Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - 1 April mendatang, umat Kristen akan menyambut kebangkitan Yesus Kristus dalam perayaan Paskah, untuk itu Uskup Diosis Amboina Mgr PC Mandagi berharap perayaan Paskah Kristus dapat menjadi saksi peradaban sejati bagi orang Kristen di Maluku.
“Saksi peradaban sejati, yaitu saksi kejujuran, tidak korupsi, menghindari ujaran kebencian, mengampuni, menghargai perbedaan, kesederhanaan dan lain sebagainya,”ujarnya di Ambon, Jumat (30/3).
Menurut Mandagi, kebangkitan Yesus menyampaikan banyak pesan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan umat Kristiani, yaitu kebangkitan membuka, menyampaikan atau menertawakan dengan terang dan jelas ‘Dunia Baru’.
“Dunia lama adalah dunia yang diwarnai dengan tipu muslihat, kekerasan, Howe, balas dendam, kebencian, kejahatan seperti ditunjukkan oleh musuh-musuh Yesus yaitu orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat, atau orang-orang Yahudi pada umumnya,”ujarnya.
Mandagi katakan, dunia lama ini ditutup atau diakhiri dengan kebangkitan-Nya.
“Yesus mengalahkan dunia lama yang dikuasai dosa dan kejahatan dan menggantinya dengan dunia baru yang dikuasai dengan kasih, pengampunan, kelembutan, kebenaran serta perdamaian,” ungkapnya.
Mandagi berharap, orang Kristen di Maluku, baik Protestan maupun Katolik yang meryakan kebangkitan Yesus dengan menjadi saksi dunia baru.
“Menjadi saksi perdamaian kebenaran, pengampunan, kebaikan dan kelembutan,” pungkasnya. (MP-7)
Sabtu, 31 Maret 2018
"Di Papua Aspirasi Merdeka adalah Suara Kristus yang Tersalib"
Buletinnusa
Laporan tersebut dimuat dalam Catholic Social Justices Series Papers terbaru, dengan judul Into the Deep – seeking justice for the people of West Papua. Paper ini sudah dapat diperoleh secara online. CSJS adalah salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Australian Catholic Social Justice Council (ACSJC) di bawah naungan Australian Catholic Bishop Conference.
Salah satu pengakuan terbaru yang belum banyak terungkap selama ini datang dari Laurens, seorang pemuda yang selamat dari pembantaian militer Indonesia. Kepada Arndt, sebagaimana dimuat oleh catholicleader.com.au, dia menceritakan kejadian mengerikan yang dia saksikan di pulau Biak pada tanggal 6 Juli 1998.
...Baca juga: Komisi Katolik Brisbane Desak RI Jawab Petisi West Papua di PBB
Menurut Laurens, puluhan orang Papua ditangkap, dipaksa naik kapal-kapal angkatan laut, diperkosa, dimutilasi, dibunuh, dan dibuang ke laut.
Pada minggu-minggu berikutnya, lebih dari 30 jenazah yang terdekomposisi diambil dari laut atau terdampar di pantai.
Pihak berwenang Indonesia mengklaim bahwa mayat-mayat itu adalah korban tsunami yang melanda Papua Nugini, tetapi mayat-mayat itu mengenakan pakaian yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari pulau Biak.
Laurens mengulurkan tangan kepada Arndt dengan permohonan sederhana: "Bisakah Anda membantu kami untuk mendapatkan kemerdekaan kami?"
"Saya sekarang menyadari bahwa itu adalah saat ketika saya mulai masuk ke solidaritas mendalam dengan rakyat Papua dan untuk memahami implikasi radikal solidaritas Kristen," kata Arndt, yang adalah direktur eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik Brisbane, sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Keuskupan Agung Gereja Katolik Brisbane.
Arndt telah melakukan beberapa kunjungan ke Papua, termasuk misi pencarian fakta tahun 2016 dimana dia melaporkan "ada bukti yang jelas dari kekerasan yang sedang berlangsung, intimidasi dan pelecehan oleh pasukan keamanan Indonesia".
Kisah-kisah yang dia gali dari misi itu ia tuangkan dalam paper terbaru ini. Menurut dia, penderitaan, penghinaan dan ketakutan yang telah menandai generasi orang asli Papua mengeraskan tekad mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.
...Lihat juga: Buku Laporan Kekejaman di Papua telah Diluncurkan
Dalam karya tulis ini, Arndt berusaha untuk menempatkan peristiwa-peristiwa tersebut dalam konteks pesan Injil dan ajaran sosial Katolik.
Sampai hari ini, tidak ada tentara atau polisi Indonesia yang bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap Biak, tulis Arndt.
Dia mengatakan orang-orang yang terus berbicara, seperti Laurens, kehilangan kesempatan kerja dan pensiun, dan tunduk pada pelecehan dan intimidasi oleh petugas keamanan Indonesia.
"Ketika kami mendengarkan cerita mereka, pertemuan kami diserbu oleh pasukan polisi, petugas intelijen, dan pejabat imigrasi," tulis Arndt.
“Seolah-olah tuan rumah pertemuan kami telah siap dengan pengalaman demikian, yang mereka hadapi secara rutin di tangan pemerintah Indonesia," kata Arndt.
"Tampaknya salah satu pengemudi kami telah memberi bocoran kepada pejabat tentang kehadiran kami di Biak dan mereka datang untuk menangkap kami dan menanyai kami tentang tujuan kunjungan kami."
Into the Deep juga menceritakan kunjungan Arndt tahun 2015 ke dataran tinggi Papua, ke sebuah desa, yang tempat terjadinya penembakan oleh militer dua bulan sebelumnya.
Masalah dimulai ketika tentara menangkap seorang gadis 12 tahun dan memukulinya dengan popor senjata.
...Baca ini: Uskup Pasifik Angkat Isu Papua di Forum yang Dihadiri Wakil Paus
Setelah ratusan orang berkumpul di dekat kantor polisi untuk mengekspresikan kemarahan mereka, tembakan terjadi dari menara lapangan udara terdekat dan empat pemuda terbunuh.
“Baik di desa maupun di pertemuan-pertemuan gereja yang kami hadiri selama empat hari kami tinggal, tampak jelas bahwa masyarakat setempat masih dicengkeram oleh campuran kejutan dan ketakutan,” tulis Arndt.
“Kehadiran kami sebagai orang asing, lebih dari satu kali, menyebabkan ketegangan -- beberapa orang secara terbuka mengkritik orang-orang yang menyambut kami karena mereka takut akan membawa pihak berwenang ke desa atau ke pertemuan yang kami hadiri.
“Memang, pada hari terakhir kami di desa, kabar telah menyebar ke desa bahwa polisi sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu apa yang kami lakukan.”
Ketika Arndt kembali ke dataran tinggi setahun kemudian, kasus itu masih diselidiki oleh Komnas HAM, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas penembakan fatal keempat pemuda tersebut.
"Itu tetap menjadi kasus hingga hari ini, meskipun ada jaminan berulang dari Pemerintah Indonesia bahwa menyelesaikan kasus ini adalah prioritas utama," tulis Arndt.
“Keluarga-keluarga itu dengan gigih menolak untuk mengambil uang darah atas kematian anak-anak lelaki mereka. Ketika saya bertanya apa yang mereka inginkan jika ada keadilan untuk putra-putra mereka, salah satu ayah berbicara mewakili mereka semua dengan suara yang jelas dan serius: 'Satu-satunya keadilan yang kami inginkan adalah kebebasan'.
"Seolah-olah Laurens berbicara lagi, kali ini di dataran tinggi, tetapi bagi saya itu juga suara Kristus yang disalibkan."
...Simak juga: Dewan Gereja Dunia Mendoakan Situasi Papua
Arndt mengatakan banyak warga Australia yang berusaha untuk mendukung rakyat Papua, tetapi menahan diri pada setiap bentuk dukungan untuk tujuan politik.
“Mereka ragu-ragu ketika harus mendedikasikan energi dan sumber daya untuk mengakhiri pendudukan Indonesia dan mencapai kemerdekaan politik untuk Papua,” tulisnya.
“Saya telah mendengar orang-orang berkemauan baik yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam aksi politik dan membatasi diri mereka pada advokasi hak asasi manusia.
“Beberapa menyarankan bahwa penentuan nasib sendiri adalah mimpi yang mustahil bagi orang Papua dan bahwa tujuan yang lebih rendah harus dicari.”
Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Laporan tersebut dimuat dalam Catholic Social Justices Series Papers terbaru, dengan judul Into the Deep – seeking justice for the people of West Papua. Paper ini sudah dapat diperoleh secara online. CSJS adalah salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Australian Catholic Social Justice Council (ACSJC) di bawah naungan Australian Catholic Bishop Conference.
Salah satu pengakuan terbaru yang belum banyak terungkap selama ini datang dari Laurens, seorang pemuda yang selamat dari pembantaian militer Indonesia. Kepada Arndt, sebagaimana dimuat oleh catholicleader.com.au, dia menceritakan kejadian mengerikan yang dia saksikan di pulau Biak pada tanggal 6 Juli 1998.
...Baca juga: Komisi Katolik Brisbane Desak RI Jawab Petisi West Papua di PBB
Menurut Laurens, puluhan orang Papua ditangkap, dipaksa naik kapal-kapal angkatan laut, diperkosa, dimutilasi, dibunuh, dan dibuang ke laut.
Pada minggu-minggu berikutnya, lebih dari 30 jenazah yang terdekomposisi diambil dari laut atau terdampar di pantai.
Pihak berwenang Indonesia mengklaim bahwa mayat-mayat itu adalah korban tsunami yang melanda Papua Nugini, tetapi mayat-mayat itu mengenakan pakaian yang dengan jelas mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari pulau Biak.
Laurens mengulurkan tangan kepada Arndt dengan permohonan sederhana: "Bisakah Anda membantu kami untuk mendapatkan kemerdekaan kami?"
"Saya sekarang menyadari bahwa itu adalah saat ketika saya mulai masuk ke solidaritas mendalam dengan rakyat Papua dan untuk memahami implikasi radikal solidaritas Kristen," kata Arndt, yang adalah direktur eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Katolik Brisbane, sebuah lembaga yang berafiliasi dengan Keuskupan Agung Gereja Katolik Brisbane.
Arndt telah melakukan beberapa kunjungan ke Papua, termasuk misi pencarian fakta tahun 2016 dimana dia melaporkan "ada bukti yang jelas dari kekerasan yang sedang berlangsung, intimidasi dan pelecehan oleh pasukan keamanan Indonesia".
Kisah-kisah yang dia gali dari misi itu ia tuangkan dalam paper terbaru ini. Menurut dia, penderitaan, penghinaan dan ketakutan yang telah menandai generasi orang asli Papua mengeraskan tekad mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.
...Lihat juga: Buku Laporan Kekejaman di Papua telah Diluncurkan
Dalam karya tulis ini, Arndt berusaha untuk menempatkan peristiwa-peristiwa tersebut dalam konteks pesan Injil dan ajaran sosial Katolik.
Sampai hari ini, tidak ada tentara atau polisi Indonesia yang bertanggung jawab atas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap Biak, tulis Arndt.
Dia mengatakan orang-orang yang terus berbicara, seperti Laurens, kehilangan kesempatan kerja dan pensiun, dan tunduk pada pelecehan dan intimidasi oleh petugas keamanan Indonesia.
"Ketika kami mendengarkan cerita mereka, pertemuan kami diserbu oleh pasukan polisi, petugas intelijen, dan pejabat imigrasi," tulis Arndt.
“Seolah-olah tuan rumah pertemuan kami telah siap dengan pengalaman demikian, yang mereka hadapi secara rutin di tangan pemerintah Indonesia," kata Arndt.
"Tampaknya salah satu pengemudi kami telah memberi bocoran kepada pejabat tentang kehadiran kami di Biak dan mereka datang untuk menangkap kami dan menanyai kami tentang tujuan kunjungan kami."
Into the Deep juga menceritakan kunjungan Arndt tahun 2015 ke dataran tinggi Papua, ke sebuah desa, yang tempat terjadinya penembakan oleh militer dua bulan sebelumnya.
Masalah dimulai ketika tentara menangkap seorang gadis 12 tahun dan memukulinya dengan popor senjata.
...Baca ini: Uskup Pasifik Angkat Isu Papua di Forum yang Dihadiri Wakil Paus
Setelah ratusan orang berkumpul di dekat kantor polisi untuk mengekspresikan kemarahan mereka, tembakan terjadi dari menara lapangan udara terdekat dan empat pemuda terbunuh.
“Baik di desa maupun di pertemuan-pertemuan gereja yang kami hadiri selama empat hari kami tinggal, tampak jelas bahwa masyarakat setempat masih dicengkeram oleh campuran kejutan dan ketakutan,” tulis Arndt.
“Kehadiran kami sebagai orang asing, lebih dari satu kali, menyebabkan ketegangan -- beberapa orang secara terbuka mengkritik orang-orang yang menyambut kami karena mereka takut akan membawa pihak berwenang ke desa atau ke pertemuan yang kami hadiri.
“Memang, pada hari terakhir kami di desa, kabar telah menyebar ke desa bahwa polisi sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu apa yang kami lakukan.”
Ketika Arndt kembali ke dataran tinggi setahun kemudian, kasus itu masih diselidiki oleh Komnas HAM, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas penembakan fatal keempat pemuda tersebut.
"Itu tetap menjadi kasus hingga hari ini, meskipun ada jaminan berulang dari Pemerintah Indonesia bahwa menyelesaikan kasus ini adalah prioritas utama," tulis Arndt.
“Keluarga-keluarga itu dengan gigih menolak untuk mengambil uang darah atas kematian anak-anak lelaki mereka. Ketika saya bertanya apa yang mereka inginkan jika ada keadilan untuk putra-putra mereka, salah satu ayah berbicara mewakili mereka semua dengan suara yang jelas dan serius: 'Satu-satunya keadilan yang kami inginkan adalah kebebasan'.
"Seolah-olah Laurens berbicara lagi, kali ini di dataran tinggi, tetapi bagi saya itu juga suara Kristus yang disalibkan."
...Simak juga: Dewan Gereja Dunia Mendoakan Situasi Papua
Arndt mengatakan banyak warga Australia yang berusaha untuk mendukung rakyat Papua, tetapi menahan diri pada setiap bentuk dukungan untuk tujuan politik.
“Mereka ragu-ragu ketika harus mendedikasikan energi dan sumber daya untuk mengakhiri pendudukan Indonesia dan mencapai kemerdekaan politik untuk Papua,” tulisnya.
“Saya telah mendengar orang-orang berkemauan baik yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam aksi politik dan membatasi diri mereka pada advokasi hak asasi manusia.
“Beberapa menyarankan bahwa penentuan nasib sendiri adalah mimpi yang mustahil bagi orang Papua dan bahwa tujuan yang lebih rendah harus dicari.”
Copyright ©Satu Harapan "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Panitia Persiapan Kemerdekaan West Papua akan Segera Dideklarasi
Buletinnusa
Sentani, Tabloid WANI --Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua, disingkat (PPK-NRWP) akan segera dideklarasi.
__________________________
...Baca juga berikut ini:
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Gambar: Bendera Negara West Papua. |
Dalam sebuah lembaran "seruan" yang dikeluarkan oleh Koordinator Deklarasi PPK-NRWP, berisi bahwa, disampaikan Kepada "SELURUH RAKYAT WEST PAPUA" untuk dapat hadir, terlibat dan men
yaksikan bersama dalam kegiatan itu. Deklarasi tersebut akan dilakukan secara terbuka pada hari Kamis, 5 April 2018, bertempat di Lapangan Kali Kamwolker, Perumnas III, Waena, Jayapura.
Berikut ini isi seruan tersebut:
yaksikan bersama dalam kegiatan itu. Deklarasi tersebut akan dilakukan secara terbuka pada hari Kamis, 5 April 2018, bertempat di Lapangan Kali Kamwolker, Perumnas III, Waena, Jayapura.
Berikut ini isi seruan tersebut:
Seruan Umum!!!!!!
Rakyat yang bangkit melawan sistem NKRI adalah rakyat yang mampu membentuk sebuah Bangsa dan Negara West Papua. Maka itu, kami dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik West Papua mengudang seluruh orang West Papua yang mau merdeka, hadir dalam kegiatan bermaksud:- Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018
- Waktu : 08.00 WWP - selesai
- Tempat : Lapangan Kali Kamwolker - (Perumnas Tiga)
- Bentuk Kegiatan : Deklarasi “PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA”.
KOORDINATOR UMUM
PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA
(PPK-NRWP)
PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA
(PPK-NRWP)
- Jimmy Boroway
- Wene Bahabol
- Oteka Lamuly
...Baca juga berikut ini:
- Petisi Rakyat West Papua, yang Ditandatangani oleh Lebih dari 1,8 Juta Orang, telah Diserahkan Kepada PBB
- Buchtar Tabuni, Petisi Manual : Permohonan Bangsa Papua Kepada PBB
- KNPB Bersama Rakyat Papua Merayakan Kemenangannya atas Petisi West Papua Tiba di C24 PBB
Copyright ©Tabloid WANI "sumber"
Hubungi kami di E-Mail: tabloid.wani@gmail.com
Jumat, 30 Maret 2018
Pedagang Durian Di Ambon Panen Rejeki
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pedagang durian di Kota Ambon panen rejeki karena banyaknya warga masyarakat yang membeli buah tersebut .
Hasil pemantauan di lokasi Pantai Losari dan kawasan Pasar Mardika, Kamis (29/3), banyak pedagang yang mengaku dagangannya cepat habis dan harus mengambil atau memesan kembali dari pemasok.
Dodi (28), pedagang musiman, mengatakan, buah durian yang dijual kepada warga Kota Ambon dibeli dari petani dari desa Toisapu dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Leitimur Selatan.
"Kami tidak perlu ke Desa Toisapu lagi, nanti para petani di sana yang membawa buah durian sendiri kesini sekaligus mematok harga, dan kita tinggal membayar saja," ujarnya.
Terkait harga yang dipatok untuk warga yang datang membeli, lanjutnya, juga tergantung besar dan kecilnya buah durian, jadi patokan harga mulai dari Rp5.000/buah hingga ada yang mencapai Rp20.000/buah.
Dia menjelaskan, warga yang datang untuk membeli langsung santap ditempat jualan biasanya pada sore hari dan selalu berpasang-pasangan untuk menikmati enaknya buah durian.
"Untuk memenuhi permintaan para pembali yang menawarkan, biasanya ditumpuk tiga buah dan mematok harga Rp25.000, ada juga yang buahnya tidak terlalu besar di patok Rp15.000/tiga buah, bermacam-macam yang ditawarkan," ujarnya.
Apalagi kalau durian yang dipanen hari ini sudah pasti harganya agak mahal, dan kebanyakan warga selalu mencari durian yang jatuh dari pohon hari ini, sebab lesat rasanya dibandingkan dengan buah durian yang jatuh dari pohon sejak kemarin.
Terkait keuntungan yang diraih sudah pasti cukup menguntungkan, sebab setiap buah durian keuntungan yang didapat sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000, sedangkan buah durian yang laku terjual dalam satu hari bisa mencapai 450 hingga 500 buah.
Dari hasil pantauan di lokasi yang lain di kawasan Batu Gantung, Benteng, bahkan di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe, harga durian yang dipatok tidak jauh berbeda hampir merata.
Ellyas petani durian asal Negeri Amahusu yang hari-hari panen durian di dusunnya di kawasan kaki Gunung Nona ketika di jumpai di lokasi penjualan depan sekolah SMP Negeri 11 Ambon di Desa Amahusu mengatakan, tidak bisa memainkan harga di atas harga rata-rata lokasi penjualan yang lain, hal ini disebabkan banyak warga yang mencari lokasi penjualan durian yang harganya agak murah.
"Itulah sebabnya tidak bisa mencari keuntungan yang lebih besar lagi, yang penting hari ini bisa semua durian laku terjual sebab durian miliknya cukup banyak, jadi hasil panen hari ini harus dijual habis sebab besok ada lagi, pokoknya harus dijual hari ini habis sebab besok ada lagi buah durian yang lain, bila perlu harga borongan yang penting durian laku terjual," ujarnya.
Yang jelas sekarang ini semua desa di Pulau Ambon panen buah durian, lanjutnya, belum lagi termasuk desa-desa di Pulau Seram dan itu bisa dilihat dengan masuknya mobil-mobil truk dari Pulau Seram hampir semua mengangkut buah durian untuk di pasarkan di Ambon. (MP-5)
Hasil pemantauan di lokasi Pantai Losari dan kawasan Pasar Mardika, Kamis (29/3), banyak pedagang yang mengaku dagangannya cepat habis dan harus mengambil atau memesan kembali dari pemasok.
Dodi (28), pedagang musiman, mengatakan, buah durian yang dijual kepada warga Kota Ambon dibeli dari petani dari desa Toisapu dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Leitimur Selatan.
"Kami tidak perlu ke Desa Toisapu lagi, nanti para petani di sana yang membawa buah durian sendiri kesini sekaligus mematok harga, dan kita tinggal membayar saja," ujarnya.
Terkait harga yang dipatok untuk warga yang datang membeli, lanjutnya, juga tergantung besar dan kecilnya buah durian, jadi patokan harga mulai dari Rp5.000/buah hingga ada yang mencapai Rp20.000/buah.
Dia menjelaskan, warga yang datang untuk membeli langsung santap ditempat jualan biasanya pada sore hari dan selalu berpasang-pasangan untuk menikmati enaknya buah durian.
"Untuk memenuhi permintaan para pembali yang menawarkan, biasanya ditumpuk tiga buah dan mematok harga Rp25.000, ada juga yang buahnya tidak terlalu besar di patok Rp15.000/tiga buah, bermacam-macam yang ditawarkan," ujarnya.
Apalagi kalau durian yang dipanen hari ini sudah pasti harganya agak mahal, dan kebanyakan warga selalu mencari durian yang jatuh dari pohon hari ini, sebab lesat rasanya dibandingkan dengan buah durian yang jatuh dari pohon sejak kemarin.
Terkait keuntungan yang diraih sudah pasti cukup menguntungkan, sebab setiap buah durian keuntungan yang didapat sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000, sedangkan buah durian yang laku terjual dalam satu hari bisa mencapai 450 hingga 500 buah.
Dari hasil pantauan di lokasi yang lain di kawasan Batu Gantung, Benteng, bahkan di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe, harga durian yang dipatok tidak jauh berbeda hampir merata.
Ellyas petani durian asal Negeri Amahusu yang hari-hari panen durian di dusunnya di kawasan kaki Gunung Nona ketika di jumpai di lokasi penjualan depan sekolah SMP Negeri 11 Ambon di Desa Amahusu mengatakan, tidak bisa memainkan harga di atas harga rata-rata lokasi penjualan yang lain, hal ini disebabkan banyak warga yang mencari lokasi penjualan durian yang harganya agak murah.
"Itulah sebabnya tidak bisa mencari keuntungan yang lebih besar lagi, yang penting hari ini bisa semua durian laku terjual sebab durian miliknya cukup banyak, jadi hasil panen hari ini harus dijual habis sebab besok ada lagi, pokoknya harus dijual hari ini habis sebab besok ada lagi buah durian yang lain, bila perlu harga borongan yang penting durian laku terjual," ujarnya.
Yang jelas sekarang ini semua desa di Pulau Ambon panen buah durian, lanjutnya, belum lagi termasuk desa-desa di Pulau Seram dan itu bisa dilihat dengan masuknya mobil-mobil truk dari Pulau Seram hampir semua mengangkut buah durian untuk di pasarkan di Ambon. (MP-5)
Kamis, 29 Maret 2018
Harga Bawang Di Tual Naik
Buletinnusa
Tual, Malukupost.com - Harga bawang merah dan bawang putih di Kota Tual mengalami kenaikan kendati masih dalam kondisi normal.
Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual yang dihimpun, Kamis (29/3), menyebutkan, harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
Harga bawang putih juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.
Komoditi lain yang juga mengalami kenaikan harga yakni telur ayam ras, dari sebelumnya Rp48.000 menjadi Rp50.000 per rak.
Sementara itu harga cabai keriting turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah tidak mengalami perubahan naik atau turun dari Rp70.000 per kilogram.
Adapun harga beras Bulog Rp10.000 per kilogram, beras Putri Salju Rp14.000 per kilogram, dan beras karung kuning merk Mawar Rp12.000 per kilogram.
Gula pasir bertahan di harga Rp14.000 per kilo gram. Minyak goreng kemasan botol merk Sania Rp16.000 per liter, tepung terigu Kompas Rp8.000 per kilogram.
Harga daging sapi murni Rp120.000 per kilogram, ayam broiler (kemasan coklat) Rp55.000 per ekor, ayam kampung Rp100.000 per ekor, ikan kembung Rp20.000 per tumpuk, ikan teri asin Rp50.000 per kilogram. (MP-2)
Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual yang dihimpun, Kamis (29/3), menyebutkan, harga bawang merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
Harga bawang putih juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.
Komoditi lain yang juga mengalami kenaikan harga yakni telur ayam ras, dari sebelumnya Rp48.000 menjadi Rp50.000 per rak.
Sementara itu harga cabai keriting turun dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah tidak mengalami perubahan naik atau turun dari Rp70.000 per kilogram.
Adapun harga beras Bulog Rp10.000 per kilogram, beras Putri Salju Rp14.000 per kilogram, dan beras karung kuning merk Mawar Rp12.000 per kilogram.
Gula pasir bertahan di harga Rp14.000 per kilo gram. Minyak goreng kemasan botol merk Sania Rp16.000 per liter, tepung terigu Kompas Rp8.000 per kilogram.
Harga daging sapi murni Rp120.000 per kilogram, ayam broiler (kemasan coklat) Rp55.000 per ekor, ayam kampung Rp100.000 per ekor, ikan kembung Rp20.000 per tumpuk, ikan teri asin Rp50.000 per kilogram. (MP-2)
Pala Maluku Jajaki Pasar Uni Eropa
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Produksi pala petani di Maluku yang ditampung PT Kamboti yang berlokasi di desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon menjajaki pasar ekspor Uni Eropa.
Kadis Perindag Maluku, Elvis Pattiselano, dikonfirmasi, Kamis (29/3), mengatakan, telah memfasilitasi manajemen PT Kamboti untuk melakukan pengujian kandungan aflatoksin yang menjadi salah satu persyaratan mutlak diekspor ke Uni Eropa.
"Laboratorium menguji kandungan aflatoksin belum ada di Maluku sehingga harus melakukannya antara lain di Surabaya," ujarnya.
PT Kamboti saat ini memiliki stok pala satu kontainer lebih yang dipersiapkan untuk diekspor setelah menerima hasil pengujian laboratorium soal kandungan aflatoksin.
"Pastinya kualitas pala di Maluku tidak diragukan karena terkenal hingga menjadi incaran bangsa Eropa, tetapi persyaratannya harus memiliki hasil pengujian laboratorium," kata Elvis.
Dia mengakui, terobosan ekspor pala ini menindaklanjuti ekspor ikan ke tuna segar sirip kuning (yellowfin) ke Sydney, Singapura memanfaatkan jasa maspakai penerbangan Garuda Indonesia.
Sedangkan, ke Vietnam dengan jasa kapal PT.Pelni transit di Surabaya, Jawa Timur.
"Kami pun telah menandatangani deklarasi bersama ekspor Maluku pada 12 Februari 2018 sehingga terbuka peluang potensi sumber daya alam (SDA) lainnya, termasuk pala yang saat ini didorong sebagai bagian dari mengembalikan kejayaan rempah - rempah," ujar Elvis.
Deklarasi bersama membangkitkan ekspor menuju Maluku jaya itu ditandatangani Gubernur Maluku, Said Assagaff, General Manager Angkasa Pura I kantor cabang bandar udara Pattimura,Amiruddin Florensius, General Manager Pelindo IV Cabang Ambon, Adi Novi Wahyudi dan Danlanud Pattimura, Kolonel Pnb Antariksa Anondo.
Selain itu, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Maluku, Hamzah, Kakanwil Bea dan Cukai Maluku, Finari Manan dan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, Jumrin.
Begitu pula, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, A.A.C. Syahid, Kadis Perhubungan Maluku, Frans Papilaya, Kadis Perindag Maluku, Elvis Pattiselano serta Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far.
Deklarasi bersama itu menjamin kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, pengurusan dokumen serta perijinan, melayani ekspor 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan, menyelenggarakan proses bisnis yang bersih dan bebas dari pungutan liar (Pungli) serta mendorong kesinambungan kinerja ekspor dengan memberikan prioritas pelayanan maupun fasilitas.
"Jadi seiring pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mendorong mengembalikan kejayaan rempah - rempah Maluku dengan memprioritaskan pengembangan pala dan cengkih, maka ini peluang menjajaki ekspor karena didukung produksi cukup besar," tandas Elvis.
Sedangkan, Kakanwil Bea dan Cukai Maluku, Finari Manan, mengemukakan, mengintensifkan ekspor ini karena mempertimbangkan Maluku memiliki potensi SDA bernilai ekonomis.
"Jadi tidak hanya ikan maupun potens sumber daya hayati laut lainnya. Namun, tidak kalah strategisnya produksi perkebunan, tambang dan Migas," katanya.
Finarni menambahkan, pelabuhan Tual juga terbuka untuk kegiatan ekspor dengan petugas Bea dan Cukai telah ditempatkan di sana. (MP-6)
Kadis Perindag Maluku, Elvis Pattiselano, dikonfirmasi, Kamis (29/3), mengatakan, telah memfasilitasi manajemen PT Kamboti untuk melakukan pengujian kandungan aflatoksin yang menjadi salah satu persyaratan mutlak diekspor ke Uni Eropa.
"Laboratorium menguji kandungan aflatoksin belum ada di Maluku sehingga harus melakukannya antara lain di Surabaya," ujarnya.
PT Kamboti saat ini memiliki stok pala satu kontainer lebih yang dipersiapkan untuk diekspor setelah menerima hasil pengujian laboratorium soal kandungan aflatoksin.
"Pastinya kualitas pala di Maluku tidak diragukan karena terkenal hingga menjadi incaran bangsa Eropa, tetapi persyaratannya harus memiliki hasil pengujian laboratorium," kata Elvis.
Dia mengakui, terobosan ekspor pala ini menindaklanjuti ekspor ikan ke tuna segar sirip kuning (yellowfin) ke Sydney, Singapura memanfaatkan jasa maspakai penerbangan Garuda Indonesia.
Sedangkan, ke Vietnam dengan jasa kapal PT.Pelni transit di Surabaya, Jawa Timur.
"Kami pun telah menandatangani deklarasi bersama ekspor Maluku pada 12 Februari 2018 sehingga terbuka peluang potensi sumber daya alam (SDA) lainnya, termasuk pala yang saat ini didorong sebagai bagian dari mengembalikan kejayaan rempah - rempah," ujar Elvis.
Deklarasi bersama membangkitkan ekspor menuju Maluku jaya itu ditandatangani Gubernur Maluku, Said Assagaff, General Manager Angkasa Pura I kantor cabang bandar udara Pattimura,Amiruddin Florensius, General Manager Pelindo IV Cabang Ambon, Adi Novi Wahyudi dan Danlanud Pattimura, Kolonel Pnb Antariksa Anondo.
Selain itu, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Maluku, Hamzah, Kakanwil Bea dan Cukai Maluku, Finari Manan dan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, Jumrin.
Begitu pula, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, A.A.C. Syahid, Kadis Perhubungan Maluku, Frans Papilaya, Kadis Perindag Maluku, Elvis Pattiselano serta Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far - Far.
Deklarasi bersama itu menjamin kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, pengurusan dokumen serta perijinan, melayani ekspor 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan, menyelenggarakan proses bisnis yang bersih dan bebas dari pungutan liar (Pungli) serta mendorong kesinambungan kinerja ekspor dengan memberikan prioritas pelayanan maupun fasilitas.
"Jadi seiring pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mendorong mengembalikan kejayaan rempah - rempah Maluku dengan memprioritaskan pengembangan pala dan cengkih, maka ini peluang menjajaki ekspor karena didukung produksi cukup besar," tandas Elvis.
Sedangkan, Kakanwil Bea dan Cukai Maluku, Finari Manan, mengemukakan, mengintensifkan ekspor ini karena mempertimbangkan Maluku memiliki potensi SDA bernilai ekonomis.
"Jadi tidak hanya ikan maupun potens sumber daya hayati laut lainnya. Namun, tidak kalah strategisnya produksi perkebunan, tambang dan Migas," katanya.
Finarni menambahkan, pelabuhan Tual juga terbuka untuk kegiatan ekspor dengan petugas Bea dan Cukai telah ditempatkan di sana. (MP-6)
Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri Kunker Ke Polres Malra
Buletinnusa
Tual, Malukupost.com - Tim Supervisi Pengamatan Wilayah (Pamatwil) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), menyambangi Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tenggara (Malra) dalam rangka melakukan kunjungan kerja (Kunker), sekaligus meninjau kesiapan Polres Malra dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Malra, serta Walikota dan Wakil Walikota Tual, Rabu (28/3).
Berdasarkan pantauan Malukupost.com, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut terdiri dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Setiabudi, Kombes Pol Tjahyono dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harso Setyoboedimumpuni, dan didampingi oleh Komisaris Polisi (Kompol) Edy Dwityaa Putra dari Polda Maluku.
Setiabudi, mengatakan, tujuan kunjungan Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri ini adalah untuk mengecek secara langsung kesiapan Polres Malra jelang Pilkada Serentak.
“Keterbatasan yang dimiliki oleh Polres Malra baik personil maupun sarana prasarana masih kurang, tetapi saya yakin polres Malra sudah siap untuk menghadapi pesta demokrasi," ujarnya.
Setiabudi meminta kepada seluruh personel Polres Malra agar dalam melaksanakan tugas jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, karena setiap pelanggaran akan diproses secara hukum yang berlaku.
"Kepada pihak penyelenggara, koordinasi yang baik dengan pihak keamanan, sehingga bila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan, dapat diatasi dan dikoordinasi dengan baik," tandasnya.
Setiabudi juga mengingatkan kepada pihak keamanan khususnya Polres Maluku Tenggara agar menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada serentak di Maluku tersebut.
Sementara itu, Kapolres Malra, AKBP Indra Fadillah Siregar, menyatakan jelang Pilkada Serentak nanti, situasi pada wilayah hukum Polres Malra hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif.
“Wilayah Kota Tual dan Malra sebagian besar adalah lautan. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota Polres Malra, kami akan berusaha maksimal untuk pengamanan,” katanya.
“Polres Maluku Tenggara sendiri memiliki 446 anggota yang terdiri dari Mako Polres dan 10 Polsek. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan dibantu oleh TNI, kami siap untuk mengamankan wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara," katanya lagi.
Siregar menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan Polda Maluku, untuk penambahan personil dari Brimob dan Sabhara Polda Maluku untuk memperkuat pengamanan di Kota Tual dan Malra dalam menghadapi Pilkada Serentak nanti.
Untuk diketahui, selain melakukan tatap muka dengan pihak polres Malra, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut juga menyambangi Kantor KPU Kota Tual.
Hadir dalam tatap muka tersebut yakni Asisten I Setda Malra, Abdul Hamid Ingratubun (mewakili Plt. Bupati), Asisten I Setda Kota Tual, Maklon Ubro (mewakili Plt. Walikota Tual), Kertua Panwas Kota Tual, Moh. Taher Yamko, Sekretaris Panwas Kota Tual, Usman Seknun, Komisioner Panwas Malra, Ashujudiyah Hanubun, dan Staf Panwas Malra, Nadia Aziz. (MP-11)
Berdasarkan pantauan Malukupost.com, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut terdiri dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Setiabudi, Kombes Pol Tjahyono dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Harso Setyoboedimumpuni, dan didampingi oleh Komisaris Polisi (Kompol) Edy Dwityaa Putra dari Polda Maluku.
Setiabudi, mengatakan, tujuan kunjungan Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri ini adalah untuk mengecek secara langsung kesiapan Polres Malra jelang Pilkada Serentak.
“Keterbatasan yang dimiliki oleh Polres Malra baik personil maupun sarana prasarana masih kurang, tetapi saya yakin polres Malra sudah siap untuk menghadapi pesta demokrasi," ujarnya.
Setiabudi meminta kepada seluruh personel Polres Malra agar dalam melaksanakan tugas jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, karena setiap pelanggaran akan diproses secara hukum yang berlaku.
"Kepada pihak penyelenggara, koordinasi yang baik dengan pihak keamanan, sehingga bila ada hal-hal yang ditemukan di lapangan, dapat diatasi dan dikoordinasi dengan baik," tandasnya.
Setiabudi juga mengingatkan kepada pihak keamanan khususnya Polres Maluku Tenggara agar menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada serentak di Maluku tersebut.
Sementara itu, Kapolres Malra, AKBP Indra Fadillah Siregar, menyatakan jelang Pilkada Serentak nanti, situasi pada wilayah hukum Polres Malra hingga saat ini masih dalam keadaan kondusif.
“Wilayah Kota Tual dan Malra sebagian besar adalah lautan. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota Polres Malra, kami akan berusaha maksimal untuk pengamanan,” katanya.
“Polres Maluku Tenggara sendiri memiliki 446 anggota yang terdiri dari Mako Polres dan 10 Polsek. Dengan luas wilayah dan keterbatasan anggota, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan dibantu oleh TNI, kami siap untuk mengamankan wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara," katanya lagi.
Siregar menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi berkoordinasi dengan Polda Maluku, untuk penambahan personil dari Brimob dan Sabhara Polda Maluku untuk memperkuat pengamanan di Kota Tual dan Malra dalam menghadapi Pilkada Serentak nanti.
Untuk diketahui, selain melakukan tatap muka dengan pihak polres Malra, Tim Supervisi Pamatwil Mabes Polri tersebut juga menyambangi Kantor KPU Kota Tual.
Hadir dalam tatap muka tersebut yakni Asisten I Setda Malra, Abdul Hamid Ingratubun (mewakili Plt. Bupati), Asisten I Setda Kota Tual, Maklon Ubro (mewakili Plt. Walikota Tual), Kertua Panwas Kota Tual, Moh. Taher Yamko, Sekretaris Panwas Kota Tual, Usman Seknun, Komisioner Panwas Malra, Ashujudiyah Hanubun, dan Staf Panwas Malra, Nadia Aziz. (MP-11)
Harga Berbagai Jenis Sayuran Di Ambon Normal
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Harga berbagai jenis sayuran yang ditawarkan para pedagang di pasar tradisional Kota Ambon, Maluku, menjelang hari besar keagamaan yakni perayaan Paskah Kristus masih tetap normal.
Pantauan di lokasi Pasar Mardika dan Batumerah, maupun Gotong Royong, Kamis (29/3), para pedagang masih mempertahankan harga jual sayuran.
"Sayur produksi petani lokal masih normal sebab stok cukup banyak yang masuk ke pasar sekarang ini seperti misalnya sayur kangkung potong, kangkung cabut, bayam, daun melinjo, daun singkong rata-rata Rp5.000/ikat," kata Dullah pedagang sayur di pasar Mardika.
Sedangkan jenis sayur buah seperti labu siam Rp8.000/buah, terong Rp5.000/empat buah, ketimun Rp10.000/empat buah, dan tomat Rp18.000/kg.
Sayur tanah kering yang didatangkan dari Pulau Jawa seperti kol dan kentang masing-masing Rp16.000/kg, wortel Rp25.000/kg, boncis Rp26.000/kg, sedangkan eceran rata-rata Rp10.000/dua buah.
Marry, ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan Batu gantung, Kecamatan Nusaniwe, saat ditemui usai membeli dua kilogram sayur kacang boncis mengatakan, semua sayuran masih bertahan kecuali boncis yang dibeli dengan harga Rp26.000/kg, rasanya agak bergerak naik sebab dua hari yang lalu masih dijual dengan harga Rp24.000.
"Ada keperluan memasak sayur dengan boncis ini jadi harus beli, walaupun mahal tapi bersyukhurlah, di pasar masih ada, kalau tidak agak sulit juga," katanya.
Di rumah ada mau masak beberapa jenis masakan untuk para tamu yang datang mengucapkan selamat kepada anak saya yang baru ditabiskan menjadi anggota sidi gereja pada hari Minggu (25/3) namun resepsinya baru di buat pada hari Jumat besok setelah pulang dari gereja nanti.
"Kalau saya beli kol dan kentang malahan harganya sudah bertahan cukup lama yakni Rp16.000/kg," ujarnya.
Rita pedagang di lokasi pasar Batu merah ketika di temui mengatakan stok sayuran cukup banyak, jadi harus pandai berjualan, karena stok cukup banyak apalagi intensitas hujan relatif mulai berkurang sehingga hasil panen sayur daun berbagai jenis cukup banyak yang masuk pasar. (MP-4)
Pantauan di lokasi Pasar Mardika dan Batumerah, maupun Gotong Royong, Kamis (29/3), para pedagang masih mempertahankan harga jual sayuran.
"Sayur produksi petani lokal masih normal sebab stok cukup banyak yang masuk ke pasar sekarang ini seperti misalnya sayur kangkung potong, kangkung cabut, bayam, daun melinjo, daun singkong rata-rata Rp5.000/ikat," kata Dullah pedagang sayur di pasar Mardika.
Sedangkan jenis sayur buah seperti labu siam Rp8.000/buah, terong Rp5.000/empat buah, ketimun Rp10.000/empat buah, dan tomat Rp18.000/kg.
Sayur tanah kering yang didatangkan dari Pulau Jawa seperti kol dan kentang masing-masing Rp16.000/kg, wortel Rp25.000/kg, boncis Rp26.000/kg, sedangkan eceran rata-rata Rp10.000/dua buah.
Marry, ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan Batu gantung, Kecamatan Nusaniwe, saat ditemui usai membeli dua kilogram sayur kacang boncis mengatakan, semua sayuran masih bertahan kecuali boncis yang dibeli dengan harga Rp26.000/kg, rasanya agak bergerak naik sebab dua hari yang lalu masih dijual dengan harga Rp24.000.
"Ada keperluan memasak sayur dengan boncis ini jadi harus beli, walaupun mahal tapi bersyukhurlah, di pasar masih ada, kalau tidak agak sulit juga," katanya.
Di rumah ada mau masak beberapa jenis masakan untuk para tamu yang datang mengucapkan selamat kepada anak saya yang baru ditabiskan menjadi anggota sidi gereja pada hari Minggu (25/3) namun resepsinya baru di buat pada hari Jumat besok setelah pulang dari gereja nanti.
"Kalau saya beli kol dan kentang malahan harganya sudah bertahan cukup lama yakni Rp16.000/kg," ujarnya.
Rita pedagang di lokasi pasar Batu merah ketika di temui mengatakan stok sayuran cukup banyak, jadi harus pandai berjualan, karena stok cukup banyak apalagi intensitas hujan relatif mulai berkurang sehingga hasil panen sayur daun berbagai jenis cukup banyak yang masuk pasar. (MP-4)
Penambang Emas Di Gunung Botak Diberi Waktu Sebulan "Angkat Kaki"
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menegaskan, pemerintah pusat telah memutuskan memberikan waktu selama sebulan kepada ribuan penambang untuk "Angkat Kaki" (meninggalkan) kawasan penambangan ilegal Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
"Berdasarkan hasil pertemuan terbatas bersama pemerintah pusat di Jakarta, maka disepakati para penambang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di lokasi Gunung Botak untuk meninggalkan lokasi tersebut," katanya, di Ambon, Kamis (29/3).
Jangka waktu yang diberikan tersebut merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang diputuskan Pemerintah Pusat pada pertemuan dengan pemprov Maluku, di Jakarta pada awal pekan ini.
Pertemuan dipimpin Menteri koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, dihadiri pejabat Kementerian Kemaritiman, Kementerian energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Kejaksaan Agung serta pimpinan TNI dan Polri.
Zeth yang dalam pertemuan tersebut didampingi Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Maluku, Vera Tomasoa, mengemukakan, tiga program ditetapkan sebagai prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk ditangani lintas kementerian.
Prioritas lainnya yang diputuskan yakni memberikan kewenangan dan tangung jawab kepada TNI dan Polri untuk mengeluarkan para penambang ilegal dari kawasan Gunung Botak, jika jangka waktu satu bulan yang diberikan telah berakhir.
Selain itu, berbagai usaha terkait penambangan emas di kawasan Gunung Botak harus mendapat ijin resmi dari pemerintah, serta akan dilakukan penataan menyeluruh terutama mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri dan sianida oleh para penambang emas ilegal.
"Jadi semua program yang diputuskan akan menjadi prioritas nasional, di mana program yang dilakukan melibatkan kementerian terkait, khususnya menyangkut masalah penambang serta masalah kerusakan lingkungan yang terjadi," ujarnya.
Khusus penataan lingkungan kawasan Gunung Botak dan upaya mengatasi kerusakan lingkungan, harus dilakukan menyeluruh dan cepat sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan masyarakat, serta kawasan penambangan tersebut dapat memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Masing-masing kementerian terkait, juga akan menyusun program penanganan kawasan penambangan Gunung Botak yang mencakup berbagai aspek serta mengatasi masalah yang timbul, serta pembiayaannya ditangani langsung pemerintah pusat.
"Memang masalah penambangan emas ilegal di Gunung Botak ini menjadi kewenangan Pemprov Maluku serta Kabupaten Buru, tetapi mengingat dampaknya teah menimbulkan kerusakan lingkungan dan dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Kementerian Polhukam, mengambil alih tangung jawab penanganannya secara komprehensif lintak kementerian," katanya.
Zeth mengakui, bahwa tim terpadu bentukan Menko Polhukam telah melakukan pengkajian terkait penambangan emas ilegal di Gunung Botak pada 2 Maret 2018, menyusul diinstruksikan Presiden, Joko Widodo untuk menutup lokasinya sejak 24 Februari 2017.
Program prioritas yang dihasilkan tersebut diharapkan menjadi payung hukum penanganan kawasan Gunung Botak dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dari sejumlah lembaga berkompeten terkait masalah lingkungan lainnya.
Dia merasa prihatin dengan pengolahan emas di Gunung Botak oleh ribuan penambang dari luar maluku melalui sistem rendaman ternyata mengunakan bahan kimia asam sianida, merkuri, castik dan cairan H02 di sungai Anahoni.
Sebelumnya, Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy mengemukakan, transaksi bahan sianida maupun merkuri di lokasi penambangan emas Gunung Botak semakin marak. "Bayangkan saja harga sianida saat ini dijual Rp3,5 juta/liter, menyusul sebelumnya hanya Rp1 juta/liter," katanya.
Padahal, aktivitas penambangan ilegal itu telah ditutup personil Polisi maupun TNI-AD dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Buru pada 15 Februari 2018.
Data yang dihimpun sebanyak 13.000 lebih penambang beraktivitas di Gunung Botak dan saat penyisiran yang sudah dilakukan sebanyak 25 kali dilanjutkan dengan penutupan, ternyata masih banyak penambang yang beroperasi di kawasan tersebut. (MP-4)
"Berdasarkan hasil pertemuan terbatas bersama pemerintah pusat di Jakarta, maka disepakati para penambang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di lokasi Gunung Botak untuk meninggalkan lokasi tersebut," katanya, di Ambon, Kamis (29/3).
Jangka waktu yang diberikan tersebut merupakan salah satu dari tiga program prioritas yang diputuskan Pemerintah Pusat pada pertemuan dengan pemprov Maluku, di Jakarta pada awal pekan ini.
Pertemuan dipimpin Menteri koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, dihadiri pejabat Kementerian Kemaritiman, Kementerian energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK), Kejaksaan Agung serta pimpinan TNI dan Polri.
Zeth yang dalam pertemuan tersebut didampingi Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Maluku, Vera Tomasoa, mengemukakan, tiga program ditetapkan sebagai prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk ditangani lintas kementerian.
Prioritas lainnya yang diputuskan yakni memberikan kewenangan dan tangung jawab kepada TNI dan Polri untuk mengeluarkan para penambang ilegal dari kawasan Gunung Botak, jika jangka waktu satu bulan yang diberikan telah berakhir.
Selain itu, berbagai usaha terkait penambangan emas di kawasan Gunung Botak harus mendapat ijin resmi dari pemerintah, serta akan dilakukan penataan menyeluruh terutama mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat penggunaan merkuri dan sianida oleh para penambang emas ilegal.
"Jadi semua program yang diputuskan akan menjadi prioritas nasional, di mana program yang dilakukan melibatkan kementerian terkait, khususnya menyangkut masalah penambang serta masalah kerusakan lingkungan yang terjadi," ujarnya.
Khusus penataan lingkungan kawasan Gunung Botak dan upaya mengatasi kerusakan lingkungan, harus dilakukan menyeluruh dan cepat sehingga tidak berdampak terhadap kesehatan masyarakat, serta kawasan penambangan tersebut dapat memberikan hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Masing-masing kementerian terkait, juga akan menyusun program penanganan kawasan penambangan Gunung Botak yang mencakup berbagai aspek serta mengatasi masalah yang timbul, serta pembiayaannya ditangani langsung pemerintah pusat.
"Memang masalah penambangan emas ilegal di Gunung Botak ini menjadi kewenangan Pemprov Maluku serta Kabupaten Buru, tetapi mengingat dampaknya teah menimbulkan kerusakan lingkungan dan dikhawatirkan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat dibawah koordinasi Kementerian Polhukam, mengambil alih tangung jawab penanganannya secara komprehensif lintak kementerian," katanya.
Zeth mengakui, bahwa tim terpadu bentukan Menko Polhukam telah melakukan pengkajian terkait penambangan emas ilegal di Gunung Botak pada 2 Maret 2018, menyusul diinstruksikan Presiden, Joko Widodo untuk menutup lokasinya sejak 24 Februari 2017.
Program prioritas yang dihasilkan tersebut diharapkan menjadi payung hukum penanganan kawasan Gunung Botak dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dari sejumlah lembaga berkompeten terkait masalah lingkungan lainnya.
Dia merasa prihatin dengan pengolahan emas di Gunung Botak oleh ribuan penambang dari luar maluku melalui sistem rendaman ternyata mengunakan bahan kimia asam sianida, merkuri, castik dan cairan H02 di sungai Anahoni.
Sebelumnya, Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy mengemukakan, transaksi bahan sianida maupun merkuri di lokasi penambangan emas Gunung Botak semakin marak. "Bayangkan saja harga sianida saat ini dijual Rp3,5 juta/liter, menyusul sebelumnya hanya Rp1 juta/liter," katanya.
Padahal, aktivitas penambangan ilegal itu telah ditutup personil Polisi maupun TNI-AD dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Buru pada 15 Februari 2018.
Data yang dihimpun sebanyak 13.000 lebih penambang beraktivitas di Gunung Botak dan saat penyisiran yang sudah dilakukan sebanyak 25 kali dilanjutkan dengan penutupan, ternyata masih banyak penambang yang beroperasi di kawasan tersebut. (MP-4)
Harga Cabai Dan Bawang Kembali Bergerak Naik
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Harga cabai dan bawang yang ditawarkan para pedagang pada sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon menjelang perayaan Paskah kembali bergerak naik.
Pada Pasar Mardika dan Batu Merah, Kamis (29/3), terlihat para pedagang menawarkan harga cabai rawit hingga mencapai Rp40.000/kg atau naik dari sebelumnya Rp35.000/kg, cabai merah biasa Rp35.000, eceran Rp5.000/cupa, dan cabai keriting panjang Rp25.000/kg.
Sedangkan harga bawang merah juga naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000/kg, bawang putih naik cukup tajam dari Rp30.000 menjadi Rp35.000/kg.
Dodi, pedagang cabai di Pasar Mardika mengatakan, harga cabai sedikit mengalami kenaikan di tingkat pedagang eceran sebab harga di tingkat petani juga bergerak naik, terutama petani asal Pulau Buru.
"Jadi supaya tidak merugi kami harus mematok harga jual yang tetap bisa menguntungkan, sebab harga dari petani juga tidak merata, ada saja petani yang menjual dengan harga mahal dan ada yang murah, karena itu di Pasar Kota Ambon harga cabai selalu bervariasi," ujarnya lagi.
Berbeda dengan cabai keriting panjang, semuanya didatangkan dari Surabaya, meskipun ada juga produksi lokal tetapi tidak terlalu banyak.
Sedangkan untuk bawang putih maupun bawang merah diperkirakan harganya akan bergerak turun, hanya saja stok di Ambon ini cukup banyak.
Karena itu, kalau minggu depan harga bawang turun, diprediksi belum bisa mempengaruhi harga di Pasar Ambon sebab stok yang ada masih dijual dengan harga mahal.
Ramli, pedagang bawang di Pasar Batu Merah mengatakan, harga bawang merah yang dibeli dari agen dalam kondisi masih kotor Rp28.000/kg, dan setelah dibersihkan dijual dengan harga Rp35.000/kg. Sedangkan bawang putih harga kotor Rp30.000, dan setelah dibersihkan dijual dengan harga Rp35.000/kg.
"Nanti kita lihat apa benar terjadi perubahan harga turun untuk bawang seperti yang diinformasikan kepada teman-teman pedagang bahwa minggu depan harga bawang akan turun lagi," ujarnya pula. (MP-3)
Pada Pasar Mardika dan Batu Merah, Kamis (29/3), terlihat para pedagang menawarkan harga cabai rawit hingga mencapai Rp40.000/kg atau naik dari sebelumnya Rp35.000/kg, cabai merah biasa Rp35.000, eceran Rp5.000/cupa, dan cabai keriting panjang Rp25.000/kg.
Sedangkan harga bawang merah juga naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000/kg, bawang putih naik cukup tajam dari Rp30.000 menjadi Rp35.000/kg.
Dodi, pedagang cabai di Pasar Mardika mengatakan, harga cabai sedikit mengalami kenaikan di tingkat pedagang eceran sebab harga di tingkat petani juga bergerak naik, terutama petani asal Pulau Buru.
"Jadi supaya tidak merugi kami harus mematok harga jual yang tetap bisa menguntungkan, sebab harga dari petani juga tidak merata, ada saja petani yang menjual dengan harga mahal dan ada yang murah, karena itu di Pasar Kota Ambon harga cabai selalu bervariasi," ujarnya lagi.
Berbeda dengan cabai keriting panjang, semuanya didatangkan dari Surabaya, meskipun ada juga produksi lokal tetapi tidak terlalu banyak.
Sedangkan untuk bawang putih maupun bawang merah diperkirakan harganya akan bergerak turun, hanya saja stok di Ambon ini cukup banyak.
Karena itu, kalau minggu depan harga bawang turun, diprediksi belum bisa mempengaruhi harga di Pasar Ambon sebab stok yang ada masih dijual dengan harga mahal.
Ramli, pedagang bawang di Pasar Batu Merah mengatakan, harga bawang merah yang dibeli dari agen dalam kondisi masih kotor Rp28.000/kg, dan setelah dibersihkan dijual dengan harga Rp35.000/kg. Sedangkan bawang putih harga kotor Rp30.000, dan setelah dibersihkan dijual dengan harga Rp35.000/kg.
"Nanti kita lihat apa benar terjadi perubahan harga turun untuk bawang seperti yang diinformasikan kepada teman-teman pedagang bahwa minggu depan harga bawang akan turun lagi," ujarnya pula. (MP-3)
Memompa Potensi Ekspor Provinsi Maluku
Buletinnusa
Kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia tak perlu dipertanyakan lagi. Selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kekayaan tersebut terlalu pelit jika tidak dijual ke luar negeri atau di ekspor ke luar negeri.
Setiap negara di belahan dunia pasti melakukan hubungan jual beli internasional dengan negara lainnya. Saling tukar menukar komoditas andalan dan saling melengkapi apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan negara.
Pun halnya dengan Indonesia, tercatat nilai ekspor Indonesia selama tahun 2017 sebesar 168,8 miliar US$ (BPS). Angka yang sangat besar, namun sakan sangat miris jika melihat kontribusi nilai ekspor dari Provinsi Maluku.
Menurut BPS, selama tahun 2017 Provinsi Maluku mencatatkan nilai ekspor sebesar 45,6 juta US$ atau hanya 0,027 persen dari total ekspor Indonesia. Ekspor Maluku 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 49 juta US$. Jelas angka yang sangat kecil untuk wilayah yang dijuluki negeri seribu pulau ini.
Perlu adanya upaya dari pemerintah setempat untuk meningkatkan nilai ekspor Provinsi Maluku. Produk andalan harus mendapat perhatian lebih agar mampu bersaing dan mempunyai nilai jual di pasaran internasional.
Berdasarkan data BPS, ekspor Maluku selama tahun 2017 berasal dari kelompok minyak mentah, kelompok komoditi ikan dan udang, dan komoditi lainnya.
Minyak jenis petroleum mentah yang menjadi komoditi terbesar penyumbang ekspor Maluku dengan nilai 44,15 juta US$. Sedangkan dari kelompok ikan dan udang didominasi oleh ikan kerapu, ikan tuna loin, dan ikan ckalang mencapai 1,11 juta US$.
Dua sektor tersebut perlu terus mendapat perhatian lebih dan terus dipompa agar lebih menghasilkan dan meningkatkan nilai ekspor Maluku. Potensi Migas di Maluku sangat menjanjikan tinggal bagaimana pemerintah mengelola, memproduksi, dan memasarkannya.
Namun begitu, tak selamanya potensi migas menjadi tumpuan utama. Kita semua tahu jika sumber daya migas lambat laun akan habis. Tidak seperti hasil perikanan yang bisa survive lebih lama daripada migas, bahkan tidak akan habis selama ekosistem laut terus hidup.
Kebijakan-kebijakan yang mendukung terus lestarinya lingkungan laut serta modernisasi alat produksi dan penangkapan perikanan sangat dibutuhkan. Bukan tidak mungkin di masa mendatang komoditi perikanan akan menjadi komoditi andalan Maluku untuk diekspor.
Wilayah laut yang mencapai 658.294,69 km2 atau mencapai 93 persen dari total luas Provinsi Maluku seakan menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan hasil laut lainnya. Di laut pula beberapa titik migas Maluku dihasilkan seperti Blok Masela di Laut Arafuru.
Jadi, menjaga kekayaan dan kelestarin lingkungan utamanya laut secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi kinerja ekspor Maluku, karena sebagian besar ekspor Maluku dihasilkan dari laut. Ditunjang dengan SDM yang mumpuni serta inovasi dan dukungan dari pemerintah, bukan tidak mungkin hasil pemompaan akan mengalir deras.
Maluku akan menjadi andalan Indonesia dalam perdagangan internasional.
Pasti bisa!!!
*Staff Seksi Sosial BPS Kabupaten Maluku Tengah
Oleh
Ulul Azmi Afrizal Rizqi, SST
Kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia tak perlu dipertanyakan lagi. Selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kekayaan tersebut terlalu pelit jika tidak dijual ke luar negeri atau di ekspor ke luar negeri.
Setiap negara di belahan dunia pasti melakukan hubungan jual beli internasional dengan negara lainnya. Saling tukar menukar komoditas andalan dan saling melengkapi apa yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan negara.
Pun halnya dengan Indonesia, tercatat nilai ekspor Indonesia selama tahun 2017 sebesar 168,8 miliar US$ (BPS). Angka yang sangat besar, namun sakan sangat miris jika melihat kontribusi nilai ekspor dari Provinsi Maluku.
Menurut BPS, selama tahun 2017 Provinsi Maluku mencatatkan nilai ekspor sebesar 45,6 juta US$ atau hanya 0,027 persen dari total ekspor Indonesia. Ekspor Maluku 2017 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 49 juta US$. Jelas angka yang sangat kecil untuk wilayah yang dijuluki negeri seribu pulau ini.
Perlu adanya upaya dari pemerintah setempat untuk meningkatkan nilai ekspor Provinsi Maluku. Produk andalan harus mendapat perhatian lebih agar mampu bersaing dan mempunyai nilai jual di pasaran internasional.
Berdasarkan data BPS, ekspor Maluku selama tahun 2017 berasal dari kelompok minyak mentah, kelompok komoditi ikan dan udang, dan komoditi lainnya.
Minyak jenis petroleum mentah yang menjadi komoditi terbesar penyumbang ekspor Maluku dengan nilai 44,15 juta US$. Sedangkan dari kelompok ikan dan udang didominasi oleh ikan kerapu, ikan tuna loin, dan ikan ckalang mencapai 1,11 juta US$.
Dua sektor tersebut perlu terus mendapat perhatian lebih dan terus dipompa agar lebih menghasilkan dan meningkatkan nilai ekspor Maluku. Potensi Migas di Maluku sangat menjanjikan tinggal bagaimana pemerintah mengelola, memproduksi, dan memasarkannya.
Namun begitu, tak selamanya potensi migas menjadi tumpuan utama. Kita semua tahu jika sumber daya migas lambat laun akan habis. Tidak seperti hasil perikanan yang bisa survive lebih lama daripada migas, bahkan tidak akan habis selama ekosistem laut terus hidup.
Kebijakan-kebijakan yang mendukung terus lestarinya lingkungan laut serta modernisasi alat produksi dan penangkapan perikanan sangat dibutuhkan. Bukan tidak mungkin di masa mendatang komoditi perikanan akan menjadi komoditi andalan Maluku untuk diekspor.
Wilayah laut yang mencapai 658.294,69 km2 atau mencapai 93 persen dari total luas Provinsi Maluku seakan menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan hasil laut lainnya. Di laut pula beberapa titik migas Maluku dihasilkan seperti Blok Masela di Laut Arafuru.
Jadi, menjaga kekayaan dan kelestarin lingkungan utamanya laut secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi kinerja ekspor Maluku, karena sebagian besar ekspor Maluku dihasilkan dari laut. Ditunjang dengan SDM yang mumpuni serta inovasi dan dukungan dari pemerintah, bukan tidak mungkin hasil pemompaan akan mengalir deras.
Maluku akan menjadi andalan Indonesia dalam perdagangan internasional.
Pasti bisa!!!
*Staff Seksi Sosial BPS Kabupaten Maluku Tengah
Kabupaten MTB Berlakukan Pendidikan Gratis
Buletinnusa
Saumlaki, Malukupost.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tenggara Barat (MTB), Lieke Tan menyatakan, pemerintah kabupaten ini pada bulan April 2018 akan merealisasi program pendidikan gratis.
"Pendidikan gratis itu adalah salah satu janji politik Bupati Petrus Fatlolon dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly untuk memfasilitasi pendidikan sehingga tidak boleh lagi ada pungutan apapun untuk siswa dan siswi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," katanya di Saumlaki, Rabu (28/3).
Menurut dia, anggaran pendidikan gratis yang bakal dikucurkan bagi seluruh sekolah negeri maupun swasta di daerah itu telah termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten MTB tahun 2018 dan kini sedang dalam proses pencairan.
"Kita sudah siapkan Rp5 milyar per tahun untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Bosda itu diperuntukan bagi penambahan biaya ujian siswa SD dan SMP dimana per siswa Rp110.000, serta untuk kebutuhan lain seperti uang komite dan sebagainya," kata Lieke.
Total anggaran Bosda tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan siswa, termasuk biaya lain untuk operasional sekolah yang belum terpenuhi dari pembiayaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Lieke mengungkapkan, selama ini kebutuhan sekolah baik swasta maupun negeri telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah secara merata, seperti pembangunan infrastruktur penunjang proses belajar mengajar hingga pemerataan guru.
Selanjutnya, setiap sekolah juga memperoleh dana yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) yakni satu orang siswa SD mendapatkan Rp.800.000/tahun, sementara setiap siswa SMP menerima Rp.1juta/tahun.
"Dana itu saja sebenarnya sudah mencukupi untuk memberikan fasilitas gratis seperti buku siswa, dan biaya lain sebagaimana ketentuan. Nah, itu saja sebenarnya sudah mencukupi tetapi guru ini aja yang biasa mencari-cari kesempatan," katanya.
Like Tan mengakui pihaknya telah menyurati seluruh pimpinan sekolah serta telah melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa serta para guru di sebagian besar wilayah terkait pemberlakuan Bosda untuk mewujudkan program pendidikan gratis itu, seperti di Tanimbar Utara, Yaru dan Selaru serta beberapa desa di Kormomolin, Wertamrian dan Tanimbar Selatan.
Prinsipnya, tandas Lieke, guru tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika orang tua mau menyiapkan makanan bagi guru, itu diperbolehkan tetapi guru tidak boleh meminta.
"Jika saya dengar laporan, maka saya akan turun lapangan dan mengambil tindakan tegas," katanya.
Ia juga meminta para guru untuk tertib dan disiplin dalam menjalankan tugas sesuai Rencana Program Pembelajaran (RPP).
"Kalau para guru tertib dan tepat jam dalam mengajar maka tidak perlu ada tambahan waktu untuk les dan sebagainya. Kalau les tambahan berarti itu tanggung jawab guru dan bukan harus dibebankan lagi untuk orang tua," katanya tegas. (MP-4)
"Pendidikan gratis itu adalah salah satu janji politik Bupati Petrus Fatlolon dan Wakil Bupati Agustinus Utuwaly untuk memfasilitasi pendidikan sehingga tidak boleh lagi ada pungutan apapun untuk siswa dan siswi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)," katanya di Saumlaki, Rabu (28/3).
Menurut dia, anggaran pendidikan gratis yang bakal dikucurkan bagi seluruh sekolah negeri maupun swasta di daerah itu telah termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten MTB tahun 2018 dan kini sedang dalam proses pencairan.
"Kita sudah siapkan Rp5 milyar per tahun untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Bosda itu diperuntukan bagi penambahan biaya ujian siswa SD dan SMP dimana per siswa Rp110.000, serta untuk kebutuhan lain seperti uang komite dan sebagainya," kata Lieke.
Total anggaran Bosda tersebut dinilai telah memenuhi kebutuhan siswa, termasuk biaya lain untuk operasional sekolah yang belum terpenuhi dari pembiayaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Lieke mengungkapkan, selama ini kebutuhan sekolah baik swasta maupun negeri telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah secara merata, seperti pembangunan infrastruktur penunjang proses belajar mengajar hingga pemerataan guru.
Selanjutnya, setiap sekolah juga memperoleh dana yang bersumber dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) yakni satu orang siswa SD mendapatkan Rp.800.000/tahun, sementara setiap siswa SMP menerima Rp.1juta/tahun.
"Dana itu saja sebenarnya sudah mencukupi untuk memberikan fasilitas gratis seperti buku siswa, dan biaya lain sebagaimana ketentuan. Nah, itu saja sebenarnya sudah mencukupi tetapi guru ini aja yang biasa mencari-cari kesempatan," katanya.
Like Tan mengakui pihaknya telah menyurati seluruh pimpinan sekolah serta telah melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa serta para guru di sebagian besar wilayah terkait pemberlakuan Bosda untuk mewujudkan program pendidikan gratis itu, seperti di Tanimbar Utara, Yaru dan Selaru serta beberapa desa di Kormomolin, Wertamrian dan Tanimbar Selatan.
Prinsipnya, tandas Lieke, guru tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa. Jika orang tua mau menyiapkan makanan bagi guru, itu diperbolehkan tetapi guru tidak boleh meminta.
"Jika saya dengar laporan, maka saya akan turun lapangan dan mengambil tindakan tegas," katanya.
Ia juga meminta para guru untuk tertib dan disiplin dalam menjalankan tugas sesuai Rencana Program Pembelajaran (RPP).
"Kalau para guru tertib dan tepat jam dalam mengajar maka tidak perlu ada tambahan waktu untuk les dan sebagainya. Kalau les tambahan berarti itu tanggung jawab guru dan bukan harus dibebankan lagi untuk orang tua," katanya tegas. (MP-4)
Satlantas Pastikan Oknum Pengendara Mobil Tewaskan Pengojek
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Satlantas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease telah memastikan siapa oknum pelaku pengendara mobil honda brio nomor polisi DE 1579 AH warna merah yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada Minggu, (25/3) hingga menewaskan seorang pengojek.
"kami awalnya mendapatkan informasi kalau yang mengemudikan mobil saat itu adalah Stella Matitaputty, tetapi ada saksi melihat dia keluar dari pintu kanan bagian belakang," kata Kasat Lantas Polres setempat, AKP Muhammad Bambang Surya Wiharga di Ambon, Rabu (28/3).
Jimmy adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Stella merupakan seorang pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan korban tewas diketahui bernama Ferdi Pattirajawane.
Karena memang waktu kecelakaan, pintu kiri depan mobil sudah rusak atau tidak bisa dibuka dan polisi juga telah melakukan pengecekan.
"Jimmy sudah keluar lebih duluan dari dalam mobil karena dia duduk di belakang setir, selanjutnya menolong Stella keluar dari pintu kanan belakang," ujar Bambang.
Saksi yang melihat Stella keluar dari pintu kanan belakang mobil adalah seorang pegawai Dinas Kesehatan dan bersangkutan dimintai keterangan oleh polisi pada Rabu(28/3).
Mereka keluar dari rumah keluarga Jimmy di Suli, kecamatan Salahutu, pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, yang saat itu anggota keluarganya diteguhkan sebagai Sidi Gereja Protestan Maluku dengan tujuan pergi mengambil buras dan mengalami kecelakaan saat kembali.
Tidak ada pemeriksaan urin karena keduanya terlihat sehat-sehat saja waktu di Polsek Baguala.
Polisi saat ini sedang mengumpulkan alat bukti jangan sampai salah dan Jimmy telah mengakui yang nyetir mobil naas tersebut.
"Pemeriksaan terhadap Jimmy nanti dahulu. Saya berkoordinasi dengan Bidang Hukum Polda Maluku apakah bisa langsung diperiksa atau sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MD3 kalau memang harus ada izin dari ketua DPRD atau ketua MKD diberikan izin untuk pemeriksaan, dan laka lantas itu bukan tertangkap tangan," katanya.
Tertangkap tangan itu sesaat sesudah kejadian, tetapi polisi menerima laporan baru mendatangi Tempat Kejadian Perkara(TKP).
Jadi sesuai UU terbaru, polisi menyurat ke Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan bukannya ke Gubernur Maluku sesuai ketentuan UU MD3 yang lama tahun 2004. (MP-2)
"kami awalnya mendapatkan informasi kalau yang mengemudikan mobil saat itu adalah Stella Matitaputty, tetapi ada saksi melihat dia keluar dari pintu kanan bagian belakang," kata Kasat Lantas Polres setempat, AKP Muhammad Bambang Surya Wiharga di Ambon, Rabu (28/3).
Jimmy adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan Stella merupakan seorang pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan korban tewas diketahui bernama Ferdi Pattirajawane.
Karena memang waktu kecelakaan, pintu kiri depan mobil sudah rusak atau tidak bisa dibuka dan polisi juga telah melakukan pengecekan.
"Jimmy sudah keluar lebih duluan dari dalam mobil karena dia duduk di belakang setir, selanjutnya menolong Stella keluar dari pintu kanan belakang," ujar Bambang.
Saksi yang melihat Stella keluar dari pintu kanan belakang mobil adalah seorang pegawai Dinas Kesehatan dan bersangkutan dimintai keterangan oleh polisi pada Rabu(28/3).
Mereka keluar dari rumah keluarga Jimmy di Suli, kecamatan Salahutu, pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, yang saat itu anggota keluarganya diteguhkan sebagai Sidi Gereja Protestan Maluku dengan tujuan pergi mengambil buras dan mengalami kecelakaan saat kembali.
Tidak ada pemeriksaan urin karena keduanya terlihat sehat-sehat saja waktu di Polsek Baguala.
Polisi saat ini sedang mengumpulkan alat bukti jangan sampai salah dan Jimmy telah mengakui yang nyetir mobil naas tersebut.
"Pemeriksaan terhadap Jimmy nanti dahulu. Saya berkoordinasi dengan Bidang Hukum Polda Maluku apakah bisa langsung diperiksa atau sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MD3 kalau memang harus ada izin dari ketua DPRD atau ketua MKD diberikan izin untuk pemeriksaan, dan laka lantas itu bukan tertangkap tangan," katanya.
Tertangkap tangan itu sesaat sesudah kejadian, tetapi polisi menerima laporan baru mendatangi Tempat Kejadian Perkara(TKP).
Jadi sesuai UU terbaru, polisi menyurat ke Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan bukannya ke Gubernur Maluku sesuai ketentuan UU MD3 yang lama tahun 2004. (MP-2)
Pemkot Ambon Latih Relawan PATBM
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melatih relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai bentuk perlindungan anak terhadap bentuk kekerasan.
PATBM merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa atau kelurahan, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru di Ambon, Rabu (28/3).
Dikatakannya, PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat, agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
"Selain itu orang tua, pemerintah dan stakeholder secara bersama memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera," katanya.
Menurut Anthony, pelatihan PATBM tersebut bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat terutama relawan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak, serta penerapan perlindungan.
"Yang terpenting adalah PATBM dapat menurunkan angka kekerasan pada anak dalam bentuk apapun, baik fisik emosional dan seksual," ujarnya.
Pemerintah dan seluruh rakyat, pada prinsipnya selalu memberikan dukungan agar setiap anak Indonesia memperolah hak antara lain, pelayanan pendidikan dan pengajaran bermutu, dalam rangka pengembangan pribadi dan semua potensi kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Selain itu pelayanan kesehatan bermutu dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual dan sosial anak, kebebasan berpartisipasi untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
Dukungan lainnya adalah beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain berkreasi sesuai dengan minat, serta perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik dari faktor ekonomi,maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. (MP-4)
PATBM merupakan gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah desa atau kelurahan, yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru di Ambon, Rabu (28/3).
Dikatakannya, PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat, agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
Sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
"Selain itu orang tua, pemerintah dan stakeholder secara bersama memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera," katanya.
Menurut Anthony, pelatihan PATBM tersebut bertujuan untuk menguatkan kapasitas masyarakat terutama relawan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak, serta penerapan perlindungan.
"Yang terpenting adalah PATBM dapat menurunkan angka kekerasan pada anak dalam bentuk apapun, baik fisik emosional dan seksual," ujarnya.
Pemerintah dan seluruh rakyat, pada prinsipnya selalu memberikan dukungan agar setiap anak Indonesia memperolah hak antara lain, pelayanan pendidikan dan pengajaran bermutu, dalam rangka pengembangan pribadi dan semua potensi kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Selain itu pelayanan kesehatan bermutu dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual dan sosial anak, kebebasan berpartisipasi untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
Dukungan lainnya adalah beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain berkreasi sesuai dengan minat, serta perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik dari faktor ekonomi,maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. (MP-4)
Pemprov Maluku Terapkan E-Kinerja April 2018
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan e-kinerja mulai 1 April 2018 dengan tujuan reformasi birokrasi untuk meningkatkan disiplin maupun kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Palapia di Ambon, Rabu (29/3), mengatakan, aplikasi e-kinerja mewajibkan semua ASN di lingkup Pemprov setempat melakukan input kinerja harian.
Penilaian kinerja ASN dilakukan atasannya secara berjenjang dan bisa dipertanggung jawabkan.
Programnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab sebagai ASN di lingkup Pemprov Maluku.
Selain itu, mempermudah verifikasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah(TKD), Pelaporan Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta mendorong inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan tugas, disiplin, motivasi da kinerja ASN guna tercapainya visi maupun misi Organisasi Perangkat Daerahn(OPD).
Karena itu, diimplementasikan penilai kinerja ASN lingkup Pemprov Maluku melalui aplikasi e- kinerja, maka setiap pimpinan OPD memerintahkan seluruh ASN di lingkungannya melakukan kroscek biodata profil ASN mandiri melaluiportal simpeg.malukuprov.go.id.
Bila ternyata ada menemukan data yang tidak sesuai atau salah, maka segera melaporkan ke petugas pengelola SIMPEG online OPD untuk dilakukan perbaikan sesuai kewenangan.
"Jadi setiap pimpinan OPD menunjuk satu orang admin pengelola e-kinerja untuk diberika hak akses sebagai admin e - kinerja OPD berupa username dan password serta menjamin keamanan maupun tanggung jawab atas data dikelola," ujar Bobby.
Petugas yang ditunjuk harus berstatus calon ASN maupun ASN mengingat penilaian kinerja oleh atasan langsung ASN, maka OPD segera melakukan penempatan ASN melalui SIMPEG online berdasarkan struktur dan bezzeting.
Jika tidak dilakukan, maka ASN tersebut penilaian kinerja hariannya tidak dapat dilakukan oleh atasannya.
Setiap ASN di lingkungannya diwajibkan melakukan penginputan kinerja hariannya melalui portal Simpeg.malukuprov.go.id pada menu kinerja harian ASN yang dilakukan setiap hari bulan berjalan dengan diperpanjang dari 1 hingga 3 bulan berikutnya dan sistem ditutup pada 4 bulan berikutnya.
Bobby menyatakan, atasan langsung SN diwajibkan melakukan penilaian kinerja harian ASN pada 4 hingga 8 bulan berikutnya serta sistem ditutup pada 9 bulan berikutnya.
"Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku telah melakukan sosialisasi dan bimbigan teknis pemanfaatan e - kinerja kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian dan admin OPD atau pengelola SIMPEG online lingkup Pemprov Maluku pada 5 - 13 Maret 2018," katanya.
Dia menegaskan, penerapan e - kinerja efektif diterapkan pada 1 April 2018 sehingga bagi ASN yang tidak melakukan penginputan kinerja harianya melalui e- kinerja, maka verifikasi pembayaran TKD, PK maupun SKP tidak akan diproses.
"Konsekuensi penerapannya, setiap pimpinan OPD harus menyediakan fasilitas jaringan internet di masing-masing unit. Buku petunjuk layanan e-cuti, e-kinerja dan surat-surat serta informasi kepegawaian lain dapat didownload pada SIMPEG online dengan portal simpeg,malukuprov.go.id," tandas Bobby. (MP-3)
Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Palapia di Ambon, Rabu (29/3), mengatakan, aplikasi e-kinerja mewajibkan semua ASN di lingkup Pemprov setempat melakukan input kinerja harian.
Penilaian kinerja ASN dilakukan atasannya secara berjenjang dan bisa dipertanggung jawabkan.
Programnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sesuai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab sebagai ASN di lingkup Pemprov Maluku.
Selain itu, mempermudah verifikasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah(TKD), Pelaporan Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta mendorong inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan tugas, disiplin, motivasi da kinerja ASN guna tercapainya visi maupun misi Organisasi Perangkat Daerahn(OPD).
Karena itu, diimplementasikan penilai kinerja ASN lingkup Pemprov Maluku melalui aplikasi e- kinerja, maka setiap pimpinan OPD memerintahkan seluruh ASN di lingkungannya melakukan kroscek biodata profil ASN mandiri melaluiportal simpeg.malukuprov.go.id.
Bila ternyata ada menemukan data yang tidak sesuai atau salah, maka segera melaporkan ke petugas pengelola SIMPEG online OPD untuk dilakukan perbaikan sesuai kewenangan.
"Jadi setiap pimpinan OPD menunjuk satu orang admin pengelola e-kinerja untuk diberika hak akses sebagai admin e - kinerja OPD berupa username dan password serta menjamin keamanan maupun tanggung jawab atas data dikelola," ujar Bobby.
Petugas yang ditunjuk harus berstatus calon ASN maupun ASN mengingat penilaian kinerja oleh atasan langsung ASN, maka OPD segera melakukan penempatan ASN melalui SIMPEG online berdasarkan struktur dan bezzeting.
Jika tidak dilakukan, maka ASN tersebut penilaian kinerja hariannya tidak dapat dilakukan oleh atasannya.
Setiap ASN di lingkungannya diwajibkan melakukan penginputan kinerja hariannya melalui portal Simpeg.malukuprov.go.id pada menu kinerja harian ASN yang dilakukan setiap hari bulan berjalan dengan diperpanjang dari 1 hingga 3 bulan berikutnya dan sistem ditutup pada 4 bulan berikutnya.
Bobby menyatakan, atasan langsung SN diwajibkan melakukan penilaian kinerja harian ASN pada 4 hingga 8 bulan berikutnya serta sistem ditutup pada 9 bulan berikutnya.
"Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku telah melakukan sosialisasi dan bimbigan teknis pemanfaatan e - kinerja kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian dan admin OPD atau pengelola SIMPEG online lingkup Pemprov Maluku pada 5 - 13 Maret 2018," katanya.
Dia menegaskan, penerapan e - kinerja efektif diterapkan pada 1 April 2018 sehingga bagi ASN yang tidak melakukan penginputan kinerja harianya melalui e- kinerja, maka verifikasi pembayaran TKD, PK maupun SKP tidak akan diproses.
"Konsekuensi penerapannya, setiap pimpinan OPD harus menyediakan fasilitas jaringan internet di masing-masing unit. Buku petunjuk layanan e-cuti, e-kinerja dan surat-surat serta informasi kepegawaian lain dapat didownload pada SIMPEG online dengan portal simpeg,malukuprov.go.id," tandas Bobby. (MP-3)
Dishub Ambon Kembangkan Speedboat Jadi Moda Angkutan Pilihan
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon akan mengembangkan speedboat atau perahu motor cepat menjadi moda angkutan pilihan masyarakat.
"Ke depan kami akan kembangkan speedboat sebagai moda angkutan pilihan, agar masyarakat tidak lagi tergantung moda angkutan darat dengan tingkat kemacetan yang semakin tinggi," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Roby Sapulette, di Ambon, Rabu (28/3).
Ia menyatakan, moda angkutan laut tersebut merupakan salah satu strategi mengurai kemacetan di darat, selain itu memfungsikan kembali operasi speedboat di teluk.
Teluk Ambon sangat potensial jika speedboat beroperasi dengan standar keselamatan dan jenis perahu yang layak, sehingga teluk menjadi ikon pariwisata kota, katanya pula.
"Kota Ambon sementara dipersiapkan menjadi kota tujuan wisata di tahun 2020, karena itu kami perlu menyiapkan infrastruktur yakni transportasi laut berupa speedboat," ujarnya lagi.
Roby menyatakan, pihaknya akan menyiapkan prototipe yang merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari speedboat terkait standar keamanan dan fasilitas yang harus disiapkan pengusaha.
"Kami akan menyiapkan prototipe bagi para pengusaha saat ini sementara berinvestasi atau yang nantinya akan berinvestasi bidang angkutan laut, sehingga angkutan laut yang beroperasi aman dan menarik untuk ditumpangi penumpang," katanya pula.
Ia mengakui, data Dishub Ambon saat ini speedboat yang beroperasi pada dua lokasi yakni Kota Jawa dan Wayame menuju Mardika sebanyak 200 angkutan.
Pemberlakuan prototipe tersebut akan dibatasi waktu operasional, sehingga angkutan yang beroperasi merupakan angkutan yang baru.
Menurut Roby, masyarakat yang menggunakan speedboat sebagai sarana transportasi harus menunduk, selain itu jendela juga ditutup dengan terpal, sehingga dinilai tidak layak.
"Ambon akan menuju kota tujuan wisata, semua speedboat yang beroperasi di teluk harus layak, karena itu ke depan akan ditata," katanya pula. (MP-2)
"Ke depan kami akan kembangkan speedboat sebagai moda angkutan pilihan, agar masyarakat tidak lagi tergantung moda angkutan darat dengan tingkat kemacetan yang semakin tinggi," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Roby Sapulette, di Ambon, Rabu (28/3).
Ia menyatakan, moda angkutan laut tersebut merupakan salah satu strategi mengurai kemacetan di darat, selain itu memfungsikan kembali operasi speedboat di teluk.
Teluk Ambon sangat potensial jika speedboat beroperasi dengan standar keselamatan dan jenis perahu yang layak, sehingga teluk menjadi ikon pariwisata kota, katanya pula.
"Kota Ambon sementara dipersiapkan menjadi kota tujuan wisata di tahun 2020, karena itu kami perlu menyiapkan infrastruktur yakni transportasi laut berupa speedboat," ujarnya lagi.
Roby menyatakan, pihaknya akan menyiapkan prototipe yang merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari speedboat terkait standar keamanan dan fasilitas yang harus disiapkan pengusaha.
"Kami akan menyiapkan prototipe bagi para pengusaha saat ini sementara berinvestasi atau yang nantinya akan berinvestasi bidang angkutan laut, sehingga angkutan laut yang beroperasi aman dan menarik untuk ditumpangi penumpang," katanya pula.
Ia mengakui, data Dishub Ambon saat ini speedboat yang beroperasi pada dua lokasi yakni Kota Jawa dan Wayame menuju Mardika sebanyak 200 angkutan.
Pemberlakuan prototipe tersebut akan dibatasi waktu operasional, sehingga angkutan yang beroperasi merupakan angkutan yang baru.
Menurut Roby, masyarakat yang menggunakan speedboat sebagai sarana transportasi harus menunduk, selain itu jendela juga ditutup dengan terpal, sehingga dinilai tidak layak.
"Ambon akan menuju kota tujuan wisata, semua speedboat yang beroperasi di teluk harus layak, karena itu ke depan akan ditata," katanya pula. (MP-2)
Rabu, 28 Maret 2018
Ini Penyebab Gempa Tektonik Di MTB
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Gempa tektonik berkekuatan di atas 6 Scala Rechter di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yang terjadi pada Senin, (26/3) dinihari dipicu terjadinya penyusupan lempeng samudera India ke bawah lempeng Benua Eurasia.
"Kekuatan gempanya 6,4 SR sesuai data update dirasakan oleh warga Saumlaki, ibu kota Kabupaten MTB di kisaran III hingga IV MMI," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ambon, Bram Mustamu di Ambon, Selasa (27/3).
Penyebab gempa bumi ini karena terjadi penyusupan lempeng samudera India di bawah lempeng Benua Eurasia dengan kedalaman gempa 187 kilo meter, dan setelah itu tidak ada rekaman gempa susulan.
Menurut Bram, akibat kekuatan gempa cukup kuat di atas 6 SR dan getarannya III - IV MMI di Kota Saumlaki sehingga dirasakan warga setempat.
Gempa tersebut terjadi pada Senin, (26/3) pukul 05:14,47 WIT pada kedalaman 169 Kilo meter di bawah permukaan laut tetapi tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Lokasi gempa berada pada garis 6,77 Lintang Selatan dan 129,84 Bujur Timur dengan posisi 189 Km arah barat laut Kepulauan Yamdena di Kabupaten MTB.
Salah satu warga Saumlaki, Tutus Teterloloby mengatakan tidak mendengar adanya keluhan masyarakat kalau bangunan rumah mereka rusak akibat gempa.
Gempa tektonik berkekuatan 6,1 SR juga terjadi sekitar 170 Km barat laut Kepulauan Yamdena di Kabupaten MTB pada Jumat, (2/3) pada pukul 11.20.11 WIT.
Data BMKG menyebutkan, gempa tektonik pada kedalaman 100 Km di bawah permukaan laut ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang air pasang atau tsunami.
Pusat gempa berada pada titik koordinat antara 6,31 Lintang Selatan dan 130.43 Bujur Timur, namun sejauh ini belum adanya laporan terkait dampak dari gempa tersebut. (MP-3)
"Kekuatan gempanya 6,4 SR sesuai data update dirasakan oleh warga Saumlaki, ibu kota Kabupaten MTB di kisaran III hingga IV MMI," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ambon, Bram Mustamu di Ambon, Selasa (27/3).
Penyebab gempa bumi ini karena terjadi penyusupan lempeng samudera India di bawah lempeng Benua Eurasia dengan kedalaman gempa 187 kilo meter, dan setelah itu tidak ada rekaman gempa susulan.
Menurut Bram, akibat kekuatan gempa cukup kuat di atas 6 SR dan getarannya III - IV MMI di Kota Saumlaki sehingga dirasakan warga setempat.
Gempa tersebut terjadi pada Senin, (26/3) pukul 05:14,47 WIT pada kedalaman 169 Kilo meter di bawah permukaan laut tetapi tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Lokasi gempa berada pada garis 6,77 Lintang Selatan dan 129,84 Bujur Timur dengan posisi 189 Km arah barat laut Kepulauan Yamdena di Kabupaten MTB.
Salah satu warga Saumlaki, Tutus Teterloloby mengatakan tidak mendengar adanya keluhan masyarakat kalau bangunan rumah mereka rusak akibat gempa.
Gempa tektonik berkekuatan 6,1 SR juga terjadi sekitar 170 Km barat laut Kepulauan Yamdena di Kabupaten MTB pada Jumat, (2/3) pada pukul 11.20.11 WIT.
Data BMKG menyebutkan, gempa tektonik pada kedalaman 100 Km di bawah permukaan laut ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang air pasang atau tsunami.
Pusat gempa berada pada titik koordinat antara 6,31 Lintang Selatan dan 130.43 Bujur Timur, namun sejauh ini belum adanya laporan terkait dampak dari gempa tersebut. (MP-3)
Kapolda: Jangan Terjebak Dalam Politisasi SARA
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Kapolda Maluku Brigjen Polisi Andap Budhi Revianto mengatakan, sinergitas dan soliditas harus tetap dijaga serta dipelihara dan jangan mau diadu domba atau terjebak dalam politisasi SARA dan politik uang.
"Mari kita satu sama lain merapatkan barisan, insya Allah Maluku akan semakin terwujud situasi aman, damai, dan kondusif," kata Kapolda di Ambon, Selasa (27/3).
Pernyataan Kapolda disampaikan usai menyaksikan kegiatan simulasi sistem pengamanan kota dan tactics floor game menghadapi pilkada serentak 2018 di Lapangan Mako Brimob Polda Maluku.
Menurut Kapolda ada dua pilar utama yakni rekan-rekan TNI bersama Polri dalam menjaga situasi yang ada, dan diharapkan kerjasama dengan stakeholder lainnya seperti penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, rekan-rekan birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda, tokoh wanita, serta berbagai elemen lainnya.
"Memang segala sesuatunya akan terasa ringan kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan semangat sehingga ke depan tetap menjaga sinergitas dan soliditas di antara kita, jangan mau diadu domba, jangan terjebak dalam politisasi SARA dan politik uang," tandas Kapolda.
Seluruh aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan pilkada tercatat sebagai pejuang dan pahlawan yang yang mampu mengamankan Maluku hingga akhirnya terwujud pembangunan nasional di daerah ini.
Ketua tim asistensi Mabes Polri, Brigjen Polisi Musa Ginting mengatakan, yang perlu diketahui tujuan dari simulasi ini oleh segenap personil pengamanan adalah masing-masing anggota mengetahui bidang tugasnya, jadi kalau ada kejadiannya nanti maka semua anggota sudah tahu tupoksinya.
"Tersisa tiga bulan ke depan bakal berlangsung pilkada serentak sehingga seluruh personil diingatkan selalu meningkatkan deteksi dini, membuat laporan dan monitor situasi dini, tingkatkan kewaspadaan serta pengamanan," tandasnya.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga sudah mengikatkan netralitas tetap dijunjung tinggi meski ada rekan Polri yang masuk sebagai kandidat calon kepala daerah.
Selain itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus tetap dilakukan termasuk kerjasama dengan TNI "Ada lima wilayah yang dianggap paling rawan saat pilkada dilangsungkan diantaranya Papua, Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Barat, dan Sumatera Utara dan mudah-mudahan dengan simulasi ini, masing-masing personil sudah memahami tugas pokok dan fungsinya," kata Musa Ginting. (MP-4)
"Mari kita satu sama lain merapatkan barisan, insya Allah Maluku akan semakin terwujud situasi aman, damai, dan kondusif," kata Kapolda di Ambon, Selasa (27/3).
Pernyataan Kapolda disampaikan usai menyaksikan kegiatan simulasi sistem pengamanan kota dan tactics floor game menghadapi pilkada serentak 2018 di Lapangan Mako Brimob Polda Maluku.
Menurut Kapolda ada dua pilar utama yakni rekan-rekan TNI bersama Polri dalam menjaga situasi yang ada, dan diharapkan kerjasama dengan stakeholder lainnya seperti penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, rekan-rekan birokrasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda, tokoh wanita, serta berbagai elemen lainnya.
"Memang segala sesuatunya akan terasa ringan kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan semangat sehingga ke depan tetap menjaga sinergitas dan soliditas di antara kita, jangan mau diadu domba, jangan terjebak dalam politisasi SARA dan politik uang," tandas Kapolda.
Seluruh aparat keamanan yang bertugas melakukan pengamanan pilkada tercatat sebagai pejuang dan pahlawan yang yang mampu mengamankan Maluku hingga akhirnya terwujud pembangunan nasional di daerah ini.
Ketua tim asistensi Mabes Polri, Brigjen Polisi Musa Ginting mengatakan, yang perlu diketahui tujuan dari simulasi ini oleh segenap personil pengamanan adalah masing-masing anggota mengetahui bidang tugasnya, jadi kalau ada kejadiannya nanti maka semua anggota sudah tahu tupoksinya.
"Tersisa tiga bulan ke depan bakal berlangsung pilkada serentak sehingga seluruh personil diingatkan selalu meningkatkan deteksi dini, membuat laporan dan monitor situasi dini, tingkatkan kewaspadaan serta pengamanan," tandasnya.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga sudah mengikatkan netralitas tetap dijunjung tinggi meski ada rekan Polri yang masuk sebagai kandidat calon kepala daerah.
Selain itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus tetap dilakukan termasuk kerjasama dengan TNI "Ada lima wilayah yang dianggap paling rawan saat pilkada dilangsungkan diantaranya Papua, Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Barat, dan Sumatera Utara dan mudah-mudahan dengan simulasi ini, masing-masing personil sudah memahami tugas pokok dan fungsinya," kata Musa Ginting. (MP-4)
Bawaslu Arahkan Proses ASN Terlibat Kampanye "SANTUN"
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Bawaslu Maluku mengarahkan Panwas Kabupaten Buru agar memproses oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Kabid Kerumahtanggaan Biro Umum Setda Maluku, "AP" yang dilaporkan terlihat saat kampanye pasangan calon Gubernur dan Wagub, Said Assagaff - Anderias Rentanubun (SANTUN) di Jikumerasa pada 24 Maret 2018.
"Saya telah menerima laporan lisan dari Panwas kabupaten Buru dan mengarahkan agar memproses bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, dikonfirmasi, Selasa (27/3).
Dia mengemukakan, oknum ASN tersebut telah diminta keterangan oleh Panwas kabupaten Buru terkait keberadaannya saat pasangan "SANTUN" berkampanye di Jikumerasa.
"Saya mengarahkan untuk meminta keterangan dari bersangkutan, para saksi dan menghimpun bukti maupun dokumen tertanggung jawab terkait keberadaannya di Jikumarasa," ujar Abdullah.
Disinggung ada oknum ASN di lingkup Pemprov Maluku lainnya yang terlihat saat pasangan "SANTUN" berkampanye, dia menjelaskan, hanya "MP" yang dilaporkan Panwas kabupaten Buru.
"Bisa saja dalam pengembangan kemungkinan ada kehadiran oknum ASN lainnya. Hanya saja, sat ini barulah "MP" yang diproses," kata Abdullah. Dia mengingatkan para ASN agar tidak terlibat politik praktis karena era teknologi informasi canggih saat ini memudahkan pengawasan dilakukan pihak berkompoten, termasuk tim sukses dari pasangan calon Gubernur dan Wagub Maluku lainnya.
"Saya belum bisa berbicara banyak karena masih berada di luar daerah karenanya mengarahkan Panwas kabupaten Buru agar memproses sesuai ketentuan perundang - undangan," tandas Abdullah. (MP-3)
"Saya telah menerima laporan lisan dari Panwas kabupaten Buru dan mengarahkan agar memproses bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely, dikonfirmasi, Selasa (27/3).
Dia mengemukakan, oknum ASN tersebut telah diminta keterangan oleh Panwas kabupaten Buru terkait keberadaannya saat pasangan "SANTUN" berkampanye di Jikumerasa.
"Saya mengarahkan untuk meminta keterangan dari bersangkutan, para saksi dan menghimpun bukti maupun dokumen tertanggung jawab terkait keberadaannya di Jikumarasa," ujar Abdullah.
Disinggung ada oknum ASN di lingkup Pemprov Maluku lainnya yang terlihat saat pasangan "SANTUN" berkampanye, dia menjelaskan, hanya "MP" yang dilaporkan Panwas kabupaten Buru.
"Bisa saja dalam pengembangan kemungkinan ada kehadiran oknum ASN lainnya. Hanya saja, sat ini barulah "MP" yang diproses," kata Abdullah. Dia mengingatkan para ASN agar tidak terlibat politik praktis karena era teknologi informasi canggih saat ini memudahkan pengawasan dilakukan pihak berkompoten, termasuk tim sukses dari pasangan calon Gubernur dan Wagub Maluku lainnya.
"Saya belum bisa berbicara banyak karena masih berada di luar daerah karenanya mengarahkan Panwas kabupaten Buru agar memproses sesuai ketentuan perundang - undangan," tandas Abdullah. (MP-3)
Hakim Adili Dua Pembawa Sabu Dari Makassar
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon mulai mengadili Asrial alias Rial bersama rekannya Herman sebagai terdakwa pembawa narkotika golongan satu bukan tumbuhan jenis sabu-sabu seberat 2,02 gram dari Makassar (Sulsel).
Ketua majelis hakim, Jimmy Wally didampingi Amaye Yambeyabdi dan Philip Panggalila selaku hakim anggota membuka sidang perdana di Ambon, Selasa (27/3), dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU Kejati Maluku, Pieter Nahumury.
JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Asrial dan Herman datang dari Makassar pada 9 November 2017 dengan pesawat komersial milik sebuah maskapai penerbangan.
Barang-barang milik para terdakwa seperti tas koper berisikan pakaian sudah diperiksa melalui pintu masuk Bandara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, termasuk ikat pinggang yang dipakai oleh mereka.
Usai menjalani pemeriksaan di pintu, keduanya dipersilahkan menaiki pesawat Lion Air yang akan terbang menuju bandara internasional Pattimura Ambon.
Namun, saat pesawat yang ditumpangi kedua terdakwa mendarat di Bandara internasional Pattimura Ambon, mereka langsung dijemput oleh sejumlah anggota polisi berpakaian preman.
Para terdakwa kemudian diperiksa secara teliti dan polisi menemukan barang bukti berupa 2,02 gram sabu-sabu yang dikemas dalam tiga paket ukuran besar dan kecil.
"Narkotika golongan satu bukan tanaman ini disisipkan kedua tersangka dalam celah ikat pinggang mereka," ujar JPU.
Untuk perbuatan kedua terdakwa dijerat melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 juncto pasal 115 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan obat-obat terlarang.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa. (MP-5)
Ketua majelis hakim, Jimmy Wally didampingi Amaye Yambeyabdi dan Philip Panggalila selaku hakim anggota membuka sidang perdana di Ambon, Selasa (27/3), dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan JPU Kejati Maluku, Pieter Nahumury.
JPU dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Asrial dan Herman datang dari Makassar pada 9 November 2017 dengan pesawat komersial milik sebuah maskapai penerbangan.
Barang-barang milik para terdakwa seperti tas koper berisikan pakaian sudah diperiksa melalui pintu masuk Bandara internasional Sultan Hasanuddin Makassar, termasuk ikat pinggang yang dipakai oleh mereka.
Usai menjalani pemeriksaan di pintu, keduanya dipersilahkan menaiki pesawat Lion Air yang akan terbang menuju bandara internasional Pattimura Ambon.
Namun, saat pesawat yang ditumpangi kedua terdakwa mendarat di Bandara internasional Pattimura Ambon, mereka langsung dijemput oleh sejumlah anggota polisi berpakaian preman.
Para terdakwa kemudian diperiksa secara teliti dan polisi menemukan barang bukti berupa 2,02 gram sabu-sabu yang dikemas dalam tiga paket ukuran besar dan kecil.
"Narkotika golongan satu bukan tanaman ini disisipkan kedua tersangka dalam celah ikat pinggang mereka," ujar JPU.
Untuk perbuatan kedua terdakwa dijerat melanggar pasal 114 ayat (1) dan pasal 112 juncto pasal 115 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan obat-obat terlarang.
Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa. (MP-5)
Kejari Tual - UP Bandara KS Ibra Langgur Sosialisasi TP4D
Buletinnusa
Langgur, Malukupost.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual yang juga membawahi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar sosialisasi tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), bekerja sama dengan Unit Penyelenggara (UP) Bandara Karel Sadsuitubun (LS) Ibra Langgur, Selasa (27/3).
Kepala Kejaksaan Negeri Tual Maluku Tenggara, Sinyo Benny Ratag usai kegiatan itu mengatakan, sosialisasi ini untuk mengenalkan tentang tugas dan tanggung jawab serta kewenangan TP4D.
Ia menjelaskan, TP4D adalah tim yang bertugas mengawal sekaligus mengamankan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional.
"Tetapi sampai saat ini tugas dan fungsi TP4D bukan lagi terbatas pada pengamanan untuk proyek strategis nasional saja, melainkan juga untuk setiap proyek yang membutuhkan pengawalan," katanya.
TP4D akan mengawal sampai akhir kegiatan pembangunan di setiap instansi yang membutuhkannya.
Menurut Sinyo, tujuan utama TP4D untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
"Tim ini tidak takut dikriminalisasi maupun takut mengambil kebijakan untuk meniadakan hambatan pembangunan. Tim juga siap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, sepanjang tidak menyalahi aturan," katanya.
TP4D hadir karena sangat banyak instansi yang rendah dalam penyerapan anggaran hanya karena takut mengambil kebijakan.
Sinyo menambahkan, TP4D hadir untuk memberikan dukungan agar apa yang merupakan rencana pembangunan di pusat maupun daerah dapat terlaksana dengan aman, baik tanpa ada korupsi.
"Dan yang paling penting adalah ini merupakan salah satu upaya pencegahan praktik korupsi," tandasnya.
Kepala Kantor Bandara Karel Sadsuitubun, Anwar Hamid merespon positif kegiatan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Tual tentang TP4D.
"Ini sangat baik bagi pengembangan Bandara Karel Safsuitubun ke depan," katanya.
"Kami pun berharap kehadiran TP4D ini dapat mempercepat pembangunan di Tual dan Malra," katanya menambahkan. (MP-6)
Kepala Kejaksaan Negeri Tual Maluku Tenggara, Sinyo Benny Ratag usai kegiatan itu mengatakan, sosialisasi ini untuk mengenalkan tentang tugas dan tanggung jawab serta kewenangan TP4D.
Ia menjelaskan, TP4D adalah tim yang bertugas mengawal sekaligus mengamankan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional.
"Tetapi sampai saat ini tugas dan fungsi TP4D bukan lagi terbatas pada pengamanan untuk proyek strategis nasional saja, melainkan juga untuk setiap proyek yang membutuhkan pengawalan," katanya.
TP4D akan mengawal sampai akhir kegiatan pembangunan di setiap instansi yang membutuhkannya.
Menurut Sinyo, tujuan utama TP4D untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
"Tim ini tidak takut dikriminalisasi maupun takut mengambil kebijakan untuk meniadakan hambatan pembangunan. Tim juga siap berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, sepanjang tidak menyalahi aturan," katanya.
TP4D hadir karena sangat banyak instansi yang rendah dalam penyerapan anggaran hanya karena takut mengambil kebijakan.
Sinyo menambahkan, TP4D hadir untuk memberikan dukungan agar apa yang merupakan rencana pembangunan di pusat maupun daerah dapat terlaksana dengan aman, baik tanpa ada korupsi.
"Dan yang paling penting adalah ini merupakan salah satu upaya pencegahan praktik korupsi," tandasnya.
Kepala Kantor Bandara Karel Sadsuitubun, Anwar Hamid merespon positif kegiatan sosialisasi bersama Kejaksaan Negeri Tual tentang TP4D.
"Ini sangat baik bagi pengembangan Bandara Karel Safsuitubun ke depan," katanya.
"Kami pun berharap kehadiran TP4D ini dapat mempercepat pembangunan di Tual dan Malra," katanya menambahkan. (MP-6)
Koalisi Parpol Optimistis "SANTUN" Menang Di Bursel
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Koalisi partai politik (Parpol) optimistis pasangan calon Gubernur dan Wagub, Said Assagaff - Anderias Rentanubun dengan jargon "SANTUN" menang pilkada di kabupaten Buru Selatan (Bursel) pada 27 Juni 2018.
"Kami mengevaluasi kampanye di Buru Selatan pada 25 - 26 Maret 2018 menunjukkan masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas kinerja petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff yang cuti diluar tanggung negara sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018," kata koordinator Tim Pemenangan "SANTUN" kabupaten Buru Selatan, Buce Seleky, dikonfirmasi, Selasa (27/3).
Buce yang juga Wakil Bupati Buru Selatan itu mengemukakan, masyarakat menyadari pembangunan sejak diresmikan pemekaran dari kabupaten Buru oleh Mendagri, Mardiyanto, di Ambon pada 16 September 2008 merupakan perjuangan dari petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff.
Dia merujuk, Said menjadi Sekda Maluku pada 2005 - 2008, Wagub Maluku 15 September 2008 hingga 15 September 2013 dan Gubernur Maluku dilantik bersama Wagub, Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2014.
"Jadi petahana Gubernur Said bersama Anderias yang masih memangku jabatan Bupati Maluku Tenggara periode kedua telah terbukti sehingga meyakinkan masyarakat memilih pasangan 'SANTUN' pada 27 Juni 2018," ujar Buce.
Dia mengakui, Said mempunyai kontribusi yang besar untuk pembangunan di Buru Selatandengan hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
"Kami mengarahkan masyarakat Buru Selatan memilih pasangan 'SANTUN' agar pembangunan Maluku berkelanjutan dengan mengacu kepada 11 program strategis nasional yang mulai direalisasikan," tandas Buce.
Sedangkan, calon Gubernur Said percaya kepercayaan yang diberikan masyarakat Buru Selatan sehingga dia dan Wagub, Zeth Sahuburua memenangkan Pilkada Maluku 2013 bakal terulang pada 2018.
"Saya percaya masyarakat Buru Selatan yang telah merasakan keberhasilan pembangunan akan memberikan kehormatan kepada pemimpin yang telah menunjukkan bukti karyanya daripada baru menawarkan program," katanya.
Said mencontohkan, transportasi, baik udara maupun laut dari Ambon ke Buru Selatan, termasuk pintu keluar ke Kepulauan Sula, provinsi maluku Utara maupun Papua Barat telah dinikmaati masyarakat.
Terpenting terbukanya akses jalan Namlea, ibu kota kabupaten Buru ke Namrole, ibu kota kabupaten Buru Selatan menunjukkan keseriusan Pemprov Maluku.
"Pastinya tidak mengabaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dengan tetap menjaga harmonisasi jalinan kerukunan antarumat beragama sebagai warisan leluhur," tegas Said. (MP-2)
"Kami mengevaluasi kampanye di Buru Selatan pada 25 - 26 Maret 2018 menunjukkan masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas kinerja petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff yang cuti diluar tanggung negara sejak 15 Februari hingga 23 Juni 2018," kata koordinator Tim Pemenangan "SANTUN" kabupaten Buru Selatan, Buce Seleky, dikonfirmasi, Selasa (27/3).
Buce yang juga Wakil Bupati Buru Selatan itu mengemukakan, masyarakat menyadari pembangunan sejak diresmikan pemekaran dari kabupaten Buru oleh Mendagri, Mardiyanto, di Ambon pada 16 September 2008 merupakan perjuangan dari petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff.
Dia merujuk, Said menjadi Sekda Maluku pada 2005 - 2008, Wagub Maluku 15 September 2008 hingga 15 September 2013 dan Gubernur Maluku dilantik bersama Wagub, Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2014.
"Jadi petahana Gubernur Said bersama Anderias yang masih memangku jabatan Bupati Maluku Tenggara periode kedua telah terbukti sehingga meyakinkan masyarakat memilih pasangan 'SANTUN' pada 27 Juni 2018," ujar Buce.
Dia mengakui, Said mempunyai kontribusi yang besar untuk pembangunan di Buru Selatandengan hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
"Kami mengarahkan masyarakat Buru Selatan memilih pasangan 'SANTUN' agar pembangunan Maluku berkelanjutan dengan mengacu kepada 11 program strategis nasional yang mulai direalisasikan," tandas Buce.
Sedangkan, calon Gubernur Said percaya kepercayaan yang diberikan masyarakat Buru Selatan sehingga dia dan Wagub, Zeth Sahuburua memenangkan Pilkada Maluku 2013 bakal terulang pada 2018.
"Saya percaya masyarakat Buru Selatan yang telah merasakan keberhasilan pembangunan akan memberikan kehormatan kepada pemimpin yang telah menunjukkan bukti karyanya daripada baru menawarkan program," katanya.
Said mencontohkan, transportasi, baik udara maupun laut dari Ambon ke Buru Selatan, termasuk pintu keluar ke Kepulauan Sula, provinsi maluku Utara maupun Papua Barat telah dinikmaati masyarakat.
Terpenting terbukanya akses jalan Namlea, ibu kota kabupaten Buru ke Namrole, ibu kota kabupaten Buru Selatan menunjukkan keseriusan Pemprov Maluku.
"Pastinya tidak mengabaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik dengan tetap menjaga harmonisasi jalinan kerukunan antarumat beragama sebagai warisan leluhur," tegas Said. (MP-2)
GPM Siap Dukung Pesparani Katolik Nasional
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Gereja Protestan Maluku (GPM) siap mendukung penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional I, dijadwalkan di Ambon pada Oktober 2018.
"Panitia sudah berkoordinasi dengan sejumlah Klasis GPM, baik kota maupun pulau Ambon, pulau Ambon Timur dan pulau Ambon Utara untuk menyukseskan Pesparani,"kata Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, dikonfirmasi, Selasa (23/7).
Zeth yang juga Ketua Umum Pesparani Katolik Nasional I itu mengemukakan, dukungan GPM itu terkait dengan pemanfaatan gedung gereja maupun fasilitas lainnya untuk tempat latihan peserta dari 34 provinsi.
"Saya telah mengarahkan seksi lomba agar tempat latihan jangan jauh dari hotel atau penginapan para peserta sehingga mudah dijangkau," ujarnya.
Dia mengakui, bidang akomodasi tetap berkoordinasi dengan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maluku agar mempersiapkan kamar - kamar, baik di hotel maupun penginapan.
"Pastinya tempat nginap Presiden maupun tamu VVIP lainnya dikoordinasikan dengan Paspampres," katanya.
Zeth juga mengarahkan agar rumah warga disiapkan untuk menampung peserta Pesparani sebagaimana penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-24 di Ambon pada 19 Juni 2012 maupun Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XI di Ambon pada 6 - 12 Oktober 2015.
"Peserta perlu tinggal di rumah warga agar terjadi pembauran agar tercermin Bhineka Tunggal Ika," tandasnya.
Pemprov Maluku melalui APBD 2018 mengalokasikan dana Rp20 miliar untuk penyelenggaraan Pesparani Katholik Nasonal I yang nantinya mengundang Presiden, Joko Widodo membukanya.
Pesparani Katolik Nasional I mempertandingan 12 mata lomba dengan 6.000 peserta. (MP-4)
"Panitia sudah berkoordinasi dengan sejumlah Klasis GPM, baik kota maupun pulau Ambon, pulau Ambon Timur dan pulau Ambon Utara untuk menyukseskan Pesparani,"kata Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, dikonfirmasi, Selasa (23/7).
Zeth yang juga Ketua Umum Pesparani Katolik Nasional I itu mengemukakan, dukungan GPM itu terkait dengan pemanfaatan gedung gereja maupun fasilitas lainnya untuk tempat latihan peserta dari 34 provinsi.
"Saya telah mengarahkan seksi lomba agar tempat latihan jangan jauh dari hotel atau penginapan para peserta sehingga mudah dijangkau," ujarnya.
Dia mengakui, bidang akomodasi tetap berkoordinasi dengan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maluku agar mempersiapkan kamar - kamar, baik di hotel maupun penginapan.
"Pastinya tempat nginap Presiden maupun tamu VVIP lainnya dikoordinasikan dengan Paspampres," katanya.
Zeth juga mengarahkan agar rumah warga disiapkan untuk menampung peserta Pesparani sebagaimana penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-24 di Ambon pada 19 Juni 2012 maupun Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XI di Ambon pada 6 - 12 Oktober 2015.
"Peserta perlu tinggal di rumah warga agar terjadi pembauran agar tercermin Bhineka Tunggal Ika," tandasnya.
Pemprov Maluku melalui APBD 2018 mengalokasikan dana Rp20 miliar untuk penyelenggaraan Pesparani Katholik Nasonal I yang nantinya mengundang Presiden, Joko Widodo membukanya.
Pesparani Katolik Nasional I mempertandingan 12 mata lomba dengan 6.000 peserta. (MP-4)
Kanwil Kemenkumham Maluku Gelar Teleconference Presidential
Buletinnusa
Ambon, Malukupost.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Maluku menggelar kegiatan "Teleconference Presidential Lecture Unity in Harmony", di Ambon, Selasa (27/3).
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Priyadi mengatakan, kegiatan itu untuk mendorong terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024.
"Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hal ini tentu menjadi komitmen bersama untuk membangun integritas," katanya.
Ia mengatakan, Kemenkumham pada tahun 2010 juga membangun integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan Teleconference Presidential Lecture in Harmony dihadiri oleh 197 orang CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan juga Kasi intel dari Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Acara berlangsung di Aula Kantor Kanwil Hukum dan HAM Maluku.
Dalam acara itu, Presiden, Menteri Aparatur Negara, Kasi intel Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan pesan bahwa tanpa kerja sama maka ASN tidak mempunyai arti apa-apa dalam pelayanan publik.
"Karena itu kita semua harus bersinergi dengan siapa saja, cara berpikir kita, cara pandang kita apa yang kita lakukan ini pada jalur yang baik," kata Priyadi.
"Saya minta kalian untuk tetap menjaga kekompakan dan integritas menuju arah yang lebih baik lagi," tambahnya.
Kasi Intel Mohammad Dewa yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku seusai acara menyatakan pihaknya berharap para CPNS bisa bersinergi dan berperan aktif dan membangun integritas.
"Hal ini sangat pentying apabila adik-adik CPNS setelah mendapat tempat untuk melaksanakan tugas baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maupun di Rubasan agar bisa bersinergi dengan baik," ujarnya.
Dalam acara teleconference itu diperlihatkan Presiden RI memberikan kuliah umum di hadapan 5.165 CPNS di Istora Senayan. (MP-5)
Kakanwil Kemenkumham Maluku, Priyadi mengatakan, kegiatan itu untuk mendorong terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024.
"Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, hal ini tentu menjadi komitmen bersama untuk membangun integritas," katanya.
Ia mengatakan, Kemenkumham pada tahun 2010 juga membangun integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan Teleconference Presidential Lecture in Harmony dihadiri oleh 197 orang CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan juga Kasi intel dari Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku.
Acara berlangsung di Aula Kantor Kanwil Hukum dan HAM Maluku.
Dalam acara itu, Presiden, Menteri Aparatur Negara, Kasi intel Kejaksaan Tinggi Maluku menyampaikan pesan bahwa tanpa kerja sama maka ASN tidak mempunyai arti apa-apa dalam pelayanan publik.
"Karena itu kita semua harus bersinergi dengan siapa saja, cara berpikir kita, cara pandang kita apa yang kita lakukan ini pada jalur yang baik," kata Priyadi.
"Saya minta kalian untuk tetap menjaga kekompakan dan integritas menuju arah yang lebih baik lagi," tambahnya.
Kasi Intel Mohammad Dewa yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku seusai acara menyatakan pihaknya berharap para CPNS bisa bersinergi dan berperan aktif dan membangun integritas.
"Hal ini sangat pentying apabila adik-adik CPNS setelah mendapat tempat untuk melaksanakan tugas baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maupun di Rubasan agar bisa bersinergi dengan baik," ujarnya.
Dalam acara teleconference itu diperlihatkan Presiden RI memberikan kuliah umum di hadapan 5.165 CPNS di Istora Senayan. (MP-5)
Langganan:
Postingan (Atom)