Peningkatan layanan peserta KB dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB) kota Ambon dengan 36 klinik KB di kota Ambon terkait peningkatan cakupan KB-MJKP.
Penandatanganan tersebut juga disaksikan Asisten III Sekot Ambon Romeo Soplanit bersama Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ambon, serta dinas terkait lainnya, kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKB) kota Ambon, Marthin Keiluhu, Kamis (28/9).
Nota kesepakatan tersebut berisi enam poin, diantaranya mewajibkan Klinik KB di Kota Ambon melakukan pelayanan KB MKJP untuk minimal lima akseptor baru tiap bulan, serta wajib menyediakan alat obat kontrasepsi MKJP yang dibutuhkan.
"Kita targetkan klinik yang telah melakukan MOU melakukan pelayanan KB-MKJP menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan, serta melakukan pelayanan minimal lima akseptor baru setiap bulan," ujarnya.
Ia menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk telah menjadi isu utama sekaligus prioritas pembangunan di semua negara termasuk di Indonesia.
Di Kota Ambon, laju pertumbuhan mencapai 4,02 persen per tahun dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,16 per wanita usia subur.
"Angka ini termasuk tinggi, karena idealnya 1 orang wanita usia subur hanya melahirkan 2 orang anak saja, atau TFR di bawah 2,0 persen," katanya.
Marthen mengakui, penyebab tingginya TFR di kota Ambon adalah masih terdapat 68 persen peserta KB Aktif di kota Ambon memilih menggunakan alat obat kontrasepsi jangka pendek seperti suntikan, pil dan kondom, yang bilamana tidak dibina rentan drop out atau putus pakai alat kontrasepsi.
"Melalui penandatanganan Nota kesepakatan Pemkot Ambon berharap klinik KB baik milik pemerintah maupun swasta dapat terus meningkatkan pelayanan KB MKJP, sehingga angka kelahiran dapat ditekan serendah mungkin dan laju pertumbuhan penduduk kota ambon dapat dikendalikan," tandasnya. (MP-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar