk menyebar ujaran kebencian, fitnah, informasi hoaks, saling menjelekan di media sosial harus dicegah dan dihentikan,” ungkapnya.

Dijelaskan Beruatwarin, seluruh ASN harus dapat memanfaatkan beroperasinya Tol Langit untuk dapat mempercepat pelayanan birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Termasuk mendorong Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke Nasional dan Global (Pariwisata dan Perikanan).

“Kegiatan sosialisasi ini sesuai dengan visi pemerintah daerah Maluku Tenggara, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, cerdas dan berkeadilan sehingga bermanfaat bagi kita untuk menjaga kelestarian serta integrasi bangsa melalui semangat persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Sekedar diketahui, forum dialog tersebut adalah kerjasama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara (Malra).

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya yang mewakili Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Hypolitus Layanan, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (Syaiful Arif), Guru Besar Fisip UNPATTI Ambon (Prof. Dr. Aholiab Watloly), Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, Para Rat, Pimpinan OPD, OKP, Direktur Perguruan Tinggi, SMA dan undangan lainnya. (MP-15)