Gubernur Papua: Tidak Masalah Saya Diberhentikan oleh Negara karena Rakyat Papua

Buletinnusa

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH.

Jayapura -- Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP mengatakan Tidak masalah kalau saya diberhentikan oleh Negara karena rakyat Papua. Dirinya Bersedia jika diberhentika oleh Negara karena melindungi rakyat yang tertindas di Kabupaten Nduga, Papua.

Masyarakat Nduga Papua saat mereka tidak merayakan Natal di Gereja, sejak terjadi kontak senjata oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada tanggal 2 Desember 2018 lalu, di Kali Jigi dan Aurak.

Sebagai Balasan TNI Polri serangan balik di Kedua distrik yang diduga ada TPNPB OPM hingga 4 orang dikabarkan meninggal Warga sipil atas serangan aparat negara Indonesia dari tanggal (23/12/2018) ini. Maka Demi rayakan Natal yang aman dan Damai, maka beberapa Waktu lalu Gubernur Papua meminta Kepada Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri, Panglima TNI untuk tarik Pasukannya karena suasana natal, namun tanggapan pusat lain. TNI, Polri dan Mendagri menuding melanggar UUD Pemda dan terancam copot jabatan, pada Sabtu, 22 Desember 2018 di Jakarta.

(Baca ini: Benny Wenda Mengatakan, Tentara Pembebasan West Papua Bukan Kriminal)

Namun, Mengkagetkan lagi, Gubernur tegaskan tidak masalah dengan pernaytaan Mendagri. Gubernur Papua, Lukas Enembe melalui, pesan singkat kepada Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt. Sofyan Socrates Yoman.

Berikut pesan singkat Gubernur yang ditulis oleh Dr. Socratez S.Yoman, Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

“Tidak ada masalah kalau saya diberhentikan oleh negara karena saya melindungi masyarakat sipil di moment Natal tahun 2018. Saya tidak pernah melindungi OPM yang tidak peri kemanusiaan melakukan pembunuhan masayarakat sipil. Wa kaonak.” Tulis Gubernur kepada Pdt. Sofyan.

1. Pendahuluan

Dalam tulisan Presiden Baptis pada Pendahuluan menjelaskan, Sangat mengejutkan tentang keberanian iman dan hati nurani kemanusiaan Lukas Enembe, Gubernur Papua. Penulis mendapat pesan singkat dari pak Enembe setelah membaca artikel saya yang berjudul.
“Kementerian Dalam Negeri RI Melawan Hati Nurani Kemanusiaan Yang Tulus, Jujur, Murni Rakyat Papua.”

Lukas Enembe mewariskan legacy keberanian. Bacalah isi pesan Lukas Enembe, Gubernur Papua sebagai berikut:

“Tidak ada masalah kalau saya diberhentikan oleh negara karena saya melindungi masyarakat sipil di moment Natal tahun 2018. Saya tidak pernah melindungi OPM yang tidak peri kemanusiaan melakukan pembunuhan masayarakat sipil. Wa kaonak.”.

Apa konsekwensi bagi Negara ini, kalau seorang gubernur yang punya UU Otonomi Khusus dan yang mempunyai kewenangan melindungi rakyatnya diberhentikan hanya karena ia menyatakan Natal harus dalam suasana damai?

Dr. Socratez S. Yoman.

Pemerintah pusat dan aparat keamanan jangan berlebihan menanggapi pernyataan gubernur Papua untuk menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga. Penguasa pusat tidak harus berlebihan dan salah tafsirkan maksud dan tujuan mulia Gubernur Papua.

Pernyataan Gubernur sangat mulia, yaitu Lukas Enembe sebagai gubernur, Kepala Daerah mempunyai tanggungjawab iman dan kewajiban moril untuk melindungi masyarakat sipil di moment Natal tahun 2018.

(Baca ini: Gubernur Papua: Jang Ko Bilang KKB, Mereka itu Pejuang Kemerdekaan Papua)

Apa yang disampaikan gubernur Papua ditanggapi dengan jujur, sebenarnya Lukas Enembe tidak menentang dan juga tidak bertentangan dengan kebijakan Jakarta. Masalahnya ialah penguasa Indonesia di pusat selalu curiga rakyat Papua, termasuk pejabat dan penguasa pemerintahan di Papua.

2. Penguasa Jakarta Pakai Kaca Mata Stigma Separatis

Pernyataan Gubernur Papua yang dikutip sangat jelas. Pak Enembe tidak melindungi OPM. Dia tidak setuju dan mengutuk perilaku keji OPM tidak manusiawi itu.

Pokok masalahnya ialah penguasa pemerintah pusat selalu menggunakan lensa kecurigaan, yaitu stigma separatis kepada semua orang Asli Papua. Kalau penguasa pemerintah pusat melihat pernyataan pak Gubernur Papua dengan hati yang jujur dan terbuka, tentu saja kesimpulan dan penafsirannya jauh lebih mendamaikan dan menyejukkan.

Selain lensa separatis, ada juga lensa paranoid para penguasa Indonesia di pusat. Pemerintah pusat selalu diliputi dengan ketakutan yang luar biasa. Dari rasa ketakutan berlebihan dan tanpa dasar itu selalu mencul reaksi negatif terhadap semua yang baik dan positif.

Masalah lain yang menjadi penghalang penguasa pusat ialah tidak introspeksi diri atas seluruh kebijakan untuk rakyat Papua. Tidak merasa bersalah dan semua kesalahan itu ada di Papua.

(Simak ini: HYU: Lukas Enembe Turun dari Jabatan Gubernur Papua, karena Tidak Mampu Mengelola Papua dalam Bingkai NKRI)

Akhir dari artikel ini, apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua menarik pasukan TNI dari Nduga dapat diterima iman dan akal sehat. Karena rakyat di Nduga harus melaksanakan Natal 2018 dengan tenang, tanpa rasa takut dan mereka harus menikmati damai Natal.

Perlu diingat bahwa Lukas Enembe, Gubernur Papua dipilih oleh rakyat Papua, bukan ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Tentu saja, rakyat Papua tidak mau dan tidak terima, Gubernur mereka dihentikan di tengah jalan dengan alasan yang menga-ngada.

Lukas Enembe, Gubenur fenomenal, Moderen, Moderat, selalu membaca dan mendengar setiap getaran hati manusia, kecil atau besar, tua atau muda, Kristen atau Islam, Hindu atau Budha. Lukas Enembe adalah anugerah Tuhan di era ini bagi semua orang yang berada, hidup dan berkarya di Papua. Lukas Enembe, Gubernur Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI selalu mencatat dalam sejarahnya bahwa Indonesia pernah memiliki seorang gubernur fenomenal di Ufuk Timur Indonesia Tercinta.

Tuhan memberkati, melindungi, menjaga dan memelihara Lukas Enembe, Gubernur Papua dalam tugas dan juga dalam kehidupan keluarga.(*)

(Baca juga: Enembe Terancam Dicabut dari Posisi Gubernur Papua)


Copyright ©PSMnews "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com