Senin, 24 Desember 2018

John Tabo: Pejabat Daerah yang Mendukung Papua Merdeka Harus di Tuntut

Buletinnusa
John Tabo.
Jayapura -- John Tabo menyayangkan pernyataan gubernur yang meminta TNI-Polri untuk ditarik dari Nduga, Gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah RI yang harus memegang teguh sumpah dan janji kepada bangsa dan negara yang tertera dalam UUD 1945.

John tabo yang merupakan mantan bupati Tolikara ini mengatakan kalau seorang Gubernur memerintahkan TNI-Polri untuk ditarik itu salah, Minggu (23/12).

"Keberadaan TNI-Polri di Nduga karena ada pembantaian terhadap pekerja yang membangun di Papua,"ungkapnya.

Lebih lanjut katanya, TNI dan polri berkerja berdasarkan protap, yaitu melindungi, menjaga, membina rakyatnya, semua itu sudah dijelaskan oleh UU.

(Simak ini: HYU: Lukas Enembe Turun dari Jabatan Gubernur Papua, karena Tidak Mampu Mengelola Papua dalam Bingkai NKRI)

Sebagai seorang Gubernur seharusnya Lukas Enembe mensinergikan antara aparat pemerintah mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat atas, mulai aparat kampung sampai kepala daerah karena Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah.

John Tabo juga mengingatkan, seorang gubernur tidak bisa bicara seperti lembaga LSM karena dia wakil dari pemerintah yang bertanggung jawab membawa pembangunan dan masyarakat kearah yang lebih baik.

"Jangan mempersalahkan TNI-Polri, keberadaan TNI-Polri karena ada persoalan di Nduga, Lukas Enembe sangat keliru kalau menyalahkan keberadaan TNI-Polri di Nduga, Lukas harus belajar lebih baik lagi,"terangnya.

TNI-POLRI ada di Nduga karena ada kejadian, bukan main-main mereka di sana, perintah undang-undang sudah jelas, bagi yang melanggar undang-undang harus dicopot.

(Baca ini: Gubernur Papua: Tidak Masalah Saya Diberhentikan oleh Negara karena Rakyat Papua)

John juga meminta negara harus bertindak, jangan memilihara serigala berbulu domba, negara harus tegas, tidak boleh main-main, Negara harus hadir dan bertindak tidak boleh kompromi.

"Sebagai pemimpin daerah jangan membuat keruh di masyarakat, ini sudah melawan negara, memprovokasi rakyat, mengajak rakyat untuk memperkeruh masalah, ini melanggar UU, harus diambil tindakan,"tuturnya.

(Lihat ini: Saudara-Saudara Sebangsa dan se-Tanah Air adalah Penyesatan Logika Sehat)


Copyright ©Jayapura Zone "sumber"
Hubungi kami di E-Mail 📧: tabloid.wani@gmail.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar